Dokumen tersebut membahas aspek hukum praktik mandiri perawat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa perawat diizinkan melakukan tindakan medik tertentu sesuai peraturan, namun perlu pengaturan hukum lebih lanjut untuk perlindungan perawat khususnya di daerah terpencil. Dokumen juga membahas peraturan terkait praktik keperawatan di Indonesia serta usulan Rancangan Undang-Und

1. ASPEK LEGAL PRAKTEK MANDIRI PERAWAT

6. Tata Hukum Kes di Indonesia UUD 45 UU No.23/1992 Ttg Kesehatan UU No.29/2004 Ttg. Praktik Dokter Permenkes 1419/2005 Penyelenggaraan Praktik dokter & dokter gigi Permenkes 1239/2002 ttg Registrasi Praktik Keperawatan RUU PRAK.KEP ????.... PRAKTIK KEPERAWATAN RUU PRAKTIK TENAGA KESEHATAN ????....

7. UU No.23/1992 Ttg Kesehatan Pasal 32 ayat 4: Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan, hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.” Pasal 53, ayat 1: Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pasal 53, ayat 2: Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

8. PERMENKES 1239/2001 TTG REGISTRASI DAN PRAKTIK KE SIP SIK SIPP

19. FUTURE

32. SPK D III S1 KEP SPESIALIS L S P – K I BARU LULUS/SDH KERJA UJI KOMPETENSI SESUAI LEVEL PENDIDIKAN LULUS TIDAK LULUS DIKLAT PROFESI SERTIFIKAT KOMPETENSI DINKES PROP S . I . P . DINKES KAB/KOTA DINKES KAB/KOTA S . I . K S . I . P . P. PRAKTEK SARKES PRAKTEK MANDIRI DRAF AMANDEMEN KEPMENKES 1239 PPNI DEPKES BNSP