Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang layak, namun juga memiliki kewajiban untuk taat hukum, ikut membela negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain."

1. Hak dan Kewajiban
Warganegara Indonesia
Penyusun:
1. Astika Rahayu
2. Khairunisa Amalia
3. Retno Wulandari
FMIPA – KIMIA
Universitas Negeri Jakarta
2012

2. Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat
rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah
Kewargaegaraan dengan judul “Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia”
dengan baik tanpa adanya kendala apapun yang berarti.
Tugas makalah ini kami susun untuk memenuhi salah satu tugas pada
mata kuliah Kewarganegaraan. Tujuan lain penyusunan tugas ini adalah
supaya para pembacanya dapat memahami pentingnya hak dan kewajiban
sebagai seorang warganegara Indonesia.
Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah
membantu dalam penyelesaian makalah ini. Yang utama kami mengucapakan
terimakasih kepada Bapak Tukina selaku dosen mata kuliah Kewaganegaraan.
Akhir kata semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada
umumnya dan kami sebagai penulis pada khususnya, kami menyadari bahwa
dalam pembuatan makalah ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami
menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah
sempurna. Kami mengucapkan terimakasih.

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Didalam UUD 1945 terdaat aturan mengenai kewajiban Negara terhadap
warganya, dan hak serta kewajiban warga Negara terhadap negaranya.
B. Permasalahan
1. Pengertian warganegara Indonesia
2. Hak dan kewajiban WNI
C. Tujuan
Mempelajari dan memahami tentang pengertian warganegara, hak, dan kewajiban
warganegaa, serta perbedaab hak dan kewajiban anatara warga Negara dan bukan
warganegara.

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Warganegara Indonesia
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai
warga negara Republik Indonesia. Menurut kamus besar KBBI, warga negara adalah
pendududk sebuah Negara atau bangsa berdasarkan keturunan tempat kelahiran,
dan sebagaianya yang mempunyai hak dan kewajiban penuuh sebagai seorang warga
Negara dari Negara itu.
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga
Negara Indonesia (WNI) adalah:
1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu
warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang
tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal
dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI
6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh
seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu
WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

5. 12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
Asas-asas kewarganegaraan
Asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dikenal
dua pedoman, yaitu Asas Kewarganegaraan Umum dan Asas Kewarganegaraan
Khusus.
1. Asas Kewarganegaraan Umum
- Asas Ius Soli
Asas Ius Soli adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat
kelahiran (terbatas). Negara yang menganut asas ini akan mengakui kewarganegaraan
seorang anak yang lahir sebagai warganegaranya hanya apabila anak tersebut lahir di
wilayah negaranya, tanpa melihat siapa dan darimana orang tua anak tersebut. Asas
ini memungkinkan adanya bangsa yang modern dan multikultural tanpa dibatasi oleh
ras, etnis, agama, dll. Contoh negara yang menganut asas ini adalah AS, Argentina,
Banglades dan Brazil.
- Asas Ius Sanguinis
Asas Ius Sanguinis adalah asas pemberian kewarganegaraan berdasarkan
keturunan orang tuanya. Negara yang menganut asas ini akan mengakui
kewarganegaraan seorang anak sebagai warga negaranya apabila orang tua dari anak
tersebut adalah memiliki status kewarganegaraan negara tersebut (dilihat dari
keturunannya). Asas ini akan berakbibat munculnya suatu negara dengan etnis yang
majemuk. Contoh negara yang menganut asas ini adalah negara-negara yang
memiliki sejarah panjang seperti negara-negara Eropa dan Asia. Contoh negara yang
menganut asas ius sanguinis ini yakni Brunai, Jordania, Malaysia, Belanda, Cina.
- Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas ini adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Setiap orang tidak dapat menjadi warga Negara ganda atau lebih dari satu.
- Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas
Asas ini adalah asas yang menentukan stu kewarganegaraan ganda (lebih dari
satu warga Negara) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang. Pada saat anak-anak mencapai umur 18 tahun, maka harus
menentukan salah satu kewarganegaraan.

6. 2. Asas Kewarganegaraan Khusus
- A s a s K e p e n t i n g a n N a s i o n a l adalah asas yang menentukan bahwa
peraturan kewarganeraanmengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang
bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki
cita-cita dan tujuannya sendiri.
- A s a s P e r l i n d u n g a n M a k s i m u m adalah asas yang menentukan bahwa
pemerintah wajib memberikan perlingdungan penuh kepada setiap warga negara
Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
- Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang
menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang
sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- A s a s k e b e n a r a n s u b s t a n t i f adalah asas dimana prosedur kewarganegaraan
seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan
syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- A s a s n o n - d i s k r i m i n a t i f adalah asas yang tidak membedakan perlakuan
dalam segala halikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku
ras, agama, golongan, jenis kelamin, serta haris menjamin, melindungi, dan
memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- A s a s p e n g a k u a n d a n p e n g h o r m a t a n t e r h a d a p H A M adalah asas yang
dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin,
melindungi, dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada
khususnya.
- A s a s K e t e r b u k a a n adalah asas yang menentukan bahwa segala hal ikhwal
yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- A s a s p u b l i s i t a s adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang
memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan RI akan diumumkan dalam
berita negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

7. B. Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya
diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun
juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban adalah
sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara.
Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi
terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban sering tidak seimbang. Bahwa setiap
warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang
layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan
kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah
dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban.
Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi
mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini,
maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu
tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan
bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat
akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia
bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup
setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang
lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan
seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang
mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.
Hak Warga Negara Indonesia :
o Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
o Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
o Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah (pasal 28B ayat 1).
o Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, dan Berkembang”
o Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya
dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya demimeningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia.
(pasal 28C ayat 1)
o Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif
untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
o Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
o Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak,

8. o Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
o Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya.
o Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara”.
o Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1
mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
o Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
o Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat
(1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

9. BAB III
PENUTUPAN
Kesimpulan
Konsekuensi sebagai warganegara dari suatu Negara maka melekatlah pada
seseorangn itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warganegara yang
menunjukkan adanya hubungan hukum antara Negara dan warganegara serta untuk
membedakan hak dan kewajiban mereka dengan bukan warganegara yang sama-
sama berdomisili disuatu Negara.
Secara umu ada dua asas untuk menetukan status kewarganegaraan yaitu
asas ius soli dan asas ius sanguinis yang bias berakibat terjadinya a patride dan bi
patride maka untuk mencegah terjadinya hal ini biasanya dilakukan pengaturan
dalam undang-undang kewarganegaraan.