1. Perkembangan Pengaruh
Barat dan Masa Pendudukan
Jepang di Indonesia

2. A. Berkembangnya
Kolonialisme dan
Imperialisme Barat di
Indonesia
Kolonialisme dan imperialesme
yaitu penjajahan atau penguasa
wilayah oleh bangsa lain

3. 1. Masa Pemerintahan VOC
 Tahun 1596, pedagang Belanda dibawah pimpinan
Cornelis de Houtman tiba di Banten
 Armada kedua dibawah pimpinan Jacob van Neck tiba
di Banten
 Sejak saat itu, banyak bangsa Belanda yang datang ke
Indonesia
 Untuk menghindari persaingan dagang, maka Belanda
membentuk Vereenigde Oost Indische Compagnie atatu
VOC pada tanggal 20 Maret 1602

4. • VOC memiliki hak-hak istimewa,yaitu :
• Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah
sebelah timur Semenanjung Malaya dan sebelah barat Selat
Magelhaens serta menguasai perdagangan untuk
kepentingan sendiri
• Hak kedaulatan, sehingga dapat bertindak layaknya suatu
negara untuk memiliki angkatan perang, memaklumkan
perang dan mengadakan perdamaian, merebut dan
menduduki daerah-daerah asing di luar Negeri
Belanda, memerintah daerah-daerah tersebut, menetapkan
atau mengelurkan mata uang sendiri, serta memungut
pajak

5.  Markas Besar VOC berada di Maluku
 Namun ini dianggap kurang strategis, maka
dipindahkanlah ke Batavia
 Perpindahan ini dilaksanakan pada masa
pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen
 Usaha VOC untuk menguasai perdagangan rempah-
rempah ditempuhanya dengan melaksanakan
monopoli, terutama di Maluku

6.  Didaerah Maluku,VOC menetapkan peraturan-
peraturan, seperi :
 Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain
kepada VOC
 Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC
 Tempat untuk menanam rempah-rempah juga
ditentukan oleh VOC

7.  Agar pelaksanaan monopoli ini ditaati oleh rakyat,
maka VOC menempuh cara-cara sebagai berikut :
 Pada tahun 1649, VOC melakukan pelayan Hongi dengan
tujuan untuk memberantas penyelundupan
 VOC mengadakan ekstirpasi untuk mencegah kelebihan
hasil produksi rempah-rempah. Tujuannya agar harga
rempah-rempah tetap stabil di pasaran
 VOC melakukan perjanjian dengan raja-raja
 VOC menerapkan peraturan baru yang disebut
verplichte leverrantie atau penyerahan wajib berupa hasil
bumi
 VOC menerapkan sistem contingenten, yaitu rakyat yang
dikuasai VOC diwajibkan menyerahkan hasil bumi sebagai
pajak

8. 2. Kebijakan Pemerintah
Kolonial di Indonesia pada
Pasca-VOC

9. A. Pembubaran VOC
 Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yang
antiraja atas bantuan Prancis berhasil merebut
kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru
yang disebut Republik Bataaf
 Tanggal 31 Desember 1799 pemerintah
mencabut usaha izin VOC
 Nusantara sekarang beralih kepada
pemerintahan Republik Bataaf

10.  Tahun 1806 Napoleon membubarkan Republik
Bataaf dan membentuk Koninkrijk Holland
(Kerajaan Belanda)
 Napoleon menempatkan adiknya Louis
Napoleon untuk menjadi penguasa di Belanda
 Karena wilayah Indonesia sedang berada
dibawah ancaman armada Inggris yang berkuasa di
India, maka Napoleon mengangkat Herman Willem
Daendels (orang Belanda pro-Prancis) untuk
memerintah Indonesia dengan tugas utama
mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai
Inggris

11. B. Masa Pemerintahan Herman
Willem Daendels (1808-1811)
Tindakan Daendels selama memerintah Pulau Jawa
o Bidang Pertahanan
o Menambah jumlah pasukan dari 3000 prajurit
menjadi 20000 prajurit
o Meningkatkan kesejahteraan prajurit
o Mendirikan pabrik senjata di Gresik dan Surabaya
o Membangun armada laut di Surabaya dan Ujung
Kulon
o Mendirikan benteng pertahanan
o Membangun jalan raya sepanjang 1100 km dari Anyer
(Jawa Barat) sampai ke Panarukan (Jawa Timur)

12.  Bidang Ekonomi dan Keuangan
 Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Negara
 Memberantas korupsi dengan keras
 mengeluarkan uang kertas
 memperbaiki gaji pegawai
 Mengadakan pinjaman paksa kepada orang-orang yang
dianggap mampu (yang menolak akan mendapat
hukuman)
 Menjual tanah-tanah negara kepada swasta (swasta
Belanda dan Tionghoa)

13. • Bidang Birokrasi
•Memindahkan pusat pemerintahannya agak ke dalam
• Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfectuur dan 31
kabupaten
• Bidang Hukum dan Peradilan
• dibentuk 3 buah pengadilan
• Pengadilan untuk pribumi ada di setiap prefectuur. Sistem
ini dilakukan di wilayah kabupaten, kecuali untuk wilayah
Batavia
• Hukum Eropa diberlakukan di Surabaya dan Semarang
• Hukum Timur Asing

14. • Bidang Sosial
• Melakukan kerja rodi untuk membangun jalan
Anyel-Panarukan
• Menghapus upacara kepada residen,sunan,
ataupun sultan
• Memerintahkan membuat jaringan pos distrik
dengan menggunakan kuda

15. • Akibat tidak sesuai perintah, maka Daendels
dipanggil pulang ke Belanda
• Posisinya digantikan oleh Jan Williem Janssens
(1811)
• Masa pemerintahan Janssens sangat singkat
• Dikarenakan Inggris telah berhasil mengepung
wilayah Jawa
• Tanggal 11 September 1811 Janssens terpaksa
menyerah kepada Inggris dan menandatangani
perjanjian damai
• Perjanjian tersebut dikenal dengan nama
Kapitulasi Tuntang

16. C. Kebijakan Pemerintahan Inggris
(Thomas Stamford Raffles, 1811-1816)
Kebijakan Raffles selama memerintah Indonesia:
• Bidang Birokrasi
• Membagi Pulau Jawa menjadi 16 Karisidenan
• Mengubah sistem pemerintahan yang semula
dilakukan oleh penguasa pribumi menjadisistem
pemerintahan kolonial yang bercorak Barat

17.  Bidang Ekonomi dan Keuangan
 Pemerintah membuka pasar untuk merangsang
petani untuk menanam tanaman ekspor yang paling
menguntungkan
 Penghapusan pajak hasil bumi
 Sistem penyerahan wajib yang sudah diterapkan
sejak zaman VOC
 Menetapkan sewa tanah
 Pemungutan pajak secara perorangan

18. o Bidang Hukum
o Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih
baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels
o Sistem juri mulai ditetapkan dalam pengadilan
o Badan-badan penegak hukum pada masa
Raffles, antara lain :
o Court of Justice
o Terdapat pada residen
o Court of Request
o Terdapat pada setiap divisi
o Police of Magistrate

19.  Bidang Sosial
 Penghapusan kerja rodi
 penghapusan perbudakan
 Tetapi dalam praktiknya, ia melanggar undang-
undangnya sendiri
 Peniadaan pynbank (disakiti)
Hukuman yang sangat kejam dengan melaawan harimau

20.  Bidang Ilmu Pengetahuan
 Ditulisnya buku yang berjudul History of Java
dan History of the East Indian Archipelago
 aktif mendukung kegiatan Bataviaach
Genootschap sebuah perkumpulan kebudayaan
dan ilmu pengetahuan
 Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi
 Dirintisnya Kebun Raya Bogor
 Memindahkan Prasasti Airlangga ke Kalkuta,
India sehingga diberi nama Prasasti Kalkuta
 Mengubah sistem mengemudi dari sebelah
kanan ke sebelah kiri yang berlaku hingga saat ini

21. D. Indonesia di Bawah Kekuasaan
Pemerintah Kolonial Hindia Belanda
 Berdasarkan konversi London (1814) sebagai
realisasi Konversi Wina (1814), maka Inggris
menyerahkan kembali wilayah Indonesia pada
pemerintah Kerajaan Belanda
 Oleh karena itu, dibentuklah Komisaris
Jenderal yang beranggotakan
 Ellout
 Buyskes
 Van Der Capellin

22. • Diantara ketiga komisaris tersebut, Van der Capellen
memainkan peran penting di Indonesia, yaitu :
• mengeruk kekayaan Bangsa Indonesia sebanyak
mungkin. Hal ini dilakukan untuk membayar hutang-
hutang Belanda yang cukup besar selama perang
• Tapi tetap saja kepemimpinannya dianggap gagal
karena Belanda masih tetap mengalami kesulitan
ekonomi
• Akhirnya ia di gantikan oleh Johannes Van Den Bosch
sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda

23. 1. Pelaksanaa Cultur Stelsel di
Indonesia (1830-1870)
 Oleh sejarawan Indonesia disebut sistem tanam
paksa, ialah :
 Mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian
tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor,
khususnya kopi, tebu, dan tarum (nila)
 Hasil tanah arus dijual kepada pemerintah kolonial
 Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus
bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-
kebun milik pemerintah yang menjadi semacam
pengganti pajak

24. • Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan
tidak berarti
• Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanam
paksa mendorong munculnya reaksi menentang,
baik dari rakyat Indonesia sendiri maupun tokoh-
tokoh kebangsaan Belanda
• Setelah mendapat protes keras dari kalangan di
Belanda, akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan
pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi di
luar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915
• Program yang dijalankan untuk menggantikannya
adalah sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870

25. 2.Pelaksanaan Politik Pintu Terbuka
(1870-1900)
• Sejak sistem tanam paksa dihapuskan, Hindia
Belanda memasuki zaman baru, yaitu zaman politik
pintu terbuka
• Asas-asas liberialisme sangat berpengaruh terhadap
kebijakan ekonomi
• Dikeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-
Undang Gula pada tahun 1870
• Setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut,
kaum liberal Eropa dapat menanam modal di
Indonesia

26. 3. Politik Etis
 Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda adalah
Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat
 Sementara, rakyat di negeri jajahan semakin miskin
dan menderita
 Mr. Conrad Theodore Van Deventer mengajukan
politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat
Bumiputera
 Dikarenakan Belanda mempunyai utang budi kepada
rakyat Indonesia yang telah membantu meningkatkan
kemakmuran negerinya

27. E. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Kolonial
Pasca-VOC terhadap Bangsa Indonesia

28. 1. Pengaruh terhadap Kehidupan Ekonomi
o Kebijaksanaan ekonomi pemerintah kolonial Hindia
Belanda di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kondisi
perekonomian dalam negeri Belanda
o Puncak dari kebijakan ekonomi di Indonesia adalah
pelaksanaan politik terbuka pada tahun 1870
o Dalam bidang perdagangan, perkembangan ekonomi
masa kolonial tidak memberi pengaruh positif pada
aktifitas perdagangan
o Dibidang pertanian juga demikian, masuknya modal
asing justru memperburuk kondisi perekonomian pribumi
o Dibidang perikanan juga demikian, tetap saja
didominasi ole pihak swasta asing dan pemerintah
kolonial

29. 2. Pengaruh terhadap Kehidupan Politik
dan Pemerintahan
 Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial
sangat memengaruhi kekuasaan para penguasa lokal
Indonesia
 Perubahaan kekuasaan ini terjadi ketika Daendles
mulai menerapkan kebijakan, bahwa semua pejabat
kerajaan menjadi pegawai pemerintah dan mereka
menerima gaji setiap bulannya
 Dengan kebijakan itu, secara de jure (hukum) para
penguasa lokal memang tampil sebagai pemimpin
wilayah kekuasaannya
 Akan tetapi, sebenarnya secara de facto (kenyataan)
yang berkuasa adalah pemerintah kolonial

30. 3. Pengaruh terhadap Kehidupan Sosial
 Mobilitas Sosial
 Bangsa Indonesia tetap menduduki status sosial
terbawah
 Struktur masyarakat kolonial di Indonesia, meliputi :
 Golongan Eropa
 Golongan Timur
 Golongan Pribumi

31.  Stratifikasi Sosial
 Meliputi :
 Golongan Bangsawan (kelas atas)
 Golongan Birokrat Pemerintah (kelas menengah)
 Golongan Rakyat Jelata (kelas bawah)
 Namun, dengan berlakunya kekuasaan kolonial, maka
stratifikasi ini juga mengalami perubahan, meliputi :
 Orang-orang Belanda (kelas atas)
 Para bangsawan (kelas menengah)
 Rakyat jelata (kelas bawah)

32. • Demografi dan Mobilitas Penduduk
• Pada masa kekuasaan kolonial, Hindia Belanda telah
membentuk pola kependudukan mengikuti sistem
kependudukan modern
• Bersama dengan perubahan struktur demografis
terjadilah mobilitas penduduk dari desa ke kota-kota
yang baru saja terbentuk

33. 4. Pengaruh terhadap Kehidupan Budaya
 Westerniasi
 yaitu pengaruh kebudayaan Barat yang sering ditermia
bangsa Indonesia
 Merkipun begitu, hanya sebagian kecil saja dari
masyarakat Indonesia yang merasakan perubahan ini
 Perkembangan Pendidikan
 Pemerintah kolonial dengan menerapkan politik etis
mencoba memberikan perhatian pendidikan terhadap
bangsa Indonesia
 Meskipun pelaksanaannya terbatas terhadap anak-anak
priayi

34.  Ideologi dan Agama
 Pemerintah kolonial sangat membatasi aktivitas
keagamaan dan melakukan kontrol ketat terhadap
kegiatan tersebut
 Pengalaman menghadapi Islam, terutama ketika
Perang Aceh menyebabkan pemerintah kolonial berlaku
demikian