Dokumen tersebut membahas tentang peradilan di Indonesia. Terdapat beberapa lembaga peradilan seperti peradilan umum, peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan militer yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menegakkan hukum.

1. PERADILAN
KELOMPOK 4 :
Arif Agung M
Armike Nurul U
Dhea Aulia I
Firanda Larasati
Saptia Ryan C
(05)
(06)
(10)
(15)
(30)

2. Pengertian Peradilan
• istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak
dalam bahasa Belanda yang maksudnya
adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan tugas Negara dalam menegakkan
hukum dan keadilan.
• istilah Inggris disebut court dan rechtbank
dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah
badan yang melakukan peradilan berupa
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

3. Tujuan
• a. memberikan perlindungan terhadap hakhak rakyat yang bersumber dari hak-hak
individu
b. memberikan perlindungan terhadap hakhak masyarakat yang didasarkan kepada
kepentingan bersama dari individu yang hidup
dalam masyarakat tersebut.

4. 1
Macam – macam lembaga peradilan
1) Peradilan umum
a) Pengadilan negeri (PN)
Pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan
negeri, yaitu suatu
pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa
dan memutuskan perkara
dalam tingkat pertama dari segala perkara
perdata dan pidana sipil untuk
semua golongan penduduk (warga negara dan
orang asing).

5. 2) Peradilan khusus
a) Pengadilan agama
Pengadilan agama yang dimaksud adalah
pengadilan agama Islam.
Tugasnya memeriksa dan memutus perkara-perkara
yang timbul antara
orang-orang yang beragama Islam mengenai
bidang hukum perdata
tertentu yang diputus berdasar syariat Islam.

6. 3) Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari negara-negara di dunia,
Indonesia menempati urutan ke-78 yang mempunyai lembaga sejenis.
kewajiban dan wewenang MK sebagai berikut.
1) Kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh presiden dan atau
wakil presiden.
2) Wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

7. b) Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)
Pengadilan HAM memutuskan dan memeriksa
perkara pelanggaran
HAM berat dalam waktu paling lama 180 hari
terhitung sejak perkara
dilimpahkan ke pengadilan HAM.

8. 4 ) Pengadilan militer
Pengadilan yang mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan
darat,
angkatan laut, dan angkatan udara disebut pengadilan militer.
lingkup pengadilan militer meliputi:
1) pengadilan militer pertempuran;
2) pengadilan militer tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan
pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke
bawah
disebut pengadilan militer;
3) pengadilan militer utama;
4) pengadilan militer tinggi