Dokumen tersebut membahas upaya pengintegrasian kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). KLHS bertujuan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari rencana pembangunan agar berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan. KLHS perlu diintegrasikan ke dalam proses perencanaan sektoral untuk menghasilkan alternatif rencana yang

1. Upaya Pengintegrasian KLHS dalam
Penyusunan RPJP/RPJMN
Direktur Lingkungan Hidup
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
18 Januari 2011

2. Pengarusutamaan Pembangunan
Berkelanjutan

3. PRINSIP UTAMA
 Daya dukung dan Daya Tampung
 Keberlanjutan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan
 Keadilan antar generasi (intergenerational equity)
 Keadilan dalam satu generasi (intragenerational
equity)
 Prinsip pencegahan dini (precautionary principle)
 Perlindungan keanekaragaman hayati (conservation
of biological diversity)
 Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme
insentif (internalisation of environment cost and
incentive mechanism)

4. Tiga Pilar Pembangunan
• Ekonomi
economically
viable
• Sosial
socially
acceptable
• Lingkungan
environmentally
sustainable

5. Pilar Lingkungan
 Lingkungan dipandang sebagai supporting system
dari pembangunan → Diukur dengan daya dukung
lingkungan (carrying capacity)
 Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan
dan mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan

6. Daya Dukung Lingkungan
• Lahan:
Kualitas dan Udara
Kompetisi
Penggunaan Lahan
• Air: LINGKUNGAN
dan Kondisi
Kualitas dan Lahan
Keanekaragaman
Air
Hayati
Kompetisi
Penggunaan Air
• Udara:
IKLIM
Penurunan Kualitas
Udara
• Iklim:

7. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan
Dua Pendekatan
Pengarus-utamaan Pengendalian Pencemaran
(Green Issues) – Pre (Brown Issues) - Post
↓ ↓
Pertimbangan lingkungan Standar dan Baku Mutu
hidup dalam perencanaan Pengawasan dan
dan penganggaran termasuk Pemantauan
pengembangan insentif ↓
ekonomi Penegakan Hukum
↓ ↓
Pengukuran dengan Pengukuran dengan
Indikator (misal: PDB Indikator Kualitas
Hijau, Genuine Saving) Lingkungan Hidup (kualitas
air, tanah dan udara)

8.  Mengarus-utamakan pertimbangan LH
Mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam proses
pengambilan keputusan (planning and budgeting) →
masuknya pertimbangan lingkungan ke dalam
perencanaan dan penganggaran
 Bagaimana ?:
 Bukan suatu usaha yang terpisah dari perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan pembangunan sektoral
 Tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan
yang signifikan
 Mempertimbangkan konsideran-konsideran yang
menguntungkan lingkungan dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan pembangunan

9. Kerugian Akibat Kerusakan Lingkungan
 Perubahan Iklim, kerugian jangka panjang 2.5 - 7.0 % of PDB 2010 dari
rusaknya sarana prasarana, perubahan pola tanam, kesehatan dan dampak
lainnya
 Rendahnya Akses dan Kualitas Air Bersih dan Sanitasi, kerugian jangka
pendek 68 triliun rupiah tahun 2007
 Pencemaran Udara (outdoor dan indoor), biaya kesehatan tahunan 49,5
triliun rupiah/tahun
 Degradasi Hutan dan Deforestasi, biaya penanaman hutan setiap
tahunnya sebesar >> 1,8 triliun rupiah (hanya sebagian kecil dari total
kerugian atau nilai hutan yang hilang)
 Erosi Tanah dan Hilangnya Topsoil, perkiraan (hanya pulau Jawa)
kerugian hingga 4,5 triliun rupiah/tahun tahun 2007
 Ekosistem Terumbu Karang dan Laut, terumbu karang yang sehat dapat
menghasilkan produk setara 135 juta rupiah/km2, namun kerusakan telah
banyak terjadi pada terumbu karang kita

10. Konsideran Pengarusutamaan
Pembangunan Berkelanjutan
 Daya Dukung Lahan
 Daya Serap Lahan terhadap Air → Runoff
 Tutupan Lahan
 Kualitas Lahan
 Laju Erosi lahan
 Daya Dukung Air
 Kualitas
 Kuantitas Air → Laju Eksploitasi < Laju Pengisian Kembali
 Daya Dukung Udara
 Kualitas
 Iklim
 Emisi GRK → Mitigasi → Low Carbon Economy
 Temperatur, Curah Hujan dan Pergeseran Musim → Adaptasi

11. Sektor Prioritas
 Pembangunan Berkelanjutan
 Sumber Daya Alam: Kehutanan, Pertanian, Energi,
Kelautan dan Perikanan, Sumber Daya Air
 Sarana dan Prasarana: Perhubungan, Pengairan dan
Irigasi, Perumahan dan Permukiman (Domestik)
 Sektor Industri
 Perubahan Iklim
 Mitigasi: Kehutanan, Energi, Perhubungan
 Adaptasi: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pesisir

12. Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Instrument:
 Valuasi (nilai) lingkungan dan sumber daya alam dan
mengintegrasikannya ke dalam perencanaan
 KLHS (kajian lingkungan hidup strategis), analisa
dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana dan
program untuk penguatan perencanaan pembangunan
 Pengembangan Indikator Pembangunan yang
memasukkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan
hidup (PDB Hijau, Genuine Savings, Indikator Kualitas
Lingkungan Hidup dan Indikator lain)
 Pengembangan insentif dan disintetif bagi daerah,
swasta dan masyarakat agar pertimbangan lingkungan
hidup terinternalisasi dalam perilaku perusahaan, pemda
dan masyarakat

13. Komposisi Anggaran APBN
 Perbandingan Antara Total Seluruh Belanja Negara dalam APBN
dengan Belanja Bidang Lingkungan Hidup (APBN dalam triliun rupiah)

14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

15. Mengapa diperlukan KLHS/SEA
 Perencanaan sudah merespons dan mengakomodir
isu-isu lingkungan hidup, namun posisinya
seringkali bertabrakan [dikotomis] dengan tujuan
pembangunan lainnya
 Target pencapaian tujuan ekonomi belum
sepenuhnya diimbangi dengan target-target
pencapaian LH
 Pendekatan untuk koordinasi, integrasi,
sinkronisasi, dan sinergitas yang ada saat ini belum
memadai
 Diperlukan pergeseran/re-orientasi perencanaan

16. Kriteria Acuan Studi KLHS
KLHS memuat kajian antara lain:
 Kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan;
 Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan
hidup; Kinerja layanan/jasa ekosistem;
 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim; dan
 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman
hayati.
UU PPLH Pasal 16

17. KLHS Melahirkan Alternatif KRP
KLHS harus mendorong alternatif –alternatif baru
pembangunan melalui:
 Identifikasi isu-isu utama lingkungan atau
pembangunan berkelanjutan yang perlu
dipertimbangkan dalam KRP.
 Analisis dampak setiap alternatif strategi
pembangunan dari KRP, khususnya isu-isu yang
relevan dan memberikan masukan untuk
optimalisasi.
 Memaparkan proses KLHS, kesimpulan dan usulan
rekomendasi kepada para pengambil keputusan.

18. KLHS untuk Meningkatkan Mutu Perencanaan
 KLHS merupakan suatu cara untuk mengintegrasikan
pertimbangan lingkungan atau keberlanjutan, serta
media konsultasi dengan para stakeholder dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan.
 KLHS harus diintegrasikan dengan berbagai kegiatan tim
perencana [menjadi bagian dari proses perencanaan].
 KLHS tidak hanya melibatkan stakeholders- dalam
mekanisme konsultasi seperti yang umum dijumpai
dalam proses perencanaan – tetapi juga memperkuat
keterlibatan mereka.

19. KLHS lebih dari sekedar membuat dokumen
1. Tujuan utama KLHS adalah memfasilitasi
terbentuknya berbagai opsi perencanaan dan
mencari opsi yang menang-menang (win-win
solution).
2. Meningkatkan kerjasama kelembagaan dan
mengatasi konflik kebijakan sektoral.
3. Mengevaluasi secara kritis berbagai alternatif
perencanaan pembangunan.
4. Melibatkan peluang keterlibatan pemangku
kepentingan [pemerintah dan non-pemerintah]

20. Bagaimana mengintegrasikan KLHS/SEA dalam
pengambilan keputusan?
Dua pilihan pendekatan integrasi KLHS [Verheem, 2007]:
Proses Menyatu Proses Terintegrasi
Perencanaan KLHS

21. Pendekatan Penyusunan
KRP:Kebijakan, Rencana, Program (Methods in
Planning)
Pilihan & Contoh
Pendekatan/Metode terkait
Proses/Prosedural Top-down, Bottom-up , participatory,
penyusunan KRP consultative-interactive, teknokratik,
birokratik
(procedure, political
process/decision making
approach)
Sesuai Kebutuhan & Bersifat Spesifik
substansi isu
Metode-metode analisis
Rapid Ass: Kualitatif, SPR, LFA,
terkait substansi-substansi
Semi detail Ass: Statistik Deskriptif,
KRP
analisis prospektif,
Detail Ass: System Dynamics, Causal
Statistics (econometrics), dll

22. Empat Langkah KLHS dalam RPJM
 Disiapkan oleh K/L
1. Persiapan KLHS
 Penentuan dan penjelasan elemen perencanaan
 Identifikasi kemungkinan dampak lingkungan dari rencana yang akan di KLHS dan
melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan
 Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KLHS
 Dilakukan oleh K/L dan pihak terkait
2. Baseline/Data dasar
 Kondisi dasar pembangunan tanpa Rencana/Program (KRP)
3. Analisis
 Penjelasan mengenai dampak jangka pendek dan panjang dan mitigasi untuk
mengurangi dampak
 Penjelasan mengenai aspek-aspek yang akan dipantau dalam implementasi
Rencana (indikator lingkungan)
 Dilakukan oleh K/L
4. Rekomendasi
 Penyusunan dan evaluasi rekomendasi termasuk alternatif
 Laporan KLHS dipublikasikan atau dijadikan bagian yang terintegrasi dengan
Rencana (KRP)
 Semua pemangku kepentingan mempunyai kemungkinan untuk memberikan
masukan tambahan

23. Progress to date
 Uji Coba KLHS pada sektor Pertanian
(kelapa sawit), Energi (Batubara),
Perikanan Tangkap (2010-2011)
 Pedoman KLHS untuk Perencanaan
Sektor (Renstra) dan RPJMN  akan
disempurnakan dan difinalkan tahun 2012
 Indikator Pembangunan Berkelanjutan
(agregat)

24. Kendala dan Tantangan
 Otoritas Sektor (Kementerian/Lembaga) terhadap
Perencanaan di masing-masing sektor
 Proses perencanaan  waktu dan muatan yang
tersegregasi
 Proses politik dalam perencanaan pembangunan
dan penganggaran
 Tingginya pertimbangan ekonomi dalam
perencanaan pembangunan
 Kapasitas dalam mengarusutamakan pertimbangan
lingkungan hidup dalam perencanaan
 Proses perencanaan yang sudah establish  tidak
mudah menambah beban prosedur perencanaan

25. Terima Kasih