1. TINDAK PIDANA KHUSUS
1. Melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma
kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan
tersebut dapat dipidana.
2.a. Dalam penyelidikan dapat dilakukan oleh Jaksa berdasarkan ketentuan dalam UU No.
31/ 1999 jo UU No 30/2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat
melakukan penyidikan dan penuntutanTindak Pidana Korupsi, dapat mengambil alih
perkara tindak pidana korupsi baik pada tingkat penyidikan dan atau penuntutan (Ps 8
UU No 30/2002). Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa TP Korupsi. Penuntutan
Kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Perkara pidana Khusus di
adili di Pengadilan khusus (HPE). Dianutnya Peradilan In absentia.
Diakuinya
terobosan terhadap rahasia bank. Dianut Pembuktian terbalik. Larangan menyebutkan
identitas pelapor. Perlunya pegawai penghubung. Dianut TTS dan TT.
b. Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat
berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri
ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Contoh : UU No
9 tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus.
Setelah UU No 9 tahun 1976 dicabut dengan UU No 22 tahun 1997 tidak terdapat
penyimpangan maka tidak lagi menjadi bagian tindak pidana khusus. Demikian juga
UU No 32 tahun 1964 tentang Lalu Lintas Devisa telah dicabut dengan UU No 24
tahun 1999 tentang Lalu Linyas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Uang. Sehingga UU
yang mengatur tentang Lalu Lintas Devisa ini tidak lagi merupakan tindak pidana
khusus.

2. HUKUM TATA NEGARA
1.a. Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang pemerintahannya berjalan dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi, pelaksanaan demokrasi di
indonesia berbeda dengan negara lain dikarenakan perbedaan ideologi dan sudut
pandang suatu negara, selain itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara yang
bersangkutan.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau
kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada penegasan yang lain, Konstitusi
kita juga menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
Upaya penerapan Cita Negara Hukum Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang demokratis bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa guna
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.
2. Fungsi DPR sebagai pengontrol ini bertujuan untuk menjaga tindakan pemerintah atau
badan eksekutif sesuai dengan kebijakan dan perundang undangan yang telah
ditetapkan. Apabila DPR tidak puas dengan kebijaksanaan pemerintah dalam
menjalankan tugasnya, maka DPR (badan legislatif) mempunyai beberapa hak
tertentu lainya; hak untuk mengajukan pertayaan, hak interpelasi yaitu hak untuk
meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya didalam suatu
bidang, hak angket yaitu hak bagi anggota badan legislatif untuk mengadakan
penyelidikan mengenai suatu masalah dengan harapan agar diperhatikan oleh
pemerintah, hak mosi yaitu hak untuk mengajukan sikap tidak percaya kepada
pemerintah.
3. Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah sistem hubungan kekuasaan antara
lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem pemerintahan dalam arti luas inilah yang
dimaksud dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Sistem pemerintahan dalam arti sempit ialah sistem hubungan kekuasaan antara
eksekutif (pemerintah) dan legislatif.
4. Mahkamah Konstitusi berwenang :
1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Memutus pembubaran partai politik, dan
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

4. HUKUM INTERNASIONAL
1. Yang termasuk subjek-subjek hukum Internasional adalah sebagai berikut;
1) Negara. Negara yang menjadi subjek hukum internasional yaitu negara yang
merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. negara yang
berdaulat artinya negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh,
yaitu kekuasaan penuh terhadap warganegara dalam lingkungan kewenangan
negara itu.
2) Tahta Suci (vatikan), yang dimaksud tahta suci (Heilige Stoel) ialah Gereja katolik
Roma yang diwakili oleh Paus di vatikan. walaupun Vatikan bukan sebuah negara
seperti pada umumnya, tahta suci mempunyai kedudukan sama dengan sebuah
negara sebagai subjek hukum internasional.
3) Palang Merah Internasional, kedudukan palang merah internasional sebagai
subjek hukum internasional diperkuat dengan adanya beberapa perjanjian.
diantaranya konvensi jenewa tentang perlindungan korban perang.
4) Organisasi Internasional, dalam pergaulan internasional yang menyangkut
hubungan antar negara, banyak sekali organisasia yang diadakan (dibentuk) oleh
negara-negara itu. bahkan sekarang dapat dikatakan telah menjadi lembaga
hukum. Menurut perkembangannya suatu organisasi internasional timbul pada
tahun 1815 dan menjadi lembaga hukum internasional sejak konres wina.
5) Orang Perseorangan (individu), manusia sebagai individu dianggap sebagai subjek
hukum internasional jika dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukannya
memperoleh penilaian positif atau negatif sesuai kehendak damai kehidupan
masyarakat dunia. Individu juga dapat mengajukan perkara kepada Mahkamah
Arbitrase Internasional.
6) Pemberontak dan pihak dalam sengketa. ini dianggap sebagai salah satu subjek
hukum internasional karena mereka memiliki hak yang sama untuk menentukan
nasibnya sendiri, memilih sistem ekonomi, politik, sosial sendiri, menguasai
sumber kekayaan alam diwilayah yang didudukinya.
2. Pada dasarnya diakui bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu mempunyai
hubungan saling mempengaruhi yaitu sbb : Hukum Internasional Dapat Menjadi
Hukum Nasional Hukum internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan
diantara berbagai Negara-negara di dunia ini dapat menjadi atau masuk dalam ruang
lingkup hukum nasional suatu Negara apabila suatu Negara tersebut meratifikasi

5. hukum internasional tersebut. Hukum Nasional Dapat Menjadi Hukum Internasional
Hukum nasionlapun dapat menjadi hukum Internasional karena pada dasarnya hukum
internasional
bersumber
dari
hukum
nasional.
Untuk
menjadi
hukum
internasional,hukum nasional dapat melalui tiga cara yaitu : melalui hukum kebiasaan
internasional, melalui yurisprudensi,melalui perjanjian dan konvensi internasional.
Menurut Teori transformasi,Delegasi,dan harmonisasi, hukum internasional dan
hukum nasional harus dipandang sejajar dalam hal kedudukannya serta adanya
hubungan natara satu dengan yang lain .
3. Konvensi Wina tahun 1969 menetapkan ketentuan-ketentuan yang batalnya
persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati, diantaranya sebagai berikut:
1) Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional salah satu
peserta yang berkaitan dengan kewenangan (kompetensi) kuasa penuh negara
yang bersangkutan.
2) Terdapat unsur kesalahan (error) berkenaan dengan suatu fakta atau/keadaan pada
waktu perjanjian dibuat.
3) Terdapat unsur penipuan oleh suatu negara peserta terhadap negara peserta lain
pada waktu pembentukan perjanjian.
4) Terdapat kelicikan atau akal bulus, baik secara langsung maupun tidak langsung
terhadap mereka yang menjadi kuasa penuh dan negara peserta tertentu.
5) Terdapat unsur paksaan dalam arti penggunaan kekerasan dan ancaman kepada
seorang kuasa penuh atau negara peserta tertentu.
6) Terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu kaidah dasar atau asas jus
cogenst. Maksud asas ini adalah kaidah atau norma yang telah diterima dan diakui
oleh masyarakat internasional secara keseluruhan yang tidak boleh dilanggar dan
hanya dapat diubah oleh suatu norma dasar hukum internasional umum yang baru
dan mempunyai sifat sama.