1. PERKEMBANGAN HAM DI
INDONESIA
Arief HidayatmAfendi

2. Periodisasi
Prof. Dr. Bagir Manan dalam bukunya
Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan
HAM di Indonesia (2001), membagi pemikiran
HAM dalam dua periode, yaitu
1 . Periode sebelum kemerdekaan (1908-1956)
dan
2 . Periode setelah kemerdekaan.

3. 1. Periode sebelum kemerdekaan
Perkembangan pemikiran HAM dalam periode ini dapat dijumpai dalam organisasi pergerakan
sebagai berikut:
• Budi Oetomo, pemikirannya, “hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat”.
• Perhimpunan Indonesia, pemikirannya, “hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of
self determination).
• Sarekat Islam, pemikirannya, “hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan
diskriminasi rasial”.
• Partai Komunis Indonesia, pemikirannya, “hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat
produksi”.
• Indische Party, pemikirannya, “hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang
sama”.
• Partai Nasional Indonesia, pemikirannya, “hak untuk memperoleh kemerdekaan”.
• Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi:
• (1) Hak untuk menentukan nasib sendiri,
• (2) Hak untuk mengeluarkan pendapat,
• (3) Hak untuk berserikat dan berkumpul,
• (4) Hak persamaan di muka hukum,
• (5) Hak untuk turut dalam penyelenggaraan negar

4. 2. Periode sesudah kemerdekaan
(2.1. Periode 1945-1950)
Pemikiran HAM pada periode ini menekankan
pada hak-hak mengenai:
• (1) Hak untuk merdeka (self determination),
• (2) Hak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan,
• (3) Hak kebebasan untuk menyampaikan
pendapat terutama di parlemen.

5. 2.2. Periode 1950-1959
HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi
tumbuhnya lembaga demokrasi yang antara lain:
• (1) Partai politik dengan beragam ideologinya
• (2) Kebebasan pers yang bersifat liberal
• (3) Pemilu dengan sistem multipartai
• (4) Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah
• (5) Wacana pemikiran HAM yang kondusif karena
pemerintah memberi kebebasan

6. 2.3. Periode 1959-1966
Pada periode ini pemikiran HAM tidak mendapat
ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata
lain pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu
hak sipil, seperti hak utnuk berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pikrian dengan tulisan. Sikap
pemerintah bersifat restriktif (pembatasan yang
ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak
politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah
karena periode ini sistem pemerintahan parlementer
berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin.

7. 2.4. Periode 1966-1998
• Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat
dilihat dalam tiga kurun waktu yang berbeda.
Kurun waktu yang pertama tahun 1967 (awal
pemerintahan Presiden Soeharto), berusaha
melindungi kebebasan dasar manusia yang
ditandai dengan adanya hak uji materiil
(judicial review) yang diberikan kepada
Mahkamah Agung.

8. Kedua, kurun waktu tahun 1970-1980,
pemerintah melakukan pemasungan HAM
dengan sikap defensif (bertahan), represif
(kekerasan) yang dicerminkan dengan produk
hukum yang bersifat restriktif (membatasi)
terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah
bahwa HAM merupakan produk pemikiran
Barat dan tidak sesuai dnegan nilai-nilai luhur
budaya bangsa yang tercermin dalam
Pancasila.

9. Ketiga, kurun waktu tahun 1990-an, pemikiran
HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja
melainkan sudah dibentuk lembaga
penegakan HAM, seperti Komnas HAM
berdasarkan Keppres No. 50 Tahun 1993,
tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah
memberikan kebebasan yang sangat besar
menurut UUD 1945 amandemen,

10. 2.5. Periode 1998-sekarang
Pada periode ini, HAM mendapat perhatian
yang resmi dari pemerintah dengan
melakukan amandemen UUD 1945 guna
menjamin HAM dan menetapkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak
asasi manusia. Artinya, pemerintah memberi
perlindungan yang signifikan terhadap
kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu
aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya,
keamanan, hukum, dan pemerintahan.