Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 menetapkan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang mengatur mengenai dasar hukum, definisi, pihak yang wajib menerapkannya, tujuan penerapannya, serta bagaimana penerapannya. PUSAP memberikan pedoman penyusunan Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat, Daerah, dan Nasional serta pedoman konsolidasi dan pelaporan keuangan pemerintah.

1. LOGO
P E R AT U R A N M E N T E R I K E U A N G A N N O M O R : 2 3 8 / P M K . 0 5 / 2 0 1 1
Pedoman Umum
Sistem Akuntansi
Pemerintahan
(PUSAP)
Disampaikan dalam Gugus Kendali Mutu Februari 2013
TIM BIDANG (PEMBINAAN) AKUNTANSI DAN PELAPORAN

2. Pembahasan
1 Dasar Hukum PUSAP
2 Apa itu PUSAP?
3 Siapa yg perlu menerapkan PUSAP?
4 Mengapa PUSAP perlu diterapkan?
5 Kapan PUSAP perlu diterapkan?
6 Bagaimana Penerapan PUSAP?

3. Dasar Hukum PUSAP
 UU No 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
 UU No 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
 PP 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
Pasal 6 ayat 4 :
“ Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan...diatur dengan PMK
setelah berkoordinasi dengan Mendagri”

4. Apa itu PUSAP?
 PUSAP adalah pedoman umum
dalam menyusun dan
mengembangkan Sistem Akuntansi
Pemerintahan sesuai SAP berbasis
akrual, khususnya Bagan Akun
Standar (BAS) dengan basis akrual
 Pedoman Penyusunan konsolidasi
fiskal dan statistik keuangan
pemerintah

5. Apa itu sistem akuntansi pemerintah?
Rangkaian sistematik dari prosedur
(terkomputerisasi/aplikasi atau
manual), penyelenggara (unit
akuntansi), peralatan dan elemen lain untuk
mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan
keuangan di lingkungan organisasi
pemerintah
Sumber : PMK NO 238/PMK.05/2011 Pasal 1

6. Apa itu BAS?
Definisi BAS Kode
sub- Kode
fungsi Program
Kode unik untuk
Kode
kodefikasi transaksi
fungsi pengelolaan
Kode
keuangan negara kegiatan
Kode
Kode output
Akun
Sumber : Brosur SPAN

7. BAS apa saja yang terdapat dalam PUSAP?
BAS PEMERINTAH PUSAT*)
BAS PEMERINTAH DAERAH*)
PUSAP
BAS NASIONAL*)
BAS GFS/
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
* ) akun 3 digit laporan Keuangan sesuai basis akrual : Neraca, LRA, LAK dan LO

8. BAS Pemerintah Pusat ( 1 digit)
Terdapat dalam Jenis
KODE Uraian
Laporan
1 Aset
Neraca
2 Kewajiban/utang
3 Ekuitas
4 Pendapatan / Pendapatan-LO
5 Belanja / Beban
LRA , LAK, LO
6 Transfer / Transfer-LO
7 Pembiayaan
8 Non Anggaran LAK

9. BAS Pemerintah Daerah ( 1 digit)
Terdapat dalam Jenis
KODE Uraian
Laporan
1 Aset Neraca
2 Kewajiban
3 Ekuitas
4 Pendapatan-LRA
5 Belanja
LRA , LAK
6 Transfer
7 Pembiayaan
8 Pendapatan-LO
LO
9 Beban

10. BAS Nasional/Konsolidasi ( 1 digit)
Terdapat dalam Jenis
KODE Uraian
Laporan
1 Aset Neraca
2 Kewajiban/utang
4 Pendapatan-Konsolidasi
5 Belanja
LRA , LAK
7 Pembiayaan
8 Pendapatan-LO
LO
9 Beban

11. Hubungan BAS dengan Sistem
Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi
Input Process Output
Transaksi Proses Akuntansi Lap. Keuangan
- Keuangan - Analisa Transaksi - LRA
- Kekayaan - Jurnal / Entries - Neraca
- Kewajiban -Posting - LAK
-Rekonsiliasi - CaLK
SISTEM AKUNTANSI
Kode
kegiatan
Kode
output
Formulasi Bagan Hardware
Pengaturan Personil
Prosedur Akun Dan
Kelembagaan Terampil
Transaksi Standar Software

12. Siapa yg perlu menerapkan PUSAP?
Penerapan
PUSAP
Pemerintah
Pemerintah Provinsi, Kota,
Pusat Kabupaten
(Pemda)

13. Mengapa PUSAP perlu diterapkan?
Pem. Pusat Alasan Pemda
Acuan Detil BAS
Penerapan Acuan Detil BAS
PUSAP
Acuan
Konsolidasi
LKPP&LKPD
Acuan GFS

14. Tugas dan Fungsi Bidang Aklap dan Peran PUSAP
Konsolidasi LK BUN Tingkat Kanwil
LK BUN KPPN
Konsolidasi LK K/L Tingkat Wilayah
LK UAPPA-W
LKPP Tingkat Wilayah GFS
Konsolidasi Pemerintahan
LK K/L tk Wil
dan LK BUN
Umum
Kanwil Konsolidasi Konsolidasi
LKPD LKPD dan LKPP tk Wil

15. Kegunaan PUSAP bagi Kanwil DJPBN (1)
LAPORAN KONSOLIDASI PP DAN PEMDA TK WILAYAH
BAS NASIONAL/KONSOLIDASI
dalam PUSAP
LKPP Konsolidasi
wilayah LKPD

16. Kegunaan PUSAP bagi Kanwil DJPBN (2)
LAPORAN GFS TK WILAYAH *)
BAS GFS
dalam PUSAP
LAPORAN KONSOLIDASI PP DAN PEMDA TK WILAYAH
* ) GFS hanya untuk sektor pemerintahan umum, belum termasuk korporasi publik

17. Mapping dari Konsolidasi LKPP & LKPD ke GFS
MAPPING
KONSOLI GFS
DASI
LKPP • Neraca
•LO *)
LKPD •LAK
BAS GFS
Neraca
•
• LO *)
•LAK Text
Mapping
*) karena ketidaktersediaan LO, untuk penyusunan GFS 2008-2011
digunakan LRA

18. Kapan diberlakukannya PUSAP?
 Telah diterapkan sebagian besar di
BAS Pemerintah Pusat
 Penerapan PUSAP di Pemda
menunggu Permendagri tentang
detail BAS Pemda
 Penerapan secara penuh menunggu
penerapan basis akrual secara
penuh tahun 2015
PMK 238/2011 pasal 4 ayat 2 : Sistem akuntansi
pemerintahan pada daerah disusun dengan
mengacu pada ketentuan perundang-undangan
mengenai pengelolaan keuangan daerah

19. Bagaimana penerapan PUSAP?
PUSAP digunakan sebagai pedoman penyusunan (detail)
BAS Pemerintah Pusat dan Daerah
(detail) BAS digunakan sebagai salah satu komponen
penyusun Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
PUSAP digunakan sebagai acuan konsolidasi antara LKPP
dan LKPD
PUSAP digunakan sebagai acuan penyesuaian/mapping akun
hasil konsolidasian LKPP dan LKPD ke akun GFS

20. Contoh Hubungan Antar-BAS
No BAS Pemda BAS Pem Pusat BAS Nasional BAS GFS
1 521 bel modal 531 bel modal 531 bel modal 6141 tanah
tanah pengad tanah pengadaan tanah
2 522 bel modal 532 bel modal 532 bel pengad 6112
peral. & mesin pengad. peral. & peralatan & mesin peralatan dan
mesin mesin
3 523 bel modal 533 bel modal 533 bel modal 61111 Gd &
gd & pengad gd & pengad gd & bangunan
bangunan bangunan bangunan
4 524 bel modal 534 bel modal 534 bel modal 61113 struktur
jln, irigasi & pengad jln, irigasi & pengad jln, irigasi & lainnya
jaringan jaringan jaringan meliputi jln,
jembatan
bendungan

21. Contoh LK Konsolidasi LKPP&LKPD 2011
(sebagian LRA : belanja dan transfer)
Uraian Pem Pusat Pemda Eliminasi Konsolidasi
Bel Pegawai 175.745.947.140.204 230.549.684.983.662 406.295.632.123.866
Bel Barang 124.159.163.392.116 117.425.575.824.188 241.584.739.216.304
Bel Modal 117.759.087.730.733 108.207.391.952.619 225.966.479.683.352
Pemb Bunga 93.260.261.464.246 115.172.237.756 93.375.433.702.102
utang
Subsidi 295.358.422.916.324 637.607.982.120 295.996.030.898.444
Hibah 300.108.798.355 16.397.688.064.572 16.697.796.862.927
Bel Bansos 71.076.290.233.168 12.712.235.786.971 83.788.526.020.139
Bel Lain lain 5.464.234.053.592 692.653.674.314 6.156.887.727.906
Dana 347.246.213.954.316 - 347.246.213.954.316 -
perimbangan
Dana Otsus 64.078.550.677.474 - 64.078.550.677.474 -
dan
penyesuaian
Sumber : LK Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda Tahun 2011 hal 283-284

22. Contoh Mapping LK Konsolidasi LKPP ke GFS
Uraian LRA Jumlah Uraian LO GFS Jumlah
Konsolidasi
BELANJA EXPENSE
Bel Pegawai 406.295.632.123.866 Compensation of employees 406.295.632.123.866
Bel Barang 241.584.739.216.304 Use of goods and services 163.407.479.017.183
Bel Modal 225.966.479.683.352 Consumption of fixed capital 0
Pemb Bunga utang 93.375.433.702.102 interest 93.375.433.702.102
Subsidi 295.996.030.898.444 Subsidies 295.996.030.898.444
Hibah 16.697.796.862.927 Grants 28.063.788.937.354
Bel Bansos 83.788.526.020.139 Social Benefits 83.788.526.020.139
Bel Lain lain 6.156.887.727.906 Other expense 6.156.887.727.906
NET ACQUISITION OF
FINANCIAL ASSETS
Fixed assets 222.343.540.378.827
Sumber : LK Konsolidasian
Pemerintah Pusat dan Change in inventories 66.811.268.124.694
Pemda Tahun 2011 hal 14
Nonproduced assets 3.488.566.777.978

23. LOGO
Tim Bidang (Pembinaan) Akuntansi dan Pelaporan