1. PANCASILA
EKSEKUTIF DALAM UUD 1945
DISUSUN OLEH KELOMPOK 6 AGRIBISNIS B
KETUA : NAOMI SUZETTE (B-128)
SEKRETARIS : FIKIA D. M. (B-134)
PENYAJI : 1. IQBAL MUSTHOFA (B-136)
2. WIDAD UMAIMAH (B-126)
3. WIDYA ARISTA A. (B-133)
MODERATOR : DEVA FIRSTIAN (B-144)
OPERATOR : NADHILA CHAIRUNISA (B-127)
JURI : 1. AMELIA DEWI U. (B-142)
2. FARRAS AULIA (B-131)
NOTULIS : SOVERANI O. (B-143)
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
SUMEDANG 2014

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah berjudul Eksekutif dalam UUD 1945
ini.Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila pada tahun ajaran 2014.
Terima kasih kepada Bapak Selamet selaku dosen mata kuliah Pancasila atas
bimbingannya dalam menyusun makalah ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada
rekan-rekan yang telah membantu dalam proses pengerjaan makalah ini hingga dapat
diselesaikan tepat waktu.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, kami
mengharapkan kritik dan saran agar makalah ini menjadi lebih baik lagi. Semoga makalah ini
dapat memberikan informasi serta dapat bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan
peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.
Penyusun

3. DAFTAR ISI
KATAPENGANTAR …………………………………………………………………………..………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………….. ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………………………………………………… 1
1.2 Identifikasi Masalah …………………………………………………………………………………………… 1
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………….. 2
BAB II KAJIAN TEORITIS
2.1 SISTEM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ………………........3
BAB III PEMBAHASAN
3.1 LEMBAGA EKSEKUTIF …………………………..………………………………………………………….... 4
3.2 FUNGSI BADAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………… 8
3.3. PERKEMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA …………………………………….12
3.4. KLASIFIKASI PASAL UUD 1945 YANG MEMUAT TENTANG BADAN EKSEKUTIF ………16
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ……..………………………………………………………………………….....26
BAB V DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..…….....................................….27

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Secara umum, sistem kenegaraan mengikuti pola pembagian kekuasaan dalam
pemerintahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teori Trias
Politika yang merupakan pengembangan dari doktrin awalnya oleh John Locke.
Menurutnya, pada setiap pemerintahan terdapat tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Ketiga jenis kekuatan tersebut terpisah satu sama lainnya, baik
mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya.
Dalam perjalananya, sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami
perubahan yang sangat mendasar terutama sejak adanya amandemen UUD 1945 yang
dilakukan MPR pasca Orde Baru. Sejak lengsernya Orde Baru, telah terjadi empat kali
amandemen UUD 1945. Sebelum perubahan UUD 1945, alat-alat kelengkapan negara
dalam UUD 1945 adalah Lembaga Kepresidenan, MPR, DPA, DPR, BPK, dan Kekuasaan
Kehakiman. Setelah amandemen keseluruhan terhadap UUD 1945, alat kelengkapan
negara yang disebut dengan lembaga tinggi negara menjadi delapan lembaga, yakni
MPR, DPR, DPD, dan Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Posisi masing-masing lembaga
setara, yaitu sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki korelasi satu sama lain dalam
menjalankan fungsi check and balance antar lembaga tinggi tersebut. Tugas pokok,
wewenang, fungsi, dan hak lembaga tinggi negara Indonesia yang dikelompokkan dalam
lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat kita temukan dalam UUD 1945 yang
telah diamandemen sebanyak empat kali tersebut.
1.2. Identifikasi Makalah
1. Apa itu Trias Politica?
2. Bagaimana pengklasifikasian isi UUD 1945 tentang kelembagaan Eksekutif di Indonesia?

5. 3. Apa yang dimaksud Lembaga Eksekutif?
4. Apa fungsi Lembaga Eksekutif?
5. Bagaimana perkembangan kekuasaan eksekutif di Indonesia?
1.3. Maksud dan Tujuan
Tujuan dari penyusunan makalah ini agar pembaca dapat mengetahui bagaimana
pengklasifikasian kekuasaan di Indonesia. Untuk mengetahui apa itu lembaga eksekutif. Untuk
mendeskripsikan pengklasifikasian isi UUD 1945 tentang kelembagaan Eksekutif di Indonesia.

6. BAB II
KAJIAN TEORITIS
2.1. SISTIM PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD 1945
Pembagian kekuasaan pemerintahan seperti didapat garis-garis besarnya dalam
susunan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber
kepada susunan ketatanegaraan Indonesia asliyang dipengaruhi besar oleh pikiran-
pikiran falsafah negara Inggris, Perancis, Arab, Amerika Serikat dan Rusia. Aliran pikiran
itu oleh Indonesia dan yang datang dari luar, diperhatikan sungguh-sungguh dalam
pengupasan ketatanegaraan ini, semata-mata untuk menjelaskan pembagian kekuasaan
pemerintahan menurut konstitusi proklamasi.
Ajaran Trias Politica diluar negeri pada hakikatnya mendahulukan dasar
pembagian kekuasaan dan pembagian atas tiga cabang kekuasaan (Trias Politica) adalah
hanya akibat dari pemikiran ketatanegaraan untuk memberantas tindakan sewenang-
wenang pemerintah dan untuk menjamin kebebasan rakyat yang terperintah.
Ajaran Trias Politika dilahirkan oleh pemikir Inggris Jhon Locke dan oleh pemikir
Perancis de Montesquieu dijabarkan dalam bukunya “L’Espris des Lois”, yang
mengandung maksud bahwa kekuasaan masing-masing alat perlengkapan negara atau
lembaga negara yang menurut ajaran tersebut adalah :
a. Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang.
b. Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang.
c. Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-
undang, memeriksa dan megadilinya.

7. BAB III
PEMBAHASAN
3.1. LEMBAGA EKSEKUTIF
Eksekutif berasal dari kata eksekusi (execution) yang berarti pelaksana. Lembaga
eksekutif adalah lembaga yang ditetapkan untuk menjadi pelaksana dari peraturan
perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislatif. Eksekutif dalam arti sempit
merupakan pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan haluan negarauntuk mencapai tujuan negara yang
telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri dimana
masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang,
dan tanggung jawabnya.
Menurut tafsiran tradisional azas Trias Politica yang dicetuskan oleh
Montesquieu, tugas badan eksekutif hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang
telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang
dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa
sekali ruang-geraknya. Zaman modern telah menimbulkan paradoks bahwa lebih banyak
undang-undang yang diterima oleh badan legislatif dan yang harus dilaksanakan oleh
badan eksekutif, lebih luas pula ruang lingkup kekuasaan badan eskekutifnya.
Dalam ketatanegaraan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945,
bahwa kekuasaan eksekusif dilakukan oleh Presiden yang dibantu oleh Wakil Presiden
dalam menjalankan tugasnya. Setelah amandemen presiden tidak lagi bertanggung
jawab kepada MPR, dan kedudukan antara presiden dan MPR adalah setara. Sebagai
kepala negara presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia, sebagai kepala
pemerintah presiden dibantu oleh para menteri dalam kabinet.

8. Sedangkan kewajiban, wewenang, dan hak presiden ialah sebagai berikut:
1. Memegang kekuasaan pemerintahaan menurut UUD.
2. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara.
3. Mengajukan rancangan UU kepada DPR, melakukan pembahasan dan memberikan
persetujuan atas RUU bersama DPR, serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan peraturan pemerintah.
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri.
6. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.
7. Mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara lain dengan
memperhatikan pertimbangan DPR.
8. Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.
9. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.
Kekuasaan Eksekusif dimaknai sebagai kekuasaan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kemauan negara dan pelaksanaan UU. Dalam negara demokrasi
kemauan negara dinyatakan melalui undang-undang. Tugas utama lembaga Eksekusif
adalah menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekusif mencakup beberapa bidang
sebagai berikut:
1. Diplomatik, yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara
lain.
2. Administratif, yakni melaksanakan UU serta peraturan-peratuiran lain, dan
menyelenggarakan administrasi negara.
3. Militer, yakni mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang,
4. Yudikatif, yakni memberi grasi, amnesti, dan sebagainya.
5. Legislatif, yakni membuat rancangan UU yang diajukan kelembaga legislatif, dan
membuat peraturan.
Presiden merupakan kepala eksekutif, namun juga melaksanakan tugas legislatif
bersama DPR, antara lain dalam hal sebagai berikut :
a. Membentuk undang-undang (Pasal 5 Ayat 1)

9. b. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang bila keadaan
memaksa (Pasal 22)
c. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-
undang (Pasal 5 ayat 2).
Dalam negara-negara demokratis terdapat dua macam badan eksekutif yakni :
 Sistem Parlementer dengan parliamentary executive
Dalam sistem ini terdapat ketergantungan antara badan eksekutif dan badan
legislatif. Karena hidup mati kabinet atau menteri-menteri tergantung pada dukungan
anggota parlemen atau badan legislatif. Oleh karena itu, sistem ini disebut dengan
sistem parlementer. Contoh negara yang menganut sistem ini adalh Inggris dan India.
 Sistem Presidensial dengan fixed executife atau non-parliamentary executife
Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan ekskutif tidak tergantung pada
badan legislatif, sehingga kadang-kadang kedudukan badan legislatif jauh lebih kuat
dibandingkan dengan badan eksekutif. Lagi pula menteri-menteri yang duduk dalam
badan eksekutif dipilih berdaarkan kehendak presiden, sehingga menteri-menteri bisa
diambilkan dari orang-orang yang bukan cerminan parpol yang ada di badan legislatif,
atau dengan kata lain presiden dapat mengambil menteri-menteri dari orang-orang
yang punya keahlian dalam bidangnya. Contoh dari penganut sistem ini adalah Amerika
Serikat.
Tipe Lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yakni:
1. Hareditary Monarch yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih
berdasarkan keturunan. Contohnya adalah Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari
keluarga kerajaan.
2. Elected Monarch adalah kepala negara biasanya president yang dipilih oleh
badan legislatif ataupun lembaga pemilihan.

10. Kekuasaan eksekutif dipengaruhi oleh:
1. Sistem pemerintahan
a. Presidensiil
Hubungan di dalam sebuah trias politika tidak dapat saling menjatuhkan.
Contoh: Indonesia 2004- sekarang.
b. Parlementer
Ada bagian di dalam sebuah trias politika yang dapat menjatuhkan bagian
lain, yaitu legislatif terhadap eksekutif riil. Contoh: Indonesia pada era
parlementer.
c. Presidensiil semu
Eksekutif tidak dapat di jatuhkan oleh pengemban kekuasaan legislatif.
Namun ironisnya, ada lembaga tertinggi negara yang notabene adalah bagian
dari legislatif dan dapat menjatuhkan eksekutif. Contoh: Indonesia pada masa
Orde Baru.
d. Parlementer semu
Eksekutif riil merupakan bagian dari legislatif karena ia dipilih oleh
legislatif (parlemen) dan konsekuensinya ia dapat dijatuhkan parlemen. Namun,
parlemen ternyata dapat juga dibubarkan oleh eksekutif, tepatnya eksekutif
nominal. Contoh: Perancis, dimana PM dapat dipecat parlemen, dan parlemen
dapat dibubarkan presiden sekaligus mempercepat pemilu legislatif.
2. Jenis eksekutif
a. Eksekutif riil adalah bagian dari eksekutif yang menjalankan roda
pemerintahan.
b. Eksekutif nominal adalah bagian dari eksekutif yang menjalankan
kekuasaan simbolik dan seremonial.

11. 3. Fungsi dasar eksekutif
a. Kepala negara. Tugas utama: menjadi simbol negara dan memimpin
kegiatan seremonial kenegaraan.
b. Kepala pemerintahan. Tugas utama: memimpin kabinet (menjalankan
pemerintahan).
4. Konsekuensi dari implementasi prinsip kekuasaan yang mempengaruhi pola
hubungan dalam trias politika.
a. Pemisahan kekuasaan.
b. Pembagian kekuasaan.
c. Asas pemerintahan yang diaplikasikan eksekutif
d. Sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind.
3.3. FUNGSI BADAN EKSEKUTIF
Fungsi-fungsi kekuasaan eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of
government, Party chief, Commander in chief, Dispenser of appointments, dan Chief
legislators.
1. Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana
Menteri. Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana
Menteri merupakan kepada suatu negara, simbol suatu negara. Apapun tindakan
seorang Presiden atau Perdana Menteri, berarti tindakan dari negara yang
bersangkutan. Fungsi sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan
memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan duta besar, penyelesaian
konflik, dan sejenisnya.
2. Head of Government, artinya adalah kepala pemerintahan. Presiden atau Perdana
Menteri yang melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya mengangkat
menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan
suatu lembaga internasional, menandatangi surat hutang dan pembayarannya dari
lembaga donor, dan sejenisnya. Di dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahaan

12. fungsi antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.
3. Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus juga merupakan kepala dari
suatu partai yang menang pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka di
suatu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Di dalam sistem
parlementer, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari
partai yang menang pemilu.
4. Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan bersenjata. Presiden atau
perdana menteri adalah pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden
atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar belakang militer memiliki peran
ini. Namun, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang menjadi
presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer.
5. Dispenser of Appointment merupakan fungsi eksekutif untuk menandatangani
perjanjian dengan negara lain atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini,
penandatangan dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-
anggota kabinet yang lain, yang diangkat oleh presiden atau perdana menteri.
6. Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk mempromosikan diterbitkannya suatu
undang-undang. Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan
DPR, tetapi di dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif
mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil
dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-
hari melaksanakan undang-undang tersebut.
Fungsi-fungsi eksekutif adalah sebagai berikut :
Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh Presiden atau Perdana
Menteri.Chief of State artinya kepala negara, jadi seorang Presiden atau Perdana
Menteri merupakan kepala suatu negara, simbol suatu negara.Di Indonesia sendiri
lembaga eksekutif dipegang penuh oleh seorang presiden.
Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif yaitu
presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan.Presiden mempunyai
kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara.Sebelum

13. adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, tetapi
setelah amandemen UUD1945 presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama
lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.
Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah atau
mengucapkan janji dan dilantik oleh ketua MPR dalam sidang MPR.Setelah dilantik,
presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang
telah ditetapkan sendiri.Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden
tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.Presiden dan wakil presiden menjalankan
pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945.
Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
b. mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara
sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat
itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu
di bawah kedutaan besar kita.
c. menerima duta dari negara lain
d. memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara
Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik
Indonesia.
Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi
untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. Wewenang, hak dan
kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

14. a. memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
b. berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
c. menetapkan peraturan pemerintah
d. memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
e. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang
dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan
seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.
f. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti
adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada
tahanan-tahanan, terutama tahanan politik.Sedangkan abolisi adalah pembatalan
tuntutan pidana.
Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seorang presiden juga
merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, presiden
mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
dengan persetujuan DPR
b. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
c. menyatakan keadaan bahaya.

15. 3.3. PERKEMBANGAN KEKUASAAN EKSEKUTIF DI INDONESIA
Masa Orde Lama
Orde lama adalah sebutan bagi orde pemerintahan sebelum orde baru yang dianggap tidak
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen yang ditandai dengan
diterapkannya Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Presiden Soekarno
sebagai tokoh sentral orde lama adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, bahkan ia
bertindak sebagai pemimpin besar revolusi.
Kekuasaan Eksekutif Masa Demokrasi Kontitusional (1945-1959)
Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan
dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 ,dan1950, ternyata kurang cocok
untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lain.
Persatuan yang dapat digalang untuk salalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan
tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan
tercapai.Karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk
dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan
eksekutif yang terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional dan mentri-mentrinya
mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet
berdasarkan koalisi yang berkisar pada pada satu atau dua partai besar dengan beberapa partai
kecil.
Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi sewaktu-waktu tidak
segan menarik dukungannya. Di lain phak partai oposisi, tidak mampu berperan sebagai oposisi
yang kontruktif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.
Umumnya kabinet dalam masa pra pemilu yang diadakan pada tahun 1955 tidak dapat
bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan
ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk menjalankan

16. programnya. Pun pemilu tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapakan, bahkan tidak
dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa
daerah.
Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai-
partai yang tidak tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar
negara untuk Undang-undang Dasar baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini
menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin yang menggantikan masa demokrasi
kontitusional.
Kekuasaan Eksekutif Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Dengan dalih deadlock dan oleh sebab itu kembali ke UUD 1945 yang yang dianggap
satu-satunya jalan keluar, maka kepemimpinan soekarno sebagai kepala negara tidak terbatas,
apalagi MPRS tidak berfungsi, kecuali dalam melegalisasi "kebijakan" yang diambil presiden,
bahkan telah mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sedangkan DPR produk
Pemilu I dibubarkan melalui Dekrit presiden 5 Juli 1959. Dekrit presiden 5 Juli 1959 dapat
dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui
pembentukan kepemimpinan yang kuat.
Mulai Juni 1959 UUD 1945, berlaku kembali dan menurut ketentuan UUD 1945 itu
badan eksekutif terdiri atas seorang presiden,wakil presiden beserta mentri-mentri. Kekuasaan
eksekutif diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab III pasal 4 samapai dengan 15.
Mentri-mentri membantu presiden dan diangkat serta dihentikan olehnya.Presiden dan
wakil presiden dipilih oleh MPR dan presiden merupakan “Mandataris” MPR.Ia bertanggung
jawab kepada MPR dan kedudukannya untergeordnet kepada MPR.
Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama lima tahun yang hanya dibatasi oleh
peraturan-peraturan dalam UUD 1945 dimana sesuatu hal diperlukan adanya suatu undang-

17. undang. Selama masa itu presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya presiden tidak
mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.
Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk Undang-Undang dan
utuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain.
Dalam keadaan memaksa presiden menetapakan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti
Undang-undang, maka peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujauan DPR.
Selain itu presiden berwenang menetapakan Peraturan Pemerintah untuk menalankan
Undang-Undang sebagaiman mestinya dan presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas
angkata darat, angaktan laut, dan udara.
Pada masa demokrasi terpimpin terjadi dominasi dari presiden, terbatasnya peranan
partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur
sosial politik.Dalam masa demokrasi terpimpin tidak ada wakil presiden.Sesuai dengan
keinginannya untuk memperkuat kedudukannya oleh MPRS ditetapkan sebagai presiden
seumur hidup.Begitu pula dengan pejabat teras dari Legislatif (yaitu pimpinan MPRS dan DPR
Gotong Royong) dan dari badan Yudikatif (yaitu ketua Mahkamah Agung) diberi status
mentri.Dengan demikian jumlah mentri lebih dari seratus.
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat
pilihan rakyat ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah, sedangkan fungsi kontrol
ditiadakan.Bahkan pemimpin DPR dijadikan mentri dan dengan demikian ditekankan fungsi
pembantu presiden, di samping fungsi sebagai wakil rakyat.Hal terakhir ini mencerminkan telah
ditinggalkannya doktrin Trias Politika.
Penyimpangan lain dalam demokrasi terpimpin adalah campur tangan presiden dalamm
bidang Yudikatif seperti presiden diberi wewenang untuk melakukan intervensi di bidang
yudikatif berdasarkan UUD No.19 tahun 1964 yang jelas bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar 1945 dan di bidang Legislatif berdasarkan Peraturan Presiden No.14 tahun 1960 dalam
hal anggota DPR tidak mencapai mufakat mengenai suatu hal atau sesuatu rancangan Undang-
Undang.

18. Selain itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana pelbagai
tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Presiden (Panpres) yang memakai Dekrit
5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. Tambahan pula didirikan badan-badan ektra kontitusional
seperti front nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai
denga taktik komunisme internasional yang menggariskan pembentukan front nasional sebagai
persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat.
Partai politik dan pers dianggap menyimpang dari rel revolusi ditutup, tidak dibenarkan,
dan ditutup, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam
negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi bertambah suram.Pada masa orde lama
terjadi persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI.Persaingan ini mencapai klimaks
dengan meletusnya perisiwa Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh PKI.Ketika itu
bangsa Indonesia didominasi oleh partai komunis yang sangat kuat.
Awal Orde Baru
Peristiwa Gerakan 30 September PKI mengakhiri masa Demorasi Tepimpin yang dengan
demikian masa orde lama pun berakhir.Malalui ketetapan MPRS No.II tahun 1667, jabatan
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara dicabut dari tangan Bung
Karno.Dengan ketetapan MPRS No.XXXXIV tahun 1968, Jendral Soeharto dipilih MPRS sebagai
presiden.Dengan demikian, masa orde lama berganti dengan masa orde baru dengan Soeharto
sebagai aktor utamanya.

19. 3.4. KLASIFIKASI PASAL UUD 1945 YANG MEMUAT TENTANG BADAN EKSEKUTIF
a. Pasal tentang Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan
dibantu oleh Wakil Presiden.
Pasal 4
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
b. Pasal tentang syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 6
(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri,
tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.***
c. Pasal tentang Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu.
Pasal 22E
(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan
PerwakilanDaerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*** )
d. Pasal tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 6A
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)

20. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***)
(3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh
persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara
disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik
menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)
(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan
calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih
oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)
(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam
undang-undang.***)
e. Pasal tentang kewajiban Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dan berjanji sebelum
memangku jabatannya.
Pasal 9
(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama,
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan
selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

21. Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil –
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)
(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat
mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji
dengan sungguh-sungsguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)
f. Pasal tentang ketentuan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)
g. Pasal tentang jabatan Presiden dan/ atau Wakil Presiden jika tidak dapat melakukan
tugasnya misalnya jika mangkat, berhenti, dan diberhentikan.
Pasal 8
(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.*** )
(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam
puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil
Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.*** )
(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas
Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan
secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis
Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai

22. politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya
meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.****)
h. Pasal tentang pemberhentian Presiden dan/ Wakil Presiden.
Pasal 7A
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah
melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu
mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana
berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***)
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat.***)
(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya
dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)

23. (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah
permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan
Rakyat.*** )
(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis
Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri
oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan
menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
i. Pasal tentang hak Presiden dalam mengajukan RUU dan menetapkan peraturan
pemerintahan.
Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.*)
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.

24. j. Pasal tentang ketidakwenangan Presiden dalam membekukan dan/atau membubarkan
DPR
Pasal 7C
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.*** )
k. Pasal tentang kekuasaan Presidensebagai pemeganag kekuasaan tertinggi AD, AL, dan
AU.
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara.
l. Pasal tentang wewenang Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian,
membuat perjanjian internasional dengan meminta persetujuan DPR.
Pasal 11
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang
luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
m. Pasal tentang wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya.
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya.Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan
dengan undang-undang.

25. n. Pasal tentang wewenang Presiden dalam mengangkat duta dan konsul, serta menerima
penempatan duta negara dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
Pasal 13
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.*
(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat.*)
o. Pasal tentang wewenang Presiden dalammemberikan grasi, rehabilitasi, amnesti,
abolisi, gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
Pasal 14
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
agung.*)
(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.*)
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan
undang-undang.*)
p. Pasal tentang wewenang Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang diatur
dalam undang-undang.
Pasal l6
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan
pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

26. q. Pasal tentang Presiden yang dibantu para menteri.
Pasal 17
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
r. Pasal tentang wewenang Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri.
Pasal 17
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
(4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-
undang.***)
s. Pasal tentang wewenangPresiden dalam mengajukan rancangan UU kepada DPR,
melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta
mengesahkannya.
Pasal 20
(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
untuk mendapat persetujuan bersama.* )
(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk
menjadi undang-undang.* )
t. Pasal tentang hak Presiden menetapkan peraturan pemerintahan pengganti undang-
undang jika terpaksa.
Pasal 22
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

27. u. Pasal tentang wewenang Presiden dalam mengajukan RUU APBN
Pasal 23
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh
Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)
v. Pasal tentang wewenang Presiden dalam meresmikan anggota BPK.
Pasal 23F
(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
w. Pasal tentang wewenang Presiden dalam menyetujui dan menetapkan hakim agung yang
diusulkan Komisi Yudisial kepasa DPR
Pasal 24A
(3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.*** )
x. Pasal tentang wewenang Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan anggota
Yudisial dengan persetujuan DPR
Pasal 24 B
(3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.*** )

28. y. Pasal tentang wewenang Presiden dalam mengajukan tiga anggota hakim konstitusi dan
menetapkan anggota hakim MK
Pasal 24C***
(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga
orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)

29. BAB IV
PENUTUP
IV.I Kesimpulan
Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power)
antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-llembaga negara tidaklah di adakan
pemisahan yang kaku dan tajam , tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.
Menurut UUD 1945, untuk menjalankan mekanismepemerintahan di negara Republik
Indonesia, maka di dirikan satu lembaga tertinggi negara dan Lima lembaga tertinggi negara
yang merupakan komponen yang melaksanakan atau meyelenggarakan kehidupan negara.
Posisi antara legislatif (MPR/DPR) dan eksekutif (Presiden/Wakil Presiden) dalam
konstitusi pasca-amandemen adalah sejajar. Berbeda dengan konstitusi pra-amandemen,
legislatif (MPR) berada diatas ekeskutif (Presiden), walau pada kenyataannya eksekutiflah yang
sebenarnya berada diatas dan mengendalikan legislatif. Posisi yang sejajar dalam konstitusi
pasca-amandemen juga menimbulkan hubungan baru antara lembaga legislatif dengan
lembaga eksekutif, berbeda dengan hubungan antar-keduanya dalam konstitusi pra-
amandemen.

30. DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam.2009.Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Kansil, C.S.T.1981.Sitem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru
Saleh, Hassan.2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Audi Grafika
Tamin, Azian dan Azran Jalal, et. al.2005. Profil Politik Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: Pusat
Studi Politik Madani Institute
http://akatsukipeinarief.blogspot.com/2012/11/lembaga-lembaga-negara-sesuai-dengan.html
http://putrapemerintahan.blogspot.com/2012/05/lembaga-eksekutif-sistem-politik.html
http://alaric-one.blogspot.com/2013/02/badan-eksekutif-legislatif-yudikatif.html
http://politicalphotography.blogspot.com/2012/11/lembaga-eksekutif.html
http://revliemrt.blogspot.com/2013/06/tugas-pokok-dan-fungsi-eksekutif.html
http://wulanbanyu.blogspot.com/2012/12/klasifikasi-isi-uud-45-eksekutif.html
http://andukot.wordpress.com/2010/05/03/sistim-pembagian-kekuasaan-negara-republik-
indonesia-menurut-uud-1945/
http://pelitarezza.blogspot.com/2013/12/tugas-pokok-dan-fungsi-eksekutif.html