Otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Januari 2001 merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemajuan teknologi informasi saat ini juga berdampak pada pemerintah daerah dalam usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya. Beberapa konsep yang ditawarkan dengan menerapkan teknologi informasi di daerah, seperti Virtual Enterprise, “Daerah Incorprorated”, maupun pembentukan ekosistem teknologi informasi, harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam penerapannya. Karena dalam penerapan teknologi informasi pemerintah daerah harus memperhatikan masalah dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan sosial budaya yang ada di daerahnya.

1. Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Otonomi Daerah
Andino Maseleno, Nur Khamid, Pratama Budhi Nugraha, Hendra
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Jalan SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283
andinomaseleno@yahoo.com, n khamid_ti2000@yahoo.com
Abstrack
Otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah sejak 1 Januari 2001 merupakan
kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan mempererat
hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya.
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kemajuan teknologi informasi saat ini juga
berdampak pada pemerintah daerah dalam usaha untuk meningkatkan kemakmuran dan
mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di daerahnya.
Beberapa konsep yang ditawarkan dengan menerapkan teknologi informasi di daerah,
seperti Virtual Enterprise, “Daerah Incorprorated”, maupun pembentukan ekosistem
teknologi informasi, harus benar-benar dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dalam
penerapannya.
Karena dalam penerapan teknologi informasi pemerintah daerah harus memperhatikan
masalah dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan sosial budaya yang ada di
daerahnya.
Kata kunci : Otonomi daerah, teknologi informasi, dana dan kesejahteraan, sumber daya
manusia, sosial budaya.
I. Problem Formulation
1

2. Otonomi daerah telah membawa dampak terhadap proses dan paradigma pembangunan.
Hal ini berarti bahwa selain menjadi daerah otonom, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu
melaksanakan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Proses pembangunan di Indonesia
berjalan seiring dengan globalisasi. Globalisasi yang berarti setiap wilayah di Indonesia bersaing
tidak hanya dengan sesamanya, namun dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Era globalisasi yang
ditunjukkan oleh berbagai kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi, komunikasi, dan
transportasi telah memperluas jangkauan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga tidak lagi terbatas
pada suatu negara. Perluasan jangkauan kegiatan ekonomi mendorong percepatan mobilitas
penduduk, arus barang dan jasa, serta informasi dalam jumlah yang makin besar, dengan kualitas
yang makin baik, dan dengan biaya yang makin murah (Dwijowijoto, 2000).
Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan informasi yang memadai
menjadi salah satu kunci keberhasilan (key success factor) yang menjadi competitive advantage
dalam meningkatkan pembangunan daerah. Dalam otonomi daerah, daerah yang mampu menjaring
pendapatan dan mampu melakukan optimalisasi penerimaan daerah akan mampu memberikan
kontribusi pada percepatan pembangunan daerah. Selain itu dalam upaya meningkatkan investasi di
daerah dari sektor swasta, pemerintah yang mampu memaparkan kondisi daerah yang lengkap dan
komprehensif akan mempunyai potensi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang belum
memaparkan kondisi daerah dengan baik (Mudiantoro, 2003).
Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) yang sedemikian pesatnya
menyebabkan informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat
segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.
Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara
langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (median) apapun. Tentu
saja buah dari teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern
harus bersikap dalam menjaring pendapatan dan melayani masyarakat di daerahnya.
Banyak berbagai konsep yang ditawarkan untuk menjadikan daerah lebih berkembang
dengan menempatkan teknologi informasi sebagai yang terdepan seperti menjadikan daerah sebagai
sebuah Virtual Enterprise (Promasanti, 2000), memasarkan daerah melalui mobile application
dalam sebuah “Daerah Incorprorated” (Maseleno, 2003), ataupun menciptakan sebuah ekosistem
yang kondusif untuk menjalankan kegiatan bisnis yang “high-tech” (Rahardjo, 2003) dengan
inisiatif-inisiatif seperti Bandung High Tech Valley (BHTV), Bali Camp, dan Cybercity.
Persiapan daerah dalam menghadapi tantangan era informasi serta penerapan konsep-
konsep yang ditawarkan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan telekomunikasi terutama
2

3. Internet sebagai platform utama, harus menghadapi beberapa kendala tidak hanya dari segi
teknologi, tetapi juga dari segi dana, sumber daya manusia serta dari segi sosial budaya.
Makalah ini akan membahas bagaimana cara pemecahan terhadap masalah yang dihadapi
oleh pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk kemajuan daerahnya dari
segi dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia serta dari segi sosial budaya.
II. Substance
II.1. Case
Otonomi daerah sebagai kewenangan daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah
daerah untuk lebih meningkatkan kemakmuran bagi daerahnya serta meningkatkan hubungan antara
pemerintah daerah dan masyarakat.
Kemakmuran daerah dan peningkatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat
diperoleh dengan memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan sangat pesat.
Perkembangan dari teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghadirkan beberapa konsep
yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan serta menjalin hubungan
antara pemerintah daerah dan masyarakat di daerahnya.
Ada tiga hal yang sering menjadi permasalahan bila suatu daerah ingin menerapkan konsep-
konsep yang ditawarkan tersebut yaitu dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan sosial
budaya.
II.2. Analisis
II.2.1. Analisis Dana dan Kesejahteraan
Dana dan kesejahteraan merupakan permasalahan yang sangat penting dalam penerapan
teknologi informasi dalam otonomi daerah. Teknologi informasi yang identik dengan teknologi
biaya tinggi dan memerlukan modal yang besar dalam penerapannya memang tidak terlalu salah.
Berkaitan dengan biaya tinggi pada penerapan teknologi informasi biasanya berhubungan dengan
pengadaan infrastruktur telekomunikasi dan pengadaan perangkat lunak.
Infrastruktur informasi di Indonesia, seperti halnya di negara berkembang lainnya,
tergolong lemah dan masih perlu banyak penyempurnaan, baik dari sudut jangkauan jaringan
(coverage) maupun dari sudut kualitas komunikasi (kecepatan, bandwith, dsb). Keterbatasan dan
mahalnya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia menghambat penetrasi pengembangan Internet
3

4. sebagai media penyampai informasi serta sebagai media pemasaran potensi-potensi yang ada di
daerah.
Permasalahan pada infrastruktur informasi juga sama saja dengan kebutuhan perangkat
lunak untuk pengembangan aplikasi yang dirasa sangat mahal dan mewah bagi daerah-daerah yang
ada di Indonesia, sebagai gambaran suatu sistem operasi yang sangat terkenal dimasyarakat
Indonesia mempunyai harga $200 per mesin dan untuk Network Operating System akan seharga
$589. sehingga bila dibutuhkan instalasi terhadap 25 mesin, harga fantastis tersebut sudah tidak
dapat diabaikan lagi. Karena sebagian besar konsumen di daerah-daerah tidak mampu membayar
biaya sesungguhnya untuk sebuah perangkat lunak, maka terjadilah praktek pembajakan.
II.2.2. Analisis Sumber Daya Manusia
Pemanfaatan teknologi komputer dan telekomunikasi pada suatu daerah, menuntut daerah
untuk memperhatikan aspek sumber daya manusianya. Masyarakat di daerah yang sangat bervariasi
mulai dari masyarakat agraria, masyarakat industri, sampai masyarakat informasi, merupakan
tantangan yang berat dalam menuju suatu masyarakat yang benar-benar memahami teknologi
informasi serta memiliki keunggulan kompetitif.
Berdasarkan Human Development Index yang dipublikasikan oleh United Nations
Development Programme (UNDP) pada tahun 2002, Indonesia pada tahun 2001 berada pada
peringkat 110 dari 173 negara yang dianalisa, dengan nilai (value) 0,684. Peringkat ini tidak lebih
baik dibandingkan dengan tahun 2000 (104), tahun 1999 (105), tahun 1998 dan 1997 (99), dan
tahun 1996 (102). Ini menunjukkan betapa kinerja sumber daya pembangunan bukannya membaik,
bahkan sebaliknya memburuk. Mungkin kita tidak perlu terlalu terkejut akan kondisi empirik di
atas, karena pada dasarnya negara kita sendiri kurang memperhatikan aspek peningkatan sumber
daya manusia. Dalam publikasi tersebut, UNDP juga menunjukkan bahwa bila dilihat dari Human
Poverty Index, Indonesia berada pada peringkat 33 dari 88 developing countries yang dianalisa
(jauh di bawah Malayaia, Singapore, Thailand, Brunei, dan Philippines).
Kemajuan teknologi informasi yang ditandai oleh beberapa perubahan dalam sistem yaitu
perubahan manajemen, organisasi dan budaya kerja. Kemajuan teknologi informasi yang demikian
cepat juga mempercepat perubahan yang harus dihadapi dan diantisipasi. Teknologi informasi dan
komunikasi menjadi sektor yang paling mendekati ramalan Alfin Toffler dalam bukunya Future
Shock, bahwa perubahan yang terjadi begitu cepatnya sehingga perlu persiapan dalam
menghadapinya (Toffler, 1990). Pengembangan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang
dinamis ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan strategi sukses dengan
melakukan pembenahan untuk memperoleh sumber daya manusia yang memiliki keunggulan
kompetitif.
4

5. II.2.3. Analisis Sosial Budaya
Implikasi sosial dilihat dari seberapa jauh penerapan teknologi komputer dan
telekomunikasi di suatu daerah dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, angka kemiskinan, kesehatan
masyarakat, kriminalitas, dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial (Roes Setiyadi, 2001).
Data yang ada di masing-masing daerah berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi kita dapat melihat
secara umum gambaran lingkungan sosial di Indonesia berdasarkan data hasil penelitian dari
lembaga internasional.
Menurut laporan Bank Dunia No. 1639-IND, riset IAEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement) menemukan bahwa kemampuan membaca siswa kelas IV
sekolah dasar Indonesia berada pada peringkat terendah di antara negara-negara Asia Timur,
dengan indek sebesar 30%. Artinya, daya penguasaan materi bacaan hanyalah 30%, padahal di
Singapura sebesar 74%.
Berdasarkan pada survei Political Risk Consultancy (PERC), kondisi pendidikan Indonesia
berada dalam rangking paling bawah di antara 17 negara Asia, di bawah Vietnam. Selanjutnya, dari
83 perguruan tinggi besar di Asia Pasifik, perguruan tinggi seperti UI, UGM, UNAIR, berada
dalam rangking di atas 65.
Berdasarkan publikasi UNDP, rata-rata public education expenditure Indonesia sebagai
persentase dari total pengeluaran pemerintah hanya 7,9 %, sementara di Malaysia sekitar 15, 4 %, di
Philipines 15,7 %, di Thailand 20,1%, dan di Singapore 23,3 %.
Menurut data Balitbang Depdiknas tahun 2000, pada tahun 2000 ada 17 juta orang masih
buta aksara. Diramalkan, rata-rata tiap tahun ada 1 juta anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah
dasar, dan rata-rata tiap tahun ada 2 juta anak tidak tertampung di sekolah dasar. Sedangkan data
balitbang Depdiknas 1999, tiap ada sekitar 3 juta anak putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah dan
tidak mempunyai keterampilan hidup.
Gambaran kemiskinan tidak terlepas dari jumlah pengangguran dan setengah pengangguran
di Indonesia. Menurut Sakernas, pada tahun 2001 jumlah penganggur terbuka di Indonesia sekitar 8
juta orang, sementara jumlah setengah penganggur, yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam
dalam seminggu, sekitar 27,7 juta orang.
Pada aspek kesehatan masyarakat, belum terbukti bahwa teknologi telekomunikasi dan
informatika telah memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesehatan masyarakat, yang
sifatnya fisik dan nonfisik. Aplikasi teknologi informasi yang mendukung upaya peningkatan
kesehatan jasmani seperti telehealth belum banyak tersedia di Indonesia. Demikian pula untuk
kesehatan rohani, meski dalam kebijakan sudah dicantumkan perlunya membangun kesehatan
spiritual, namun aplikasi yang mendukung kebijakan ini belum banyak tersedia. Tetapi karena
5

6. pengguna teknologi komputer dan telekomunikasi juga masih relatif sedikit, dampak negatif dari
Internet seperti penyimpangan perilaku sosial, misalnya, masih tergolong sedikit.
Bentuk kriminalitas baru yang menggunakan media Internet belum sebanyak kejahatan
konvensional. Meski demikian kecenderungan kejahatan di dunia maya (cyber crime) cenderung
meningkat. Yang perlu diwaspadai, kualitas kejahatan juga makin meningkat, sehingga
menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan pencegahan bagi
terjadinya kejahatan di bidang telematika yang memiliki dampak sosial ekonomi besar sekali.
Ketiadaan perangkat hukum yang mengatur dunia cyber sudah dirasakan menjadi kendala bagi
pencegahan dan penyidikan kasus-kasus kriminal di bidang telekomunikasi dan informatika.
Sedangkan implikasi budaya dilihat dari seberapa jauh penerapan teknologi komputer dan
telekomunikasi dipengaruhi oleh budaya bangsa. Terdapat perbedaan dalam satu daerah antara
masyarakat yang tinggal di kota dan masyarakat pedesaan. Masyarakat kota cenderung lebih cepat
beradaptasi dalam perkembangan teknologi informasi. Sebaliknya pada masyarakat yang tinggal di
kota kecil atau bahkan pedesaan, proses perubahan budaya berjalan sangat pelan dan dalam jangka
panjang cenderung tidak dapat dirasakan bila sudah ada pengaruhnya.
III. Pemecahan Masalah
III. 1. Pemecahan Masalah secara umum
Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan teknologi
informasi di daerahnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan instansi yang ada di
daerah serta kerjasama dari segenap masyarakat. Pemerintah daerah memegang peranan utama
untuk melakukan koordinasi baik ke atas dengan pemerintah pusat maupun ke bawah dengan
masyarakat yang ada di daerahnya.
III. 2. Pemecahan Masalah Tiap sub Tema
III. 2. 1. Pemecahan Masalah Dana dan Kesejahteraan
Melihat permasalahan infrastruktur informasi yang ada pada suatu daerah, tentunya tidak
mungkin bagi daerah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur informasi dengan membeli teknologi
yang cepat sekali berkembang. Sebaiknya daerah harus merubah cara pandang dan cara berpikir
bahwa sebenarnya ada peluang untuk membangun infrstruktur Internet dengan teknologi yang
murah tetapi handal (low cost and high reliability). Keterbatasan infrastruktur kabel dapat diatasi
dengan menggunakan teknologi stasiun bumi kecil (VSAT-Very Small Apperture Terminal) dan
teknologi Wireless LAN (2,4 Ghz dan 5,8 Ghz).
Pemanfaatan VSAT pada dasarnya sudah banyak digunakan oleh hampir semua ISP
(Internet Service Provider), dan terutama digunakan sebagai jalan bebas hambatan untuk keluar dan
6

7. masuk (gateway) ke dunia Internet ke dunia luar. Teknologi VSAT sebenarnya relatif mahal, tetapi
teknologi ini reliable dan masih dimanfaatkan sampai beberapa tahun mendatang. Selain itu
teknologi ini masih akan menjadi tulang punggung jaringan Internet di Indonesia khususnya
digunakan sebagai backbone (jaringan tulang punggung atau dianalogikan seperti sebuah jalan raya
bebas hambatan menuju dunia maya).
Sedangkan berkaitan dengan teknologi Wireless LAN, teknologi ini menjadi primadona
untuk beberapa tahun mendatang. Ini terbukti dengan meluasnya penggunaan teknologi Wireless
LAN yang tidak hanya dipergunakan oleh Warung Internet (Warnet), tetapi juga digunakan oleh
berbagai instansi yang membutuhkan akses ke Internet. Untuk kondisi Indonesia, Wireless LAN
menjadi salah satu alternatif teknologi untuk membuat infrastruktur yang murah dan handal.
Sistem ini berkembang tidak hanya dengan menggunakan radio dan keturunannya seperti
Wireless LAN (2,4 Ghz dan 5,8 Ghz) tetapi juga menggunakan semua teknologi satelit, serat optik,
dan kabel tembaga (konvensional).
Berkaitan dengan penggunaan software pembangun aplikasi, saat ini dengan hadirnya
software open source memungkinkan kita untuk menggunakannya pada beragam aplikasi Open
source adalah model lisensi penggunaan software yang menekankan pada aspek keterbukaan
(openness) dan kebebasan (freedom) dalam menggunakan software
(www.opensource.org/docs/definition.html). Keterbukaan berarti tidak ada restriksi apapun yang
diterapkan untuk usaha-usaha melihat, mengamati, dan mempelajari setiap aspek desain dan
implementasi dari software tersebut. Kebebasan berarti keterbukaan di atas berlaku untuk setiap
orang. Pengertian kebebasan bahkan diperluas sampai pada aspek penggunaan, seseorang diijinkan
untuk menggunakan software tersebut untuk berbagai keperluan, bahkan diijinkan untuk melakukan
modifikasi atasnya. Besarnya pangsa pasar sebuah software menunjukkan tingkat keberhasilan
software open source. Beberapa data menunjukkan bahwa pangsa pasar software open source
semakin berkembang dengan pesat terutama pada pemakaian web server dan sistem operasi.
Web Server yang paling popular dari awal lahirnya Internet senantiasa merupakan web
server open source. Web server terpopuler pertama kali adalah NCSA, yang kemudian diikuti oleh
Apache yang merupakan turunan dari NCSA. Berdasarkan hasil survei dari
http://www.netcraft.com/survey, seperti yang terlihat pada Gambar 1, saat ini pangsa pasar Web
Server Apache sekitar 64.52%, diikuti oleh Microsoft IIS dengan pangsa pasar sekitar 23.54%,
SunONE sekitar 3.48% dan Zeus sebesar 1.72%.
7

8. Gambar 1. Market Share for Top Servers Across All Domains
August 1995 - September 2003
Lisensi Apache sangat fleksibel sehingga banyak perusahaan besar membuat turunan web
server dari Apache. Misalnya IBM Web Sphere, Oracle Web Server, Yahoo, Google.com, dan
masih banyak lagi.
Berdasarkan survei dari zeobelin (http://www.leb.net/hzo/ioscount) Linux merupakan
sistem operasi yang paling banyak digunakan di Internet. Urutannya Linux 28.5%, Windows
24.4%, Solaris/SunOS 17.7%, BSD (FreeBSD, NetBSD, dsb) 15.0%, Irix 5.3%.
III. 2. 2. Pemecahan Masalah Sumber Daya Manusia
Sejak revolusi industri beberapa ratus tahun yang lalu hingga memasuki gelombang kedua,
ketiga, dan saat ini, dunia usaha mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat tuntutan
perkembangan teknologi. Persaingan yang ketat juga membayangi dunia usaha. Anthony Carnevale
dan kawan-kawan dalam satu tulisannya yang terkenal menyusun suatu pola pikir tentang Realities
of Business and Industri Today, mengatakan bahwa dalam menghadapi persaingan dunia usaha
perlu memiliki tenaga kerja yang terampil/kompeten. Banyak cara dilakukan oleh dunia usaha
untuk itu, antara lain yang terpenting adalah melakukan program pelatihan. Hal ini diperlukan
karena perusahaan harus berkembang lebih baik (dapat memberikan nilai tambah terhadap barang
dan jasa yang diproduksinya); harus memperbaiki mutu produk, pelayanan pelangggan, penyerahan
(delivery) produk kepada pelanggan; harus mengembangkan keterampilan yang bersifat umum dan
khusus/spesialis; harus mengembangkan visi, tujuan, kepercayaan masyarakat, kepemimpinan yang
8

9. dapat diterima oleh pekerja; dan harus membangun sikap positif diantara para pekerja. Dalam skala
makro, gambaran di atas dapat dikonversi menjadi hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Intisari dari penjelasan di atas adalah bahwa salah satu strategi untuk memperoleh sumber
daya manusia yang kompetitif dalam era otonomi daerah dan perdagangan bebas adalah melalui
pelatihan. Permasalahannya sekarang adalah, pelatihan seperti apa dan bagaimana yang harus
dilaksanakan. Dalam pelaksanaan program pelatihan bagi tenaga kerja, kita harus memperhatikan
beberapa aspek penting di bawah ini:
a. Pengembangan Kurikulum
Kurikulum merupakan bahan pertama dan utama dalam suatu system pelatihan. Bila kita
mengharapkan tenaga kerja yang memenuhi syarat kompetensi, maka kurikulum juga harus
berbasis kompetensi tertentu. Dalam pemikiran ini, kurikulum harus senantiasa
didinamisasi dalam kurun waktu tertentu yang tidak terlalu panjang.
b. Akreditasi Pelatihan
Agar pelatihan dapat menghasilkan lulusan yang memenuhi persyaratan kompentensi, maka
pelatihan harus diakreditasi. Melalui akreditasi, kompetensi tenaga kerja kita akan diakui
secara luas, dan memperoleh penghargaan yang sama dengan tenaga kerja pada kompetensi
yang sama.
c. Pemberdayaan Lembaga-lembaga Pelatihan Melalui Akreditasi
Lembaga-lembaga pelatihan harus senantiasa diberdayakan sebagai mitra pemerintah.
Untuk itu, perlu dilakukan akreditasi terhadap lembaga-lembaga pelatihan yang ada, agar
lulusan mereka benar-benar memenuhi persyaratan kompetensi tertentu.
d. Mendorong timbulnya lembaga-lembaga uji kompetensi berdasarkan standar yang
ditetapkan oleh Depnakertrans.
e. Mendorong timbulnya lembaga-lembaga pelatihan di daerah dalam penyediaan sumber
daya manusia yang memenuhi standar kompetensi.
111. 2. 3. Pemecahan Masalah Sosial Budaya
Pendidikan merupakan hal yang penting dalam penerapan teknologi informasi pada suatu
daerah, karena teknologi informasi sangat padat dengan kepandaian manusia. Berdasarkan data
penelitian lembaga internasional yang menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih sangat
rendah, memang merupakan masalah yang membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat maupun
daerah. Permasalahan ini dapat ditangani dengan lebih memperbanyak pusat-pusat pendidikan
maupun pelatihan keterampilan yang berorientasi kepada masalah-masalah khusus, seperti lebih
mengutamakan pendidikan komputer dan keahlian pembuatan perangkat lunak sejak dini kepada
masyarakat, maupun sekadar pemahaman terhadap teknologi informasi itu sendiri.
9

10. Pengangguran yang ada di Indonesia bisa ditekan dengan memperbaiki system pendidikan
yang bertujuan untuk menghasilkan seseorang yang memiliki sikap mental entrepreneur. Untuk
dapat menghasilkan seseorang yang memiliki sikap mental entrepreneur, sistem pendidikan yang
diterapkan harus memiliki tiga aspek, yaitu (Hadi, 2001) :
1. Aspek Kognitif, yaitu aspek yang berhubungan dengan pengetahuan termasuk didalamnya
science dan knowledge.
2. Aspek Psikomotorik, yaitu aspek yang berhubungan dengan kegiatan fisik misalnya
keterampilan (skill).
3. Aspek Afektif, yaitu aspek yang berhubungan dengan sikap (attitude), tanggungjawab,
jujur, sopan dan mampu berinteraksi.
Pada umumnya system pendidikan kita hanya mengacu pada aspek kognitif dan aspek psikomotorik
saja. Sementara aspek afektif lebih sedikit dilaksanakan. Aspek kognitif digunakan untuk memberi
knowledge seseorang. Sedangkan aspek psikomotorik banyak digunakan untuk melatih skill atau
keterampilan. Dari ketiga aspek tersebut seharusnya prosentase pelaksanaannya lebih banyak dititik
beratkan pada aspek afektif yang lebih mengarah pada pengembangan sikap.
Berkaitan dengan masalah kesehatan, penerapan teknologi informasi di daerah diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Penerapannya dapat
dilakukan dengan memberikan informasi secara online melalui Internet maupun konsultasi kepada
pakar kesehatan atau dokter yang ada.
Bentuk kriminalitas baru yang menggunakan media Internet belum sebanyak kejahatan
konvensional. Meski demikian kecenderungan kejahatan di dunia maya (cyber crime) cenderung
meningkat. Yang perlu diwaspadai, kualitas kejahatan juga makin meningkat, sehingga
menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan pencegahan bagi
terjadinya kejahatan di bidang telematika yang memiliki dampak sosial ekonomi besar sekali.
Ketiadaan perangkat hukum yang mengatur dunia cyber sudah dirasakan menjadi kendala bagi
pencegahan dan penyidikan kasus-kasus kriminal di bidang telekomunikasi dan informatika.
Tersedianya perangkat hukum (peraturan dan perundangan yang dimaksudkan untuk
menghadapi kejahatan menggunakan Internet atau kejahatan yang menargetkan jaringan informasi,
sistem informasi, ataupun layanan informasi sebagai sasarannya mendapat perhatian dari
pemerintah pusat, oleh karena itu diperlukan kerjasama dari segenap pemerintah daerah di
Indonesia untuk terus memprovokasi terbentuknya Undang-Undang Cyberlaw.
Perbedaan tingkat adaptasi antara masyarakat kota dan masyarakat desa terhadap
teknologi informasi perlu diperkecil dengan sering melakukan pelatihan ataupun sosialisasi
mengenai teknologi informasi. Pelatihan dan sosialisasi ini memerlukan peran serta
10

11. pemerintah daerah untuk dapat menjelaskan keuntungan penerapan teknologi informasi
bagi masyarakat desa.
IV. Kesimpulan
Penerapan konsep-konsep yang mengedepankan teknologi informasi sebagai penunjang
kemajuan daerah dalam rangka otonomi daerah harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan
memperhatikan aspek-aspek dana dan kesejahteraan, sumber daya manusia, serta sosial budaya dari
masyarakat di daerah. Permasalahan yang ditimbulkan oleh aspek-aspek tersebut tidaklah
sederhana, oleh karena itu diperlukan kerjasama dari pemerintah daerah dan segenap instansi yang
ada di daerah untuk memberikan solusi bagi permasalahan tersebut.
Penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dapat lebih meningkatkan kesiapan daerah
dalam menerapkan teknologi informasi di daerahnya. Sehingga pemerintah daerah dapat
meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah serta dapat meyediakan pelayanan bagi
masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan. Pemerintah daerah juga dapat
menerapkan konsep-konsep pembangunan teknologi informasi yang ada bagi kemajuan daerahnya
dalam rangka otonomi daerah.
Daftar Pustaka
Carnevale, et.al., 1991. Research for the American Society for Training and Development and US
Departement Labor. Humber College.
Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2000. Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi.
Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Hadi, Sugito. “Membangun Sikap Mental Enterpreneur dalam Menghadapi Perdagangan Bebas
ASEAN”. Economic Forum 2001, 10 Mei 2001, dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Yogyakarta.
Maseleno, Andino. 2003. “Pembangunan “Daerah Incorporated” Dengan Menggunakan
Aplikasi WAP Sebagai Penunjang Potensi Otonomi Daerah.” Seminar Nasional Teknik
Informatika : Penerapan dan Pemanfaatan Mobile Application dalam Dunia Bisnis,
Industri dan Pendidikan, 16 September 2003 dilaksanakan oleh Teknik Informatika
Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Mudiantoro, Bagus. “Peran Teknologi Informasi Sebagai Penunjang Potensi Otonomi
11

12. Daerah.” Seminar Nasional Penggalian Potensi Daerah Dalam Mencari Sumber
Pembiayaan dan Investasi, 5-6 Maret 2003, dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
Promasanti, Ira. 2001. “One-Stop Surfing Yogyakarta Dot Com Virtual Enterprise.” Seminar
Nasional E-Business : Application and Strategy for Small and Medium Business, 5 Mei
2001 dilaksanakan oleh Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Roes Setiyadi, Mas Wigrantoro. 2001. Implikasi Multidimensional dari kebijakan, Seminar Dies
Natalis Fisipol Universitas Gajah Mada Ke-46, 19 september 2001, dilaksanakan oleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta.
Raharjo, Budi. 2003. Memahami Teknologi Informasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
Toffler, Alvin. 1990. Future Shock. Bantam Books.
United Nations Development Programme (UNDP). 2003. Human Development Report 2002.
Wahington DC
12