SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
SURAT DAKWAAN
Dasar Penyusunan
Surat Dakwaan:
Pasal 143 ayat (2) KUHAP
Syarat sahnya suatu
surat dakwaan :
Syarat formil: identitas lengkap terdakwa
(nama, umur, tempat dan tanggal lahir, tempat
tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan ). Pasal 143
ayat (2) huruf a
Syarat materiil : Pasal 143 ayat (2) huruf b.
Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang:
– Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (tempus
dan locus delicti)
– Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
– Keterangan mengenai keadaan, terutama yang dapat
memberatkan atau meringankan terdakwa.
– Pasal undang-undang yang dilanggar.
Syarat materil nomor 1 dan 2 bersifat mutlak,
dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut
mengakibatkan batalnya surat dakwaan.
Bentuk surat Dakwaan
Surat dakwaan tunggal: apabila terdakwa melakukan
satu tindak pidana
Surat dakwaan alternatif: apabila terdakwa didakwa
melakukan satu perbuatan akan tetapi didakwa
beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk
menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan.
– Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan
kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara
baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya.
– Apabila salah satu dakwaan sudah terbukti dakwaan
yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.
– Contoh : dakwaan kesatu: pencurian (pasal 362
KUHP)
dakwaan kedua: penggelapan (pasal 372
KUHP)
Surat dakwaan berlapis (Primer-subsider):
apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan
akan tetapi didakwa beberapa macam tindak pidana
dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos
dari pemidanaan.
- Dalam surat dakwaan tersebut terdapat dakwaan
pokok dan dakwaan pengganti, jika dakwaan pokok
sudah terbukti maka dakwaan pengganti tidak perlu
dibuktikan lagi.
- Penyusunanya tergantung dari berat ringannya
ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa.
Pada dakwaan primer ancaman hukuman yang lebih
berat sedangkan pada dakwaan subsider dan
seterusnya adalah ancaman yang lebih ringan.
contoh: dakwaan primer: pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)
dakwaan subsider: Pembunuhan (pasal 338 KUHP)
dakwaan lebih subsider: penganiayaan yang
mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP)
Surat dakwaan komulatif:
Apabila terhadap terdakwa didakwa telah
melakukan lebih dari satu perbuatan pidana.
Pada dakwaan komulatif semua dakwaan yang
didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan
satu persatu
Penyusunan dakwaan tidak menggunakan
istilah dakwaan primer, subsider, melainkan
dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dst.
Contoh: Dakwaan I: Pencurian Pasal (362
KUHP); dan
Dakwaan II : Pembunuhan dengan
direncankan (pasal 340 KUHP)
Surat dakwaan Gabungan atau kombinasi
Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan
lebih dari satu perbuatan pidana
Surat dakwaan gabungan atau kombinasi adalah
gabungan antara surat dakwaan komulatif dengan
alternatif atau komulatif dengan berlapis (primersubsider)
Contoh: dakwaan I: Primer: Pembunuhan dengan
direncanakan (pasal 340 KUHP)
Subsider :Pembunuhan (pasal 338
KUHP)
lebih subsider : penganiayaan yang
mengakibatkan matinya orang
(pasal 351(3) KUHP)
dan
dakwaan II : Pencurian (pasal 362 KUHP)
Cara penyusunan dakwaan sesuai
dengan bentuk dakwaan:
Dakwaan Tunggal:
S + Waktu (tempus delicti) +Tempat (locus
delicti) +unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa
+keterangan mengenai keadaan yang
meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang
memberatkan dan meringankan terdakwa
+ Pasal undang-undang yang didakwakan.
Rumus : S+W+T+UUTP+K+Psl
Dakwaan Alternatif :
Dakwaan I : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus
delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepada terdakwa + keterangan mengenai keadaan yang
meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan
dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang
yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl
Atau
Dakwaan II : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus
delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepada terdakwa + keterangan mengenai keadaan yang
meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan
dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang
yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl
pada dakwaan alternatif, tempus dan locus delicti
dakwaan kedua dan seterusnya, dapat merujuk pada
dakwaan pertama, karena pada dasarnya perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa, locus dan tempus
delictinya adalah sama.
Dakwaan berlapis (Primer Subsider):
Dakwaan Primer : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus delicti) +
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa + keterangan
mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang
memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang
didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl
Dakwaan Subsider : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus delicti) +
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa + keterangan
mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang
memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang
didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl
Dakwaan lebih subsider ; S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus
delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa +
keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal
yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang
yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl
Pada dakwaan berlapis, tempus dan locus delicti dakwaan subsider dan
seterusnya, dapat merujuk pada dakwaan primer.karena pada dasarnya
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa locus dan tempus delictinya
adalah sama.
Penyusunan dakwaan komulatif :
Dakwaan I:
S + Waktu (tempus delicti) +Tempat (locus
delicti) +unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan kepada terdakwa
+keterangan mengenai keadaan yang
meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang
memberatkan dan meringankan terdakwa
+ Pasal undang-undang yang didakwakan.
(Rumus : S+W+T+UUTP+K+Psl )
dan
Dakwaan II : S+W+T+UUTP+K+Psl
Dakwaan gabungan (kombinasi)
Dakwaan I:
Primer : S + Waktu (tempus delicti) +Tempat
(locus delicti) +unsur-unsur tindak
pidana yang didakwakan kepada
terdakwa +keterangan mengenai
keadaan yang meliputi uraian kejadian
serta hal-hal yang memberatkan dan
meringankan terdakwa + Pasal
undang-undang yang didakwakan.
(Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl )
Subsider : S+W+T+UUTP+K+Psl
dan
Dakwaan II:
S+W+T+UUTP+K+Psl
Contoh draft
Surat Dakwaan
Kejaksaan Negeri
…………………….
“Untuk Keadilan”
SURAT DAKWAAN
No.PDM…./…./….
a.

b.

c.

: ……………………………….
: ……………………………….
: ……………………………….
: ……………………………….
: ……………………………….
: ……………………………….
: ……………………………….
: ……………………………….
: terdakwa ditahan oleh (pejabat yang menetapkan penahanan) … dengan jenis penahanan (rutan/rumah/kota)
… sejak tanggal … s/d …. perpanjangan/pengalihan jenis/penangguhan/pencabutan
penangguhan/dikeluarkan dari tahanan oleh …. Tanggal ……
Dakwaan
:
Bahwa ia terdakwa ………. pada hari ….. Tanggal ….. Jam ……atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan …. Tahun …. Di
jalan …… RT…/RW…., Kelurahan/desa …, kecamatan…, kabupaten/kodya …. Atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah
pengadilan negeri …., (uraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan
denga cara sebagai berikut : uraikan kejadiannya, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.,
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal …….
Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/tanggal lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal
Agama
Pekerjaan
Penahanan

tempat pembuatan surat dakwaan, …… tanggal……….
ttd
jaksa penuntut umum

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidanaalsalcunsoed
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaanalsalcunsoed
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanSigit Riono
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 

Was ist angesagt? (20)

Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia (Idik Saeful Bahri)
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana PemidanaanHukum Pidana Pemidanaan
Hukum Pidana Pemidanaan
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
Hukum perdata internasional - Kualifikasi dalam hukum perdata internasional (...
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 
Stelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaanStelsel pemidanaan
Stelsel pemidanaan
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaSurat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana
 
Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2Bentuk bentuk surat dakwaan2
Bentuk bentuk surat dakwaan2
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
tipologi kejahatan penjahat
tipologi kejahatan  penjahattipologi kejahatan  penjahat
tipologi kejahatan penjahat
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 

Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaan

  • 1. SURAT DAKWAAN Dasar Penyusunan Surat Dakwaan: Pasal 143 ayat (2) KUHAP
  • 2. Syarat sahnya suatu surat dakwaan : Syarat formil: identitas lengkap terdakwa (nama, umur, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan ). Pasal 143 ayat (2) huruf a Syarat materiil : Pasal 143 ayat (2) huruf b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang: – Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (tempus dan locus delicti) – Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. – Keterangan mengenai keadaan, terutama yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. – Pasal undang-undang yang dilanggar. Syarat materil nomor 1 dan 2 bersifat mutlak, dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut mengakibatkan batalnya surat dakwaan.
  • 3. Bentuk surat Dakwaan Surat dakwaan tunggal: apabila terdakwa melakukan satu tindak pidana Surat dakwaan alternatif: apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. – Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. – Apabila salah satu dakwaan sudah terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. – Contoh : dakwaan kesatu: pencurian (pasal 362 KUHP) dakwaan kedua: penggelapan (pasal 372 KUHP)
  • 4. Surat dakwaan berlapis (Primer-subsider): apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. - Dalam surat dakwaan tersebut terdapat dakwaan pokok dan dakwaan pengganti, jika dakwaan pokok sudah terbukti maka dakwaan pengganti tidak perlu dibuktikan lagi. - Penyusunanya tergantung dari berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa. Pada dakwaan primer ancaman hukuman yang lebih berat sedangkan pada dakwaan subsider dan seterusnya adalah ancaman yang lebih ringan. contoh: dakwaan primer: pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP) dakwaan subsider: Pembunuhan (pasal 338 KUHP) dakwaan lebih subsider: penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351 (3) KUHP)
  • 5. Surat dakwaan komulatif: Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Pada dakwaan komulatif semua dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan satu persatu Penyusunan dakwaan tidak menggunakan istilah dakwaan primer, subsider, melainkan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dst. Contoh: Dakwaan I: Pencurian Pasal (362 KUHP); dan Dakwaan II : Pembunuhan dengan direncankan (pasal 340 KUHP)
  • 6. Surat dakwaan Gabungan atau kombinasi Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana Surat dakwaan gabungan atau kombinasi adalah gabungan antara surat dakwaan komulatif dengan alternatif atau komulatif dengan berlapis (primersubsider) Contoh: dakwaan I: Primer: Pembunuhan dengan direncanakan (pasal 340 KUHP) Subsider :Pembunuhan (pasal 338 KUHP) lebih subsider : penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (pasal 351(3) KUHP) dan dakwaan II : Pencurian (pasal 362 KUHP)
  • 7. Cara penyusunan dakwaan sesuai dengan bentuk dakwaan: Dakwaan Tunggal: S + Waktu (tempus delicti) +Tempat (locus delicti) +unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa +keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. Rumus : S+W+T+UUTP+K+Psl
  • 8. Dakwaan Alternatif : Dakwaan I : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa + keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl Atau Dakwaan II : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa + keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl pada dakwaan alternatif, tempus dan locus delicti dakwaan kedua dan seterusnya, dapat merujuk pada dakwaan pertama, karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, locus dan tempus delictinya adalah sama.
  • 9. Dakwaan berlapis (Primer Subsider): Dakwaan Primer : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa + keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl Dakwaan Subsider : S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa + keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl Dakwaan lebih subsider ; S + Waktu (tempus delicti) + Tempat (locus delicti) + unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa + keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl Pada dakwaan berlapis, tempus dan locus delicti dakwaan subsider dan seterusnya, dapat merujuk pada dakwaan primer.karena pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa locus dan tempus delictinya adalah sama.
  • 10. Penyusunan dakwaan komulatif : Dakwaan I: S + Waktu (tempus delicti) +Tempat (locus delicti) +unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa +keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. (Rumus : S+W+T+UUTP+K+Psl ) dan Dakwaan II : S+W+T+UUTP+K+Psl
  • 11. Dakwaan gabungan (kombinasi) Dakwaan I: Primer : S + Waktu (tempus delicti) +Tempat (locus delicti) +unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa +keterangan mengenai keadaan yang meliputi uraian kejadian serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa + Pasal undang-undang yang didakwakan. (Rumus:S+W+T+UUTP+K+Psl ) Subsider : S+W+T+UUTP+K+Psl dan Dakwaan II: S+W+T+UUTP+K+Psl
  • 12. Contoh draft Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri ……………………. “Untuk Keadilan” SURAT DAKWAAN No.PDM…./…./…. a. b. c. : ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. : terdakwa ditahan oleh (pejabat yang menetapkan penahanan) … dengan jenis penahanan (rutan/rumah/kota) … sejak tanggal … s/d …. perpanjangan/pengalihan jenis/penangguhan/pencabutan penangguhan/dikeluarkan dari tahanan oleh …. Tanggal …… Dakwaan : Bahwa ia terdakwa ………. pada hari ….. Tanggal ….. Jam ……atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan …. Tahun …. Di jalan …… RT…/RW…., Kelurahan/desa …, kecamatan…, kabupaten/kodya …. Atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah pengadilan negeri …., (uraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan denga cara sebagai berikut : uraikan kejadiannya, hal-hal yang memberatkan dan meringankan., Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal ……. Nama lengkap Tempat lahir Umur/tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Penahanan tempat pembuatan surat dakwaan, …… tanggal………. ttd jaksa penuntut umum