Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

1. PERDIRJEN PERBENDAHARAAN
PER–22/PB/2013
30 MEI 2013
KETENTUAN LEBIH LANJUT
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP

2. BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS
PRINSIP PERJALANAN DINAS :
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang
sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja Kementerian
Negara/Lembaga;
c. efisiensi penggunaan belanja negara; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan
Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya
Perjalanan Dinas.

3. PRINSIP WAJIB DILAKSANAKAN OLEH :
a. atasan Pelaksana SPD dalam menerbitkan dan
mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
b. PPK dalam melakukan pembebanan biaya;
c. PPSPM dalam melakukan pengujian dan
penerbitan perintah pembayaran;
d. Bendahara Pengeluaran dalam pengujian atas
pembayaran kepada pelaksana SPD; dan
e. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan
Dinas.
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

4. PRINSIP DIWUJUDKAN DALAM HAL :
a. kepastian tidak tumpang tindih atau rangkap;
b. tidak dipecah-pecah apabila dapat dilaksanakan
secara sekaligus (sasaran, tempat tujuan, dan
kinerja dihasilkan sama);
c. hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPD yang
benar-benar diharapkan memberikan kontribusi
nyata dalam hasil yang akan dicapai;
d. tidak terdapat kegiatan yang seharusnya dapat
dilakukan di kantor;
e. utamakan pencapaian kinerja.
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

5. PENERBIT SURAT TUGAS:
1) melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas;
2) membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas
dalam Kota hanya sampai dengan 8 jam,
kecuali memang sangat diperlukan
penyelesaiannya lebih dari 8 jam; dan
3) memastikan pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan dalam Kota sampai dengan 8 jam
sesuai Surat Tugas yang dibuktikan dengan
Form Bukti Kehadiran dan menjadi bagian atau
lampiran pada Surat Tugas.
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

6. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN melakukan :
1) pengujian kesesuaian pelaksanaan Perjalanan Dinas
dengan pencapaian kinerja;
2) pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan
memperhatikan ketersediaan anggaran dan tetap
memprioritaskan pencapaian kinerja; dan
3) pembebanan biaya Perjalanan Dinas dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Standar Biaya.
PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaranmelakukan pengujian
sesuai tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada PMK
mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN.
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

7. PELAKSANA SPD memperhatikan sbb:
1) melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai tugas
yang diberikan;
2) segera kembali ke tempat kedudukan semula
apabila kinerja telah tercapai; dan
3) segera mempertanggungjawabkan pelaksanaan
Perjalanan Dinas setelah Perjalanan Dinas
dilaksanakan.
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

8. Biaya Perjalanan Dinas tidak dapat dibebankan
apabila terdapat:
a. bukti-bukti pengeluaran/dokumen yang palsu;
b. melebihi tarif tiket/biaya penginapan resmi
(mark up);
c. Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang
sama; dan/atau
d. tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
yang berlaku
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

9. BAB III
PENERBITAN SURAT TUGAS
1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana
SPD dilakukan sesuai perintah atasan
Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat
Tugas.
2) Dalam hal Pelaksana SPD tidak mempunyai
atasan, Surat Tugas diterbitkan oleh penerbit
Surat Tugas pada pihak penyelenggara
kegiatan.

10. BAB IV
PENERBITAN SPD
(1) Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD
oleh PPK.
(2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan di dalam
Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8
jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
(3) Pembebanan terhadap biaya Perjalanan
Dinas Jabatan di dalam Kota yang
dilaksanakan sampai dengan 8 jam
dicantumkan oleh PPK dalam Surat Tugas.

11. BAB IV
PENERBITAN SPD
Perjalanan Dinas dalam rangka rapat, seminar,
dan sejenisnya dengan beban biaya oleh satuan
kerja penyelenggara, SPD dapat dibuat secara
kolektif dengan melampirkan daftar peserta yang
telah disahkan oleh PPK pada satuan kerja
penyelenggara.
format dan petunjuk pengisian sesuai Lampiran
III dan Lampiran IV

12. BAB V
RAPAT, SEMINAR & SEJENISNYA
MELIPUTI KEGIATAN:
a. sosialisasi/ bimbingan teknis/ diseminasi/
workshop/ Focus Group Discussion (FGD)/
pertemuan/ rapat koordinasi/ rapat pimpinan
di dalam atau di luar kantor.
b. konsinyering; dan
c. rapat di dalam kantor di luar jam kerja.
OUTPUT berupa:
a. Transkrip hasil rapat;
b. Notulensi rapat; dan/atau
c. Laporan.

13. BAB V
RAPAT, SEMINAR & SEJENISNYA
Kegiatan di LUAR KANTOR dgn ketentuan:
o Berpedoman pada PMK Standar Biaya.
o Fasilitas di kantor tidak mencukupi.
o Fasilitas di kantor tidak mencukupi dibuktikan
dengan surat pernyataan dari penanggung
jawab kegiatan.
o Di dalam kota atau di luar kota penyelenggara
kegiatan.

14. BAB V
RAPAT, SEMINAR & SEJENISNYA
Kegiatan di LUAR KOTA dengan ketentuan:
a. melibatkan kantor vertikal;
b. berskala regional/nasional/internasional;
c. mendapat persetujuan dari PPK dengan
pertimbangan:
1) dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar
Kota satuan kerja penyelenggara, atau
2) diselenggarakan pada lokasi yang terdekat
dengan Kota satuan kerja penyelenggara.

15. BAB V
RAPAT, SEMINAR & SEJENISNYA
NARASUMBER diatur sbb:
a. Narasumber setingkat pejabat eselon I dan pejabat
eselon II dapat membawa maksimal 2 (dua) orang
pendamping sebagai narasumber;
b. Narasumber setingkat pejabat eselon III dapat
membawa maksimal 1(satu) orang pendamping
sebagai narasumber; atau
c. Narasumber setingkat pejabat eselon IV kebawah
tanpa pendamping.
Dalam hal memerlukan INSTRUKTUR, jumlah
instruktur disesuaikan dengan kebutuhan materi
yang disampaikan narasumber.

16. BAB V
RAPAT, SEMINAR & SEJENISNYA
UANG SAKU RAPAT
o Dapat diberikan kepada peserta rapat yang
diselenggarakan di dalam kantor DI LUAR JAM KERJA,
diberikan sesuai ketentuan dalam PMK Standar Biaya.
o Pemberian uang saku rapat diberikan sepanjang
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. minimal 4 (empat) jam di luar jam kerja;
b. tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
o Satu orang peserta rapat hanya berhak mendapatkan
uang saku rapat satu kali dalam satu hari.
o Hanya dapat dibayarkan untuk rapat di luar jam kerja
pada hari kerja satuan kerja bersangkutan.

17. BAB VI
PERJALANAN DINAS JABATAN
KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
a. uang harian;
b. biaya transpor;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

18. BAB VI
PERJALANAN DINAS JABATAN
 Dibayarkan secara lumpsum dan batas tertinggi
 PDJ dalam kota lebih dari 8 jam dan melewati batas Kota
 Pembayaran sesuai hari yang tercantum dalam Surat
Tugas dan jumlah hari riil pelaksanaan Perjalanan Dinas
Jabatan.
 Paket meeting dibayarkan sebesar uang saku paket
meeting sesuai dengan jumlah hari riil
 Ujian dinas/ujian jabatan dan pendidikan setara
Diploma/S1/S2/S3 dibayarkan uang harian 1 hari saat
kedatangan dan/atau 1 hari saat kepulangan.
 Peserta diklat dalam hal tidak disediakan asrama/
penginapan dan akomodasi tidak ditanggung oleh panitia
penyelenggara.
UANG HARIAN

19. BAB VI
PERJALANAN DINAS JABATAN
 Dalam Kota s.d. 8 jam diberikan secara lumpsum dan
merupakan batas tertinggi PMK Standar Biaya.
a. sesuai jumlah hari riil pelaksanaan PDJ; atau
b. sesuai jumlah penugasan PDJ dalam satu hari.
 Penugasan lebih dari satu tujuan pelaksanaan PDJ dan
merupakan satu kesatuan penugasan diberikan sebesar 1
kali biaya transpor dalam Kota.
 Dalam Kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpor
dalam Kota diberikan biaya transpor sesuai bukti riil
moda transportasi yang digunakan.
 Melewati batas Kota diberikan sesuai biaya riil
berdasarkan Fasilitas Transpor
BIAYA TRANSPOR

20. BAB VI
PERJALANAN DINAS JABATAN
 Tidak menggunakan biaya penginapan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di Kota Tempat
Tujuan, dengan ketentuan:
a. tidak terdapat hotel atau tempat menginap lainnya,
yang menyediakan kuitansi/bukti biaya penginapan;
b. Pelaksana SPD tidak menginap di hotel atau tempat
menginap lainnya tersebut.
 Biaya penginapan sebesar 30% tidak diberikan untuk:
a. Dalam Kota lebih dari 8 jam (pergi dan pulang dalam
hari yang sama);
b. Paket meeting fullboard; dan
c. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
BIAYA PENGINAPAN

21. BAB VI
PERJALANAN DINAS JABATAN
 Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan diberikan biaya penginapan 1 (satu) hari
pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat
kepulangan.
 Biaya penginapan selama mengikuti pendidikan dan
pelatihan dapat diberikan kepada Pelaksana SPD yang
melakukan Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan
penginapan.
 Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat (5) diberikan sesuai bukti riil.
BIAYA PENGINAPAN

22. BAB VII
PERJALANAN DINAS PINDAH
PERJALANAN DINAS PINDAH dalam rangka :
a. Pindah Tugas;
b. Pemulangan karena diberhentikan dengan hormat
dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
c. Pemulangan keluarga yang sah karena meninggal dunia;
d. Pemulangan Pegawai Tidak Tetap karena telah berakhir
masa kerjanya, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;
e. Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap
yang meninggal dunia, diatur dalam perjanjian kerja;
f. Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang
mendapat uang tunggu ke Tempat Tujuan yang
ditentukan untuk dipekerjakan kembali.

23. BAB VII
PERJALANAN DINAS PINDAH
Tempat Tujuan Menetap :
a. Kota tempat pengangkatan pertama sebagai Pegawai
Negeri/Pegawai Tidak Tetap; atau
b. Kota tempat kelahiran Pegawai Negeri/Pegawai Tidak
Tetap yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
Biaya Perjalanan Dinas Pindah disesuaikan ketersediaan
dana DIPA satuan kerja bersangkutan dan dibebankan
pada DIPA penerbitkan surat keputusan pindah/mutasi
atau ditetapkan lain oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

24. BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL
Pengendalian internal paling kurang meliputi:
a. penyusunan Standard Operating Procedure (SOP);
b. penyusunan Rencana Kerja/Proposal/ToR dan RAB
c. pengawasan penerbitan Surat Tugas; dan
d. pengawasan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
Rencana Kerja/Proposal/ToR dan RAB disusun oleh
penanggung jawab kegiatan, paling kurang memuat:
a. latar belakang;
b. tujuan;
c. kinerja yang akan dihasilkan;
d. bentuk pertanggungjawaban kinerja;
e. personel yang melakukan Perjalanan Dinas;
f. jumlah hari pelaksanaan; dan
g. RAB.

25. FORM MONITORING
PELAKSANAAN PDJ

26. FORM MONITORING
PENERBITAN SURAT TUGAS PDJ

27. CONTOH KASUS
PERJALANAN DINAS
Atasan Pelaksana SPD:
a. melakukan monitoring penerbitan Surat Tugas;
b. membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam
Kota hanya sampai dengan 8 jam, kecuali
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud memang
sangat diperlukan penyelesaiannya lebih dari 8 jam.
Contoh:
Dalam Surat Tugas disebutkan pelaksanaan tugas
dalam Kota dimulai tanggal 1 s.d. tanggal 10, waktu
perjalanan dinas jabatan adalah pukul 09.00 s.d 17.00
WIB (8 jam) setiap hari.
Atas tugas tersebut diberikan transpor dalam Kota.

28. CONTOH KASUS
PERJALANAN DINAS
Contoh : Kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan
di dalam kota penyelenggara kegiatan (Jakarta).
a. Satker A menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang
seluruh satker kantor vertikal menggunakan paket meeting
fullboard.
Semua biaya kegiatan meeting fullboard yang meliputi biaya
transportasi, uang harian dan paket meeting (termasuk biaya
penginapan) ditanggung oleh panitia penyelenggara.
Pertanggungjawaban meeting fullboard menggunakan akun 524:
1) Biaya transportasi peserta/panitia menggunakan akun 524114.
2) Uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai
standar biaya, menggunakan akun 524114.
2) Paket meeting (termasuk penginapan) menggunakan akun
524114.

29. CONTOH KASUS
PERJALANAN DINAS
Pada contoh kasus Satker A, dalam undangan dicantumkan bahwa
panitia hanya menanggung biaya meeting fullboard (termasuk biaya
penginapan) dan uang harian, sedangkan biaya transportasi
ditanggung oleh masing-masing satker peserta.
Satker Penyelenggara:
1) Uang harian berupa uang saku paket meeting fullboard sesuai
standar biaya menggunakan akun 524114.
2) Paket meeting (termasuk penginapan) menggunakan akun
524114.
Masing-masing Satker Peserta:
1) dari Jakarta, biaya transportasi menggunakan akun 524114,
2) dari luar Jakarta, biaya transportasi menggunakan akun 524119.

30. CONTOH KASUS
PERJALANAN DINAS
Satker Kantor Pusat di Jakarta menyelenggarakan diseminasi dengan
mengundang seluruh kantor daerah setiap provinsi. Kegiatan di kota
Semarang selama 3 hari menggunakan paket meeting fullboard
ditanggung panitia penyelenggara.
Pertanggungjawaban sebagai berikut:
1) Biaya transportasi seluruh peserta menggunakan akun 524119.
2) Uang harian menggunakan akun 524119.
3) Paket meeting (termasuk penginapan) menggunakan akun 524119.
apabila transportasi ditanggung oleh peserta, maka :
Satker Penyelenggara:
1) Uang harian/uang saku paket meeting fullboard akun 524119.
2) Paket meeting (termasuk penginapan) akun 524119.
Masing-masing Satker Peserta:
1) dari luar Semarang, biaya transportasi akun 524119.
2) dari Semarang, biaya akun 524114.