Dokumen tersebut merangkum berbagai aspek hukum, mulai dari definisi hukum, subyek hukum, sumber hukum, kaedah hukum, dan pembagian hukum menurut berbagai kriteria.
2. 1. DEFINISI Hukum 2. SUBYEK HUKUM
3. SUMBER HUKUM 4. KAIDAH HUKUM
5. PEMBAGIAN
HUKUM
HUKUM
3. DEFINISI
HUKUM
Menurut L.J. van Apeldoorn :
Tidak mungkin memberikan definisi kepada hukum karena
hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga
tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumusan
secara memuaskan.
E. UTRECH:
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata
tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh
anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena
pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan
tindakan dari pemerintah masyarakat itu.
E. MEYERS:
hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan
kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam
masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara
dalam melakukan tugasnya.
MOCHTAR KUSUMAATMADJA:
hukum tidak saja terdiri atas perintah-perintah dan larangan-
larangan saja, tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan
proses untuk mewujudkannya dalam kenyataan.
4.
5. Aliran Etis
Aliran
Utilitas
Aliran
Normatif-
Dogmatif
menganggap bahwa pada asasnya
tujuan hukum itu adalah semata-
mata untuk mencapai keadilan
menganggap bahwa pada asanya
tujuan hukum adalah semata-mata
untuk menciptakan kemanfaatan
atau kebahagiaan warga masyarakat.
menganggap bahwa pada asasnya
hukum adalah semata-mata untuk
menciptakan kepastian hukum.
6. Sarana social control, bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah
laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari
penyimpangan itu.
A tool of social engineering (sarana perekayasa masyarakat) adalah untuk
menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang
terencana.
Simbol, fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan
atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat
umum.
Alat politik, adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau
mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.
Sarana penyelesaian sengketa, hukum bertujuan untuk menyelesaikan setiap
konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta
keteraturan dan ketenteraman hidup warga masyarakat.
Sarana pengendalian sosial, hukum dimaksudkan untuk mengendalikan
masyarakat secara terencana, agar kehidupan social masyarakat dapat
terkendali sesuai peraturan hukum yang berlaku.
Sarana pengintegrasi sosial, adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi
dan memperlancar proses interaksi pergaulan social.
9. KAEDAH
HUKUM
Definisi:
peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara
resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara,
mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan
oleh aparat masyarakat atau aparat negara,sehingga
berlakunya kaedah hukum dapat dipertahankan
Isi Kaedah
Hukum
Sifat Kaedah
Hukum
Perintah (Gebod)
Larangan (Verbod)
Kebolehan (Mogen)
Imperatif :
bersifat memaksa
Fakultatif
Tidak harus dipatuhi
11. Menurut
Sumbernya
1. Hukum Undang-Undang:
Tercantum dalam hak perundang
undangan
2. Hukum Adat:
Hukum yang berasal dari kebiasaan
dari daerah daerah tertentu yang
dilakukan secara berulang ulang.
3. Hukum Traktat:
Hukum yang ditetapkan oleh suatu
Negara dengan Negara lain yang
merupakan suatu perjanjian.
4. Hukum Jurisprudensi:
Hukum terbentuk karena putusan
hakim terdahulu.
12. Menurut
Bentuknya
1. Hukum Tertulis
a. Hukum yang dikodifikasikan :
Hukum tersebut tersusun rapi, jelas,
dibukukan sebagai kitab undang-
undang, cth: kitab UU hukum
dagang, pidana, perdata.
b. Hukum yang tidak dikodifikasikan
Hukum yang tidak tersusun rinci dan
tidak dikukuhkan, cth: UU Perseroan
Terbatas, dll
2. Hukum tidak terulis
cth: hukum adat.
13. Menurut
Waktu
Berlakunya
Ius Constitutum
Hukum yang berlaku pada saat sekarang
dalam suatu masyarakat dan daerah
tertentu, cth: UU, Perda, dll.
Ius Constituendum
Hukum yang diharapkan berlaku pada
masa yang akan datang.
Hukum alam atau azasi
Hukum yang berlaku dimana dalam segala
waktu dan segala bangsa, cth: hak hidup.
14. Menurut
Isinya
Ius Constitutum
Hukum yang berlaku pada saat sekarang
dalam suatu masyarakat dan daerah
tertentu, cth: UU, Perda, dll.
Ius Constituendum
Hukum yang diharapkan berlaku pada
masa yang akan datang.
Hukum alam atau azasi
Hukum yang berlaku dimana dalam segala
waktu dan segala bangsa, cth: hak hidup.
15. Menurut
Waktu
Berlakunya
Hukum Privat
Hukum yang mengatur hubungan antar
seseorang dengan orang lain, cth: hukum
perkawinan, hukum bisnis.
Hukum publik
Hukum yang mengatur hubungan
seseorang dengan Negara, cth: Hukum
Pidana, Hukum Tata Negara.
16. Menurut Cara
Mempertahan
kannya
Hukum Materiil
segala kaidah yang menjadi patokan
manusia untuk bersikap tindak yang
berwujud perintah atau larangan (isi dari
ketentuan hukum). Contoh: Hukum
Pidana, Hukum Perdata
Hukum Formil
hukum yang mengatur cara-cara
mempertahankan dan melaksanakan
hukum materiil. Contoh: Hukum Acara
Pidana dan Hukum Acara Perdata.