DEGRADASI KEKUATAN BUKTI

NOTARY SEAL Amethyst

KONGRES XX IKATAN NOTARIS INDONESIA

KEBATALAN DAN DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS
SERTA MODEL AKTANYA

PENDAHULUAN

A. PENTINGNYA MEMAHAMI SEBAB-SEBAB DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA
NOTARIS DAN KEBATALAN AKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYA.

Hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta
Notaris, hanya mengikat pihak-phak dalam akta itu, dan Jika terjadi sengketa mengenai isi
perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu
hak, karena notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut, Bagaimana iika akta
notaris mengalami degradasi kekuatan bukti dan mengandung cacat yuridis yang mengakibatkan
kebatalannya, apakah selalu dapat disebabkan karena kesalahan notaris dalam menjalankan
jabatannya atau bisa disebabkan bukan karena kesalahan notaris? Hubungan Hukum Notaris
dengan penghadap dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari notrais

Akta Notaris sebagai "AKTA OTENTlK" yang memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah mencukupi
batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa
hukum perdata' dapat mengalami DEGRADASI KEKUATAN BUKTI dari kekuatan bukti lengkap
menjadi permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan KEBATALAN
atau KETIDAKABSAHANNYA Notaris oleh UU diberi wewenang untuk menuangkan semua
PERBUATAN, PERJANJIAN dan PENETAPAN yang dikehendaki oleh para pihak atau pihak-pihak
yang sengaja datang kehadapan notaris untuk meminta mengkonstatir keterangan itu dalam
suatu akta otentik dan agar akta yang yang dibuatnya itu memiliki KEKUATAN BUKTI LENGKAP dan
MEMILIKI KEABSAHANNYA. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam UU Jabatan Notaris
dan peraturan perundang-undangan lainnya, notaris bukan menjadi JURU TULIS semata-mata,
namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan oleh penghadap untuk dinyatakan dalam
akta otentik, tidak bertentangan dengan UUJN dan aturan hukum yang berlaku. Mengetahui dan
memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris,
sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat
mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu.

MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document |
MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009


Peran Notaris hanyalah media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik dan Notaris bukan pihak
dalam akta yang dibuatnya, sehingga mengenai kebatalan ini, Habib Adjie, yang dikutip dari
sumber data dari Tabel Akta Notaris, membagi kedalam 5 (lima) bagian yaitu :
(a) Dapat dibatalkan;
(b) Batal Demi Hukum;
(c) Dibatatkan oleh para pihak sendiri;
(d) Berdasarkan asas Praduga sah dan
(e) Mempunyai Kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Tulisan ini hanya membatasi pada pembahasan tentang sebab-sebab Degradasi kekuatan
Pembuktian akta otentik, Batal Demi Hukum, Dapat Dibatalkan dan Non Existent, lihat
pasal 15 ayat 1, 2 dn 3 UUJN yang mengatur kewenangan Notaris membuat akta otentik
yang didasarkan dalam pasal 15 ayat 1 UUJN, kewenangan notaris lainnya yang ditentukan
dalam UUJN sebagaimana disebutkan dalam pasat 15 ayat 2 UUJN dan kewenangan yang
diberikan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 ayat 3 UUJN. Kekuatan pembuktian lengkap meliputi kekuatan bukti formal
dan kekuatan bukti materiil, lihat suhardjono. sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum.
Varia Peradilan 123 (1995), hal. 133 - 135.
Jika dapat dibuktikan pemenuhan semua unsur dalam pasal 1365 KUH.perdata,3 dan lika
tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari notaris, maka terjadinya
cacatnya akta notaris tidak dapat dimintakan pertanggungiawaban hukum apapun kepada
notaris. Memahami syarat-syarat keabsahan suatu akta notaris, kekuatan bukti akta
notaris dan sebab sebab kebatalan akta notaris dan model-model kasus batalnya akta
notaris baik menurut Yurisprudensi, Doktrin dan pengalamanpenglaman empirik dari
praktik notaris sehari hari, dapat memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta
notaris sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.

B. SEBAB DEGRADASI KEKUATAN BUKTI DAN BATALNYA AKTA NOTARIS

Dasar Hukum : lihat Pasal 1858 KUHPerdata Jo Pasal 1869 KUHPerdata Jo Pasal 84 Undang-
undang Jabatan Notaris dan bandingkan dengan Pasal 60 PJN lama. Pasal 1868 KUH.perdata
mengatakan:

Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana
akta itu dibuat.

Menurut pasal 1868 KUHPerdata, agar suatu akta mempunyai stempel persyaratan yang
ditentukan dalam pasal ini yaitu otentisitas dipenuhi maka Akta itu harus dibuat oleh atau
dihadapan seorang pejabat Umum; Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang; Pejabat umum atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai
wewenang untuk hal tersebut. Pasal ini hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak


menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu
berwenang. Secara implisit pasal 1969 KUHPerdata menghendaki adanya suatu UU yang
mengatur tentang pejabat Umum dan Bentuknya Habib Adjie, (Media Notariat: November 2009),
hal 96, menguraikan bahwa pada dasarnya hubungan notaris dan para penghadap yang telah
membuat akta dihadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal
notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan yang
menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan
pasal 1969 KUHPerdata bahwa akta otentik terdegradasi menjadi hanya mempunyai kekuatan
pembuktian akta dibawah tangan atau karena akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal ini dapat diiadikan dasar
untuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain
hubungan notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya UU organik yang
mengatur Notaris sebagai pejabat Umum dan Bentuk akta Notaris. Penjabaran kewenangan
Notaris selaku Pejabat Umum dimuat dalam pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua PERBUATAN, PERJANJIAN
dan KETETAPAN yang diharuskan oleh Peraturan perundang-undangan dan atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, Salinan dan
Kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris mempunyai kewaiiban menciptakan otentisitas dari akta akta yang dibuat oleh atau
dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat
syarat bentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU jabatan Notaris terpenuhi dan
otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya dari otentik menjadi
kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris
DAPAT DIBATATKAN atau BATAL DEMI HUKUM atau NON EXISTENT, terjadi jika ada pelanggaran
terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu: Degradasi kekuatan bukti akta notaris, Pasal
1859 KUH.perdata, yang berbunyi ;

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas
atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta
otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika
ditandatangani oleh para pihak

Hal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya
memiliki kekuatan bukti dibawah tangan dalam hal:



a. Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;
b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;
c. Cacat dalam bentuknya.

GHS L. Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1990, hal 42
dan 43 mengemukakan empat kewenangan notaris untuk membuat akta otentik yaitu
a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu
dibuatnya;
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya dan
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Pasal 84 UU Jabatan Notaris yang berbunyi:
Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44,
Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta
hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta
menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian
untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 1320 KUHPerdata, mengemukakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4
syarat yaitu
a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. kecakapan membuat suatu perjanijan;
c. suatu hal tertentu dan
d. kausa yang halal.

Syarat a dan b merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang
mengadakan perjanjian dan jika syarat subyektif dilanggar maka aktanya DAPAT DIBATALKAN,
sedangan syarat c dan d merupakan syarat obyektif karena mengenai isi perjanjian dan ijka syarat
obyektif dilanggar maka aktanya BATAL DEMI HUKUM. Ada batasan atau kriterianya yaitu: Pasal
ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebutnya yaitu AKTA
HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN atau AKTA MENJADI BATAL DEMI
HUKUM' Kedua sanksiini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yang
berbeda dan bersifat alternatif, dimana untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksi
AKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN, dicantumkan secara tegas dalam pasal-
pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta notaris; Sanksi AKTA
MENJADI BATAL DEMI HUKUM, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan
bentuk atau syarat formal akta notaris dan dalam pasal pasal tersebut tidak dicantumkan secara
tegas sanksi atas pelanggarannya.



Menurut HERLIEN BUDlONO, dalam Peradilan nomor 111 (1994): hal. 148 mangatakan bahwa :
sebab-sebab kebatalan mencakup KETIDAKCAKAPAN, KETIDAKWENANGAN, BENTUK PERJANJIAN
YANG DILANGGAR, ISI PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU, PELAKSANAAN PERJANJIAN
BERTENTANGAN DENGAN UU, MOTIVASI MEMBUAT PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU,
PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN BAIK, CACAT
KEHENDAK DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN.

Selanjutnya, Mudofir Hadi dalam Peradilan 72 (september 1991); Hal 142, menyatakan bahwa
bisa terjadi otentisitas akta otentik tidak batal tetapi isi atau perbuatan hukummya yang batal.
Hal itu terjadi apabita akta tersebut tidak mengandung cacat yuridis dan yang membatalkannya
hanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang otentisitas atau batalnya suatu akta notaris
dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada didalamnya yaitu:
1. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang
didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang
diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik, misalnya akta pendirian perseroan Terbatas;
2. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal), atau perbuatan hukum yang tertuang
didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh
undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak
menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya
dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.
3. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang
didalamnya batal. Hal ini teriadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya
cacat dasar hak yang menjadi obyek perjanjian. Misalnya jual beli dilakukan atas dasar bukti
yang palsu.

Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan
dalam suatu akta otentik dan jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak
dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH.Perdata jo UU Jabatan
Notaris, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat dibawah tangan bila
akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang berubahnya atau terjadinya
Degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian,
notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya
melalui pasal 1365 KUHPerdata.
PASAL-PASAL TERTENTU YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 84 UUJN, YANG TERKENA
SANKSI AKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN ATAU AKTA MENJADI
BATAL DEMI HUKUM



-sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan,
disebabkan karena adanya pelanggaran pasal 1869 KUH.Perdata, dan pelanggaran dalam uuJN
yang pasaFpasalnya disebut dalam pasal 84 UUJN yaitu Pelanggaran terhadap pasal 16 ayat t
huruf ! pasal
15 ayat 7 io ayat 8, Pasal 41 yang memuat sanksi atas pelanggaran Pasal 3g dan 40 serta pasal 52
UUJN.

ini tetap sah dan mengikat, kecuali ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang menyatakan batalnya akta tersebut atau tidak mengikatnya akta tersebut.
disebutkan dalam akta tersebut. Akta otentik memiliki 2 fungsi yaitu FUNGsl FoRMAt
(Formalitas causa) artinya suatu perbuatan hukum baru sah iika dibuat dengan alcta otentik dan
tidak dapat dibuktikan dengan bukti lainnya dan FUNGSI SEBAGAI AIAT BUKTI artinya akta
otentik dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari tentang perbuatan
hukum yang disebut dalam akta.

Mulai berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris meniadi akta dibawah tangan sejak
adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta yang
mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan

1. Pasal4l UUJN, yang menegaskan bahwa jika ketentuan Pasal3g dan Pasal40 UUJN tidak
dipenuhi, aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan. Pasal 39 UUJN mengatur:

a.Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan
perbuatan hukum. kepadanya oleh 2 orang saksi pengenalyang berumur paling sedikit 18 tahun
atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2
penghadap lainnya.s

b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan

c. Pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 UUJN mengatur: setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi
Saksi harus berumur paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan
perbuatan hukum, mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, dapat membubuhkan
tandatangan dan paraf dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah
dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai
dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
saksi harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan identitas dan
kewenangannya kepada notaris oleh penghadap serta pengenatan ini harus dinyatakan
secara tegas dalam akta.

Petanggaran terhadap pasal ini sanksinya adalah aktanva hanva mempunvai kekuatan bukti



dibawah tanean. Diketahui bahwa pasal 1320 KUH.Perdata mengatur bahwa jika kecakapan
bertindak dimuka hukum tidak dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat subyketif maka akibat
hukumnya aktanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atas permintaan
pihakpihak yang mempunyai kepentingan langsung. Ketidakcakapan atau ketidakwenangan
dapat dibedakan dalam 2 (dua) halyaitu:7

GHS' L' Tobing, op.cit. hal. 145 mengatakan dengan cara apa notaris memperoleh
keteranganketerangan tentang pengenalan itu adalah urusan notaris itu sendiri. Notaris dapat
memperoleh keterangan itu dari orang-orang yang dikenal dan yang dipercayanya. Notaris
dapat melihat pasport, surat-surat lain dari oranS{trang yangbersangkutan, meminta informasi
dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya' Praktik peradilan member
arti "MENGENAI" diidentikkan dengan indentitas diri penghadap, lihat putusan Pengadilan
Tinggi Surabaya Nomor 27olPidltg85/PT.srb, dalam akta kuasa palsu dimana notaris (terdakwa)
dinyatakan tidak bersalah karena Hakim berpendapat notaris mengenal penghadap berdasarkan
clnr pengenalannya yaitu identitas asli penghadap diperlihatkan kepada notaris dan penghadap
dibawah kekantor notaris oleh seorang yang kenal sama notaris.

Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya
orang yang sakit ingatan (gila| atau Direksi yang melakukan tindakan ultra vires. Ketidakcakapan
relatif makdsudnya ketidakcakapan menurut hukum (secara yuridis). contohnya anak dibawah
umur {belum dewasa} atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran
dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

lmpikasi terhadap ketidakcakapan absolut mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula
meniadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatif
mengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan)
oleh wakilnya yang sah. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 UUJN, yang termasuk
ketidakcakapan yuridis dan sepanjang tidak dimintakan pembatalannya tetap berlaku sebagai
akta yang dibuat dibawah tangan. huruf L dan pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yang berkaitan
dengan pasal ttg UUIN, dimana dimungkinkan pembacaan akta tidak wajib dilakukan dalam hal
penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan hal
tersebut harus dinyatakan dalam Pasal 16 ayat akta dan setiap halaman minuta akta diparaf
oleh penghadap, saksFsaki dan notaris. Kewajiban pembacaan akta oleh notaris tetap berlaku
bagi pembuatan wasiat umum, walaupun penghadap membaca sendiri aktanya (pasal 16 ayat 9
UUJN).

Pasal 52 UUJN mengatur: Larangan bagi notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri,
istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena
perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas
tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga serta
meniadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa.
Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat aktanya hanya mempunyai kekuatan notaris



membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yangbersangkutan. -Pasal ini secara tegas
mencantumkan sanksi terhadap aktanya berupa hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah
tangan jika ditandatangani oleh penghadap.

Pasal 84 UUJN selaras dengan asas hukum yang diatur dalam pasal 60 pJN (stbl lg50:3), dimana
dalam akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban
sebagai PJN (lamalditegaskan bahwa: "... jika akta yang dibuat dihadapan mereka, karena tidak
memenuhi syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dianggap berlaku
sebagai akta yang dibuat dibawah tangan..." sanksi degradasi kekuatan bukti akta notaris dalam
PJN lama sudah dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu, sehingga jika tidak
dicanturnkan sanksi degradasi dalam pasal tersebut maka terhadap pelanggarannya pasal yang
tidak mencantumkan sanksi secara tetas mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan oleh
pengadilan.

pasal 6o ayat 2

Sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKuM, disebabkan karena adanya
pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Pasal 84 UUJN yaitu pasal 1G ayat I huruf i,
pasat 16 ayat t huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Mulai berlakunya akta
yang BATAL DEMl HUKUM, seiak akta ditandatangani atau akta tersebut sejak semula dianggap
tidak pernah ada.



Batal demi hukum jika dipermasalahkan maka harus dinyatakan melatui putusan hakim yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku berdaya surut sejak tanggal akta tersebut.

1.

Pasal 16 ayat

t

huruf i UUJN, berbunyi:

akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke
Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan
dalam waktu 5 (lima) haripada minggu pertama setiap bulan berikutnya."

"Dalam menialankan jabatannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar

-Wasiat tediri dari Wasiat Olografis (pasal 932 KUH.Perdata), Wasiat Rahasia (pasal 940
KUH.Perdata) dan Wasiat Umum (pasal 938 jo 939 KUH.Perdata). pelanggaran berupa tidak
membuat DAFTAR WASIAT dan TIDAK MENGIRIMKAN LAPORAN dalam jangka waktu yang
disebut dalam Pasal 16 ayat I huruf i, tidak mengakibatkan wasiat kehilangan otentisitas oleh
karena tidak menyangkut bentuk akta wasiat, namun pelanggaran yang bersifat eksternal {diluar
akta} terhadap kewajiban dalam menialankan jabatannya, sehingga sanksi atas pelanggarannya
mengakibatkan

akta wasiat BATAT DEMI HUKUM, sejak pewaris meninggal dunia. Wasiat terikat secara ketat
dengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan dalam UU oleh karena wasiat baru berlaku
setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanya
pemalsuan atau penipuan dalam wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat memindahtangankan
harta

kekayaannya kepada siapapun dan karena itu untuk memberikan kepastian hukum kepada
pewaris, ahliwaris dan pihak ketiga, diperlukan adanya kewajiban membuat
PELAPoRAN kepada Departemen Hukum dan HAM Rl. Pelanggaran pasal lG ayat

DAFTAR WASIAT dan

pelanggaran terhadap bentuk akta wasiat, sehingga sanksi atas pelanggarannya adalah BATAL
DEMI HUKUM vans berlaku seiak pewaris meninssal dunia dan notaris belum membuat DAFTAR
wAslAT dan MELAPORKANNYA kepada DEPARTEMEN HUKUM dan HAM Rt.

t



huruf i bukan

Z.

Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN berbunyi:

"Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yang
memuat lambang Negara Republik lndonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditutiskan
nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.,,
Pelanggaran terhadap pasal ini tidak ada kaitannya dengan bentuk akta notaris atau tidak ada
kaitan dengan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta dan hanya merupakan petanggaran
dalam menialankan kewaiiban jabatannya selaku notaris yang bersifat eksternal, dan akibat
hukumnya akta menjadi bataldemi hukum.8

' lihat Pasal 7 uuJN, Notaris waiib dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal
pengambilan sumpahfanji iabatan notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan teraan/cap
jabatan notaris berwarna rnrah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab
dibidang agraria/pertanahan, organisasi



3.

Pasal44 UUJN mengatur:

a,

Penandatanganan akta dilakukan oleh setiap penghadap, saksFsaski dan notaris, kecuali ada
penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya dengan menyebutkan alasannya,
yang dinyatakan secara tegas dalam akta.

b.

Jika akta dibuat dalam bahasa lndonesia yang tidak dimengerti oleh penghadap, notaris wajib

menterjemahkan atau menjelaskan kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan harus
dinyatakan secara tegas pada akhir akta atau jika notaris tidak menteriemahkan dan

akta diterjemahkan dan dijetaskan oleh penterjemah, maka akta ditandatangani

oleh penghadap, saksi-saksi, notaris dan penterjemah serta harus dinyatakan secara tegas
dalam akhir akta.

c.

Jika akta dibuat dalam bahasa lain selain bahasa lndonesia atas kehendak yang berkepentingan
dan notaris serta saksi-saksi mengerti dan memahmi bahasa lain itu, maka
notaris wajib menterjemahkan dalam bahasa lndonesa dan dinyatakan secara tegas dalam akhir
akta. Akta dibuat dalam bahasa lain dari bahasa lndonesia sepanjang tidak dilarang oleh
Undang- Undang.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal zl4 UUJN meneakibatkan aktanva batal demi hukum,
oleh karena pasal 44 UUJN mengatur tentang penandatanganan dan bahasa dalam akta. Logis
jika akta tidak ditandatangani atau alasan tidak menandatangani dan penyebutan dalam akhir
akta tidak dilakukan dianggap tidak ada tandatangan dan tidak mengikat. Bahasa dalam akta
harus dipahami

oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, khusus penghadap bisa dipahami secara langsung atau
bisa pula diterjemahkan oleh penterjemah atau notaris. Jika penghadap tidak memahami dan
juga tidak diteriemahkan aktanya kepada penghadap, maka penghadap tidak mengetahui isi
aktanya
dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1335 KUH.Perdata jo pasal 1337 KUH.perdata.



4.

Pasal 48 UUJN mengatur:

-larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau
pengapusan dengan penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan
penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksisaksi dan
notaris.

-Paraf berlaku sebagai tanda tangan sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau tanda
pengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat penghadap atau
perubahan
dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

Nolaris' xetua Pengadilan Negeri, Maielis Pengawas Daerah serta Bupati atau walikota ditempat
notaris diar€r€t.



Pasal 49 UUJN mengatur:

-tempat perubahan isi akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta
atau dengan menyisipkan lembar tambahan, dan semuanya harus dilakukan dengan menunjuk
bagian yang diubah. -Pelanggaran pasal 49 dalam bentuk perubahan yang dilakukan tanpa
menunjuk bagian yang dirubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal atau batal demi
hukum.

5.

Pasal5l UUJN mengatur:
Pencoretan kata, huruf dan angka dilakukan dengan tetap dapat terbaca sesuai dengan yang
tercantum semula dan dinyatakan pada sisi akta serta diparaf atau diberi tanda pengesahan
oleh penghadap, saksi dan notaris. b. Perubahan lain atas perubahan semula, dicantumkan disisi
akta. c. Pada penutup setiap akta dinyatakanjumlah perubahan, pencoretan dan penambahan.
Pelanggaran pasal 51 UUJN, mengakibatkan perubahan yang dilakukannya menjadi batal demi
hukum.

a.

SEBAB-SEBAB KEBATALAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT DARI KEBATATANNYA

Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau dari
sanksi atau akibat hukum darikebatalan dapat dibedakan menjadi:

1.
2.
3.

BATAT DEMI HUKUM

DAPAT DIBATATKAN NON EXISTENT

Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara BATAT DEMI HuxuM, DAPAT
DIBATALKAN atau NoN EXISTENT yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut
rrgg3di tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Irtik
perbedaannya
pada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu:e

a'

BATAL DEMI HUKUM, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat



tnrhrm

seiak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (ex tunc), dalam prakik BATAT
DEMI HUKUM didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

b'

DAPAT DIBATAIKAN, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum

sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum
tersehn tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat
dibatalkan. Akta yang sanksinya DAPAT DIBATALKAN, tetap berlaku dan mengikat selama belum
ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta
tersebut;

t

Bakti, 2007), hal. 363-389.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. (Bandung: pT. Citra
Aditya

10



c.

NON EXISTENT, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau NON ExISTENT, yang
disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi
salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi Non Existent
secara dogamtis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan
BATAL DEMI
HUKUM.

Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1446 sld 1456 KUH.perdata dan diilengkapi
dengan Yurisprudensi dan Dokrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapat
disebabkan oleh:r0

1.

KETIDAKCAKAPAN BERTINDAK:

UU Jabatan Notaris sebagai produk hukum nasional yant mengacu pada pancasila sebagai
Rechtsidee (cita-cita hukum nasional) dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, telah
mengatur batas usia kedewasaan atau kriteria kecakapan bertindak dalam akta, yang
dituangkan dalam pasal 39 ayat I UUIN yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telah
menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum (tidak dibawah pengampuan). UUJN mengatur
kriteria kecakapan

untuk semua PERBUATAN, PERJANJIAN dan KETETAPAN yang dimuat dalam suatu akta otentik.
Ketidakcakapan bertindak dalam akta yang disebabkan karena belum dewasa termasuk
ketidakcakapan relatif dan sanksinya yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan
oleh wakilnya yang sah atau anak dibawah umur tersebut setelah dewasa nanti atau sebaliknya
dapat diratifikasi (disahkan). Kecakapan bertindak bukan menjadi tanggung jawab notaris
sepanjang keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang
disampaikan kepada notaris sebagai dasar bertindak penghadap mengandung kebohongan atau
kepalsuan dan tidak
diketahui oleh notaris seiak semula, dan tidak menghilangkan otentisitas dari aktanya.

2.

KETIDAKWENANGAN BERTINDAK:

Kewenangan bertindak maksudnya orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu. Misalnya atas harta gono gini, yang berwenang untuk melakukan tindakan pemilikan
adalah suami dan istri secara bersama-sama. orang yang cakap bertindak belum tentu



berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu, tapi orang yang berwenang melakukan
perbuatan hukum tertentu sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan bertinkdak.
Ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan aktanya batal demi hukum.

lbitl, hal. 368 - 380.

11



Beberapa contoh ketidakwenangan yang diatur dalam KUH.perdata yaitu:

a.

Pasal 907 KUH.Perdata, yang menegaskan notaris yang membuat akta wasiat dan para saksi
yang ikut menyaksikan pembuatan wasiat tidak boleh menikmati hibah wasiat dari pemberi
wasiat. Jadi Notaris dan para saksi tidak berwenang untuk menerima hibah wasiat dimana

mereka ikut dalam lahirnya wasiat itu.

b. c. d.

Pasal 1467 KUH.perdata, menegaskan bahwa antara suami istri tidak boleh melakukan jual beli,

kecualiada perjanjian kawin pisah harta.
Pasal 1470 KUH.perdata, mengatur larangan jual beli antara penerima kuasa, selaku pembeli
dan pemberi kuasa selaku penjual atas barang-barang yang dikuasakan.
Pasal 1471 KUH.Perdata, mengatur larangan jual beli barang orang lain.

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor g148KlPDT/1988, telah membatalkan akta jual
beli saham yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memberikan kewenangan kepada
penerima
kuasa untuk menjual saham milik pemberi kuasa. Dalam surat kuasa tercantum kata-kata:
".,.khusus untuk mewakili segala hak dan kepentingan pemberi kuasa sehubungan dengan
maksud perseroan mengadakan perubahan susunan para pemegang saham, perubahan
susunan pengurus dan pengeluaran saham dalam simpanan.,, Kuasa demikian tidak
memberikan kewenangan untuk menjual sehingga kuasa jual yang dibuat berdasarkan kuasa
tersebut dinyatakan batal demi hukum, Karena bertentangan dengan pasal
1335

jo

1337 dan pasal 1471 KuH.Perdata. Kewenangan ini juga bukan merupakan tanggung jawab
notaris sepanjang keterangan kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang
disampaikan penghadap sebagai dasar bertindak mengandung kebohongan atau kepalsuan, dan
notaris tidak mengetahui adanya kebohongan tersebut. u

3.

CACATKEHENDAK

secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena Kekhilafan, penipuan dan paksaan serta



Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari yurisprudensi.
Perjaniian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya
memberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan. penyalahgunaan keadaan
bersumber dari yurisprudensi, dimana ciri penyalahgunaan keadaan yaitu adanya pihak yang
mempunyai kelebihan dari yang lain antara tain keadaan ekonomis; salah satu pihak dalam
keadaan yang teriepit; hubungan atasan dan bawahan; adanya hubungan yang timpang dalam
kewajiban
Pasal 265 KUH-Pidana dapat diterapkan dalam hal notaris tidak mengetahui bahwa keterangan
yang diberikan kepadanya adalah tidak benar atau palsu dan sebaliknya pasal 263 dan 204
KuH,pidana dapat diterapkan jika notaris mengetahui keterangan yang diberikaan penghadap
tidak benar atau palsu, tetapi notarb tetaP mencantumkan keterangan tidak benar atau palsu
tersebut dalam akta.

11

12



timbal balik antara para pihak dan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Cacat
kehendak ini bukan merupakan tanggung jawab notaris melainkan para pihak sendiri dan hal
inipun harus dibuktikan melalui putusan pengadilan.

4.

BENTUK PERJANJIAN

Bentuk Perjanjian maksudnya adalah bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau
unsurunsur yang mutlak ada dalam suatu perbuatan hukum tertentu. t'Beberapa contoh bentuk
yang ditentukan oleh UU yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih
dengan akta notaris dalam Bahasa lndonesia (Pasal 7 ayat 1 UUPT), Yayasan didirikan dengan
akta notaris dalam bahasa lndonesia (Pasal 9 ayat 2 UU Yayasan), dan Surat Kuasa
Membebankan Hak tanggungan harus dibuat dengan Akta Niotaris atau Akta PPAT. Kata "Akta
Notaris" dan "Bahasa tndonesia,, merupakan bentuk dari perjanjian pendirian PT dan jika akta
pendirian tidak dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan dalam Bahasa lndonesia, mengakibatkan
aktanya menjadi NON EXISTENT {tidak ada). Unsur-unsur dalam suatu perbuatan hukum
tertentu atau disebut juga dengan Essensialia suatu perjanjian mutlak ada, seperti dalam Jual
Beli yang menjadi essensi dari perjanjian tersebut adalah pembayaran harga dan penyerahan
barang dan jika dalam jual beli tidak ada pembayaran maka tidak terjadi jual beli atau
mengakibatkan jual beli tersebut menjadi NoN ExtsTENT. Banyak contoh dimana secara
dogmatis perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syarat bentuk dinyatakan Non Existent
diantaranya Perjanjian Hutang piutang sebagai perjanjian riil, dimana penyerahan uang
merupakan salah satu unsur mutlak dalam perianjian riil dan Wasiat Terbuka (wasiat Umum)
yang harus dibuat dengan akta notaris) yang pembuatannya tidak memenuhi tata cara sesuai
dengan ketentuan uu, menjadikan wasiat tersebut Non Existent.

5.

BERTENTANGAN DENGAN UU
Kausa yang halal merupakan satah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu
perjanjian, artinya perianiian tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum dan
Kesusilaan Baik.l3

Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu:

a.

Substansi perjanjian yang dilarang; -Contoh yaitu Pembuatan Kuasa Mutlak yang obyeknya
adalah hak atas tanah, mengandung kausa yang dilarang yaitu melanggar lnstruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 atahun lggz



Pada Perianiian dikenal bagian-bagian yang terdiri dari (1) BAGIAN EssENTlALlA, bagian
perjanjian yang merupakan unsur yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu yaitu pihak-
pihaknya, kata sepakat, obyeknya yang tertentu/dapat ditentukan, kausanya, harga jual beli
pada suatu jual beli atau harga sewa pada suatu sewa menyewa. oleh karena itu dari bagian
essentialia seperti obyek dan hal lain yang essential seperti harga jual beli atau harga sewa tidak
masuk di bagian pasal-pasal namun di bagian pokok sebelum pasal-pasal, karena harga/uang
sewa bukan syarat untuk iual beli/sewa menyewa tetapi unsur dari perjanjian-perjanjian
tersebut, lihat Beberapa catatan Mengenai Pembuatan Akta Di Dalam praktek Notaris, disusun
oleh pp lNl. i: Pasal 1320 KuH'Perdata memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu
sepakat mereka yang meqgikatkan diri; kecakapan membuat suatu perjanjian; suatu hal
tertentu dan causa yang halal.

12

13



tentang larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. pengalihan
Barang laminan kepada Kreditur dalam hal Debitur wanprestasi/latai, dilarang oleh UU (pasal
1154 KUH.Perdata, UU Nomor 4 tahun 1996 dan UU nomor 42 tahun 1999).
b. Pelaksanaan Perjanjian yang dilarang:

-Contoh yaitu Jual Beli pisau tidak dilarang namun jika digunakan untuk membunuh, maka
perianiian ini menjadi terlarang jika sejak semula kedua belah pihak telah mengetahui adanya
kausa yang terlarang (penggunaan pisau untuk membunuh) dalam pembuatan perjanjian jual
beli pisau. Jual beli Kayu bulat tidak dilarang namun jika diekspor keluar negeri menjaditerlarang
karena adanya larangan ekspor kayu gelondongan (pelaksanaan perjaniian menjadi terlarang).
Perianjian ini menjadi batal demi hukum, jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluar
negeri| diketahui sejak semula oleh para pihak. Motivasi atau maksud dan tuiuan perjanjian
yang dilarang: -Maksud dan Tuiuan membuat perjaniian yang dilarang adalah perjanjian yang
sengaja dibuat untuk menyelundupi UU atau menghindari ketentuan Undang-undang. Motivasi
membuat perianiian yang dilarang dikenal dengan PERJANJIAN S|MULASI. to Ada 2 macam
perjanjian simulasi yaitu :

1. Perianjian Simulasi Absolut yaitu suatu perjanjian dimana para pihak membuat perjanjian
yang terhadap pihak luar menimbulkan kesan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh para
pihak secara diam-diam mengingkarinya. Contohnya Jual Beli hak atas tanah antara A dan B,

dan kemudian B dan C {Warga Negara Asing) membuat perjanjian yang isinya memuat
pengakuan B bahwa uang untuk membeli bidang tanah dari A adalah milik C dan karena itu
bidang tanah tersebut merupakan milik C. Perjanjian antara B dan C merupakan perjanjian
simulasi absolut yang memuat kausa yang tidak halal, untuk menghindari larangan pemilikan
tanah dengan hak milik oleh orang asing berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUPA (UU pokok
Agraria), dengan akibat BATAL DEMI HUKUM.

2' Perjanjian Simutasi Relatif yaitu perjanjian dimana para pihak menginginkan akibat hukumnya
tapi memakai bentuk hukum yang lain. contoh Juat beli bidang tanah berangsur angsur
dalam kurun waktu tertentu agar penjualan tersebut berada dibawah nilai harga yang tidak
kena paiak. Perjanjian simulasi relatif semacam ini tetap sah karena obyek hukumnya tidak
mensyaratkan subyek hukum tertentu.

5.

BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN BAIK

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau
bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkan
bertentangan dengan kesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan
dengan norma kesusilaan suatu masyarakat dan kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai



dengan tempat dan waktu. Kriteria Herlien Budiono, op.cit. hal 377

14



pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untuk
merumuskan bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalarn kategori pelanggaran ini. Herlien
Budiono, telah memberikan contoh pelanggaran terhadap kesusilaan baik yaitu perjanjian agar

suami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uan& termasuk dalam pelanggaran
kesusilaan baik. Perianiian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnya
orang
yang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentuk
pelanggaran ketertiban umum yaitu kuasa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian
hutang piutang, tidak

dapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberi jaminan atau
debitur, dan kuasa meniual ini meniadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena
merupakan penyelundupan hukum terhadap larangan belsifat memaksa dimana jaminan harus
dilakukan melalui pelelangan umumr.

C.

MODET AKIA

AKTA NOTARIS YANG DIMAKSUD DALAM UUPT YANG TELAH DALUWARSA DAN TERKENA SANKSI
KEBATALAN

2' 3'

Tugas dan kewenangan Notaris sesuai dengan uU Jabatan Notaris dalam penerapan UU pT,
hanya membuat akta otentik yang mencakup Aka Pendirian Perseroan Terbatas berikut
perubahanperubahannya (jika ada), Akta Risalah Rapat umum Pemegang saham, dan Akta
pernyataan Keputusan Rapat yang didasarkan pada RUPS yang dibuat dibawah tangan
(disebut,,akta notaris,). selain tugas pokok dalam membuat Akta Notaris, UUPT iuga tetah
memberikan kepercayaan dan peran yang dominan kepada notaris, dimana permohonan
pengesahan akta pendirian berikut perubahannya (jika ada), permohonan persetuiuan
perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan
perubahan data perseroan (disebut"Permohonan"), hanya dapat diajukan melalui notaris selaku
kuasa pendiri atau Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM Rl. permohonan tersebut dapat
diaiukan oleh notaris secara elektronik melalui jaringan situs website Sistim Administrasi Badan
Hukum (sisminbakum) dengan mengisi format-format isian yang terdiri dari3 macam, yaitu:
{rnru), FORMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN l), untuk permohonan pengesahan status Badan
Hukum Perseroan;

I'



Ditiniau dari sudut jenis permohonan, uUPT mengenal ketentuan datuwarsa dan sanksi
kebatalan dan untuk mengetahui apakah akta akta notaris yang dimaksud dalam uUpr yang
terkena daluwarsa dan sanksi kebatalan mengandung cacat yuridis terhadap aktanya, akan
diuraikan sesuai dengan jenis permohonannya yaitu:

Dasar Perseroan dan penyesuaian uu Nomor40 tahun 2007 tentang pr; FoRMAT lslAN AKTA
NoTARls (FIAN lll), untuk penyampaian Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data perseroan serta pembubaran perseroan.

FoRMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN lll, untuk permohonan Persetujuan perubahan Anggaran

t)



1.

PERMOHONAN PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUM

Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum pT,
wajib diajukan oleh Notaris selaku kuasa para pendiri secara elektronik melalui website
SISMINBAKUM,

dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendiriannya ditandatangani. Dalam hal lewatnya
jangka waktu 60 hari, tanpa ada pengesahan PT tersebut sebagai Badan Hukum, maka akta
pendirian PT berikut perubahannya jika ada menjadi batat dan pT menjadi bubar demi hukum
dengan lewatnya waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.l5 Sanksi yang dikenakan
oleh UUPT terhadap akta pendirian dan perubahannya, iika telah melampaui jangka waktu
permohonan

adalah BATAL dan PT menjadi BUBAR DEMI HUKUM, sehingga dengan demikian akibat
hukumnya dengan lewatnya waktu PT sudah tidak ada lagi dan karena itu segala sesuatu yang
tidak ada, tidak dapat ditegaskan kembali tapi HARUS DIBUAT utANG DENGAN AKTA pENDtRtAN
BARU. Batalnya

akta pendirian PT bukan disebabkan karena adanya cacat yuridis terhadap aktanya melainkan
karena adanya pelanggaran terhadap jangka waktu permohonan pengesahan pT yang diatur
dalam UUPT tanpa adanya pengesahan PT sebagai Badan Hukum. Kebatalan akta pendirian pT
dengan lewatnya jangka waktu permohonan merupakan LEX SPESIAuS dari sebab-sebab
kebatalan yang diatur dalam KUH.perdata.

2.

PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAU PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar harus diajukan
kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan
anttaran dasar, sehingga dengan demikian iika tewat waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris
memuat anggaran dasar dan belum diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan
perubahan anggaran dasar atau belum sampai kepada FIAN sEtEsAl, maka permohonan
persetuiuan
atau MENTERI' Aka Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidak dapat
digunakan dalam pengajuan permohonannya kepada menteri disebabkan karena lewat waktu
bukan disebabkan adanya sebab kebatalan {adanya cacat yuridis} yang dapat menyebabkan akta
notaris BATAT HUKUM atau DAPAT DIBATATKAN atau NoN ExlsTENT. Akta tersebut tetap
berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa) bagi para pihaknya dan terhadap aktanya dapat
dilakukan pENEGASAN KEMBAII iika akta notaris yang memuat perubalran anggaran dasar telah



sesuai dengan uupr atau dilakukan PERBAIKAN (PENYESUAIAN) jika akta notaris yang memuat
perubahan anggaran dasarnya belum sesuai dengan UUpT.

DEMI

uuPT, Pasal 9 ayat 1 berbunyi: "untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan
badan hukum p€rseroan, .'.pendiri bersama sama mengaiukan permohonan, melalui jasa
teknologi informasi sistem dministrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri..." dan
selanjutnya pasal 10 ayat 1 uupr rnenegaskan Permohonan untuk memperoleh Keputusan
Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum harus d-njukan kepada Menteri paling lambat 50
hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.

':

16



3.

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PENGANGKATAN, PEMBERHENT]AN
DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
mulai berlaku seiak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan maka mulai
berlaku sejak ditutupnya RUPS. Permohonan Perubahan data perseroan harus diajukan kepada
Menteri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUpS dan bilamana
dengan

lewatnya jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan atau belum sampai kepada FIAN
Menteri MENOLAK setiap permohonan persetuiuan atau pemberitahuan Derubahan angqaran
dasar atau pemberitahuan oerubahan data perseroan vang diaiukan oleh angeota Direksi vans
belum tercatat dalam Daftar Perseroan., kecuali Direksi baru atas perngangkatan dirinya sendiri.
Penolakan Menteri bukan terhadap akta notaris yang memuat perubahan susunan anggota
Direksi dan Dewan komisaris tersebut dan bilamana akta notaris yang memuat perubahan data
perseroan dinyatakan daluwarsa atau lewat waktu, maka akta notaris tersebut tidak
mengandung cacat yuridis apapury dan tidak berakibat BATAL DEMI HUKUM atau DAPAT
DIBATALKAN atau NON EXISTENT dan Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tetap berlaku yaitu sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUpS atau jika tidak ditetapkan dalam
RUPS, mulai berlakunya seiak RUPS ditutup. Terhadap akta notaris yang telah daluwarsa tetap
berfungsi sebagai alat bukti, dan untuk keperluan permohonan pemberitahuan perubahan data
perseroan, maka dapat dilakukan PENEGASAN KEMBAU dan TTDAK DAPAT DTLAKUKAN MEIAIUI
KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN.
SELESAI, maka SANKSINYA

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Perubahan Data Perseroan mengenai Pemindahan Hak Atas Saham. oleh Direksi wajib dicatat
pemindahan hak atas sahamnya dalam daftar pemegang saham serta memberitahukan
perubahan
susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat
30 hari terhitunS sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Jika lewatnva waktu 30
hari

dilakukan. maka Menteri menolak permohonan persetuiuan aiau pemberitahuan perubahan
ansearan dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan vane dilakukan berdasarkan
susunan pemeeans saham vanq belum dibettahukan. Dengan lewatnya waktu tanpa diajukan
permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut, akta notaris yang memuat
perubahan data perseroan dan akta pemindahan hak atas saham tetap berfungsi sebagai alat
bukti dan tidak mengandung cacat yuridis yang tidak berakibat BATAT DEMI HUKUM atau DAPAT



DAPAT DIBATATKAN atau NoN EXISTENT, dan Untuk keperluan permohonan pemberitahuan
perubahan data perseroan tersebut terhadap aktanya dapat dilakukan pENEGASAN KEMBALI
dan tidak dapat dilakukan melalui konstruksi hukum Pembatalan. karena p"ruu"t rn susunan
p"r"g*g saham sudah berlaku dengan telah ditandatanganinya akta pemindahan hak atas
saham.
AKTA RISATAH RAPAT DIBAWAH TANGAN;

Akta Risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan, wajib dituangkan dalam akta notaris dalam
jangka waktu 30 hari terhitung seiak tanggat RUPS dibawah tangan, d"ng"n sanksi jika lewatnya
waktu 30 hari tersebut, maka Akta Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan tidak boleh
dituangkan dalam a|(ta notaris. Bentuk sanksinya hanya TIDAK BoLEH DTTUANGKAN DATAM
AKTA NOTAR|g dan aktanya tidak mengandung cacat yuridis dan tidak berakibat BATAT DEMI
HUKUM, DAPAT DIBATALKAN atau NoN ExtsrENT dan akta risalah rapatnya tetap berfungsi
sebagai alat bukti yang sah, sehingga terhadap akta risalah rapat dibawah tangan tersebut dapat
dilakukan pENEGASAN XEMBALI atau PERBAIKAN (jika ada perbaikan atau perubahan), atau
dengan pembatalan khusus untuk perubahan anggaran dasar yang berlakunya sejak tanggal
persetujuan atau penerimaan

17



pemberitahuan Menteri dan tidak dapat dilakukan pembatalan terhadap perubahan data
perseroan mengenai penggantian, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan
Dewan Komisaris serta perubahan susunan pemegang saham Karena adanya pemindahan hak
atas saham.

AKTA.AKTA KUASA YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS

1.

KUAsA MENJUAT sEBAGAI,AMINAN PENGAKuAN HUTANG

melalui lelang, sehingga kuasa meniual dikategorikan sebagai kuasa yang mengandung kausa
yang terlarang dan bertentangan dengan ketertiban umum. suatu akta dapat mengandung
iebab-sebab kebatalan lebih dari satu sebab seperti kuasa menjual ini.

hutang Debitur kepada Kreditur yang timbul dari suatu PENGAKUAN HUTANG merupakan
PERJANJIAN SEMU dan diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak, karena debitur dipihak
yang lemah dan terpaksa menandatangani akta kuasa menjual tersebut. penyimpangan ini
dalam yurisprudensi disebut dengan ATARAN PENYATAHGUNAAN KEADAAN (MtSBRUtK VAN
oMSTANDIGHEDEN)." Menurut Herlien Budiono, Kuasa menjual sebagai jaminan pengakuan
Hutang bukanlah pemberian kuasa secara sukarela dan hal ini merupakan penyelundupan
hukum, sebagai bentuk pelanggaran larangan yang bersifat imperatif yaitu penjualan benda
jaminan

Dalam praktik perbankan akta PENGAKUAN HUTANG dan KUASA MENTUAI dibuat secara
notariil dan terpisah, dan KUASA MENJUAL dibuat sebagaijaminan, bilamana jika debitur tidak
memenuhi kewaiibannya kepada Kreditur, maka kreditur atas dasar kuasa menjual tersebut
dapat langsung meniual bidang tanah kepada pihak lain dan hasil penjualannya untuk melunasi
hutang DEBITSR kepada KREDITUR. Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomo r t9}4KlStq/1982
tanggal 30 Juli 1985, KUASA MENJUAL yang dibuat secara terpisah dengan maksud sebagai
jaminan untuk melunasi

2.

KUASA MUT]AK

ditarik kembali; Kuasa tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah, karena isinya
memberikan ktr€nangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanah
serta melalqikan segala perbuatan yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang
haknF. d' Mebrarq @mat atau kepala desa atau pejabat yang setingkat untuk membuat atau
mer4uadon kuasa mutlak e' lielarary peiabat agraria melayani penyelesaian pemindahan hak
atas tanah melalui kuasa mutblL xrasa Mutlak dilarang, karena kuasa mutlak tujuannya



merupakan perbuatan hukum pemindahan hak secara terselubung, diluar prosedur yang
ditentukan dalam pp 24 tahun 1gg7, sehingga kausanya meniadi terlarang (Pasal 39 huruf d PP
24 tahun 1997), dan karena itu menjadi batal demi hukum' Kuasa Mutlak mengandung kausa
yang terlarang yaitu substansi kuasa tersebut yang terlarang sebagaimana dimaksud daram
pasar 1335 jo 1337 KUH.perdata.

b. c

Kuasa mutlak bukanlah istitah hukum namun istilah yang digunakan dalam lnstruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang larangan penggunaan kuasa
muttak sebagai pemindahan hak atas tanah. Menurut lnstruksi tersebut kuasa mutlak memiliki
3 unsur yaitu: a. Obyek dari kuasa tersebut adalah hak atas tanah;
Xuasa yang mengandung unsur tidak dapat

lc



3.

KUASA TISAN -Kuasa Lisan untuk penjualan bidang tanah harta bersama, yang dilakukan suami
tanpa persetujuan

istrinya termasuk dalam KETIDAKWENANGAN dan mengakibatkan aktanya BATAL DEM| HUKUM
(lihat Putusan MA Rl Nomor 269tlPKIPWl1996 tanggal 18 September 1998). Kasus ini juga dapat
diterapkan dalam bentuk KUASA LIsAN yang berdiri sendiri, PERJANJTAN PENGTKATAN JuAL BEu
{lunas) yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, dan Kuasa menjual yang tercantum dalam akta
Pengikatan Jual Beli tersebut dapat dikategorikan sebagai Kuasa Lisan tanpa persetujuan
pEMBERI
KUASA LISAN, mengakibatkan KUASA tersebut BATAL DEMI HUKUM karena mengandung CACAT
KETIDAKWENANGAN.
FOTO COPY SURAT KUASA

Putusan MA Nomor TotlKlslPltgT4 memuat kaedah hukum bahwa foto copy merupakan bukti
yang tidak sah tanpa dinyatakan sesuai dengan aslinya, dan hal ini sejalan dengan ketentuan
pasat 1888 KUH.perdata yang mengatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada
aslinya. Dalam Praktik notaris sering dijumpai adanya akta pelepasan hak dimana pemilik tanah
diwakili , oleh kuasanya dan dalam komparisinya hanya disebutkan kata-kata:

"Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah
tangan tanggal (x), yang satu copynya dilekatkan pada minuta akta ini.,, Dalam kasus demikian
jika tidak dapat dibuktikan adanya asli surat kuasa tersebut maka akta
pelepasan hak yang dibuat berdasarkan copy surat kuasa dapat menjadi BATAI DEMI HUKUM,
karena adanya cacat yuridis mengenai KTIDAKWENANGAN.

5.

PERWAKILAN DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIKUASAKAN KEPADA PIHAK IAIN

pembeli. Dalam hukum Privat dikenal ada 3 macam lembaga perwakilan yaitu perwakilan
konraktual (pemberian kuasa yang tunduk pada pasal 1792 sld 1819 KUH.perdata); perwakilan
demi hukum dan Perwakilan organik (perwakilan badan-badan hukum). Kekuasaan orang tua
sebagai petrrakilan demi hukum (ditentukan oleh UUf tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain
d€ngan p€rtimbargan hukum:

Dalam praktik Notaris dijumpai adanya KUASA MENJUAL yang berdiri sendiri atau dalam Akta
Pengikatan Jual Beli, dimana seorang Ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua demi hukum
mewakili anaknya yang masih dibawah umur selaku pemilik atas sebidang tanah, memberikan
kauasa kepada PENERIMA KUASA, untuk mengalihkan atau menjual obyek bidang tanah kepada



ilr r€hrEat

L c PsldsAr c Ein penren bntraktual PENERIMA KUASA mewakili orang dewasa (cakap bertindak)
scAger h.bn nsakiti anak dibwah umur. :trc ws*tc yarg berdiri sendiri atau kuasa menjual yang
tercantum dalam akta pengikatan jual bcf ur-but' mergandung pelanggaran terhadap kesusilaan
baik dan kuasa tersebut batal demi
]rfr.lm.

nq€*et{rrb'n peda trri oreng tuanya yang bersifat pribadi; :rrh.:rr rilg tua demi hukum mewakiri
anak yang masih dibawah umur;

q-engtrril nrenrpakan bentuk perwakilan demi hukum yang ditentukan oleh uU,

19



D.

PENUTUP

Sebab-sebab Degradasi Kekuatan Bukti Akta notaris, batalnya akta notaris dan modeFmodel
akta yang

mengandung cacat yuridis, penting diketahui oleh setiap notaris, agar kedepan dalam
menjalankan iabatannya notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuat oleh atau
dihadapannya mengandung cacat yuridis. Suatu akta notaris dapat mengandung lebih dari 1
(satu) sebab-sebab kebatalan atau cacat yuridis suatu akta notaris dapat bersifat kumulatif.
Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang ketentuan Daluwarsa dan sanksi
kebatalan dalam UUPT serta model-model akta

yang mengandung cacat yuridis dan mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKUM atau DAPAT
DIBATATKAN atau NON EX|STENT.

Surabaya, 28 Januari 2009.PIETER LATUMETEN, SH.,MH

20


DEGRADASI KEKUATAN BUKTI

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (14)

Ähnlich wie DEGRADASI KEKUATAN BUKTI

Ähnlich wie DEGRADASI KEKUATAN BUKTI (20)

Mehr von Manunggal Amethyst

Mehr von Manunggal Amethyst (16)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

DEGRADASI KEKUATAN BUKTI