SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Disusun oleh:Aditya Fauzan A
Altanzihan Ilma L
Amelia Khomey
Kelas : 7G
Pelanggaran terhadap hak asasi manusia ternyata banyak macam dan bentuknya. Mulai dari
pemaksaan beribadat, perpindahan agama, aborsi, sampai yang baru-baru ini menjadi perdebatan adalah
MEROKOK.
Sejak tahun 2006 sudah beredar sebuah peraturan daerah yang MELARANG warganya untuk MEROKOK di
tempat umum, dan bagi mereka yang MELANGGAR akan di kenakan sanksi kurungan selama 6 bulan.
Namun selama ini perda tersebut dinilai TIDAK EFEKTIF. Karena ketidak efekifan tersebut Pemprov DKI
Jakarta merevisi ulang perda tersebut, dengan mengurangi lama hukuman. Dari 6 bulan menjadi 3 bulan
saja, dengan alasan agar dapat ditindak oleh Pegawai Negeri Sipil.
Perda No.2/2005 tentang larangan merokok ditempat umum berlaku secara efektif mulai 6 April 2006. tetapi
tetap saja banyak masayarakat yang melanggar. Hubungannya dengan ham terletak pada pencemaran
udara yang sehari-hari kita hirup. Seseorang mempunyai hak untuk hidup, itu hukumnya. Untuk hidup
manusia sangat butuh udara yang bersih dan segar setiap detiknya. Jika udara yang kita hirup itu tercemar
oleh asap rokok, maka yang akan kita hirup adalah racun-racun yang keluar dari sistem pernafasan sang
perokok serta racun dari rokok itu sendiri.
Pelanggaran HAM oleh TNI adalah segala tindakan yang melanggar hak
asasi manusia yang telah dilakukan anggota TNI ataupun Polri (sebelum
terpisah dari ABRI). Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pemerintahan
Presiden Suharto, saat ABRI (di kemudian hari berubah menjadi TNI dan
Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI
mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di saat
perlawanan rakyat semakin keras.
Mereka mengalami berbagai kasus kekerasan yang begitu
mengerikan, khususnya di sektor pembantu rumah tangga. Data dari
LSM Migrant Care, hingga Oktober 2010, kekerasan terhadap TKI di
Arab Saudi mencapai 5.336 kasus. Data versi Kompas (2010), kasus
kekerasan TKI di Arab Saudi berada pada angka 22.035 kasus. Jumlah
kasus kekerasaan ini merupakan terbanyak kedua setelah kasus
kekerasan TKI di Malaysia.
Kekerasan yang terjadi terhadap para TKI di Arab Saudi ini erat
kaitannya dengan faktor budaya. Menurut Sekjen International
Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH. Hasyim Muzadi, faktor
budaya bangsa Arab sulit mencegah tindak kekerasan dan kekejaman
pada kaum minoritas, khususnya kekerasan yang dilakukan seorang
majikan kepada Pembantu rumah tangga atau PRT. Menurut Beliau,
kebiasaan majikan laki-laki dalam memperlakukan PRT secara tidak
senonoh mengakibatkan kecemburuan majikan perempuan yang
berujung pada tindak kekerasan dan penyiksaan.
Hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan memeluk agama, dll.
Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan
menjualnya, serta memenfaatkannya.
Hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta untuk dalm
pemerintahan, hak dipilih, dan memilih.
Hak asasi sosial, yaitu hak untuk memilih kebudayaan dan
mengembangkan kebudayaan.
Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan, yaitu hak yang meliputi peraturan dalam hal
penangkapan, penggeladahan, dan peradilan.
Pengertian ham beserta contohnya

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Pengertian ham beserta contohnya

Ähnlich wie Pengertian ham beserta contohnya (20)

3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto3 refleksi akhir tahun 2012   ust ismail yusanto
3 refleksi akhir tahun 2012 ust ismail yusanto
 
10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit10 alasan menolak demokrasi edit
10 alasan menolak demokrasi edit
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Makalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran hamMakalah pelanggaran ham
Makalah pelanggaran ham
 
Kasus
KasusKasus
Kasus
 
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdfARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
ARTIKEL ANALISIS ISU INSTANSIONAL.pdf
 
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksual
 
Ham makalah
Ham makalahHam makalah
Ham makalah
 
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
28. 33020210156_Adam Ibnu Pratama .pdf
 
BAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptxBAB 1. kelas 11.pptx
BAB 1. kelas 11.pptx
 
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
Penculikan Anak - Laporan Penelit-kelompok_3_XI_IPS_1.docx
 
4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsi4088950 jurnal-korupsi
4088950 jurnal-korupsi
 
Ham
HamHam
Ham
 
remisi bagi koruptor
remisi bagi koruptorremisi bagi koruptor
remisi bagi koruptor
 
Ppm iswi-kdrt
Ppm iswi-kdrtPpm iswi-kdrt
Ppm iswi-kdrt
 
HAM Dalam Perspektif Pancasila
HAM Dalam Perspektif PancasilaHAM Dalam Perspektif Pancasila
HAM Dalam Perspektif Pancasila
 
PPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdfPPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdf
 
Kekerasan
KekerasanKekerasan
Kekerasan
 

Mehr von Amelia Khomey

Mehr von Amelia Khomey (10)

Kerajaan singasari;
Kerajaan singasari;Kerajaan singasari;
Kerajaan singasari;
 
Laporan hasil observasi
Laporan hasil observasiLaporan hasil observasi
Laporan hasil observasi
 
Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004
Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004
Kasus munir pelanggaran HAM tahun 2004
 
Prakarya
PrakaryaPrakarya
Prakarya
 
Sejarah
SejarahSejarah
Sejarah
 
Explanation text and report text
Explanation text and report textExplanation text and report text
Explanation text and report text
 
Demokrasi liberal
Demokrasi liberalDemokrasi liberal
Demokrasi liberal
 
Gotrasawala
GotrasawalaGotrasawala
Gotrasawala
 
Perpindahan kalor
Perpindahan kalorPerpindahan kalor
Perpindahan kalor
 
Otot
OtotOtot
Otot
 

Kürzlich hochgeladen

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 

Kürzlich hochgeladen (6)

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 

Pengertian ham beserta contohnya

  • 1. Disusun oleh:Aditya Fauzan A Altanzihan Ilma L Amelia Khomey Kelas : 7G
  • 2. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia ternyata banyak macam dan bentuknya. Mulai dari pemaksaan beribadat, perpindahan agama, aborsi, sampai yang baru-baru ini menjadi perdebatan adalah MEROKOK. Sejak tahun 2006 sudah beredar sebuah peraturan daerah yang MELARANG warganya untuk MEROKOK di tempat umum, dan bagi mereka yang MELANGGAR akan di kenakan sanksi kurungan selama 6 bulan. Namun selama ini perda tersebut dinilai TIDAK EFEKTIF. Karena ketidak efekifan tersebut Pemprov DKI Jakarta merevisi ulang perda tersebut, dengan mengurangi lama hukuman. Dari 6 bulan menjadi 3 bulan saja, dengan alasan agar dapat ditindak oleh Pegawai Negeri Sipil. Perda No.2/2005 tentang larangan merokok ditempat umum berlaku secara efektif mulai 6 April 2006. tetapi tetap saja banyak masayarakat yang melanggar. Hubungannya dengan ham terletak pada pencemaran udara yang sehari-hari kita hirup. Seseorang mempunyai hak untuk hidup, itu hukumnya. Untuk hidup manusia sangat butuh udara yang bersih dan segar setiap detiknya. Jika udara yang kita hirup itu tercemar oleh asap rokok, maka yang akan kita hirup adalah racun-racun yang keluar dari sistem pernafasan sang perokok serta racun dari rokok itu sendiri.
  • 3. Pelanggaran HAM oleh TNI adalah segala tindakan yang melanggar hak asasi manusia yang telah dilakukan anggota TNI ataupun Polri (sebelum terpisah dari ABRI). Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pemerintahan Presiden Suharto, saat ABRI (di kemudian hari berubah menjadi TNI dan Polri) menjadi alat untuk menopang kekuasaan. Pelanggaran HAM oleh TNI mencapai puncaknya pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, di saat perlawanan rakyat semakin keras.
  • 4. Mereka mengalami berbagai kasus kekerasan yang begitu mengerikan, khususnya di sektor pembantu rumah tangga. Data dari LSM Migrant Care, hingga Oktober 2010, kekerasan terhadap TKI di Arab Saudi mencapai 5.336 kasus. Data versi Kompas (2010), kasus kekerasan TKI di Arab Saudi berada pada angka 22.035 kasus. Jumlah kasus kekerasaan ini merupakan terbanyak kedua setelah kasus kekerasan TKI di Malaysia. Kekerasan yang terjadi terhadap para TKI di Arab Saudi ini erat kaitannya dengan faktor budaya. Menurut Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH. Hasyim Muzadi, faktor budaya bangsa Arab sulit mencegah tindak kekerasan dan kekejaman pada kaum minoritas, khususnya kekerasan yang dilakukan seorang majikan kepada Pembantu rumah tangga atau PRT. Menurut Beliau, kebiasaan majikan laki-laki dalam memperlakukan PRT secara tidak senonoh mengakibatkan kecemburuan majikan perempuan yang berujung pada tindak kekerasan dan penyiksaan.
  • 5. Hak asasi pribadi, yaitu hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dll. Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memenfaatkannya. Hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta untuk dalm pemerintahan, hak dipilih, dan memilih. Hak asasi sosial, yaitu hak untuk memilih kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan. Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak yang meliputi peraturan dalam hal penangkapan, penggeladahan, dan peradilan.