BIROKRASI POLITIK
KELOMPOK II
DEFINISI BIROKRASI
BIROKRASI ADALAH RUANG MESIN NEGARA YANG TERDIRI DARI
APARAT BERGAJI YANG MELAKSANAKAN DETIL TUGAS PEME...
BIROKRASI POLITIK
BIROKRASI DALAM HAL INI ADALAH PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) YAKNI INSTRUMEN NEGARA, PELAKSANA
KEBIJAKA PUB...
TUGAS PENTING UMUM BIROKRASI
SECARA UMUM TUGAS BIROKRASI ADALAH
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA
MEMAJUKAN KESEJAH...
LATAR BIROKRASI POLITIK
• MASA ORDE BARU 1998
• MENGIDAP PENYAKIT BUREAUMANIA
• MERAIH STATUS QUO
• PARPOL GOLKAR
BIROKRAS...
PEMERINTAHAN ORDE BARU
PADA MASA ORDE BARU, BIROKRASI CENDERUNG
DIJADIKAN SEBAGAI MESIN POLITIK PADA PROSES
PEMILU. ORGANI...
LANJUTAN
TINDAKAN YANG DOMINAN:
• BERSIKAP DISKRIMINATIF TERHADAP MASYARAKAT
ATAU KELOMPOK YANG TIDAK BERAFILIASI DENGAN
P...
DILEMA KORPORATISME
KORPORATISME DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI :
1. GEJALA MONOPOLISASI PERWAKILAN
2. DIDUKUNG SECARA RESMI
3. DI...
KONTEKS INDIKASI DAMPAK KETERANGAN
POLITISASI
BIROKRASI
• BIROKRAT
DIJADIKAN BAGIAN
DARI AKSI GOLKAR
• PEMBESARAN
JUMLAH P...
TINGKAT
PENDIDIK
AN
PRIA WANITA TOTAL PNS
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %
SD 404.638 15,27 30.238 2,10 434.921 10,62
SLTP 197.1...
PENJELASAN PAPARAN DATA
DARI DATA DIATAS, TAMPAK SEBAGIAN BESAR (60,16%)
TENAGA SDM BIROKRASI HANYA BERPENDIDIKAN
UMUM YAN...
KERANGKA BERPIKIR
FILSUF DARI JERMAN, FREDRICH HEGEL MENILAI
BAHWA, BIROKRASI SEHARUSNYA MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM, NAMUN ...
NASIB PNS DITANGAN ORDEBARU
PNS DALAM HAL INI SUDAH JAUH TERSERET DAN
TEROMBANG AMBING MASUK DALAM FORMULA
POLITIK “POLITI...
NETRALITAS BIROKRASI
GERAKAN NETRALITAS BIROKRASI INI MERUPAKAN
UPAYA SINERGI SALING DUKUNG YANG DILAKUKAN
OLEH BEBERAPA P...
SOLUSI DAN THERAPY POLITIS
KEHENDAK SADAR ANTI-POLITISASI BIROKRASI INI
DIHARAPKAN BISA MENJADI TAMENG DALAM
MEMBANGUN FON...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Birokrasi politik

462 Aufrufe

Veröffentlicht am

0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
462
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
8
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
8
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Birokrasi politik

  1. 1. BIROKRASI POLITIK KELOMPOK II
  2. 2. DEFINISI BIROKRASI BIROKRASI ADALAH RUANG MESIN NEGARA YANG TERDIRI DARI APARAT BERGAJI YANG MELAKSANAKAN DETIL TUGAS PEMERINTAH, MEMBERIKAN NASEHAT, DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN (HAGUE, HARROP, & BRESLIN)
  3. 3. BIROKRASI POLITIK BIROKRASI DALAM HAL INI ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YAKNI INSTRUMEN NEGARA, PELAKSANA KEBIJAKA PUBLIK, DAN ABDI MASYARAKAT YANG HARUS NYA BEKERJA PROFESSIONAL, NETRAL (TIDAK BERPIHAK DALAM PERTARUNGAN KEKUASAAN POLITIK), NON-DISKRIMINATIF, DAN BEKERJA UNTUK MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL DALAM ASAS TUJUAN NEGARA.
  4. 4. TUGAS PENTING UMUM BIROKRASI SECARA UMUM TUGAS BIROKRASI ADALAH MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEMAJUKAN KESEJAHTERAHAN UMUM, MENCIPTAKAN KEADILAN SOSIAL, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA. BIROKRASI YANG SEHAT IDEALNYA DIHARAPKAN MENJADI AGEN PERUBAHAN, BAGIAN DARI PROBLEM- SOLVER, PENGGERAK KREATIVITAS, SERTA PENGUAT INOVASI BAGI KEMAJUAN MASYARAKAT
  5. 5. LATAR BIROKRASI POLITIK • MASA ORDE BARU 1998 • MENGIDAP PENYAKIT BUREAUMANIA • MERAIH STATUS QUO • PARPOL GOLKAR BIROKRASI PNS & KORPRI MESIN POLITIK
  6. 6. PEMERINTAHAN ORDE BARU PADA MASA ORDE BARU, BIROKRASI CENDERUNG DIJADIKAN SEBAGAI MESIN POLITIK PADA PROSES PEMILU. ORGANISASI BIROKRASI YAITU KORPRI (KORPS PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA) DIJADIKAN BAGIAN DARI SALAH SATU JALUR DI DALAM GOLKAR, YAITU JALUR B YANG BERGUNA UNTUK MEMPERKUAT DUKUNGAN DARI PNS DALAM PEMILU. PNS DIHARUSKAN MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK MEREKA MELALUI GOLKAR DENGAN MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN MONOLOYALITAS.
  7. 7. LANJUTAN TINDAKAN YANG DOMINAN: • BERSIKAP DISKRIMINATIF TERHADAP MASYARAKAT ATAU KELOMPOK YANG TIDAK BERAFILIASI DENGAN PARTAI GOLKAR • KEBIJAKAN YANG BERBELIT-BELIT, DIMANA PENUNDAAN PENGADAAN FASILITAS UMUM DISUATU DAERAH JIKA LURAH TERSEBUT GAGAL MEMENANGKAN PARTAI GOLKAR DI WILAYAH TSB, • CENDERUNG APARATUR IDEOLOGIS, ANTI PLURALISME PENDAPAT ATAU PANDANGAN.
  8. 8. DILEMA KORPORATISME KORPORATISME DAPAT DIPAHAMI SEBAGAI : 1. GEJALA MONOPOLISASI PERWAKILAN 2. DIDUKUNG SECARA RESMI 3. DIAWASI AGEN BIROKRASI NEGARA 4. SEGEMENTASI MASYARAKAT VERTIKAL 5. OTORITER
  9. 9. KONTEKS INDIKASI DAMPAK KETERANGAN POLITISASI BIROKRASI • BIROKRAT DIJADIKAN BAGIAN DARI AKSI GOLKAR • PEMBESARAN JUMLAH PNS SEBAGAI KANTONG KADER DAN PENDUKUNG GOLKAR BIROKRASI INDONESIA MENGAWASI MASYARAKAT SECARA BIROKRATIS, BERJENJANG DAN PENGENDALIAN YANG KETAT • BERLANGSUNG MOBILISASI POLITIK OLEH BIROKRASI UNTUK MEMENANGKAN GOLKAR, BERLANGSUNG DISKRIMINASI PELAYANAN TERHADAP PIHAK PIHAK NON GOLKAR PNS YANG BERPOLITIK DAN DIWAJIBKAN BERMONOLOY ALITAS TERHADAP GOLKAR TELAH MENGAKIBATK AN BERLANGSUNG NYA PEMBUSUKAN POLITIK, TERJADI KKN DI BERBAGAI SEKTOR KEHIDUPAN. TABEL
  10. 10. TINGKAT PENDIDIK AN PRIA WANITA TOTAL PNS JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % SD 404.638 15,27 30.238 2,10 434.921 10,62 SLTP 197.120 7,44 57.104 3,95 254.224 6,21 SLTA 1.423.514 53,27 1.037.007 71,80 2.460.521 60,61 D1-D3 419.086 15,81 165.478 11,46 419.086 10,24 S1 515.552 19,45 152.590 10,56 515.522 12,55 S2 8.006 0,30 1.624 0,11 8.006 0,26 S3 1.816 0,07 250 0,01 2.006 0,08 TOTAL 2.650.010 100,00 1.444.336 100,00 4.094.346 100,00 JUMLAH PNS INDONESIA
  11. 11. PENJELASAN PAPARAN DATA DARI DATA DIATAS, TAMPAK SEBAGIAN BESAR (60,16%) TENAGA SDM BIROKRASI HANYA BERPENDIDIKAN UMUM YANG DEMIKIAN, SANGATLAH TIDAK MUDAH UNTUK MENGHARAPKAN PROFESSIONALITAS PELAYANAN DAN OTORITAS KEPAKARAN DARI PNS DI INDONESIA UNTUK MEMILIKI KECEPATAN, KESADARAN, DAN KEAHLIAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PEMECAHAN MASALAH DILAPANGAN SECARA MEMUASKAN, ANALOGINYA AKAN ADA HUBUNGAN ANTARA LATARBELAKANG PENDIDIKAN DENGAN KEMAMPUAN MEMBERIKAN PELAYANAN DAN PEMECAHAN MASALAHBYANG BERKAITAN DENGAN PUBLIC GOODS AND PUBLIC UTILITIES.
  12. 12. KERANGKA BERPIKIR FILSUF DARI JERMAN, FREDRICH HEGEL MENILAI BAHWA, BIROKRASI SEHARUSNYA MELAYANI KEPENTINGAN UMUM, NAMUN DALAM KENYATAAN NYA KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN NEGARA SERING KALI HANYA MENGUNTUNGKAN SEKELOMPOK ORANG DALAM MASYARAKAT. DITAMBAH DENGAN ARGUMEN BARON DE GRIM FILSUF ASAL PERANCIS YANG MENEGASKAN BAHWA, KEADAAN BUREAUMANIA ITU BERSIFAT INFINITAS, YAKNI SUATU INSITITUSI YANG MELAKUKAN PENGATURAN DAN MEMILIKI KETIDAKTERBATASAN WEWENANG DAN RUANG GERAK DISUATU NEGARA.
  13. 13. NASIB PNS DITANGAN ORDEBARU PNS DALAM HAL INI SUDAH JAUH TERSERET DAN TEROMBANG AMBING MASUK DALAM FORMULA POLITIK “POLITISASI BIROKRASI” DAN AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA IALAH PEMBUSUKAN POLITIK DI INDONESIA. KETIKA SUARA DAN ASPIRASI MULAI DI BEKAM DAN EKSEKUTIF MULAI MENYALAHGUNAKAN WEWENANG DAN JABATANNYA,MAKA DISINI KONTEKS YANG AKAN DIBAHAS ADALAH PRINSIP NETRALITAS BIROKRASI. KOOPTASI OLEH BIROKRASI JUGA BERLANGSUNG DENGAN CARA MOBILISASI POLITIK DAN HANYA ADA SATU ORGANISASI TUNGGAL YANG MENJADI PAYUNG KEGIATAN YAKNI GOLKAR DENGAN KEKUASAAN SOEHARTO.
  14. 14. NETRALITAS BIROKRASI GERAKAN NETRALITAS BIROKRASI INI MERUPAKAN UPAYA SINERGI SALING DUKUNG YANG DILAKUKAN OLEH BEBERAPA PIHAK DALAM NEGARA DAN MASYARAKAT YANG EMNGINGINKAN TERBENTUKNYA SUATU KEADAAN POLITIK YANG LEBIH ADIL DAN DEMOKRATIS, DIKAITKAN DENGAN KONTEKS POSISI BIROKRASI. DIMANA BIROKRASI ITU TIDAK BOLEH (PARTISAN) MEMIHAK KEPENTINGAN AKTOR POLITIK DALAM MEMPERTARUNGKAN KEKUATAN POLITIK DALAM PEMILU. KARNA PNS DAN KORPS BELUM DIPOSISIKAN DALAM FUNGSI DAN TUGAS YANG SESUAI DENGAN PERANNYA, YAKNI MENGURUS NEGARA SECARA PROFESSIOANLITAS DAN TIDAK DISKRIMINATIF DALAM POLITIS.
  15. 15. SOLUSI DAN THERAPY POLITIS KEHENDAK SADAR ANTI-POLITISASI BIROKRASI INI DIHARAPKAN BISA MENJADI TAMENG DALAM MEMBANGUN FONDASI DASAR PERADABAN YANG KOKOH DENGAN KULTUR DAN SISTEM YANG SEIMBANG, DINAMIS, DAN DEMOKRATIS, MAKA NEGARA AKAN CLEAN, ACCOUNTABLE, AND GOOD GOVERNANCE. REPOSISI BIROKRASI PARTISAN ADALAH KONDISI DIMANA KENETRALAN BIROKRASI YANG TADINYA SEBUAH KAKI TANGAN KEKUATAN PARTAI ATAU AKTOR POLITIK, KINI MENJADI INDEPENDEN YAQNG LOYALIS KEPADA NEGARA DAN MASYARAKAT UMUM, YANG MENJAMIN BERLANGSUNGNYA PEMILU YANG AMAN DAN ADIL SERTA ABSAH.

×