Reformasi manajemen keuangan negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta sumber daya keuangan negara melalui (1) pembaharuan peraturan perundang-undangan, (2) pengaturan kelembagaan, (3) penataan sistem dan prosedur, dan (4) peningkatan kapasitas SDM. Aspek kunci reformasi tersebut adalah pengembangan SDM di bidang perencanaan, penganggaran, ak

2. LANDASAN PEMIKIRAN REFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
“A sound financial management system is a key
element to realize good governance in the public
sector. Transparency in government budget
preparation and accountability in treasury
management facilitates the collection of sufficient
resources from the economy in appropriate
manner, and the allocation and use of these
resources responsively, efficiently, and effectively.”
(Ministry of Finance RI, The White Paper-Reform of Public
Paper-
Financial Management System in Indonesia: Principles and
Strategy, July 10, 2002)

3. ASPEK-
ASPEK-ASPEK
REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
1. PEMBAHARUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
2. PENGATURAN KELEMBAGAAN
3. PENATAAN SISTEM & PROSEDUR
4. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
3

4. 1. ASPEK PEMBAHARUAN PERATURAN
PERUNDANG-
PERUNDANG-UNDANGAN
Penerbitan paket 3 UU Bidang Keuangan
Negara:
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara
UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Penyusunan dan Penetapan 4 PP sebagai
pelaksanaan UU Keuangan Negara dan 13 PP
sebagai pelaksanaan dari UU
Perbendaharaan Negara.
4

5. REFORMASI PERATURAN PERUNDANG-
PERUNDANG-
UNDANGAN
Prinsip dasar
UUD pengelolaan
1945 keuangan negara
UU No. 17 Prinsip-prinsip umum
pengelolaan keuangan negara
Tahun 2003 (Hukum Tata Negara)
UU No. 1 Kaidah administratif
Tahun 2004 pengelolaan keu. negara
(Hukum Administrasi Keu. Negara)
UU No. 15 Prinsip-prinsip umum
Tahun 2004 pemeriksaan
keuangan negara

6. 2. ASPEK PENGATURAN KELEMBAGAAN
Pelaksanaan reorganisasi struktur
pemerintahan dalam rangka penajaman
fungsi terkait pengelolaan keuangan
negara dan reformasi birokrasi.
6

7. 3. ASPEK PENATAAN SISTEM DAN
PROSEDUR
Penyusunan dan penerapan:
Sistem dan prosedur perencanaan,
penganggaran;
Sistem penerimaan;
Sistem pembayaran;
Sistem manajemen kas, aset, utang;
Sistem akuntansi, pelaporan keuangan dan
kinerja;
Sistem pengendalian intern pemerintah.
7

8. 4. ASPEK PENINGKATAN KAPASITAS SDM
Peningkatan pemahaman dan komitmen
pimpinan atas pengelolaan keuangan Negara
yang sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance;
Peningkatan SDM untuk pengembangan
konsep dan regulasi;
Peningkatan SDM untuk implementasi
manajemen keuangan Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah.
8

9. BIDANG
REFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
1. PERENCANAAN & PENGANGGARAN;
2. PERBENDAHARAAN;
3. AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN;
4. AUDITING.
9

10. 1. REFORMASI BIDANG PERENCANAAN &
PENGANGGARAN
Money follows function;
Medium Term Expenditure Framework (MTEF);
Unified budgeting dan penyempurnaan
klasifikasi anggaran;
Performance Based Budgeting sudah
dilaksanakan mulai pada BLU, sedangkan pada
KL masih dalam tahap persiapan;
Kalender Anggaran sesuai dengan amanat UU.
10

11. 2. REFORMASI BIDANG PERBENDAHARAAN
Pemisahan fungsi administratif dan comptable;
Manajemen Kas: Penerapan TSA, cash
forecasting, idle cash management, penertiban
rekening Pemerintah;
Manajemen Aset: Piutang, Investasi, Barang
Milik Negara (inventarisasi & revaluasi);
Manajemen Utang & Hibah.
11

12. 3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI &
PELAPORAN KEUANGAN (1-2)
(1-
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP
24/2005);
Penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi
pemerintah;
Penyusunan LKPP & LKKL sejak tahun 2004;
Peningkatan kualitas LKKL (peningkatan opini BPK)
Opini 2006 2007 2008
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 7 16 34
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 37 31 30
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 35 33 18
Tidak Wajar (Adversed) - 1 -
Jumlah 79 81 82
12

13. 3. REFORMASI BIDANG AKUNTANSI &
PELAPORAN KEUANGAN (2-2)
(2-
Dukungan kepada Pemda dalam penyusunan LKPD
melalui SIKD.
LKPD sebagian besar dengan opini wajar dengan
pengecualian (WDP) dan disclaimer:
Opini 2004 2005 2006 2007
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) 21 17 3 4
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) 249 308 326 283
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) 7 25 106 120
Tidak Wajar (Adversed) 10 12 28 59
Jumlah 287 362 463 466
13

14. 4. REFORMASI BIDANG AUDIT
Penerbitan UU 15/2006 tentang BPK;
Penerbitan PP 60/2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
Peran APIP dalam reviu LKPP & LKKL;
Tindak lanjut & monitoring temuan pemeriksaan
BPK.
14

15. ISU IMPLEMENTASI REFORMASI
MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
1. Kemauan Politik (Political Will);
2. Komitmen Pimpinan K/L/Pemda;
3. Rekruitmen dan Pengembangan SDM;
4. Proses pembelajaran (Education Process);
5. Dukungan Dana;
6. Dukungan Teknologi (Technology Support);
7. Peraturan Pendukung.
15

16. PENGEMBANGAN SDM (1-3)
(1-
1. Inventarisasi SDM bidang perencanaan,
penganggaran, akuntansi dan pelaporan
keuangan di K/L/Pemda dan
penempatan SDM sesuai kompetensi;
2. Pendidikan & pelatihan SDM untuk
pengembangan konsep & regulasi;
3. Pendidikan & pelatihan SDM untuk
implementasi manajemen keuangan
Pemerintah Pusat & Pemda (operator,
reviewer, auditor);
16

17. PENGEMBANGAN SDM (2-3)
(2-
4. Pelatihan teknis keuangan SDM:
Pemerintah Pusat Program Percepatan
Akuntabilitas Keuangan Pemerintah.
5. Khusus Pemda: bekerjasama dengan
Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan:
Latihan Keuangan Daerah (LKD), sejak 1981
Kursus Keuangan Daerah (KKD), sejak 1985
Kursus Keuangan Daerah Khusus Akuntansi (KKD
Khusus), sejak 2007
Lokakarya Pengelolaan Keuangan Daerah (LKPD),
mulai 2009 Bagi pimpinan pemerintahan daerah
(Gubernur/Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD
17

18. Sampai dengan tahun 2008 jumlah alumni LKD
sebanyak 1.588 orang, KKD 3.026 orang, dan KKD
Khusus Akuntansi 898 orang. Untuk tahun 2009
jumlah peserta yang akan didik sebanyak 1.060
orang. Mulai tahun ini diselenggarakan LPKD,
jumlah aparatur Pemda yang harus dididik minimal
15.720 orang (asumsi jumlah Pemda 524, setiap
Pemda ada 30 satker/SKPD, butuh 1 orang per
Satker). Jadi setiap tahun hanya bisa mendidik 7%
(1.060 orang).
18

19. Untuk mempercepat proses tersebut sedang
dibuat terobosan program baru yaitu tugas belajar
bagi Pemda dan KL ke STAN. Untuk tahun 2009,
direncanakan 3 angkatan LPKD, dimana setiap
angkatan dididik 100 orang. Diprioritaskan untuk
Bupati/Walikota, pimpinan DPRD baru dan
pimpinan Pemda pemekaran daerah dan daerah
terpencil.
19

20. Target SDM untuk dilatih dalam rangka
akuntabilitas keuangan negara untuk non degree
di PPAKP minimal sejumlah satker Pemerintah
Pusat tahun 2009 yaitu 22.399 (satker Depkeu
1.033), bila minimal 1 orang 1 satker jadi sekitar
22.400.
Telah dilatih s/d 2008 sejumlah 8.345 orang, 2009
target 7600 orang, 2010 target 7.455 orang. (1
satker dilatih 2 orang, Sehingga jumlah total
44.800 orang.
20

21. Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK
tahun 2009
Target
No Kegiatan Realisasi Keterangan
Peserta ∑ orang
5.000
diantaranya akan
Pegawai Satker
1 E-Learning PPAKP 20.000 mengikuti
Pusat
Tutorial dan
Ujian
wilayah Banten,
Pengelola Lampung, Kepri
2 KKD (STAN) keuangan daerah dan NTT dan
160 163
PEMDA undangan
khusus Depdagri
State Audit Reform staf/auditor
Bawasda dan staf 686 Proyeksi selesai
target Bawasda dan 1875
3 Biro Keuangan tahun 2009
Staf Biro Keuangan
Pemda Kepala Bawasda 175

22. Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK
tahun 2009
Target
No Kegiatan Realisasi Keterangan
Peserta ∑ orang
Diklat oleh Pusdiklat Departemen Keuangan 1.236 203
4 Anggaran dan Non Departemen
Perbendaharaan Keuangan
1.081 628
Diklat oleh Pusdiklat
5 Departemen Keuangan 1.201 322
Bea dan Cukai
Diklat oleh Pusdiklat
6 Departemen Keuangan 1.464
Pajak 1845
Diklat oleh Pusdiklat
Kekayaan Negara dan
7 Departemen Keuangan 840 182
Perimbangan
Keuangan
Departemen Keuangan
Diklat oleh Pusdiklat
8 dan non-Departemen 2.270 1249
Keuangan Umum Keuangan

23. Program Pendidikan yang diselenggarakan oleh BPPK
tahun 2009
Target
No Kegiatan Realisasi Keterangan
Peserta ∑ orang
Departemen Keuangan
(DIII dan DIV)
859 859 PNS
DI dan DIII Reguler 5.069 5.069 Non-PNS
Sekolah Tinggi
9 Dengan
Akuntansi Negara
DIII Kerjasama dengan beberapa
Pemda
435 240
Pemda di
Indonesia

24. PENGEMBANGAN SDM (3-3)
(3-
5. Rekruitmen SDM melalui perguruan tinggi (PT)
dengan pemberian perhatian pada:
Kesiapan PT untuk menghasilkan lulusan dengan
kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah;
Pembentukan jurusan/spesialisasi keuangan sektor
publik;
Penyusunan kurikulum keuangan sektor publik;
Penyediaan tenaga pengajar yang kompeten di bidang
keuangan negara;
Penyediaan buku referensi keuangan negara;
Peningkatan minat mahasiswa terhadap keuangan
sektor publik.
24

25. PENUTUP
Pemerintah, perguruan tinggi, serta lembaga
pendidikan dan pelatihan perlu bersama-sama
membangun strategi pengembangan SDM
pengelola keuangan negara.
Pendidikan dan pelatihan SDM ini
diformulasikan dengan memperhatikan ruang
lingkup keuangan negara termasuk aspek dan
bidang dalam reformasi keuangan negara,
magnitude, dan kebutuhan manajemen
keuangan negara, serta jangka waktu
pemenuhan kebutuhan.
25

26. Terima Kasih
Departemen Keuangan
Jl. DR Wahidin No. 1, Gedung Djuanda I
Jakarta Pusat, Indonesia, 10710
Telp. +6221-3808388
Fax. +6221-3500842
Website : http://www.depkeu.go.id