Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran negara pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin. Pendapatan utama meliputi zakat, jizyah, kharaj, dan ushr, sedangkan pengeluarannya difokuskan pada dana pensiun, pertahanan, dan pembangunan. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip keuangan publik Islam.

1. KEUANGAN PUBLIK ISLAM
Oleh :
Anas Alhifni, SEI
Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Djuanda Bogor
2012
1 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam/ 19/01/2013

2. Sumber Utama Keuangan Negara
Pada Masa Rasulullah SAW
 Jizyah
pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya
ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau
kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan bebas dari
wajib militer. Pada masa ini besarnya jizyah adalah satu
dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu
membayarnya. Pembayaran tidak harus dalam bentuk
uang tunai tetapi dapat pula dalam bentuk barang atau
jasa.
2 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

3. Sumber Utama Keuangan Negara
Pada Masa Rasulullah SAW
 Kharaj
Pajak tanah yang dipungut dari non muslim ketika khaibar
ditaklukan. Tanahnya diambil alih orang muslim dan
pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah
tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia
memberikan sebagian hasil produksi kepada negara.
Jumlah kharaj dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil
produksi.
3 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

4. Sumber Utama Keuangan Negara
Pada Masa Rasulullah SAW
 Ushr
bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang,
dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku
terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.
 Zakat
Catatan :
Pada masa Rasulullah SAW, Zakat dan Usr merupakan
pendapatan yang paling utama bagi negara
4 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

5. Sumber Utama Keuangan Negara
Pada Masa Rasulullah SAW
Pada Masa Rasulullah SAW, Zakat dikenakan pada :
 Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin,
perkakas, ornamen atau bentuk lainnya.
 Benda logam yang terbuat dari perak.
 Binatang ternak :: unta, sapi, domba dan kambing
 Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan
hewan
 Hasil pertanian termasuk buah-buahan
 Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh
 Barang temuan.
5 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

6. Sumber Sekunder Keuangan Negara
Pada Masa Rasulullah SAW
1. Uang tebusan untuk para tawanan perang
2. Pinjaman-pinjaman
3. Khumus atau rikaz, harta karun temuan pada
periode sebelum Islam
4. Amwal Fadhla, berasal dari harta benda kaum
muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal
dari barang-barang seorang muslim yang
meninggalkan negerinya.
5. Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat
Islam karena Allah dan pendapatannya akan
didepositokan di Baitul maal.
6 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

7. Sumber Sekunder Keuangan Negara
Pada Masa Rasulullah SAW
6. Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar
yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya
dalam rangka menutupi pengeluaran negara pada
masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa
perang tabuk
7. Zakat fitrah
8. Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat.
7 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

8. Klasifikasi Pendapatan Negara
Pada Masa Khulafaurrasyidin
Pada periode awal Islam, para khalifah mendistribusikan
semua pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut
berubah pada masa Umar r.a. Pendapatan yang diterima
di Baitul Maal dibagi dalam empat jenis yaitu :
a) Zakat dan ushr
Dana ini dipungut secara wajib diperoleh dari kaum
muslimin dan didistribusikan kepada delapan asnaf
dalam tingkat lokal. Kelebihan disimpan di Baitul
Maal dan akan dibagikan kembali.
8 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

9. Klasifikasi Pendapatan Negara
Pada Masa Khulafaurrasyidin
b) Khums dan sedekah
Dana ini dibagikan kepada orang yang sangat
membutuhkan dan fakir miskin atau untuk
membiayai kegiatan mereka dalam mencari
kesejahteraan tanpa diskriminasi.
c) Kaharaj, Fay, jizyah, ushr dan sewa tetap tahunan
tanah.
Dana ini diperoleh dari non muslim/ non warga, dan
didistribusikan untuk membayar dana pensiun, serta
menutupi pengeluaran operasional, militer dsb.
9 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam/ RLY/EI 19/01/2013

10. Klasifikasi Pendapatan Negara
Pada Masa Khulafaurrasyidin
d) Berbagai macam pendapatan yang diterima dari
semua macam sumber. Dana ini dikeluarkan untuk
para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan
dana sosial lainnya.
10 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam/ RLY/EI 19/01/2013

11. Pengeluaran Negara
Pada Masa Khulafaurrasyidin
Bagian pengeluaran paling penting dari pendapatan
keseluruhan adalah :
1) Dana pensiun
2) Dana Pertahanan Negara
3) Dana Pembangunan
Pada masa Umar, pengeluaran negara yang mendapat
prioritas utama adalah pengeluaran dana pensiun bagi
mereka yang tergabung dalam kemiliteran, baik muslim
maupun non muslim
11 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

12. Karakteristik Keuangan Publik dalam Islam
Dalam perjalanan sejarah, penerimaan negara Islam
bukan hanya dari zakat, namun berasal dari sumber lain,
baik primer maupun sekunder.
Dalam sejarah Islam, pungutan yang diwajibkan oleh
pemerintah selain zakat dan kharaj disebut dharibah.
Dharibah yang lebih dikenal dengan istilah pajak adalah
harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum muslim untuk
membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos
pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka.
12 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

13. Karakteristik Keuangan Publik dalam Islam
Dharibah lahir dengan landasan hukum bahwa Allah
juga telah mewajibkan negara dan umat untuk
menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum
muslimin yaitu jika tidak ada harta sama sekali, dan
kaum muslim tidak ada yang mendermakan. Allah
memberikan hak kepada negara untuk mendapatkan
harta dalam rangka menutupi berbagai kebutuhan dan
kemashlahatan tersebut dari kaum muslim. Namun
kewajiban membayar dharibah tersebut hanya
dibebankan atas mereka yang mempunyai kelebihan
dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap
dengan cara yang ma’ruf.
13 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

14. Karakteristik Keuangan Publik dalam Islam
Dharibah ini diutamakan diperuntukan sebagai :
1. Pembiayaan jihad dan segala hal yang harus
dipenuhi terkait dengan jihad.
2. Pembiayaan industri militer dan industri
penunjangnya, yang memungkinkan negara memiliki
industri senjata
3. Pembiayaan para fuqara, orang miskin dan ibnu sabil
4. Pembiayaan untuk gaji tentara, para pegawai, para
hakim, para guru dan lain –lain yang melaksanakan
pekerjaan untuk kemashlahatan umat.
Keuangan Publik Islam/ Makro Islam
14 19/01/2013

15. Karakteristik Keuangan Publik dalam Islam
5. Pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk
kemashlatan dan kemanfaatan umat, yang
keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak
dibiayai maka bahaya akan menimpa umat.
6. Pembiayaan untuk keadaan darurat seperti bencana
alam, dan mengusir musuh.
15 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

16. Karakteristik Dharibah
1. Dharibah bisa dikenakan untuk berbagai tujuan:
a. Untuk menghindari terjadinya pengangguran
b. untuk mewjudkan perdagangan yang adil, dan
efisien.
2. Dharibah dikenakan berdasarkan asas :
a. Kebutuhan keuangan negara, tidak bersifat
permanen.
b. keadilan, dalam makna :
- pembayar dharibah mendapat manfaat dari jasa yang diberikan
pemerintah.
- proporsional, sesuai dengan kemampuan material individu.
16 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

17. Karakteristik Dharibah
3. Besarnya tarif Dharibah mempertimbangkan
beberapa aspek yaitu:
a. Volume dan nilai produksi, bukan nilai input dan
modal yang digunakan.
b. Peran SDM dalam pengelolaan sumber daya,
semakin tinggi peran SDM, semakin rendah tarif
dharibah.
c. Berprinsipkan tidak menghambat perkembangan
usaha.
d. Berprinsipkan kemampuan membayar.
17 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

18. Prinsip-Prinsip Penerimaan Keuangan Publik dalam Islam
1. Sistem pungutan wajib (dharibah) harus menjamin
bahwa golongan kaya dan yang mempunyai
kelebihanlah yang memikul beban utama dharibah.
2. Berbagai pungutan dharibah tidak dipungut
atasdasar besarnya input/sumber daya yang
digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun
tabungan yang terkumpul.
3. Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil
sebagian harta milik masyarakat secara paksa,
meskipun kepada orang kaya. Sesulit apapun
kehidupan Rasul SAW di Madinah, beliau tidak
pernah menentukan kebijakan pungutan pajak.
18 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

19. Prinsip-Prinsip Penerimaan Keuangan Publik dalam Islam
4. Islam memperlakukan kaum muslimin dan non
muslimin secara adil. Pungutan dikenakan
proporsional terhadap manfaat yang diterima
pembayar.
5. Islam telah menentukan sektor-sektor penerimaan
negara menjadi empat jenis yaitu :
a. Zakat
b. Aset atau kekayaan non keuangan, yang diperoleh
dari ghanimah, fa’i ataupun amwal fadhila. Aset
ini memungkinkan negara memiliki perusahaan
dan menciptakan penerimaan sendiri dengan
mengelola SDA yang dikuasakan kepada
Pemerintah.
19 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

20. Prinsip-Prinsip Penerimaan Keuangan Publik dalam Islam
c. Dharibah yaitu pungutan wajib yang nilainya
ditentukan oleh Pemerintah. Dharibah meliputi
jizyah, kharaj, ushr, nawaib dsb.
d. Penerimaan sukarela, yaitu yang objek dan
besarnya diserahkan kepada pembayar Jenis ini
meliputi, infaq, sedekah, waqf, hadiah, utang dsb.
20 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

21. Prinsip-Prinsip Pengeluaran Keuangan Publik dalam Islam
Secara umum, belanja negara dapat dikategorikan
menjadi empat, yaitu :
1. Pemberdayaan fakir miskin dan muallaf. Dana ini
pada umumnya diambilkan dari zakat dan ushr.
2. Biaya rutin pemerintahan. Dana ini umumnya
diambilkan dari kharaj, fa’i, jizya dan ushr.
3. Biaya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dana
ini pada umumnya diambilkan dari dana lainnya,
khums dan sedekah.
4. Biaya lainnya, seperti biaya emergency, pengurusan
anak terlantar dsb. Biasanya dana ini diambil dari
waqf, utang publik dsb.
21 19/01/2013

22. Prinsip-Prinsip Pengeluaran Keuangan Publik dalam Islam
Prinsip-prinsip Pengeluaran Keuangan Publik :
1. Alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukan
kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya
berfungsi menjalankan manajemen zakat sehingga
dapat dicapai pendistribusian yang sesuai ajaran
Islam.
2. Penerimaan selain zakat dialokasikan mengikuti
beberapa prinsip pokok, diantaranya :
a. Belanja negara harus diarahkan untuk
mewujudkan semaksimal mungkin mashlahah.
b. Menghindari masyaqqah kesulitan dan mudharat
harus didahulukan daripada melakukan
perbaikan.
22 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

23. Prinsip-Prinsip Pengeluaran Keuangan Publik dalam Islam
c. Mudharat individu dapat dijadikan alasan demi
menghindari mudharat dalam skala yang lebih
luas.
d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan
kepentingan individu dapat dikorbankan demi
menghindari kerugian dan pengorbanan dalam
skala umum.
e. Manfaat publik yang didistribusikan adalah
seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang
ditanggung.
f. Jika suatu belanja merupakan syarat untuk
ditegakkannya syariah Islam, maka belanja itu
harus diwujudkan.
23 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013

24. KESEIMBANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ANGGARAN
SUMBER PENERIMAAN PUBLIK :
Zakat + Dharibah + Aset + Sedekah
ALOKASI SEKTOR PUBLIK :
Miskin + Rutin + Pembangunan + Emergency
24 Keuangan Publik Islam/ Makro Islam 19/01/2013