Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dimana UUD 1945 merupakan yang tertinggi, diikuti undang-undang, perpu, perpres, perda provinsi dan kabupaten, serta proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari penyiapan RUU oleh DPR dan Presiden hingga penetapannya menjadi UU. Selain itu juga membahas mengenai korupsi dan upaya pem

2. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN
RI BERDASARKAN UU. NO. 10 TAHUN 2004
1. UUD 1945
2. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi, Perda
Kabupaten, Peraturan Desa

3. Sistematika dalam UUD
1. Pembukaan
2. Batang tubuh
3. Penjelasan atas pembukaan dan batang tubuh

4. Proses pembuatan peraturan
perundang-undangan di Indonesia
1. Proses penyiapan RUU oleh DPR (ad hoc)dan
Presiden
2. Proses pengajuan RUU, pada tahap ini DPR berhak
mengamandemen dan dan melakukan hak inisiatif
terhadap isi RUU.
3. Proses Pembahasan RUU dalam masa sidang,
terdapat sidang pleno dan hearing.
4. Proses penetapan RUU menjadi UU.
5. Pengesahan dan pemberlakuannya UU setelah
ditandatangani oleh Presiden dan dan Mensesneg.

5. Menaati Peraturan Perundang-
undangan nasional
Membiasakan tertib berlalu lintas dalam rangka
menjalankan UU lalu lintas
Membayar Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan
ketentuan UU perpajakan.
Menggunakan Hak pilih dalam pemilu dalam rangka
melaksanakan UU pemilu.
Melaksanakan wajib belajar dalam rangka
melaksanakan UU SISDIKNAS

6. Korupsi dan upaya pemberantasan
Korupsi di Indonesia

7. Pengertian Korupsi????
Korupsi adalah kegiatan melanggar hukum ,
menyalahgunakan wewenang, merugikan negara dan
memperkaya pribadi atau diri sendiri.

8. Upaya pemberantasan atau
pencegahan
Pengawasan oleh masyarakat
Instrumen pemberantasan dan pencegahannya berbentuk
peraturan perundang-undangan
Lembaga pengawas seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan
BAWASDA
Lembaga penegakan HUKUM ( Keplisian, kejaksaan,
pengadilan)
Lembaga pengawas independen (KPK)

9. Antikorupsi dan Instrumen Anti
korupsi di Indonesia
Anti korupsi adlah tindakan tidak setuju, tidak suka dan
tidak senang terhadap korupsi.
Berbagai tindakan yang tergolong korupsi diatur oleh
peraturan perundang-undangan.

10. Kategori tindak pidana
korupsidalam KUHP (kitab undang-
undang hukum Pidana)
Tindak pidana suap
Tindak pidana menggelapkan uang
Tindak pidana pemerasan
Tindak pidana dalam pemborongan atau
rekanan
Tidak pidana yang berhubungan dengan
peradilan
Tindak pidana melebihi batas kekuasaan
Tindak pidana pemberan sanksi