1. SISTEM HUKUM INTERNASIONAL
Di susun oleh :
Nama : Nur azizah
Kelas : 2EA21
NPM : 15210155
TUGAS : MAKALAH
Universitas Gunadarma
2012

2. Kata Pengantar
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis
dapat menyelesaikan makalah Sistem Hukum Internasional.
Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan,sesuai
dengan ketentuan yang telah diberikan oleh bapak Sri waluyo sebagai dosen pengajar.dengan
adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang bertanggung jawab
dalam kehidupan bernegara.serta memahami mengenai sistem hukum internasional. dan
Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila
terdapat kekurangan penyusunan makalah ini.
Jakarta, Mei 2012
Hormat saya
II

3. DAFTAR ISI
JUDUL ………………………………………………………………………………… I
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. II
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………… III
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH………………………………………………...1
BAB II PEMBAHASAN……………………………...………………………………...2
2.1 MAKNA HUKUM INTERNASIONAL…………………………………………....2
2.2 ASAS HUKUM INTERNASIONAL…………………………………………….....4
2.3 SUMBER HUKUM INTERNASIONAL…………………………………………...5
2.4 PROSES RATIFIKASI HUKUM INTERNASIONAL MENJADI HUKUM
NASIONAL………………………………………………………………………....6
2.5 SEBAB - SEBAB TIMBULNYA SENGKETA INTERNASIONAL……………...7
2.6 PERANAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN
SENGKETA INTERNASIONAL…………………………………………………..8
BAB III PENUTUP……………………………………………………………………..10
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………………...11

4. III
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dapat hidup berdampingan secara damai dengan bangsa – bangsa lain merupakan dambaan bagi
setiap bangsa yang beradab di dunia. Secara fisik maupun psikis, hati nurani manusia sangat
merindukan rasa damai, aman, tertib, dan tenteram dalam suasana perikeadilan dan
perikemanusiaan.
Hal terpenting dari keinginan luhur untuk dapat hidup berdampingan secara damai dalam
pergaulan dunia adalah pengalaman sejarah, terutama banyaknya Negara yang terlibat Perang
Dunia II yang menimbulkan kerugian besar di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, guna
membangun dasar – dasar hubungan antarbangsa yang bebas dan demokratis serta dapat
menentukan nasibnya sendiri, dibentuklah PBB.
PBB yang berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945, diharapkan mampu menjadi wadah upaya
penyelesaian sengketa – sengketa bilateral, regional, maupun multilateral secara adil, bijaksana,
dan proposional. Tujuan berdirinya PBB adalah
“Untuk menjamin perdamaian dan keamanan setia anggota, sehingga para anggota dapat
terjamin kelangsungan hidupnya dan tidak ada tekanan dari Negara lain.”

5. 1
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Makna Hukum Internasional
Istilah hukum internasional dikenal dalam berbagai istilah dan bahasa. Menurut bahasa
Indonesia, hukum internasional adalah hukum bangsa – bangsa, hukum antarbangsa dan hukum
antarnegara.
Menurut bahasa asing hukum internasional adalah internasional law, common law, law of
mankind, law of nations, transnational law (Inggris), droit gens (Perancis), volkenreet (Jerman),
volkenrecht (Belanda), ius gentium/ius intergentes (Romawi).
Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli, sebagai berikut.
- Hugo De Groot
Hugo de groot (Grotius) dalam bukunya de jure belli ac pacis (perihal perang dan damai)
mengemukakan, bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas
atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditujukan demi
kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.
- Prof. Dr. J.G. Starke
Hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri
dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.

6. 2
- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H
Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan
atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara dengan subjek hukum internasional lainnya
yang bukan Negara satu sama lain.
- Wirjono Prodjodikoro
Hukum internasional adalah hukum yang menagtur perhubungan hukum antar berbagai bangsa
di berbagai Negara.
Berdasarkan makna atau pengertian dari para ahli hukum internasional dalam penerapannya
dapat dibedakan menjadi hukum perdata internasional dan hukum public internasional.
a. Hukum perdata internasional
Adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara di suatu
Negara dengan warga Negara dari Negara lain (hukum antarbangsa).
b. Hukum publik internasional
Adalah hukum internasional yang mengatur Negara yang sau denagn Negara yang lain dalam
hubungan internasional (hukum antarnegara).

7. 3
2.2 Asas Hukum Internasional
Berlakunya hukum internasional dalam rangka menjalin hubungan antarbangsa, terlebih dahulu
harus memperhatikan asas-asas berikut.
a. Asas Teritorial
Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara
melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang atau orang yang berada di luar
wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
b. Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap
warga Negara dimana pun berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini
mempunyai kekuatan dari extraterritorial. Artinya, hukum dari Negara tersebut tetap berlaku
juga bagi warga Negara, walaupun berada di Negara asing.
c. Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada kewenangan Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan
dalm kehidupan bermasyarkat. Dalam hal ini, Negara dapat menyesuaikan diri denagan semua

8. keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut denagn kepntingan umum. Jadi, hukum tidak terkait
pada bataas-batas wilayah suatu Negara.
4
2.3 Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum internasional, dapat dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum
dalam arti formal. Sumber hukum material adalah seumber hukum yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu Negara, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana kita
mendapatkan atau manemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam hukum formal merupakan sumber hukum
paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat digunakan oleh di dalam
mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional adalah pasal 38
Piagam mahkamah Internasional pasal 38, adalah sebagai berikut:
a. Perjanjian internasional (traktat = treaty).
b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum
dan diterima sebagai hukum.
c. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum
internasional dari berbagai Negara sebagai alat tambahan ntuk menentukan hukum.

9. e. Pendapat-pendapat para ahli yang terkemuka.
5
2.4 Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menjadi Hukum Nasional
a. Pengertian Ratifikasi
Dalam konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum internasional, disebutkan bahwa dalam
pembuatan hukum baik ilateral maupun multimateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap
perundungan (negotiation), penandatanganan (signature) dan pengesahan (ratification).
Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah melembaga dalam kegiatan hukum internasional.
Hal ini menumbuhkan keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa wakil rakyat

10. yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal yang bertentangan denagn
kepentingan umum. Sistem ratifikasi dapat di bedakan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut:
- Ratifikasi oleh badan eksekutif. Sistem ini biasanya dilakukan oleh
raja-raja absolute dan pemerintahan otoriter.
- Ratifikasi oleh badan legislative. Sistem ini jarang digunakan.
- Ratifikasi campuran. Sistem ini paling bnayak digunakan karena
peranan legislative dan eksekuti sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu
perjanjian.
b. Proses Ratifikasi
Suatu Negara mengikatkan diri pada suatu oerjanjian dengna syarat telah disahkan oleh badan
yang berwenang dinegaranya.penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan
masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan.
Persetujuan untuk meratifikasi (mengikatkan diri) tersebut, dapat diberikan dengan berbagai
cara, tergantung pada persetujuan mereka. Misalnya, dengan penandatanganan, ratifikasi,
pernyataan turut sert (accession), ataupun pertanyaan menerima (acceptance) dan dapat juga
dengan cara pertukaran naskah yang sudah ditandatangani. Berikut ini ada beberapa contoh
proses ratifikasi dari hukum internasional menjadi hukum nasional.
6
- Persetujuan Indonesia-belanda mengenai penyerahan irian barat (papua)
yang ditandatangani di New York (15 januari 1962), disebut agreement. Akan tetapi,
karena pentingnya materi yang diatur di dalam agreement tersebut maka dianggap
sama dengan treaty. Sebagai konsekuensinya, presiden memerlukan persetujuan DPR
dalam bentuk pernyataan pendapat.

11. - Perjanjian antara Indonesia – Australia mengenai garis batas wilayah
Indonesia dengan Papua New Guinea yang ditandatangani di Jakarta, 12 Februari
1973 dalam bentuk Agreement.
2.5 Sebab - Sebab Timbulnya Sengketa Internasional
Dalam data pergaulan dunia, hubungan antarnegara meskipun telah diatur dalam hukum atau
perjanjian internasional, ternyata masih terdapat sengketa internasional. Peran PBB dalam
mencari dan menemukan serta menyelesaikan sengketa internasional, belum banyak memuaskan
seluruh anggotanya. Hal itu dikarenakan bahwa lembaga PBB sering tidak mampu berbuat
banyak jika ada anggotanya (terutama pemegang hak veto) yang melakukan pelanggaran.
Berbagai pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional, dapat menyebabkan
timbulnya sengketa internasional. Beberapa contoh timbulnya sengketa internasional, antara lain
sebagai berikut:
a. Segi politis (adanya pakta pertahanan atau pakta perdamaian)
Pasca perang dunia kedua muncul 2 blok kekuatan besar, barat (liberal membentuk pakta
pertahanan NATO) dibawah pimpinan amerika dan timur (komunis membentuk pakta
pertahanan Warsawa) dipimpin uni soviet. Kedua blok tersebut saling berebut pengaruh di
bidang ideology dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat senjata. Akibatnya sering
terjadi konflik di berbagai Negara. Misalnya; krisis kuba, korea yang terbagi 2 dan sebagainya.
7
b. Segi batas wilayah (laut teritorial dan alam daratan)
Adanya ketidakjelasan batas laut teritorial antara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan
(Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke mahkamah internasional, hingga akhirnya pada

12. tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. Demikian juga maslah perbatasan di
Kasmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dan Pakistan.
Sengketa-sengketa yang ditimbulkan baik antara karena faktor politis atau batas wilayah,
merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yang dapat memicu
terjadi perang terbuka. Hal itu sudah terjadi di beberapa belahan dunia, antara lain di Korea,
Kamboja, Vietnam, serta antara India dan Pakistan itu sendiri.
Era baru runtuhnya Uni Soviet, kekuatan dunia terpusat pada Amerika yang dipercaya PBB
menjadi polisi dunia. Namun, Amerika yang sering menerapkan standar ganda untuk beberapa
Negara sekutunya (Inggris, Israel, Arab Saudi, Kuwait, atau Australia) justru kerap tidak adil
dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.
2.6 Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa
Internasional
a. Perihal mahkamah internasional
Mahkamah internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den
Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum yang terkemuka, yakni 15 hakim yang
dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatannya 9 tahun,
sedangkan tugasnya antara lain member nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum
dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara – Negara
anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.
8

13. Mahkamah internasional merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia.
Pengadilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara Negara bukan
anggota PBB.dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asa – asas keadilan dan
hukum internasional yang digunakan. Mahkamah internasiona mengadili perselisihan
kepentingan dan perselisihan hukum.
Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian –
perjanjian internasional (traktat – traktat dan kebiasaan – kebiasaan internasional) sebagai
sumber – sumber hukum. Keputusan mahkamah internasional merupakan keputusan terakhir
walaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan mahkamah internasional, terdapat juga
pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan
keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan – peraturan hukum.
b. Peran mahkamah internasional
Mahkamah internasional dalam tugasnya untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara
Negara – Negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya, dapat melakukan perannya untuk
menyelesaikan sengketa – sengketa internasional. Berikut contoh – contoh sengketa:
- Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992), melahirkan perang saudara di
antara bekas Negara anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia Herzegovina).
Campur tangan PBB menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang didukung
oleh pasukan NATO, memaksa Serbia menghentikan langkah – langkah pembersihan
etnik yang kemudian mengadili para penjahat perang.
- Masalah perbatasan territorial di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan
(Kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung ada titik temu,
disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dn
perjuangan panjang, pada awal tahun 2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk
memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau tersebut.
9

14. BAB III
PENUTUP
Perkembangan dunia global yang sudah melintasi batas – batas wilayah teritorial Negara lain,
sangat membutuhkan aturan yang jelas dan tegas agar terciptanya suasana kerukunan dan
kerjasama yang saling menguntungkan.
Hukum internasional dapat terjadi pada bagian dunia tertentu berdasarkan kondisi lingkungan
hukum atau berlakunya hukum yang terbatas, seperti hukum internasional regional. Bahkan
suatu konsep hukum internasional regional dapat pula diterima sebagai bagian dari hukum
internasional secara umum. Karena sesungguhnya prinsip hidup berdampingan merupakan
dambaan semua bangsa – bangsa beradab dimuka bumi ini.
10

15. DAFTAR PUSTAKA
Effendi, H.A. Masykur. HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional.
Lemhanas. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Starke.J.G. 2003. Pengantar Hukum Internasional1. Jakarta: Sinar Grafika.
11