1. KOMISI
PENANGGULANGAN
AIDS
PROVINSI RIAU
Disampaikan oleh :
Dr. H. MURSAL AMIR
Sekretaris KPA Provinsi Riau
Pada Acara Diskusi :
Peran Jaringan Masyarakat Sipil untuk UPPHA di Riau
14 Maret 2012
WORO KPA PROPINSI RIAU 1

2. WORO KPA PROPINSI RIAU 2

3. WORO KPA PROPINSI RIAU 3

4. WORO KPA PROPINSI RIAU 4

5. WORO KPA PROPINSI RIAU 5

6. WORO KPA PROPINSI RIAU 6

7. WORO KPA PROPINSI RIAU 7

8. WORO KPA PROPINSI RIAU 8

9. WORO KPA PROPINSI RIAU 9

10. PERAN
MASYARAKAT SIPIL/CIVIL SOCIETY
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS
TERCANTUM PADA :
WORO KPA PROPINSI RIAU 10

11. DEFINISI MASYARAKAT SIPIL MENURUT SRAN
Perhimpunan warga (selain keluarga, teman & rekan
kerja) yang bergabung secara sukarela untuk
menyalurkan minat, gagasan dan keyakinan mereka.
Istilah ini tidak termasuk usaha mencari untung
(sektor swasta) atau sektor pemerintah.
Dalam hal ini yang dimaksud oleh PBB adalah
organisasi massa (seperti organisasi-organisasi petani,
wanita atau pensiunan), organisasi pekerja,
perhimpunan profesi, gerakan sosial, organisasi
pribumi, organisasi keagamaan dan kepercayaan
serta akademisi dan LSM, orang-orang dan kelompok
masyarakat yang penting untuk berperan aktif dalam
penanggulangan HIV dan AIDS.
WORO KPA PROPINSI RIAU 11

12. TUJUAN UMUM SRAN
• Mencegah penularan HIV baru
• Meningkatkan kualitas hidup
ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)
• Mengurangi dampak sosial
ekonomi akibat HIV dan AIDS
pada individu, keluarga dan
masyarakat
KPA PROPINSI RIAU
12
WORO 12

13. TUJUAN KHUSUS SRAN
1. Meningkatkan upaya pencegahan HIV dan AIDS
pada semua populasi kunci.
2. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan
perawatan, dukungan dan pengobatan yang
bermutu, terjangkau dan bersahabat bagi ODHA.
3. Meningkatan akses dan dukungan sosial ekonomi
bagi anak dan keluarga terdampak, serta ODHA
yang miskin.
4. Menciptakan dan memperluas lingkungan kondusif
yang memberdayakan masyarakat sipil untuk
berperan secara bermakna, sehingga stigma dan
diskriminasi terhadap populasi kunci, ODHA dan
orang-orang yang terdampak oleh HIV dan AIDS
berkurang.
WORO KPA PROPINSI RIAU 13

14. AREA SRAN
AREA 1
PENCEGAHAN PENULARAN HIV
• Pencegahan penularan HIV melalui transmisi
seksual, dalam kerangka intervensi struktural
dengan meningkatkan penggunaan kondom pada
setiap hubungan seks berisiko
• Pencegahan penularan melalui alat suntik dengan
menerapkan pengurangan dampak buruk napza
melalui penguatan intervensi struktural,
dilaksanakan di masyarakat dan rumah tahanan,
termasuk perawatan untuk pemulihan adiksi
• Pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi.
WORO KPA PROPINSI RIAU 14

15. AREA 2
PERAWATAN, DUKUNGAN DAN PENGOBATAN
• Penguatan & pengembangan yankes serta
koordinasi antar layanan
• Pencegahan & pengobatan IO, ko-infeksi &
pengobatan ARV serta dukungan pemeriksaan
berkala
• Perawatan berbasis masy & dukungan bagi ODHA,
termasuk dukungan psikologis & sosial
• Pendidikan & pelatihan mengenai pengobatan
untuk memberdayakan ODHA untuk menangani
kesehatan mereka.
• Peningkatan kepatuhan berobat secara teratur.
• Peningkatan pencegahan penularan dari ODHA
WORO KPA PROPINSI RIAU 15

16. AREA 3
PROGRAM MITIGASI DAMPAK
c. Penyediaan kesempatan pendidikan
e. Pelayanan kesehatan gizi
g. Akses pada bantuan ekonomi
WORO KPA PROPINSI RIAU 16

17. AREA 4
PROGRAM PENINGKATAN LINGKUNGAN
KONDUSIF
Dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan
respons penanggulangan HIV dan AIDS di 33 provinsi
secara lebih efektif, perlu dipastikan adanya
kelembagaan dan manajemen yang kuat, serta
koordinasi yang baik di seluruh tingkatan.
Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi dan Kabupaten
dan Kota harus berfungsi dan memiliki kemampuan
mengkoordinasikan penanggulangan HIV dan AIDS di
antara seluruh pemangku kepentingan, baik dari
sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil
WORO KPA PROPINSI RIAU 17

18. PENYELENGGARA SRAN
1. Lembaga-lembaga Pemerintah
Di tingkat pusat, lembaga2 pemerintah yang terlibat
adalah kementerian teknis, kementerian negara, TNI
dan POLRI serta lembaga non kementerian.
Penyelenggaraan rencana aksi dilakukan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dipimpin
dan dikoordinasikan oleh KPA Nasional.
Di tingkat daerah, lembaga-lembaga eksekutif yang
dimaksud adalah SKPD provinsi terkait, kantor wilayah
dari instansi pusat di provinsi, komando TNI dan POLRI
di provinsi di mana upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV dan AIDS dikoordinasi oleh KPA
Provinsi. Demikian juga di tingkat kabupaten/kota.
WORO KPA PROPINSI RIAU 18

19. 2. Masayarkat Sipil
Dalam konteks HIV dan AIDS, masyarakat sipil
berperan dan mendukung pemerintah dalam upaya
penanggulangan AIDS. Antara lain :
•Orang yang terinfeksi HIV dan populasi kunci
•Lembaga Swadaya Masyarakat,
•Lembaga Kemasyarakatan
•Tenaga Profesional
•Organisasi Profesi
•Lembaga Pendidikan Tinggi.
Mereka dapat menjadi penggerak utama dan
berperan aktif dalam upaya penanggulangan AIDS di
Indonesia, dalam proses perumusan kebijakan,
perencanaan dan implementasi setiap program yang
dilakukan, serta monitoring dan evaluasi.
WORO KPA PROPINSI RIAU 19

20. 3. Dunia Usaha dan Sektor Swasta
Merujuk pada rentannya transmisi HIV di lingkungan
kerja, telah membuat dunia kerja dan sektor swasta
untuk berperan langsung dengan mengembangkan
program penanggulangan AIDS untuk menyehatkan
masyarakat pekerja. Implementasi kegiatan program
dimaksud didukung dengan prinsip Organisasi
Perburuhan Internasional (ILO ). Sumbangan dunia
usaha dan sektor usaha dalam penanggulangan AIDS
menjadi sebuah kegiatan inti di bidang ini.
WORO KPA PROPINSI RIAU 20

21. 4. Mitra Pembangunan Internasional
Mitra pembangungan internasional baik yang bersifat
bilateral maupun multilateral, Lembaga Swadaya
Masyarakat Internasional (International NGOs) dan
berbagai yayasan internasional lainnya berkontribusi
dalam memberikan dukungan secara finansial dan
teknis dalam program penanggulangan HIV dan AIDS
di Indonesia.
WORO KPA PROPINSI RIAU 21

22. PENUTUP
• Civil society merupakan mitra kerja yang penting
dalam upaya PP HIV dan AIDS. LSM dan Organisasi
Non-Pemerintah lainnya seperti KDS telah
memberikan kontribusi yang bermakna karena
mampu menjangkau sub-populasi berperilaku
berisiko dan menjadi pendamping dalam proses
perawatan dan pengobatan ODHA.
• Civil Society berperan dalam penyuluhan,
pelatihan, pendampingan ODHA, pemberian
dukungan dan konseling.
• KPA di semua tingkat menciptakan lingkungan
yang kondusif sehingga civil society dapat
menjalankan perannya dengan tenang dan aman.
WORO KPA PROPINSI RIAU 22

23. TERIMA KASIH
WORO KPA PROPINSI RIAU 23