Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (19)
Andere mochten auch
Andere mochten auch (18)
Ähnlich wie REFORMASI BERKELANJUTAN
Ähnlich wie REFORMASI BERKELANJUTAN (20)
REFORMASI BERKELANJUTAN
- 1. ARAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA 3 (TIGA) SASARAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL AZWAR ABUBAKAR Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Disampaikan pada Rapat Pimpinan Polri Tahun 2012 Di Jakarta 1
- 2. Kebijakan Reformasi Birokrasi Undang-Undang Nomor 17 Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi Tahun 2007 tentang Rencana birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di Pembangunan Jangka Panjang pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan Nasional 2005-2025 pembangunan di bidang lainnya. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur Perpres No. 5 tahun 2010 diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan tentang RPJMN 2010-2014 yang baik melalui pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Beberapa Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Pelaksanaan RB 2
- 3. MAKNA REFORMASI BIROKRASI SEBUAH PERUBAHAN BESAR DALAM PARADIGMA DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN INDONESIA SEBUAH PERTARUHAN BESAR BAGI BANGSA INDONESIA DALAM TANTANGAN ABAD KE-21 BERKAITAN DENGAN RIBUAN PROSES TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) ANTARFUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN, MELIBATKAN JUTAAN PEGAWAI (TERMASUK TNI/POLRI), DENGAN ANGGARAN YANG TIDAK SEDIKIT UPAYA MENATA ULANG PROSES BIROKRASI DARI TINGKAT TERTINGGI HINGGA TERENDAH DAN MELAKUKAN TEROBOSAN BARU DENGAN LANGKAH- LANGKAH BERTAHAP, KONKRET, REALISTIS, SUNGGUH-SUNGGUH, BERFIKIR DI LUAR KEBIASAAN/RUTINITAS YANG ADA, PERUBAHAN PARADIGMA, DAN DENGAN UPAYA LUAR BIASA UPAYA MEREVISI DAN MEMBANGUN BERBAGAI REGULASI, MEMODERNKAN BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PRAKTEK MANAJEMEN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH, DAN MENYESUAIKAN TUGAS FUNGSI INSTANSI PEMERINTAH DENGAN PARADIGMA DAN PERAN BARU 3
- 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi VISI MISI TUJUAN Terwujudnya • membentuk/menyem menciptakan birokrasi SASARAN Pemerintahan Kelas purnakan peraturan pemerintah yang Dunia. perundang-undangan profesional dengan dalam rangka karakteristik adaptif, Visi tersebut menjadi mewujudkan tata berintegritas, berkinerja 1. Terwujudnya acuan dalam mewujudkan kelola pemerintahan tinggi, bebas dan bersih pemerintahan pemerintahan kelas yang baik; KKN, mampu melayani yang bersih dan dunia, yaitu • melakukan penataan publik, netral, sejahtera, bebas korupsi, pemerintahan yang dan penguatan berdedikasi, dan profesional dan organisasi, kolusi, dan memegang teguh nilai- berintegritas tinggi yang tatalaksana, nilai dasar dan kode etik nepotisme; mampu manajemen sumber aparatur negara 2. Meningkatnya menyelenggarakan daya manusia kapasitas dan pelayanan prima kepada aparatur, pengawasan, akuntabilitas masyarakat dan akuntabilitas, kualitas kinerja birokrasi manajemen pelayanan publik, 3. Meningkatnya pemerintahan yang mind set dan culture demokratis agar mampu set; kualitas menghadapi tantangan • mengembangkan pelayanan publik pada abad ke-21 melalui mekanisme kontrol tata pemerintahan yang yang efektif; baik pada tahun 2025 • mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien 4
- 5. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3 Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 5
- 6. Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Makro 1. RUU Aparatur Sipil Negara 1. Makro: Kerangka 2. RUU Administrasi Pemerintahan Regulasi Nasional 3. 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS; 3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; 4. Profesionalisasi PNS; 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E- Government); 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha; 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri. 6
- 7. Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro 2. Mikro: Program/kegiatan pd 8 Area Perubahan tingkat instansi (K/L dan Pemda) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan beberapa pedoman pelaksanaannya 7
- 8. Strategi Pelaksanaan RB Tingkat Mikro Area Perubahan 8
- 9. UKURAN KEBERHASILAN SECARA NASIONAL Sasaran Indikator Base line Target Reformasi Birokrasi (2009) (2014) Terwujudnya IPK*) 2.8 5.0 pemerintahan yang Pusat 42,17% 100% bersih dan bebas OPINI BPK (WTP) Daerah 2.73% 60% KKN Terwujudnya Pusat 6,64 8,0 Integritas peningkatan kualitas Pelayanan Publik Daerah 6,46 8,0 pelayanan publik kepada masyarakat Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75 Meningkatnya Indeks Efektivitas Pemerintahan**) - 0,29 0,5 kapasitas dan akuntabilitas Instansi pemerintah yang akuntabel 24% 80% kinerja birokrasi *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 Sumber: Diolah dari RPJMN 2010-2014 9
- 10. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka mengawal dan menilai pelaksanaan RB: 1. Kementerian PAN dan RB melaksanakan monev secara periodik dan melembaga dalam melaksanakan PMPRB diterbitkan Permenpan- RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Dengan PMPRB maka K/L dan Pemda melaksanakan penilaian secara mandiri (self-assessment) on line dan hasil self assessment tiap-tiap K/L dan Pemda akan dikonsolidasikan oleh Kementerian PAN dan RB menjadi Profil Nasional pelaksanaan RB 3. Tim Quality Assurance melaksanakan monev sesuai arahan KPRBN Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 10
- 11. TERIMA KASIH Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 11