Makalah ini membahas tentang manajemen komponen-komponen sekolah yang meliputi manajemen kurikulum, peserta didik, personel, anggaran, husemas, dan layanan khusus. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan dipengaruhi untuk mencapai tujuan sekolah.

1. MANAJEMEN KOMPONEN – KOMPONEN SEKOLAH
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sekolah
Dosen Pengampu : Rafika Bayu Kusumandari S.Pd.,M.Pd
Disusun Oleh
Masruhil 1102412037
Fahluluk Wardoyo 2101413037
Widi Lindyasari 3201412029
Anisatul Afitri 3201412017
Aziz Zindani 3301412021
Ani Triani 3301412072
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2014

2. 2
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya, makalah tentang “Manajemen komponen – komponen sekolah” ini
dapat kami selesaikan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata
kuliah manajemen sekolah.
Makalah ini berisikan informasi tentang Manajemen komponen – komponen
sekolah. Untuk itu sekiranya penulis perlu menginformasikan tentang bagaimana
Manajemen komponen – komponen sekolah. Selanjutnya penulis mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah
membantu dalam memberikan idenya dalam penyusunan makalah ini , serta kami
mengucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah yang telah
memberikan informasinya kepada saya.
Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini sangat jauh dari
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat
membangun selalu kami harapkan demi terciptanya pemahaman kami. Dan semoga
dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkannya.
Semarang , Maret 2014
Penyusun

3. 3
Daftar Isi
Halaman Judul .......................................................................................................................1
Kata Pengantar.......................................................................................................................2
Daftar Isi ................................................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN......................................................................................................4
a. Lata Belakang ............................................................................................................4
b. Rumusan Masalah......................................................................................................5
c. Tujuan ........................................................................................................................5
BAB II PENBAHASAN........................................................................................................6
1. Manajemen Kurikulum..............................................................................................6
2. Manajemen Peseta didik ............................................................................................12
3. Manajemen Personal..................................................................................................14
4. Manajemen Anggaran/ Biaya Pendidikan .................................................................16
5. Manajemen Husemas.................................................................................................20
6. Manajemen Layanan Khusus.....................................................................................23
BAB III PENUTUP ...............................................................................................................29
a. Kesimpulan ................................................................................................................29
b. Saran ..........................................................................................................................29
Daftar Pustaka........................................................................................................................30

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manejemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hampir sama
dengan manejemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajian manajemen sekolah
juga merupakan ruang lingkup dan kajian manajemen pendidikan. Namun manajemen
pendidikan mempunyai cangkupan yang lebih luas dibandingkan manajemen sekolah.
Dengan perkataan lain, manajemen sekolah merupakan bagian dari manajemen
pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam oraganisasi sekolah sebgai
salah satu komponen dari system pendidikan yang berlaku. Manajemen sekolah terbatas
pada satu sekolah saja, sedangkan manajemen pendidikan melibuti seluruh komponen
system pendidikan, bahkan bisa menjangkau system yang lebih luas dan besar
(suprasistem) secara regional, nasional, nasional, bahkan internasional.
Manajemen sekolah merupakan faktor yang terpenting dalam menyelenggarakan
pendidikan dan pengajaran di sekolah yang keberhasilannya diukur oleh prestasi tamatan
(out put), oleh karena itu dalam menjalankan kepemimpinan, harus berpikir “sistem”
artinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah komponen-komponen terkait
seperti: guru-guru, staff TU, Orang tua siswa/Masyarakat, Pemerintah, anak didik, dan
lain-lain harus berfungsi optimal yang dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pimpinan.
Menurut Depdiknas (2007), di dalam pelaksanaan MBS, ada tiga hal yang perlu
dilaksanakan, yaitu: (1) manajemen sekolah (fungsi dan substansinya) di dalam kerangka
MBS; (2) pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM); dan
(3)peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah1
. Maka dari
itu semua komponen – komponen dalam manajemen pendidikan saling terkait erat antara
yang satu dengan yang lainnya. Komponen – komponen itu juga memiliki korelasi yang
baik untuk mewujudkan suatu sekolah yang efektif , dimana jika ada salah satu
komponen yang kurang baik maka korelasi diantara komponen – komponen tersebut
tidak lagi berjalan dengan baik.
1
Husnan.2002. dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009 hal 80.

5. 5
Sebagai seorang calon pendidik kita harus benar – benar paham terhadap enam
komponen – komponen manajemen tersebut mengapa demikian, dikarenakan
pemahaman kita terhadap manajemen – manajemn sekolah akan sangat membantu kita
sebgai guru yang profeional dan dalam mengajar kita juga harus mengetahui aspek –
aspek yang harus disampaikan , serta kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap
komponen – komponen sekolah yang lain, peran serta masyarakat juga sangat
mempengarungi dalam perkembangan komponen – komponen sekolah ini.
Berangkat dari latar belakang diatas penulis hendak membahas komponen –
komponen yang ada di sekolah , untuk menambahkan wawasan serta pemahaman yang
lebih detail tentang komponen – komponen disekolah.
B. Rumusan Masalah
1. Apa saja manajemen komponen – komponen sekolah serta bagaimanakah
manajemen masing – masing komponen tersebut?
C. Tujuan
Tujuan dibuatnya makalah ini adalah :
1. Mengetahui dan memahami manajemen disekolah secara detail yaitu manjemen
komponen kurikulum sekolah, peserta didik disekolah, personel sekolah, anggaran /
biaya pendidikan, husemas disekolah dan layanan khusus disekolah.

6. 6
BAB II
PEMBAHASAN
MANAJEMEN KOMPONEN – KOMPONEN SEKOLAH
1. MANAJEMEN KURIKULUM
Manajemen kurikulum adalah sebuah proses atau sistem pengelolaan kurikulum
secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik untuk mengacu ketercapaian
tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan.Dalam proses manajemen kurikulum tidak
lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan
sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaanya dilakukan dengan metode kerja
tertentu yang efektif dan efisien dari segi tenaga dan biaya, serta mengacu pada tujuan
kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaanya, pengembangan
kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan pengertian, bahwa
manajemen kurikulum itu memang atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan
otonomi daerah. Suatu intitusi pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan
dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan
masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan untuk pengembanganya
diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah terkait. E. Mulyasa
mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diberlakukan untuk
memberikan keluasan pada sekolah dan perlibatan masyarakat untuk mengelola sumber
daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikanya sesuai prioritas kebutuhan
dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan
pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah
terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.
A. Ruang lingkup Manajemen Kurikulum
Manajemen kurikulum adalah bagian dari studi kurikulum. Para ahli pendidikan
pada umumnya telah mengenal bahwa kurikulum suatu cabang dari disiplin ilmu
pendidikan yang mempunyai ruang lingkup sagat luas. Studi ini tidak hanya membahas
tentang dasar-dasarnya, tetapi juga mempelajari kurikulum secara keseluruhan yang
dilaksanakan dalam pendidikan. Secara sederhana dan lebih mudah dipelajari secara

7. 7
mendalam, maka ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: (1)
manajemen perencanaan, (2) manajemen pelaksanaan kurikulum, (3) supervisi
pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan penilaian kurikulum, (5) perbaikan
kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Dari keterangan
ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip
dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan
kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen. Sehingga para ahli
dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan
kalau dilihat dari cakupanya yang begitu luas, manajemen kurikulum merupakan salah
satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum.
Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai
pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahab,
bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari yang dianutnya,
maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum
adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling
berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.
B. Prinsip dan Pentingnya Manajemen Kurikulum
Prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum
adalah sebagai berikut:
1) Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus
sangat diperhatikan. Output (peserta didik) harus menjadi pertimbangan agar
sesuai dengan rumusan tujuan manajemen kurikulum.
2) Demokratisasi, proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi
yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang
seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh
tanggung jawab.
3) Kooperatif, agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan
maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang
terkait.
4) Efiktivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai
tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen

8. 8
kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya
tenaga, biaya, dan waktu.
5) Mengarahkan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.
Adapun fungsi-fungsi dari manajemen adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya kurikulum, karena
pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan
pengelolaan yang terencana.
b. Meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil
yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola secara
integritas dalam mencapai tujuan.
c. Meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktifitas siswa karena adanya
dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum.
d. Meningkatkan pastisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan
kurikulum, kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan
masyarakat dalam memberi masukan supaya dalam sumber belajar disesuaikan
dengan kebutuhan setempat.
C. Proses Manajemen Kurikulum
a) Manajemen Perencanaan Kurikulum
Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks dan
menuntut berbagai jenis tingkat pembuatan keputusan kebutuhan untuk
mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses penggunaan model-model aspek
penyajian kunci. Sebagaimana pada umumnya rumusan model perencanaan harus
berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas dengan pemrosesan secara cermat.
Proses ini dilaksanakan dengan pertimbangan sistematik tentang relevansi
pengetahuan filosofis (isu-isu pengetahuan yang bermakna), sosiologis
(argumen-argumen kecenderungan sosial), dan psikologi (dalam menentukan
urutan materi pelajaran).
Perencanaan kurikulum dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk
tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan
yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem
kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan perencanaan

9. 9
akan memberikan motivasi pada pelaksanaan sistem pendidikan sehingga dapat
mencapai hasil yang optimal. Kegiatan inti pada perencanaan adalah
merumuskan isi kurikulum yang memuat seluruh materi dan kegiatan yang dalam
bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu
dikerjakan. Isi kurikulum dapat disusun sebagai berikut:
1) Bidang-bidang keilmuan yang terdiri atas ilmu-ilmu sosial, administrasi,
ekonomi, komunikasi, IPA, matematika, dan lain-lain.
2) Jenis-jenis mata pelajaran disusun dan dikembangkan bersumber dari bidang-
bidang tersebut sesuai dengan tuntutan program.
3) Tiap mata pelajaran dikembangkan menjadi satuan-satuan bahasan atau
standar kopetensi dan kopetensi dasar.
4) Tiap-tiap mata pelajaran dikembangkan dalam bentuk silabus.
Dari rumusan perencanaan di atas penulis menyimpulkan bahwa
kurikulum itu tidak hanya memuat pada rangkaian susunan mata pelajaran, tetapi
juga memuat seluruh aspek kegiatan pendidikan dan pendukung-pendukungnya.
Hanya saja dalam perumusan lebih banyak difokuskan pada perencanaan
pengajaran dengan menyusun materi ajar. Karena materi pelajaran adalah sesuatu
yang dianggap sangat urgen dalam kurikulum. Maka dalam perumusanya juga
sangat diperlukan adanya landasan yang kokoh untuk sebagai pedoman.
b) Manajemen Pengorganisasian dan Pelaksanaan Kurikulum
Manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum adalah
berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan
pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Dalam manajemen
pelaksanaan kurikulum bertujuan supaya kurikulum dapat terlaksana dengan
baik. Dalam hal ini manajemen bertugas menyediakan fasilitas material, personal
dan kondisi-kondisi supaya kurikulm dapat terlaksana. Pelaksanaan kurikulum
dibagi menjadi dua:
1) Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah, yang dalam hal ini langsung ditangani
oleh kepala sekolah. Selain dia bertanggung jawab supaya kurikulum dapat
terlaksana di sekolah, dia juga berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan
yakni menyusun kalender akademik yang akan berlangsung disekolah dalam

10. 10
satu tahun, menyusun jadwal pelajaran dalam satu minggu, pengaturan tugas
dan kewajiban guru, dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk
pencapaian tujuan kurikulum
2) Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan
langsung kepada para guru. Pembagian tugas ini meliputi; (1) kegiatan dalam
bidang proses belajar mengajar, (2) pembinaan kegiatan ekstrakulikuler yang
berada diluar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah, (3)
kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi
yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam memecahkan
masalah.
c) Manajemen Pemantauan dan Penilaian Kurikulum
Pemantauan kurikulum adalah pengumpulan informasi berdasarkan data
yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka
waktu tertentu oleh pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam
kurikulum. Pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk
meningkatkan efektifitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak
keluar dari jalur. Oleh sebab itu seorang yang ahli menyusun kurikulum harus
memantau pelaksanaan kurikulum mulai dari perencanaan sampai
mengevaluasinya.
Secara garis besar pemantauan kurikulum bertujuan untuk
mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan
dalam memecahkan masalah. Dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum
memuat beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
1) Peserta didik, dengan mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar,
motivasi belajar, keaktifan, kreativitas, hambatan dan kesulitan yang diahadapi.
2) Tenaga pengajar, dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab,
kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, kemampuan profesional,
dan loyalitas terhadap atasan.
3) Media pengajaran, dengan melihat pada jenis media yang digunakan, cara
penggunaan media, pengadaan media, pemeliharaan dan perawatan media.

11. 11
4) Prosedur penilaian: instrument yang dihadapi siswa, pelaksanaan penilaian,
pelaporan hasil penilaian.
5) Jumlah lulusan: kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas
kemampuan lulusan.
d) Perbaikan Kurikulum
Kurikulum suatu pendidikan itu tidak bisa bersifat selalu statis, akan tetapi
akan senantiasa berubah dan bersifat dinamis. Hal ini dikarenakan kurikulum itu
sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan yang menuntutnya untuk
melakukan penyesuaian supaya dapat memenuhi permintaan. Permintaan itu baik
dikarenakan adanya kebutuhan dari siswa dan kebutuhan masyarakat yang selalu
mengalami perkembangan dan pertumbuhan terus menerus.
Perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, proses, dan produk. Kriteria proses
menitikberatkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem intruksional,
sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang hendak dicapai
dan output (kelulusan siswa).
Berkaitan dengan prosedur perbaikan, seluruh komponen sumber daya
manusiawi, seperti: administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru,
siwaswa, serta masyarakat mempuanyai sangat berperan besar. Tanggung jawab
masing-masing harus dirumuskan secara jelas. Selain itu aspek evaluasi juga
harus dikaji sejak awal perencanaan program perbaikan kurikulum. Dengan
evaluasi yang tepat dan data informasi yang akurat akan sangat diperlukan dalam
membuat keputusan kurikulum dan intruksional.
Chamberlain telah merumuskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam
perbaikan: (1) mengidentfikasi masalah sebenarnya sebagai tuntutan untuk
mengetahui tujuan, (2) mengumpulkan fakta atau informasi tambahan, (3)
mengajukan kemungkinan pemecahan dengan keputusan yang optimal dan
diharapkan, (4) memilih pemecahan sebagai percobaan,(5) merencanakan
tindakan yang dikehendaki untuk melaksanakan penyelesaian, (6) melakukan
solusi percobaan, (7) evaluasi.

12. 12
Study Kasus Ma’had Ali Al-Hikam
Dalam penyusunan kurikulum STAI Ma’had Aly, ada dua faktor yang
sangat mempengaruhi, yaitu: (1) kebutuhan maha siswa (berlatar belakang
pesantren salaf), (2) kebutuhan masyarakat setempat (dalam hal ini adalah
pesantren). Faktor-faktor ini pada umumnya juga menjadi dasar dalam
penyusunan kurikulum. Berangkat dari sini, penulis mengamati bahwa
administrator Ma’had Aly dalam merumuskan kurikulum dapat didiskripsikan
sebagai berikut:
Proses Tranformasi
1. Tahap I dan II adalah proses pembekalan paedagogik mahasiswa dalam
keagamaan dan bahasa asing. Dalam hal ini mata kuliah yang diajarkan
kebanyakan tentang ilmu metodologi yang berwawasan tentang keagamaan
dan bahasa asing.
2. Tahap III dan IV adalah proses pembekalan materi tentang kependidikan dan
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan tujuan dari lembaga Ma’had Aly yang
berspesifik pada pendidikan.
2. MANAJEMEN PESERTA DIDIK
Manajemen peserta didik (siswa) adalah seluruh proses kegiatan yang
direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap
seluruh peserta didik ( dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat
mengikuti proses belajar mengajar ( PBM ) secara efektif dan efisien, demi tercapainya
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan..
Manajemen peserta didik menuju pada kegiatan-kegiatan di luar kelas dan dalam
kelas. Kegiatan diluar kelas meliputi:
1. Penerimaan peserta didik baru meliputi berdasarkan NEM.
a. Penyusunan panitia beserta program kerjanya,
b. Pendaftaran calon peserta didik (pengumuman, tempat, waktu, syarat dsb)
c. Penyelesaian berdasar NEM dengan kebutuhan jumlah tempat duduk yang
tersedia di kelas 1,
d. Pengumuman calon yang diterima (termasuk cadangan),

13. 13
e. Registrasi (pencatatan peserta didik baru yang positif masuk)
2. Pencatatan peserta didik baru dalam buku induk dan mapper
a. Format buku nduk dan buku mapper
b. Data yang diisikan (identitas, orang tua/ wali, alamat, dsb)
c. Kelengkapa data (fc surat akta kelahiran, surat keterangan kesehatan dsb)
d. Buku mapper mengutaakan pengisiannya berdasarkan abjad
3. Pembagian seragam sekolah beserta kelengkapannya, seragam praktikum, seragam
pramuka, dengan tata tertib pengggunaannya,
4. Pembagian kartu anggota osis beserta tata tertib sekolah yang harus dipatuhi
(termasuk sanksi terhadap pelanggarnya)
5. Pembinaan peserta didik dan pembinaan kesejahteraan peserta didik
a. Kesejahteraan mental/spiritual (penyediaan tempat sembahyang, BP, dsb)
b. Kesejahteraan fsik (sanitasi lingkungan, LTKS, keamanan, kenyamanan sekolah
dsb)
c. Kesejahteraan akademik (tersedianya perpustakaan, labolatorium, tempat belajar
yang memadai, bimbingan belajar, penasehat akademik, dsb)
d. Organisasi (OSIS, PNM, Pecinta Alam, Koperasi, PKS dsb)
e. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler (pengembangan bakat, minat, prestasi, hobi,
ekspresi, seni dsb)
f. Rekreasi, pertandingan persahabatan, acara tutup tahun, study tour, dsb)
g. Orientasi study dan pengenalan kampus, keakraban, dsb)
Kegiatan didalam kelas meliputi:
1. Pengelolaan kelas
2. Interaksi belajar mengajar yang positif
3. Perhatian guru terhadap dinamika kelompok belajar
4. Pemberian pengajaran remedial
5. Pelaksanaan presensi secara kontinu
6. Perhatian terhadap pelaksanaan tata tertib kelas
7. Pelaksanaan jadwal pelajaran secara tertib
8. Pembentukan pengurus kelas dan pengorganisasian kelas
9. Penyediaan alat/media belajar lainnya

14. 14
10. Penyediaan alat/bahan penunjang balajar lainnya.
Pembinaan peserta didik
Maksud pembinaan peserta didik adalah mengusahakan agar mereka dapat
tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya sesuai tujuan pendidikan nasional
berdasarkan Pancasila.
Menangkal kenakalan anak remaja
Penyelewengan norma kelompok yang bersifat anti sosial antara lain adalah:
1. Ngebut,
2. Penyebaran pornografi dikalangan pelajar,
3. Berpakaian dengan mode yang tidak selaras dengan selera nasional kita,
4. Membentuk kelompok atau geng dengan norma yang menyeramkan,
5. Anak-anak yang suka membuat pengerusakan terhadap barang atau milik orang
lain,
6. Anak-anak yang senang melihat orang lain claka akibat ulah dan pebuatannya.
Untuk menangkkal dan menanggulangi kenakalan anak tersebut perlu diketahui secara
dini dan seksama penyebab-penyebabnya seperti:
1. Faktor perkembangan jiwa pada periode pubertas,
2. Faktor lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
3. MANAJEMEN PERSONAL
Personalia adalah semua anggota organisasi yang bekerja
untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.
Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, pegawai, dan para wakil siswa
atau mahasiswa. Termasuk juga para manajer pendidikan yang mungkin dipegang oleh
beberapa guru.
Manajemen tenaga kependidikan (guru dan personil) mencakup tujuh komponen, yaitu :
a. Perencanaan pegawai
b. Pengadaan pegawai
c. Pembinaan dan pengembangan pegawai
d. Promosi dan mutasi
e. Pemberhentian pegawai

15. 15
f. Kompensasi
g. Penilaian pegawai.
Ketujuh komponen ini dilaksanakan secara tertib,urut, dan berkesinambungan
sehingga harus melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Tahapan awal
menjadi prasyarat bagi tahapan kedua, sedangkan tahapan kedua menjadi prasyarat
bagi tahapan ketiga dan begitu selanjutnya2
.
Peran menajer personalia adalah memajukan organisasi dan sekaligus
memperhatikan dan memajukan personalia. Keduanya harus dimajukan bersama.
Cukup sulit memajukan organisasi tanpa memajukan personalia, sebaliknya tidak
mungkin memajukan personalia tanpa memajukan organisasi sebab tidak diizinkan
karena tidak ada dana sebab organisasi macet.
Peran dan prinsip-prinsip Manajemen Personalia
1. Peran Manajemen Sumber Daya Manusia (Personalia)
a. Peran administrasi manajemen sumber daya manusia
b. Peran operasional manajemen sumber daya manusia
c. Peran strategi manajemen sumber daya manusia
2. Prinsip-Prinsip Manajemen Sumber Daya Manusia (personalia).
Menurut Alip Winarto bahwa prinsip-prinsip sumber daya manusia ada delapan,
yaitu:
a. Human Resource Planning
b. Recuitmen and Selection
c. Compensation and Benefits
d. Performance evaluation
e. Human Resource Development
f. Career Development
g. Rewards System
h. Employee Management Relations.
2
Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam ( Jakarta: Erlangga: 2007). Hlm. 131

16. 16
Hal-hal penting yang perlu ditangani oleh para manajer pendidikan antara lain
adalah perencanaan personalia, pengembangan personalia,antar hubungan, penilaian dan
promosi, kesejahteraan dan penelitian personalia.
4. MANAJEMEN ANGGARAN DAN BIAYA PENDIDIKAN
Manajemen anggaran/ biaya pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang
direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja dan bersungguh – sungguh , serta
pembinaan secara kontinu terhadap biaya operasional sekolah / pendidikan sehingga
kegiatan operasinal pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya
tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Sutomo 2012:58). Manajemen keuangan
sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara
keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan (menyusun anggaran
keuangan sekolah dan pengembangan RAPBS), melaksanakan (dibentuk laporan
pembiayaan yang menempatkan uang pemasukan dan uang pengeluaran pada kolom
yang saling berdampingan) dan mengevaluasi (memeriksa rencana pembiayaan untuk
mengetahui anggaran yang sebenarnya) serta mempertanggungjawabkannya secara
efektif (laporan bulanan dan triwulan kepada Dinas Pendidikan, Badan Administrasi
Keuangan Daerah) dan transparan.3
Manajemen keuangan merupakan manajemen
terhadap fungsi-fungsi keuangan, sedangkan fungsi keuangan merupakan kegiatan utama
yang harus dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab di dalam bidang tertentu.
Fungsi manajemen keuangan adalah menggunakan dana serta mendapatkan dana.4
Secara garis besar kegiatanya meliputi : pengumpulan atau penerimaan dana yang sah,
penggunaan dana dan pertanggungjawaban dana kepada pihak – pihak terkait yang
berwenang. Dana yang datang disebut dana masukan (input) yang kemudian setelah
diakukan perencanaan anggaran (budgeting), lalu digunakan dalam pelaksanaan proses
pendikan dan akhirnya dipertanggungjawaban dana kepada pihak – pihak terkait yang
berwenang.
Menjelang awal tahun pelajaran kepala sekolah beserta dewan guru membuat
RAPBS (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) untuk diajukan kepada
3
Shoematul Rafida.2009.Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta hal.2
4
Husnan.2002. dalam Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009

17. 17
Kakanwil Depdiknas Provinsi atau Kakan Depdiknas Kabupaten/Kodya) untuk
mendapatkan persetujuan/ saran perbaikannya , kemudian diajukan kepada Badan
Pembantu Pelaksana Pendidikan (BP3) untuk persetujuan tentang sumbangan
pendidikannya di samping SPP yang sesuai persetujuan / kategori SPP gubernur kepala
daerah tingkat 1, sehingga akhirnya jadilah APBS yang sah untuk dapat dilaksanakan
dan dioperasionalkan.
1) Beberapa kelengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan tata usaha keuangan
sekolah.
a. Kutipan Daftar Isian (DIK) yang menyangkut perincian biaya bagi sekolah
yang bersangkutan.
b. Buku register SPM (Surat Perintah Menguangkan ) sebagai buku Bantu yang
berisi kolom – kolom.
1. SPM dikeluarkan oleh KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) atas dasar
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara.
No. Ur. SPM
Tanggal
Nomor
Besarnya
Uang
Uraian Tanggal
Diterima
Tanggal
Diuangkan
Ket.
1 2 3 4 5 6 7
2. Pembayaran SPM harus melalui bendaharawan dan dibukukan dalam
Buku kas Umum.
c. Buku Bantu/ Buku Harian (Buku Penolong) yang digunakan untuk
melakukan pencatatan harian (pengeluaran / penerimaan ).
d. Buku Kas Umum
Buku ini dapat dikunakan secara umum yaitu untuk mencatat setiap
penerimaan dan pengeluaran uang , dan juga memuat secara umum bagian,
pos dan mata anggaran yang berhubungan dengan penerimaan serta
pengeluaran yang baik yang berupa uang tunai di bank atau giro POS.
Ada dua Jenis Buku Kas Umum : Buku Kas Umum berbentuk skontro dan
Buku Kas Umum Tabelaris.

18. 18
Hal – Hal yang perlu diperhatikan oleh bendaharawan dalam mengunakan
Buku Kas Umum yaitu :
1) Sebelum buku itu digunakan harus dihitung berapa jumlah halamannya,
kemudian cantumkan dihalaman depat berapa jumlah halamnnya serta
ditandatangani oleh bendaharawan dan diketahui oleh atasan langsung.
2) Disampul depan diberi label kemudian tiap halaman diberi nomor
halaman serta diparaf oleh bendaharawan cantumkan juga tanggal bulan ,
serta tahun dan pada halaman terakhir harus disediakan tempat untuk
catatan pemeriksa.
3) Ketentuan lainnya dari atasan buku kas umum harus dikerjakan sendiri
oleh bendaharawan atau pemegang kas.
4) Setiap akhir Bulan dilakukan penutupan buku sehingga jelas berapa saldo
lebih atau kurangnya. Selanjutnya ditandatangani oleh bendaharawan dan
diketahui oleh atasan langsung.
5) Apabila satu halaman tidak mencukupi untuk mencatat pembukuan satu
bulan itu , harus diterangkan “dipindahkan ke halaman”.
6) Pemindahan saldo kurang lebih pada pembukuan bulan berikutnya :
a) Saldo lebih atau positif dipindahkan pada jalur penerimaan (di kiri)
b) Saldo kurang atau negative dipindahkan pada jalur pengeluaran
(dikanan)
c) Penutupan buku kas agar dicatat dalam regester penutupan kas.
e. Penerimaan dan Pembayaran gaji atau uang lembur , Honorarium Permintaan
Uang Gaji, Uang Lembur dan honorarium permintaan uang gaji uang lembur
honorarium diajukan ke KPN dengan format Surat Permintaan Pembayaran
yang ditandatangani oleh bendaharawan dan kepala sekolah.
f. Arsip Bukti Pengeluaran
Bukti pengeluaran uang dipertanggung jawabkan , merupakan lampiran surat
ertanggung jawaban rutin dibuat secara bulanan dan telah dikirim paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
g. Laporan Keungan

19. 19
Disamping surat pertangungjawaban rutin bulanan bendaharawan harus
mengirimkan laporan keuangan triwulan dan tahunan, dengan mengunakan
format yang sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP)
Dalam Pengelolaan SPP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
a. SPP tidak dapat digunakan langsung oleh sekolah tetapi harus disetorkan
seluruhnya dan pada waktunya sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan 10
keputusan bersama Mendikbud dan Menkeu penyetoran SPP dilakukan oleh
Bendaharawan sekolah atau penerima SPP selambat – lambatnya tanggal 15
bulan yang bersangkutan kepada Bank BRI atas rekenik Mendikbud. SPP
yang telah diterima setelah tanggal tersebut disetor selambat – lambatnya
tanggal 28 tiap bulan yang bersangkutan.
b. Untuk sekolah menengah yan jauh letaknya dari Bank BRI bendaharawan
SPP dapat menyetorkan malalui wesel pos kepada cabang BRI yang
bersangkutan , Bendaharawan SPP diangkat oleh Mendiknas.
c. Satu hari setelah tnggal penyetoran penerimaan SPP kepada cabang BRI atau
Kantor Pos , kepala sekolah menengah yang bersangkutan mengirimkan Tim
dasar bungki setoran SPP atau salinan resi wesel pos kepada Kakanwil
depdiknas.
d. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan tri wulan kepada kakanwil
Depdiknas mengenai data fisik penerimaan dan penyetoran SPP dengan
tembusan kepada kantor wilayah .
Beberapa Hal yang erlu diperhatikan dalam pengelolaan DPP:
a. Seperti SPP untuk penyelenggaraan atau pengurusan DPP mendikbud
mengangkat bendaharawan DPP sesuai peraturan perundangan yang
berlaku. Selanjutnya bendaharawan DPP wajib mengadakan pembukuan
dana pertangung jawaban sesuai peraturan perundang – undangan yang
berlaku.
b. Selambat – lambatnya tanggal 10 tiap bulan kepala sekolah mengirimkan
SPJ , pengunaan DPP mengenai bulan yang lalu kepada Kakanwil
selanjutnnya kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk selaku atasan

20. 20
langsung bendaharawan DPP wajib mengadakan pengawasan terhadap
pengunaan DPP serta pembukuannya.
3) Pemeriksaan Kas oleh Atasan Lansung
Tata cara pemeriksaan kas adalah sebai berikut:
a. Prosedur pemeriksaan kas
Pemeriksaan kas wajib dilakukan secara mendadak agar dapat diketahui
keadaan sebenarnya seluruh uang Kas yang dikelola oleh bendaharawan dan
bendaharawan pada saat itu harus mengecek segala hal yang berhubungan
dengan keuangan sekolah secara detail.
b. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kas
Sebagai lampiran berita acara pemeriksaan kas adalah :
1. Register penutupan kas.
2. Surat pernyataan bendaharawan.
3. Tindakan korektif yang telah dilakukan atasan langsung terhadap
kekurangan – kekurangan administrative yang dijumpai pada
pemeriksaan kas, serta komentar lainnya yang wajib disampaikan kepada:
a. Pejabat eselon II atau yang disamakan yang membawahi satuan kerja
yang bersangkutan.
b. Inspektur Jendral.
c. Bendaharawan yang diperiksa.
5. MANAJEMAN HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT
(HUSEMAS)
Manajeman hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses
kegiatan yang direncanakan dan di usahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh
serta pembinaan secara sengaja mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya
serta dari publiknya, pada khususnya sehingga, sehingga kegiatan operasional
sekolah/pendidikan semakin efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan . Pada hakikatnya sekolah merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan masyarakat, khususnya masyarakat publiknya, seperti para orang tua

21. 21
murid/anggota badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP3),dan atasan
langsungnya.
Simpati yang diharapkan dari publiknya akan menambah animo masyarakat
terhadap sekolah tersebut, yang berarti menambah masukkan yang sangat berharga.
Sekolah harus tetapmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat,
sehingga melalui kegiatan-kegiatan kulikuler maupun ekstra kulikulernya, sekolah
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap para peserta didiknya
agar mempersiapkan dirinya untuk menyongsong tugas-tugasnya dimasa depan, serta
dapat membangun dirinya demi dapat ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan
masyarakat, bangsa, dan negaranya, baik secara individual dan secara kelompok.
Hal ini berarti bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat ikut serta bertanggung jawab secara
tidak langsung terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga hasil pendidikan bermanfaat
bagi masyarakat, diantaranya dalam mengisi kebutuhan tenaga kerja.
Secara lebih jelasnya maka Husemas ini dapat dilihat dari fungsi, tujuan, manfaat
dan bentuk-bentuk operasionalnya,
1. Berdasarkan pengertian Husemas yang telah di sebutkan di atas, maka fungsi
pokok dari Husemas adalah menarik simpati masyarakat pada umumnya
serta publik (masyarakat terdekat dan langsung terkait) khususnya, sehingga
dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut
yang pada akhirnya menambah “income” bagi sekolah yang bermanfaat bagi
bantuan terhadap tercapainya tujuan yang telah di tetapkan.
2. Tujuan dari Husemas adalah meningkatkan popularitas sekolah dimata
masyarakat, sehingga prestise sekolah dapat meningkat pula.
3. Manfaat dari Husemas dengan demikian adalah menambah simpati
masyarakat yang dapat meningkatkan harga diri (prestise) sekolah, serta
dukungan masyarakat terhadap sekolah secara spiritual dan
material/finansial.
4. Bentuk-bentuk operasional dari Husemas bisa brmacam-macam tergantung
pada kreativitas sekolah, kondisi dan situasi sekolah, fasilitas dan sebagainya.

22. 22
a. Di bidang sarana akademik tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas
dan kuantitas, penelitian, karya ilmiah lokal, nasional, internasional),
jumlah dan tingkat kesarjanaan guru-gurunya,sarana dan prasarana
akademik termasuk laboratorium dan perpustakaan/ pusat sumber
belajar (PSB), media pendidikan yang termasuk ukuran prestasi dan
prestasinya.
b. Di bidang prasarana pendidikan gedung/ pembangunan sekolah
termasuk ruang-ruang belajar, ruang praktikum, ruang kantor dan
sebagainya berserta perabot/mebueler yang memadai akan memiliki
daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah.
c. Di bidang sosial sekolah dengan masyarakat sekitarnya seperti kerja
bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional/keagamaan,
pengamanan lingkungan, tamanisasi, kebersihan, sanitasi, dan
sebagainya akan menambah kesannya masyarakat sekitar akan
kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota
masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap
pembangunan masyarakat.
d. Kegiatan karya wisata juga bisa di jadikan sarana Husemas, seperti
membawa spanduk serta atribut sekolah sampai keluar daerah
menyebabkan nama sekolah dapat dikenal secara lebih luas sampai
luar kota.
5. Kegiatan olahraga dan kesenian juga dapat merupakan sarana Husemas
misalnya dalam PORSENI dan lomba antar sekolah/ desa yang membawa
keunggulan sekolah dapat membawa nama harum sekolah tersebut.
6. Menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar
sepanjang tidak mengganggu kelancaran PBM, sepeti lapangan olahraga ,
aula auditorium, musolla untuk kepetingan kegiatan agama islam, gamelan/
band untuk latiahan kesenian muda-mudi di masyarakat sekitarnya.
7. Mengikutsertakan sivitas akademika sekolah dalam kegiatan-kegiatan
masyarakat sekitarnya , seperti karang taruna, tamanisasi, siskambling, dan
sebagainya.

23. 23
8. Mengikutsertakan tokoh-tokoh/ pemuka-pemuka/pakar-pakar masyarakat
dalam kegiatan kulikuler dan ekstra kulikuler sekolah, seperti kependudukan,
kesehatan, koperasi sekolah, kesenian daerah dan lain-lainnya baik secara
langsung maupun tidak langsung, misalnya untuk muatan lokal.
9. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan operasional Husemas yang dapat di
kreasikan sesuai situasi, kondisi, serta kemampuan- kemampuan pihak
terkait.
Adapun sifat hubungan sekolah dengan masyarakat dapat merupakan:
a. Hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah
pihak.
b. Hubungan yang besifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah
merupakan bagian yang tak terpisahkan(integral) dari masyarakat.
c. Hubungan yang bersifat kontinu/ berkesinambungan antara sekolah
dengan masyarakat.
d. Hubungan keluar kampus atau “eksternal public relation” guna
menambah simpati masyarakat terhadap sekolah.
e. Hubungan ke dalam kampus atau “internal public relation” guna
menambah keyakinan atau mempertebal pengertian pada sivitas
akademika tentang segala kepemilikan material dan non material sekolah.
Dengan adanya hubungan- hubungan tersebut di atas dapatlah terjalin
kreativitas serta dinamika kedua belah pihak yang inovatif. Jangan lupa pula
mengikut serta kan dunia usaha dan industri demi peningkatan mutu para lulusan
sekolah, dengan menampung saran-saran positif agar “output” lulusannya dapat
senantiasa relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sehingga dapat
menampung tamatan sekolah secara maksimal.
6. MANAJEMEN LAYANAN KHUSUS SEKOLAH
Menurut Kusmintardjo (1992:1) sekolah tidak akan berfungsi jika tidak
ada sesuatu yang membuatnya berfungsi. Dalam sebuah pendidikan harus
mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam
administrasi sekolah tersebut masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan

24. 24
ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Unsur-unsur tersebut
meliputi: (a) administrasi murid, (b) administrasi kurikulum, (c) administrasi
personil, (d) administrasi materiil, (e) administrasi keuangan, (f) administrasi
hubungan sekolah dan masyarakat dan (g) administrasi pelayanan khusus.
Pada lembaga pendidikan keenam unsur merupakan hal yang biasa ada.
Melihat kondisi sekolah yang jumlah muridnya begitu banyak, maka perlu
mengusahakan unsur ketujuh dalam administrasi sekolah. Agar pelaksanaan
pendidikan dapat berjalan lancar.
Tidak hanya itu dengan menambah layanan khusus di sekolah peserta
didik atau murid akan dapat melengkapi usaha pencapaian tujuan pendidikan di
sekolah. Hingga saat ini layanan khusus di anggap sangat penting dalam
perwujudan pendidikan. Maka hampir setiap sekolah di Indonesia menyediakan
layanan khusus bagi peserta didik.
Memang perlu adanya usaha pemerintah untuk terus mendukung
teraplikasinya layanan khusus bagi peserta didik ini agar peserta didik merasa
nyaman dan senang.
A. Pengertian Manajemen Layanan Khusus
Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan
untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi
kebutuhan khusus siswa di sekolah. Diantaranya meliputi: manajemen layanan
bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan
asrama, dan manajemen layanan kafetaria/kantin sekolah. Layanan-layanan
tersebut harus di kelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu
memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.
B. Tujuan Manajemen Layanan Khusus
Kusmintardjo (1992:4), pelayanan khusus atau pelayanan bantuan
diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan
pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah.
Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan
menyelenggarakan program layanan khusus. Apakah bidang-bidang layanan
khusus tersebut, memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan

25. 25
pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, apabila layanan bantuan
atau layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan
menghasilkan kemungkinan-kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid.
Kepala sekolah harus selalu melihat hubungan antara layanan khusus
dengan program pendidikan secara menyeluruh. Pada hakekatnya, untuk
mempermudah penyelenggaraan kegiatan layanan khusus, kepala sekolah
dituntut memiliki kemampuan menerapkan pendekatan psikologis didalam
mengadministrasian personal. Para petugas kesehatan, pekerja kafetaria, dan
petugas bimbingan, serta personel lainnya, harus merasa bahwa mereka
merupakan bagian yang penting dari penyelenggaraan sekolah secara
keseluruhan. Kepala sekolah harus membantu staf non-edukatif untuk mencapai
sikap tersebut, dengan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan. Perhatian kepala sekolah akan hal ini dapat dilihat dari
kemauannya untuk mengundang mereka dalan pertemuan-pertemuan lainnya.
Disamping pendekatan psikologis dalam mengadministrasi personil, ada
pendekatan lain yang dapat dipergunakan oleh kepala sekolah, yakni pendekatan
analisis bidang. Dalam pendekatan ini, kepala sekolah harus mengetahui
tanggung jawab dari masing-masing personil yang terlibat, disamping membantu
mengklarifikasikan tanggungjawab tersebut melalui pemahaman atau saling
pengertian. Dalam hal ini perlu dikembangkan suatu pendekatan “team-work”
didalam pengelolaan layanan khusus atau layanan bantuan melalui penegasan
tugan hubungannya dengan personil, baik bidang pengajaran maupun non
pengajaran.
Kepala sekolah yang baik harus memanfaatkan ketrampilan
kepemimpinannya akan menunjukan tindakan yang menghasilkan organisasi dan
manajemen yang efisien atas layanan khusus. Ini akan menghasilkan pengalaman
yang sangat bernilai dalam kehidupan kelompok, baik bagi anak didik maupun
bagi personil sekolah. Peran kepala sekolah sangat signifikan dalam usaha
pemenuhan dan pemanfaatan unit layanan khusus di sekolah dan merupakan
stimulator dan fasilitator

26. 26
C. Prinsip-Prinsip Layanan Khusus Sekolah
Prinsip-prinsip layanan khusus sekolah terdiri atas prinsip-prinsip yang
berhubungan dengan siswa, pembimbing dan orgnisasi dan administrasi.
1. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing:
a. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta;
b. Harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa.
Diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang
mana yang harus didahulukan;
c. Program bimbingan hrus dipusatkan kepada siswa;
d. Pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan individu
yang bersangkutan;
e. Keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang
dibimbing. Pembimbing bertugas membantu siswa untuk menenggulangi
masalah dengan berbagai aternatif keputuasan, sehingga pengembalian
keputusan pada siswa sendiri; dan
f. Individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat
membingan dirinya sendiri.
2. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing:
a. Petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan
kemampuan dan kewajiban masing-masing;
b. Petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi
keperibadian, pendidikan, pengalaman dan kemampuan;
c. Petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan
diri serta kealhlliannya melalui berbagai latihan;
d. Petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia
mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya sebagai bahan
untuk membuat individu yang bersangkutan kea rah penyesuaian diri yang
lebih baik;
e. Petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi
tentang individu yang dibimbing.

27. 27
f. Petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis
metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya; dan
g. Petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan
hasil penelitian dalam bidang minat kemampuan dan hasil belajar individu
untuk kepentingan perkembangn kurikulum sekolah.
3. Prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi
bimbingan:
a. Bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan;
b. Dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap
individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data pribadi individu
secara sistematik yang dapat digunakan untuk kemajuan individu yang
bersangkutan;
c. Program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang
bersangkutan, sehingga layanan bimbingan mempunyai sumbangan yang
besar terhadap program sekolah;
d. Pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur;
e. Bimbingan harus dilaksanakan selam dalam situasi individuan dan dalam
situasi kelompok, sesui dengan masalah dan metode yang dipergunakan dlam
memecahkan masalah itu; dan
f. Kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan
bimbingan (Rusliana, 2010).
D. Jenis-Jenis Layanan Khusus Sekolah
Berikut ini adalah jenis-jenis layanan khusus yang disediakan sekolah:
1. Layanan Bimbingan dan Konseling (BK)
2. Layanan Kesehatan Sekolah (UKS)
3. Layanan Kafetaria Sekolah
4. Layanan Asrama Sekolah
5. Layanan Transportasi Sekolah
6. Layanan Perpustakaan Sekolah
7. Layanan Laboratorium atau Bengkel Sekolah

28. 28
Berikut adalah jenis-jenis layanan bimbingan yang ada di beberapa lembaga pendidikan
sesuai dengan umur anak menurut Lembaga Psikologi Episentrum:
1. Layanan untuk Anak: konseling, pemeriksaan psikologi, terapi.
2. Layanan untuk Remaja: konseling, pemeriksaan psikologi, training, outbond.
3. Layanan Tingkat TK dan SD: pemeriksaan psikologi, pendidikan seks untuk anak
usia dini dan sekolah dasar, layanan kunjungan psikolog. Layanan untuk Tingkat
Sekolah Menengah: pemeriksaan psikologi, konsultasi, konseling, training, outbond,
layanan psikologi sekolah.

29. 29
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah mempelajari materi yang telah dipaparkan dapat di simpulkan
manajemen komponen – komponen sekolah meliputi manajemen kurikulum ,
majemen peserta didik, manajemen personel, manajemen anggaran biaya pendidikan,
manajemen hubungan dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Dimana
keenam manajemen tersebut harus dilaksanakan secara balance karena keenam
komponen tersebut mempunyai korelasi yang sangat signifikan artinya antara yang
satu dengan yang lain sangat mempengaruhi. Manajemen Kurikulum merupakan
seluruh proses kegitan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan
sungguh – sungguh serta pembinaan secara kontinyu terhadap situasi belajar secara
efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan. Manajemen
personel merupakan manajemen untuk pembinan etos kerja pesonel disekolah
kaitanya dengan tenaga kependidikan dan SDMnya. Manajemen peserta didik yaitu
memanajemenkan peserta didik atau membina peserta didik serta menangkal
kenakalan peserta didik yang sudah remaja. Manajemen Anggaran dan biaya
pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan
secara sengaja dan bersungguh – sungguh , serta pembinaan secara kontinu terhadap
biaya operasional sekolah / pendidikan sehingga kegiatan operasinal pendidikan
semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan. Manajemen Humes merupakan cara untuk menjalin kerjasama yang baik
dengan masyarakat. Dan yang terakhir Manajemen layanan khusus yaitu suatu di
sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar
pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah.
B. SARAN
Keenam manajemen tersebut harus dilaksanakan secara balance karena keenam
komponen tersebut mempunyai korelasi yang sangat signifikan artinya antara yang
satu dengan yang lain sangat mempengaruhi. Sehingga sebagai seorang pendidik kita
harus benar – benar memahami manajemen tersebut untuk mewujudkan sekolah yang
efektif.

30. 30
DAFTAR PUSTAKA
Hamalik, Oemar.2006.Manajemen Pengembangan Kurikulum.Bandung: PT Remaja Rosyda
Karya.
Mulyasa, E.2004.Menjadi Kepala Sekolah Profesional.Bandung, PT Rosyda Karya.
Suhardan, Dadang dkk.2009.Manajemen Pendidikan.Bandung:Alfabeta.
Qomar, Mujamil.2007.Manajemen Pendidikan Islam.Jakarta: Erlangga.
Rafida, Shoematul.2009.Manajemen keuangan sekolah di Sma Muhammadiyah 1 Simo Tahun
ajaran 2008/2009.Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sutomo.2012.Manajemen Sekolah.Semarang:Unnes Press.
Wijaya, David.2009. Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan.
Jurnal Pendidikan Penabur - No.13/Tahun ke-8/Desember 2009.
Abcdirga.2013. Manajemen Komponen Sekolah.
http://abcdirga.wordpress.com/2013/04/02/manajemen-komponen-sekolah/. Diunduh
tanggal 15 Maret 2014.
Aryawiga.2012.Manajemen Layanan Khusus sekolah.
http://aryawiga.wordpress.com/2012/02/17/manajemen-layanan-khusus-sekolah.
Diunduh tanggal 15 Maret 2014