I. AJARAN GEOPOLITIK
ISTILAH GEOPOLITIK ADALAH SINGKATAN DARI GEOGRA-PHICAL
POLITIC YANG DICETUSKAN OLEH SARJANA ILMU POLI...
 MEMBENARKAN HUKUM EKSPANSI, & MENGATAKAN
BAHWA BATAS WILAYAH SUATU NEGARA BERSIFAT SE-
MENTARA.
KEMUDIAN GEOPOLITIK BERU...
POLITIK (NEGARA).
II. TEORI GEOPOLITIK
TEORI KEKUATAN DI DARAT
• SIR HALFORD MACKINDER (1861-1947)
• MENCETUSKAN WAWASAN B...
TEORI KEKUATAN DI UDARA
• WILLIAM MITCHELL (1887-1896), A. SAVERSKY (1894),
GIULIO DOUHET (1869-1930), & J.F.C. FULLER,
ME...
• GEOPOLITIK, BAGI BANGSA INDONESIA YG MEMILIKI
KURANG-LEBIH 18.100 PULAU-PULAU BESAR DAN KECIL
DIPERGUNAKAN SEBAGAI DASAR...
KEMUDIAN MENJADI DASAR HUKUM ROMASI MENGENAI
LAUT.
b. ZAMAN ROMAWI
 SETELAH PERANG PUNIS III, ROMAWI TELAH BERKEM-
BANG M...
1480 M). BALDUS, BODIN & TARGA MEMBATASINYA
SAMPAI 60 MIL.
d. ZAMAN PORTUGAL & SPANYOL
 PAUS ALEXANDER VI PADA THN 1493 M...
 DLM USAHANYA MENENTENG TUNTUTAN PORTUGAL &
INGGRIS, MAKA BELANDA BERUSAHA MENCARI DASAR-
DASAR HUKUM BAGI TUNTUTANNYA BA...
 PADA UMUMNYA TELAH DITERIMA BAHWA NEGARA-
NEGARA DAPAT MEMILIKI JALUR LAUT DI SEPANJANG
PANTAINYA, TETAPI DI LUAR JALUR ...
 TEORI GROTIUS (MARE LIBERIUM) MENGENAI LAUTAN
ADL KIRA-KIRA SEPERTI BERIKUT: OWNERSHIP (TER-
MASUK ATAS LAUT) HANYA BISA...
BKNYA MARE CLAUSUM: THE RIGHT AND DOMINION ON
THE SEA (1636).
 YG PALING TERKENAL DARI PENULIS TSB ADALAH JOHN
SELDEN. SE...
OLEH MERIAM DARI DARAT (“IMPERIUM TENAE FINIRI UBI
FINITUR ARMORUM POTESTAS”).
 DARI SINILAH BERKEMBANG AJARAN 3 MIL LAUT...
• SOVERENITAS NEGARA PANTAI ATAS LAUT
WILAYAHNYA DIAKUI, “SUBJECT TO THE RIGHT OF
INNOCENT PAS-SAGE”.
• LEBAR LAUT WILAYAH...
• LEBAR LAUT WILAYAH ADALAH 3 MIL LAUT.
• BASELINES UTK MULUT TELUK DIAKUI 12 MIL LAUT.
• HAK INNOCENT PASSAGE DI LAUT WIL...
 BERSIMPANG SIURNYA MASALAH HUKUM LAUT,
MENDAPAT PERHATIAN SERIUS DARI LEMBAGA BANGSA-
BANGSA (LEAGUE OF NATIONS). PENYEL...
 PD TGL 21 NOPEMBER 1947, MAJELIS UMUM PBB ME-
NERIMA SUATU RESOLUSI UTK MEMBENTUK INTER-
NATIONAL LAW COMMISSION (ILC) Y...
LAUT), SEBALIK-NYA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
MENGHENDAKI LEBAR LAUT WILAYAH ADALAH 12 MIL
LAUT.
 KARENA MENGHADAPI JALAN B...
• USUL LAINNYA UTK HANYA MENGAKUI 12 MIL
WILAYAH PERIKANAN SAJA, JUGA DITOLAK DGN
SUARA 38 NEGARA SETUJU, 32 MENENTANG & 1...
• KEEMPAT KONVENSI GENEVA 1958.
• KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL YG
DIPRAKARSAI OLH IMCO KHUSUSNYA KONVENSI-KONVENSI
MENG...
• “CONVENTION ON FISHING &
CONSERVATION OF THE LIVING RESOURCES OF THE HIGH
SEAS” MULAI BERLAKU TGL 20 MARET 1966 & DITERI...
• ROADSTEADS YG BIASANYA DIPAKAI UTK BONGKAR,
MUAT ATAU MEMBUANG JANGKAR OLH KAPAL DPT DI-
MASUKKAN KE DLM LAUT WILAYAH AS...
• MENCEGAH PELANGGARAN-PELANGGARAN DIBIDANG
PABEAN, KEUANGAN, IMIGRASI DAN KESEHATAN.
• MENGHUKUM PELANGGARAN-PELANGGARAN ...
ADJACENT TO THE COAST BUT OUTSIDE THE AREAS OF
THE TERRITORIAL SEA TO A DEPTH OF 200 METER OR,
BEYOND THAT LIMIT, TO WHERE...
GARIS-GARIS DASAR MASING-MASING NEGARA, KE-
CUALI JIKA NEGARA-NEGARA TSB SETUJU DGN CARA
PENENTUAN GARIS BATAS YG LAIN, AT...
BATASI KEBEBASAN UDARA UTK MEMPERTAHANKAN KE-
AMANANNYA.
 DI SAMPING TEORI KEBEBASAN UDARA TSB, PAKAR LAIN
SEPERTI HAZELT...
CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL. KON-
VENSI CHICAGO MEMBEDAKAN ANTARA KAPAL-KAPAL
TERBANG SIPIL (CIVIL AIRCRAFT) & ...
TEORI VON HOLZENDORF
• BATAS KETINGGIAN SOVERENITAS DITETAPKAN SE-
CARA JELAS MISALNYA 1.000 M DARI PUNCAK YG TER-
TINGGI ...
MATERI KULIAH
HUKUM LAUT DAN ANGKASA
28
OLEH
DRS. RIFDAN, M.SI.
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGE...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Materi hukum laut 02

516 Aufrufe

Veröffentlicht am

a

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
516
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
5
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
10
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Materi hukum laut 02

  1. 1. I. AJARAN GEOPOLITIK ISTILAH GEOPOLITIK ADALAH SINGKATAN DARI GEOGRA-PHICAL POLITIC YANG DICETUSKAN OLEH SARJANA ILMU POLITIK SWEDIA RUDOLPH KJELLEN (1864-1922) PADA TAHUN 1900. KJELLEN MENGEMUKAKAN :  SUATU SISTEM POLITIK YG MENYELURUH TERDIRI ATAS : GEOPOLITIK, DEMOPOLITIK, EKONOMOPOLITIK, SOSIO- POLITIK, & KRATOPOLITIK, YG DI TULIS PD THN 1916, DG JUDUL “THE STATE AS ON ORGANISM”.  NEGARA BUKAN SAJA ORGANISME, TETAPI JUGA HARUS MEMILIKI INTELEKTUAL.  MEMBENARKAN HUKUM EKSPANSI (PEMEKARAN WILA- YAH), NEGARA HARUS MAMPU BERSWASEMBADA, SERTA MEMANMAATKAN KEMAJUAN KEBUDAYAAN & TEKNO- LOGI. ISTILAH GEOPOLITIK DIPAKAI JUGA SEBAGAI SINONIM DARI ILMU BUMI POLITIK (POLITICAL GEOGRAPHY) YANG DIKEM-BANGKAN OLEH FREDERICH RATZEL (1844-1904), YG MENEGAS-KAN :  DLM HAL TERTENTU PERTUMBUHAN NEGARA MIRIP DGN ORGANISME, YG MEMELUKAN RUANG HIDUP & JUGA MELALUI PROSES LAHIR, TUMBUH, BERKEMBANG, ME- NYUSUT & MATI.  MENGEMBANGKAN TEORI RUANG YG MELIHAT NEGARA SBG SUATU RUANG YANG DITEMPATI OLEH KELOMPOK POLITIK. 1 HUKUM LAUT / ANGKASA A. AJARAN/TEORI GEOPOLITIK
  2. 2.  MEMBENARKAN HUKUM EKSPANSI, & MENGATAKAN BAHWA BATAS WILAYAH SUATU NEGARA BERSIFAT SE- MENTARA. KEMUDIAN GEOPOLITIK BERUBAH ARTINYA SETELAH DIPOPU- LERKAN OLEH KARL HAUSHOVER (1869-1946), YG AJARAN GEOPOLITIK MENJURUS KE EKSPANSIONISME & RASIAL-ISME, MILITERISME & FACISME. RUMUSAN AJARAN ENURUT KARL HAUSHOVER LAINNYA ADALAH :  GEOPOLITIK ADALAH DOKTRIN NEGARA BUMI.  GEOPOLITIK ADL DOKTRIN PERKEMBANGAN POLITIK YG DIDASARKAN PD HUBUNGANNYA DGN BUMI.  GEOPOLITIK ADL ILMU YG MEMPELAJARI ORGANISME POLITIK DAN RUANG SUSUNNYA.  GEOPOLITIK ADALAH LANDASAN ILMIAH BG TINDAKAN POLITIK DALAM PERJUANGAN KELANGSUNGAN HIDUP SUATU ORGANISME NEGARA UNTUK MENDAPATKAN RUANG HIDUPNYA. OLEH SEBAB ITU PEMBAHASAN DAN PENGKAJIAN TENTANG HUKUM LAUT/ ANG- KASA TIDAK TERLEPAS DARI PERKEMBANGAN TEORI GEO- POLITIK PADA ABAD KE XIX – XX. INTI TEORI GEOPOLITIK ADALAH GEOGRAFI (WILAYAH) SANGAT PENTING BAGI 2
  3. 3. POLITIK (NEGARA). II. TEORI GEOPOLITIK TEORI KEKUATAN DI DARAT • SIR HALFORD MACKINDER (1861-1947) • MENCETUSKAN WAWASAN BENUA : DAERAH YG DIANGGAPNYA PALING STRATEGIS ADALAH DAERAH JANTUNG YG MELIPUTI; SELURUH DAERAH EROPA TENGAH, EROPA TIMUR, TIBET & MONGOLIA. • BARANG SIAPA DAPAT MENGUASAI DAERAH DAERAH EROPA TIMUR MAKA BANGSA ITU AKAN MENGUASAI DAERAH JANTUNG. BARANG SIAPA MENGUASAI DAERAH JANTUNG, MAKA AKAN MENGUASAI PULAU DUNIA (EURASIA-AFRIKA). BARANG SIAPA MENGUASAI PULAU DUNIA AKAN DAPAT MENGUASAI DUNIA. TEORI KEKUATAN DI LAUT • SIR WALTER RALEIGH (1554-1618) AHLI GEOGRAFI INGGRIS. • BARANG SIAPA YANG MENGUASAI LAUTAN AKAN MENGUASAI PERDAGANGAN, DAN SIAPA YANG MENGUASAI PERDAGANGAN BERARTI AKAN MENGUASAI DUNIA. • ALFRED THAYER MAHAN (1840-1914). • DALAM BUKU “INFLUENCE OF SEA POWER UPON HISTORY” HIPOTESA MAHAN ADALAH ; “KEKUATAN DI LAUT SANGAT VITAL BAGI PERTUMBUHAN KEMAK- MURAN DAN KEAMANAN NASIONAL”. MAHAN, MENGA- TAKAN BAHWA : ADA ENAM FAKTOR YANG MEMPE- NGARUHI PERKEMBANGAN SUATU NEGARA SEBAGAI KEKUATAN LAUT, YAKNI : LETAK GEOGRAFI, WUJUD BUMI, LUAS WILAYAH, PENDUDUK, WATAK NASIONAL & SIFAT PEMERINTAHAN (INDIKATOR-INDIKATOR KEKUAT- AN NASIONAL). 3
  4. 4. TEORI KEKUATAN DI UDARA • WILLIAM MITCHELL (1887-1896), A. SAVERSKY (1894), GIULIO DOUHET (1869-1930), & J.F.C. FULLER, MENCETUSKAN; WAWASAN DIRGANTARA. • KEKUATAN DI UDARA MERUPAKAN DAYA TANGKAL YANG AMPUH TERHADAP ANCAMAN, & DAPAT MELUMPUHKAN MUSUH DIKANDANG SENDIRI AGAR TIDAK MAMPU LAGI BERGERAK UNTUK MENYERANG. TEORI KEKUATAN DAERAH BATAS (RIMLAND). • NICHOLAS J. SPYKMAN (1893-1943) MENGEMBANGKAN SUATU TEORI KEKUATAN DAERAH BATAS (RIMLAND). • TEORI KEKUATAN DAERAH BATAS (RIMLAND) YANG MERUPAKAN TEORI WAWASAN KOMBINASI, YANG ME- RUPAKAN INTEGRASI DARI KEKUATAN DARAT, LAUT, DAN UDARA. III. GEOPOLITIK INDONESIA. • BAGI BGS INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCASILA, AJARAN GEOPOLITIK DARI PARA PAKAR DUNIA TERSEBUT TIDAK SEPENUHNYA DAPAT DITERAPKAN DI INDONESIA, KARENA BANGSA & NEGARA INDONESIA TIDAK DAPAT MENGEMBANGKAN AJARAN YANG BERSIFAT EKSPANSION- ISME, FACISME, & ADU KEKUATAN. • GEOPOLITIK, BAGI BANGSA INDONESIA DIPERGUNAKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN UNTUK MENENTUKAN POLITIK NASIONALNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAN KONSTELASI GEOGRAFI WILAYAH NEGARA INDONESIA SEBAGAI SATU KESATUAN YANG UTUH UNTUK MEWUJUD- KAN CITA-CITA DAN TUJUAN NASIONALNYA. 4
  5. 5. • GEOPOLITIK, BAGI BANGSA INDONESIA YG MEMILIKI KURANG-LEBIH 18.100 PULAU-PULAU BESAR DAN KECIL DIPERGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN UNTUK MENENTUKAN BATAS WILAYAH YURISDIKSIONAL, BAIK DI DARAT, LAUT, DAN DI UDARA, SERTA MEMPERJUANGKAN EKSISTENSINYA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPE- LAGIC STATE). I. KONSEPSI PENGUASAAN ATAS LAUT • PERTANYAAN YG PALING MENDASAR ADALAH, APAKAH LAUT DAPAT DIMILIKI OLEH SUATU NEGARA?. • DALAM SEJARAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL BERABAD- ABAD LAMANYA TERDAPAT PERTARUNGAN ANTARA 2 KON- SEPSI POKOK, YAKNI : a. RES NULIUS, YG MENYATAKAN BHW LAUT ITU TIDAK ADA YANG MEMILIKINYA, KRN ITU DAPAT DI AMBIL DAN DI-MILIKI OLH MASING-MASING NEGARA. b. RES COMMUNIS, YG MENYATAKAN BHW LAUT ITU ADA- LAH MILIK BERSAMA MASYARAKAT DUNIA, KRN ITU LAUT TIDK DPT DIAMBIL ATAU DIMILIKI OLH MASING- MASING NEGARA. II. PRAKTEK NEGARA-NEGARA a. ZAMAN PRA ROMAWI  PHUNICIA KUNO MENDIRIKAN SUATU KERAJAAN DAN MENGANGNGAP LAUT YANG MEREKA KUASAI SBG MILIK NEGARA MEREKA. PAHAM YANG SAMA JUGA DIANUT OLH BGS PERSIA, JUNANI & RHODIA.  DI ZAMAN RHODIA, HUKUM LAUT MALAH TELAH BER-KEMBANG UTK MENGATUR PELAKSANAAN KEKUASAAN NEGARA DI LAUT. HK LAUT RHODIA INILAH 5 B. SEJARAH PERKEMBANGAN HK. LAUT
  6. 6. KEMUDIAN MENJADI DASAR HUKUM ROMASI MENGENAI LAUT. b. ZAMAN ROMAWI  SETELAH PERANG PUNIS III, ROMAWI TELAH BERKEM- BANG MENJADI PENGUASA TUNGGAL DI LAUT TENGAH & MENGANG-GAP SEBAGAI “DANAU” MEREKA, DGN DEMIKIAN LAUT DAPAT DIMILIKI.  DLM HUKUM ROMAWI, LAUT DIARTIKAN SBG “PUBLIC PROPERTY” HARUSLAH DIARTIKAN SBG MILIK DARI KERAJAAN, & HAK PENDUDUK PANTAI UTK MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN DI DEKAT PANTAINYA TELAH DI AKUI. c. PASCA ZAMAN ROMAWI  PADA SAAT INI MULAI BERKEMBANG KONSEP LAUT WILAYAH, KRN MASING-MASING NEGARA YG MERUPA- KAN PECAHAN DARI KERAJAAN ROMAWI ITU MENUNTUT LAUT-LAUT YG BERDEKATAN DGN PANTAI MEREKA, MISALNYA : • VENETIA, MENUNTUT SBGIAN BESAR DARI LAUT ADRIATIK, & TUNTUTAN INI DIAKUI OLH PAUS ALEXAN- DER III DLM THN 1177, VENETIA JG MEMUNGUT BEA TERHDP KAPAL YG BERLAYAR DI LAUT ADRIATIK. • GENOA, MENUNTUT & MELAKSANAKAN PULA KEKUA- SAANNYA DI LAUT LIGURIA DAN SEKITARNYA. • PISA, MENUNTUT & MELAKSANAKAN PULA KEKUASA- ANNYA ATAS LAUT TYRHENIA.  KARENA ADANYA PENYALAHGUNAAN, MISALNYA DALAM MEMUNGUT BIAYA PELAYARAN, MAKA PENULIS- PENULIS KUNO MULAI MEMBATASI KEKUASAAN TERSEBUT SAMPAI BATAS-BATAS TERTENTU SAJA. MISALANYA; BARTOLUS, SOLORZAN, & COSAREGIS MEMBATASI LAUT NEGARA PANTAI SAMPAI SEJAUH 100 MIL ITALIA SAJA (1 MIL ITALIA PD WAKTU ITU SM DGN 6
  7. 7. 1480 M). BALDUS, BODIN & TARGA MEMBATASINYA SAMPAI 60 MIL. d. ZAMAN PORTUGAL & SPANYOL  PAUS ALEXANDER VI PADA THN 1493 MEMBAGI SAMUDERA DI DUNIA UTK SPANYOL & PORTUGIS DGN BATASNYA GARIS MERIDIAN 100 LEAGUES (KIRA-KIRA 400 MIL LAUT) SEBELAH BARAT AZORES. SEBELAH BARAT DARI MERIDIAN (MENCAKUP SAMUDERA AT- LANTIK BARAT, TELUK MEXICO & SAMUDERA PASIFIK) MILIK SPANYOL. SEBELAH TIMUR (MENCAKUP ATLANTIK SEBELAH SELATAN MAROKKO & SAMUDERA HINDIA) MILIK PORTUGAL PEMBAGIAN OLH PAUS ALEXANDER TSB KEMUDIAN DIPERKUAT OLEH PERJANJIAN TOR- DESILLAS ANTARA SPANYOL & PORTUGAL PD THN 1494, TTP DGN MEMINDAHKAN GARIS PERBATASANNYA MEN- JADI 370 LEAGUES SEBELAH BARAT PULAU-PULAU CAPE VERDE DI PANTAI BARAT AFRIKA.  NEGARA-NEGARA LAIN SEPERTI; DENMARK TLH PULA MENUNTUT LAUT BALTIK & LAUT UTARA ANTARA NORWEGIA DAN ICELAND, & INGGRIS TLH MENUNTUT PULA LAUT DISEKITAR KEPULAUAN INGGRIS (MARE ANGLICANUM) SBG MILIK MASING-MASING. e. MUNCULNYA BELANDA  DI BIDANG PELAYARAN, BELANDA TELAH MENEROBOS MASUK KE SAMUDERA HINDIA DLM USAHANYA UNTUK MENCARI PERDAGANGAN DGN INDONESIA, & DLM TAHUN 1602 TLH MENDIRIKAN V.O.C. UTK BERDAGANG KE & DI INDONESIA. PENEROBOSAN KE SAMUDERA INDONESIA INI LANGSUNG BERTABRAKAN DGN KE- PENTINGAN & TUNTUTAN PORTUGAL.  DI BIDANG PERIKANAN, BELANDA JG MENENTANG TUNTUTAN INGGRIS ATAS MARE ANGLICANUM KRN ORANG-ORANG BELANDA TELAH BERABAD-ABAD LAMA- NYA MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN TSB, DAN INI MALAH TELAH DIJAMIN OLH BERBAGAI PERJANJIAN ANTARA KEDUA NEGARA. 7
  8. 8.  DLM USAHANYA MENENTENG TUNTUTAN PORTUGAL & INGGRIS, MAKA BELANDA BERUSAHA MENCARI DASAR- DASAR HUKUM BAGI TUNTUTANNYA BAHWA LAUT BEBAS UNTUK SEMUA BANGSA. BELANDA KEMUDIAN MENYEWA SEORANG AHLI HUKUM HUGO DE GROOT (GROTIUS) UTK MENULIS SUATU BUKU YG MEMBENAR- KAN PENDIRIAN BELANDA TSB, DEMI UTK MEMUNGKIN- KANNYA ORANG-ORANG BELANDA YG BERLAYAR KE INDONESIA.  DLM THN 1608 LAHIRLAH MARE LIBERUM YG SANGAT TERKENAL DLM RANGKA TEORI KEBEBASAN LAUTAN & YANG KEMUDIAN ANTARA LAIN TELAH MENYEBABKAN GROTIUS DIPANDANG SBG BAPAK DARI HUKUM INTER- NASIONAL YG MODERN. f. MUNCULNYA INGGRIS  SEBELUM THN 1604, YITU SEBELUM RAJA JAMES I MENUNTUT KEKUASAAN ATAS MARE ANGLICANUM, INGGRIS PD UMUMNYA SANGAT KUAT MENGANUT FAHAM KEBEBASAN LAUTAN, TERUTAMA MENGHADAPI TUNTUTAN DENMARK TERHDP LAUT UTARA.  TETAPI THN 1604, JAMES I MEMPROKLAMASIKAN APA YANG DINAMAKANNYA “KING CHAMBER AREA” YG TERDIRI DR 26 DAERAH DI SEPANJANG & DI SEKELILING INGGRIS SBG LAUT INGGRIS (MARE ANGLICANUM). DAERAH-DAERAH LAUT YG DIANGGAP SBG LAUT INGGRIS INI ADA YG SAMPAI 100 MIL LEBARNYA DARI PANTAI. DI DAERAH INI JAMES I MELARANG NELAYAN- NELAYAN BELANDA MENANGKAP IKAN.  KEMUDIAN PD THN 1609 JAMES I MEMUNGUT PAJAK BAGI KAPAL-KAPAL NELAYAN ASING YG MENANGKAP IKAN DI SITU. TINDAKAN INGGRIS INI SEGERA MEN- DAPAT TANTANGAN DARI NELAYAN-NELAYAN BELANDA. g. PERKEMBANGAN SELANJUTNYA 8
  9. 9.  PADA UMUMNYA TELAH DITERIMA BAHWA NEGARA- NEGARA DAPAT MEMILIKI JALUR LAUT DI SEPANJANG PANTAINYA, TETAPI DI LUAR JALUR TSB UMUMNYA LAUT DIANGGAP BEBAS UTK SELURUH UMAT MANUSIA & BAGI SEMUA NEGARA.  DALAM KENYATAAN, LEBARNYA TUNTUTAN NEGARA PANTAI TSB TDK SAMA UTK MASING-MASING NEGARA ATAU MASING-MASING DAERAH DLM SUATU NEGARA, ATAUPUN UTK MAKSUD-MAKSUD YG BERLAINAN. KARENA ITU, LEBAR TUNTUTAN ATAS LAUT UTK KEPER- LUAN PERIKANAN MISALNYA, TDK SAMA DGN TUNTUTAN UTK KEPERLUAN NETRALITAS, PENG-AWASAN PABEAN & KEUANGAN, ATAUPUN UTK PE-LAKSANAAN YURIS- DIKSI CIVIL, KRIMINAL, DLL. III. PERKEMBANGAN DOKTRIN HUKUM LAUT DARI PERTENTANGAN ANTARA POTUGAL, SPANYOL, INGGRIS, & BELANDA PD ABAD XVII, TIMBULLAH APA YG DINAMAKAN “BATTLES OF THE BOOKS”, YAITU TERUTAMA ANTARA INGGRIS & BELANDA, YG BERLANGSUNG LEBIH DARI 50 THN & KEMUDIAN DIAKHIRI DGN PERANG INGGRIS-BELANDA THN 1665. “BATTLES OF THE BOOKS” TSB UMUMNYA BERKISAR PD SEKITAR TEORI MARE LIBERIUM BELANDA & MARE CLAUSUM INGGRIS. A. MARE LIBERIUM  PENGANUT MARE LIBERIUM YG PERTAMA SESUNG- GUHNYA ADALAH RAJA INGGRIS YAITU RATU ELISABETH SELAMA ABAD XVI. NEGARA-NEGARA LAIN JUGA MENGANUT AJARAN INI, MISALNYA; FRANCOIS ALPHON- SO DE CASTRO DI SPANYOL DI DLM BUKUNYA “ DE POTESTAE LEGIS POENALIS, VASQUIUS MENCHACA (1509-1569), DI PORTUGAL DLM BUKUNYA “CONTRO- VERSIAE ILLUSTRIS, ALBERICO GENTILI (1551-1608), DI ITALIA DLM BUKUNYA “DE JURE BELLI, & HUGO DE GROOT (GROTIUS) DI BELANDA DALAM BUKUNYA “MARE LIBERUM (1608). 9
  10. 10.  TEORI GROTIUS (MARE LIBERIUM) MENGENAI LAUTAN ADL KIRA-KIRA SEPERTI BERIKUT: OWNERSHIP (TER- MASUK ATAS LAUT) HANYA BISA TERJADI MELALUI POSSESSION, & POSSESSION HANYA BISA TERJADI MELALUI PEMBERIAN ORANG LAIN ATAU MELALUI OCCUPATION. OCCUPATION ATAS BARANG-BARANG YG BERGERAK BISA TERJADI MELALUI HUBUNGAN PHISIK DENGAN BARANG-BARANG TERSEBUT, SEDANGKAN OCCUPATION ATAS BARANG-BARANG YG TDK BER- GERAK TERJADI DGN MEMBANGUN SESUATU DI ATAS- NYA (“BY POWER OF STANDING AND SITTING”). KARENA ITU MAKA OCCUPATION HANYA BISA TERJADI ATAS BARANG-BARANG YG DPT DIPEGANG TEGUH. UTK DAPAT DIPEGANG TEGUH, MAKA BARANG-BARANG TER- SEBUT HARUS ADA BATASNYA.  LAUT ADL SESUATU YG TDK MEMPUNYAI BATAS (MENURUT GROTIUS DARATAN BUKANLAH BATAS DARI LAUT), DAN KARENA ITU LAUT TDK DPT DI OCCUPIED, SEBAB DIA CAIR & TDK TERBATAS. DGN DEMIKIAN, MAKA TUNTUTAN ATAS LAUT YG DIDASRKAN KPD PENEMUAN (DISCOVERY), PENGUASAAN YG LAMA (PRESCRIPTION), ATAUPUN SERVITUDE, TDKLAH DPT DITERIMA KRN SEMUA ITU BUKANLAH ALASAN UTK MEMPEROLEH OWNERSHIP ATAS LAUT.  MESKIPUN DEMIKIAN, GROTIUS MENGAKAUI BAHWA ANAK-ANAK LAUT, “INNER SEA”, & SUNGAI-SUNGAI. SEKALIPUN CAIR, DPT DIMILIKI KARENA ADA BATAS- BATASNYA DI MANA TEPINYA DPT DI ANGGAP SBG PER ALIUD. B. MARE CLAUSUM  TULISAN GROTIUS TSB MENDPT TANTANGAN DARI INGGRIS & DARI BEBERAPA PENULIS LAINNYA DI EROPA, SEPERTI WILLIAM WELWOOD DLM BKNYA ABRIDGEMENT OF ALL SEA LAWS (1613), GERARD MALYNES (1586-1641) DLM BKNYA A VIEW OF THE ADMIRAL JURISDICTION, SIR JOHN BOROUGH DLM BKNYA THE SOVEREIGNTY OF THE BRITISH SEA (1633) & JOHN SELDEN (1584-1654) DLM 10
  11. 11. BKNYA MARE CLAUSUM: THE RIGHT AND DOMINION ON THE SEA (1636).  YG PALING TERKENAL DARI PENULIS TSB ADALAH JOHN SELDEN. SELDEN BERPENDPT, OCCUPATION MEMANG UNSUR YG SGT PENTING BAGI POSSESSION.  TTP SELDEN MENEKANKAN BHW SEJARAH TLH MEM- BUKTIKAN BHW NEGARA-NEGARA TLH MENJALANKAN KEKUASAAN MEREKA ATAS LAUTAN, & KARENA ITU MELALUI PRESCRIPTION, LAUT ITU BUKANLAH MARE LIBERUM TTP ADALAH MARE CLAUSUM. SIFAT LAUT YG CAIR, MENURUT SELDEN, TDKLAH MENYEBABKANNYA TDK DPT DIMILIKI, KARENA SUNGAI & PERAIRAN DI- SEPANJANG PANTAI YG CAIR TOH DPT DIAKUI, DPT DIMILIKI. C. KOMPROMI  PADA MASA INI MERUPAKAN ERA KOMPROMI. GROTIUS DLM BKNYA DE JURE BELLI AC PASIS (1625) MENGAKUI LAGI BHW LAUT SEPANJANG PANTAI SESUATU NEGARA DPT DIMILIKI “SEJAUH YG DPT DIKUASAI DARI DARAT”.  BENIH-BENIH KOMPROMI JUGA TERDAPAT PD AJARAN SELDEN YG MENGAKUI HAK NEGARA LAIN UTK MEMILIKI LAUTAN MASING-MASING, & MENGAKUI ADANYA “INNOCENT PASSAGE” DI LAUT-LAUT YG DITUNTUT. PONTANUS PD THN 1637 MULAI MEMBAGI LAUT KEDLM APA YG DINAMAKANNYA MARE ADIACENS YG DPT JADI MARE CLAUSUM & MARE ALTERIUM YG HARUS MENJADI MARE LIBERUM.  PERSOALAN KOMPROMI BARU DPT DISELESAIKAN DGN AJARAN BYNKERSHOEK DLM BKNYA DE DOMINIO MARIS DISERTATIO (1703) YG MENYATAKAN BHW “NEGARA PANTAI BERHAK ATAS LAJUR LAUT SEJAUH YG DPT DIKUASAINYA DARI DARAT”.  KEMUDIAN BYNKERSHOEK BERPENDAPAT “PENGUASA- AN ITU SAMPAI DIMANA KEKUATAN SENJATA MANUSIA BISA MENCAPAINYA”, YAITU SEJAUH YG DPT DICAPAI 11
  12. 12. OLEH MERIAM DARI DARAT (“IMPERIUM TENAE FINIRI UBI FINITUR ARMORUM POTESTAS”).  DARI SINILAH BERKEMBANG AJARAN 3 MIL LAUT. BE- BERAPA NEGARA EROPA, SEPERTI BELANDA KEMUDIAN MULAI MELAK-SANAKAN SOVERENITAS MEREKA SEJAUH 3 MIL KE LAUT (LEBAR LAUT WILAYAH) SBG SALAH SATU PRAKTEK DI DLM HUKUM INTERNASIONAL. WALAUPUN DEMIKIAN BANYAK JUGA NEGARA EROPA YG MENGANUT 6 MIL LAUT, SEPERTI INGGRIS.  TETAPI USAHA YANG SUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MENCARI PENYELESAIAN MASALAH LAUT WILAYAH INI BARU MULAI BERKEMBANG PD ABAD KE XIX. IV. USAHA-USAHA MENENTUKAN LEBAT LAUT WILAYAH KRN TIDAK ADANYA KESATUAN PANDANGAN & PRAKTEK NEGARA-NEGARA YG MENYELURUH TTG LEBAR LAUT WILAYAH, MAKA SEJAK AKHIR ABAD XIX MULAILAH PEMIKIRAN-PE- MIKIRAN BARU TTG HAKEKAT HUKUM DAN LEBAR LAUT WILAYAH, YANG DI SPONSORI OLEH LEMBAGA-LEMBAGA IN- TERNASIONAL. LEMBAGA-LEMBAGA HUKUM INTERNATIONAL A. INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL • HAKEKAT NEGARA PANTAI ATAS LAUT DISEPANJANG PANTAINYA & LEBAR LAUT WILAYAH TLH MENJADI PEM- BICARAAN. SOAL TSB TLH DIBICARAKAN DLM SIDANG- SIDANGNYA DI LAUSSANE (1888), HAMBURG (1891), GENEVA (1892) & PARIS (1894), INSTITUT TSB TELAH MENERIMA SUATU RESOLUSI ANTARA LAIN BERISI : • LEBAR LAUT WILAYAH UTK SESUATU KEPERLUAN TDK PERLU SAMA DGN LEBAR UTK KEPERLUAN PERIKANAN & NETRALITAS. • AJARAN LEBAR WILAYAH 3 MIL (YG MULANYA DIDASAR-KAN KPD PERHITUNGAN PERTAHANAN) SDH TDK MEN-CUKUPI LAGI UTK KEPERLUAN PERIKANAN. 12
  13. 13. • SOVERENITAS NEGARA PANTAI ATAS LAUT WILAYAHNYA DIAKUI, “SUBJECT TO THE RIGHT OF INNOCENT PAS-SAGE”. • LEBAR LAUT WILAYAH SECARA KESELURUHAN DISARAN-KAN 6 MIL LAUT. • TELUK-TELUK SEJARAH “HISTORICAL BAYS” YAITU YG SECARA HISTORIS TELAH LAMA MENJADI MILIK SESUATU NEGARA, DIAKUI STATUSNYA & PD TELUK YG LEBAR MULUTNYA KURANG DARI 12 MIL DPT DITARIK GRS DASAR (BASE LINE) DI MULUTNYA. • DLM KEADAAN PERANG MASIH DAPAT DITETAPKAN DI LUAR LAUT WILAYAH YG 6 MIL ITU SAMPAI JARAK TEM- BAKAN MERIAM YG SESUNGGUHNYA DARI DARAT. • HAK (HOT PERSUIT) YAITU HAK MEMBURU PELANGGAR-PELANGGAR HUKUM DI LAUT WILAYAH YG MELARIKAN DIRI KE LAUT BEBAS, & HAK “INNOCENT PASSAGE” DI LAUT WILAYAH DI AKUI. B. INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION PENENTUAN LEBAR LAUT WILAYAH TELAH DIBICARAKAN OLH I.L.A DLM SIDANG-SIDANGNYA DI LONDON (1887), GENEVA (1892) & BRUSSEL (1895). DLM SIDANGNYA DI BRUSSEL (1895) I.L.A MENETAPKAN ANTARA LAIN : • PRINSIP LEBAR LAUT WILAYAH 6 MIL LAUT DITERIMA. • BASE LINES UTK MULUT TELUK DITERIMA 10 MIL LAUT. • HAK NEGARA PANTAI UTK MENETAPKAN SENDIRI LEBIH NETRAL ZONANYA DI AKUI. • SELAT YANG KEDUA TEPINYA DIPUNYAI OLH SATU NEGARA DIAKUI MENJADI MILIK NEGARA TSB. • HAK “HOT PURSUIT” JUGA DIAKUI. TETAPI KEMUDIAN I.L.A DLM SIDANGNYA DI STOCKHOLM (1924) MERUBAH PENDAPATNYA SBB : 13
  14. 14. • LEBAR LAUT WILAYAH ADALAH 3 MIL LAUT. • BASELINES UTK MULUT TELUK DIAKUI 12 MIL LAUT. • HAK INNOCENT PASSAGE DI LAUT WILAYAH DI AKUI. C. HARVARD RESEARCH DLM TAHUN 1929 HARVARD RESEARCH MENGHASILKAN SUATU DOKUMEN, ANTARA LAIN : •PRINSIP 3 MIL LAUT WILAYAH DITERIMA DGN PENGER- TIAN BHW NEGARA PANTAI MSH DPT MELAKSANAKAN KEKUASAAN MEREKA DI LUAR BATAS TERSEBUT, MISALNYA UTK KEPERLUAN PERIKANAN DLL. •PANJANG MAXIMUM GARIS DASAR YG DIPERKENANKAN UTK MULUT TELUK ADALAH 10 MIL LAUT. •HAK “HOT PURSUIT” DI LAUT BEBAS & HAK “INNOCENT PASSAGE” DI LAUT WILAYAH DI AKUI. D. AMERICAN INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW DLM SIDANGNYA DI RIO DE JANEIRO (1927) MENGAKUI BHW NEGARA PANTAI MEMPUNYAI SOVERENITAS ATAS LAUT WILAYAHNYA, ATAS DASAR LAUT & TANAH DIBAWAHNYA, & ATAS UDARA DI ATAS LAUT WILAYAH TERSEBUT. TETAPI BADAN INI TDK DPT MENETAPKAN BERAPA LEBARNYA LAUT WILAYAH ITU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. BADAN INI JUGA MENGAKUI BHW ARCHIPELAGO ADALAH MERUPAKAN SATU KESATUAN & KRN ITU PERLU DIPER- LAKUKAN SBG SUATU KESATUAN. E. JAPANESE ASSOCIATION OF INTERNATIONAL LAW DLM SIDANGNYA THN 1926 ANTARA LAIN MENERIMA LEBAR LAUT WILAYAH 3 MIL LAUT DAN PANJANGNYA GARIS DASAR YG DIPERKENANKAN UTK MULUT TELUK ADALAH 10 MIL LAUT. JUGA PRINSIP TELUK-TELUK SEJARAH (HISTO- RICAL BAYS) & INNOCENT PASSAGE MELALUI LAUT WILA- YAH DITERIMA. LEMBAGA BANGSA-BANGSA 14
  15. 15.  BERSIMPANG SIURNYA MASALAH HUKUM LAUT, MENDAPAT PERHATIAN SERIUS DARI LEMBAGA BANGSA- BANGSA (LEAGUE OF NATIONS). PENYELIDIKAN & RISET MENDALAM KE ARAH KODIFIKASI HUKUM LAUT TSB MELALUI SUATU KONFERENSI INTERNASIONAL DIMULAI SEJAK THN 1924. TUJUAN UTAMA DARI KONFERENSI INI “UNTUK MEMBUKU-KAN (KODIFIKASI) DARI BERBAGAI- BAGAI ATURAN YG ADA”, BUKAN UTK MEMBUAT (LAW MAKING) HUKUM LAUT BARU YG SESUAI DGN KEMAJUAN ZAMAN.  BASIS OF DISCUSSIONS MENYEPAKATI BHW PRINSIP SOVERENITAS NEGARA PANTAI ATAS LAUT WILAYAHNYA DITERIMA & PRINSIP LEBAR LAUT WILAYAH 3 MIL DITERIMA DGN KEMUNGKINAN ADANYA “CONTIGUOUS ZONE” (ZONA BERDEKATAN) SEJAUH 12 MIL DARI PANTAI. DLM “CONTIGUOUS ZONE” NEGARA PANTAI DAPAT MELAKSANA- KAN KEWENANGAN-KEWENANGAN TERTENTU & BATAS UTK MAKSUD-MAKSUD TERTENTU, MISALNYA UTK; KEPER- LUAN KARANTINA KESEHATAN, PABEAN DLL.  KONPERENSI INTERNASIONAL YG DIADAKAN PD TGL 13 MARET-13 APRIL 1930 DI DEN HAAG, MERUPAKAN KON- PERENSI INTERNASIONAL I MENGENAI HUKUM LAUT YG DI ADAKAN SECARA RESMI OLEH SUATU ORGANISASI INTER- NASIONAL (LEMBAGA BANGSA-BANGSA). KONPERENSI DEN HAAG INI MENGAKUI PRINSIP-PRINSIP SBB: • KEBEBASAN BERLAYAR DI LAUT BEBAS. • SOVERENITAS (KEDAULATAN) NEGARA PANTAI ATAS LAUT WILAYAHNYA. • HAK INNOCENT PASSAGE DI LAUT WILAYAH & HAK HOT PURSUIT DI LAUT BEBAS.  KONPERENSI DEN HAAG GAGAL MENETAPKAN BERAPA LEBAR LAUT WILAYAH. NEGARA- NEGARA MENETAPKAN LEBAR LAUT WILAYAHNYA SESUAI DENGAN KEPENTINGAN & KEBUTUHANNYA. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) KONPERENSI PERTAMA 15
  16. 16.  PD TGL 21 NOPEMBER 1947, MAJELIS UMUM PBB ME- NERIMA SUATU RESOLUSI UTK MEMBENTUK INTER- NATIONAL LAW COMMISSION (ILC) YG TERDIRI DARI; 15 ORANG AHLI HUKUM “OF REGOGNIZED COMPETENCE IN INTERNATIONAL LAW” & YG MEWAKILI “THE CHIEF FORM OF CIVILIZATIONS AND THE BASIC LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD”. SALAH SATU TUGAS DARI I.L.C TSB ADALAH “UTK MENGKODIFIKASIKAN HUKUM INTERNATIONAL, TER- MASUK KODIFIKASI HUKUM LAUT.  SETELAH BERKALI-KALI BERSIDANG YG DIMULAI DLM THN 1949, MAKA DLM THN 1955 ILC DPT MERUMUSKAN SUATU “PROVISIONAL DRAFT” MENGENAI BERBAGAI ASPEK HUKUM LAUT YG KEMUDIAN DISAMPAIKAN KPD NEGARA- NEGARA ANGGOTA PBB. ILC KEMUDIAN DPT MERUMUS- KAN “FINAL DRAFT” YG DIJADIKAN DASAR PEMBICARAAN DLM KONPERENSI HUKUM LAUT YG PERTAMA DI BWH PBB YG DIADAKAN DI GENEVA DARI TGL 24 PEBRUARI – 27 APRIL 1958.  KONPERENSI GENEVA TSB DIKETUAI OLH PANGERAN WAN WAITHAYAKON DARI THAILAND & DIHADIRI OLH 86 NE- GARA, TERMASUK INDONESIA. KONPERENSI TSB BER- HASIL MENERIMA 4 KONVENSI INTERNASIONAL YG MEN- JADI DASAR UTAMA DARI HUKUM INTERNASIONAL DEWA- SA INI, YAITU : • CONVENTION ON THE TERRITORIAL SEA AND THE CONTIGUOUS ZONA. • CONVENTION ON THE HIGH SEAS. • CONVENTION ON FISHING AND CONSERVATION OF THE LIVING RECOURCES OF THE HIGH SEAS • CONVENTION ON THE CONTINENTAL SHELF.  SALAH SATU KEGAGALAN UTAMA DARI KONVENSI GENEVA TAHUN 1958 INI ADALAH TIDAK BERHASIL DI-TETAPKANNYA LEBAR LAUT WILAYAH. AMERIKA SERIKAT DGN DIDUKUNG NEGARA-NEGARA MARITIM MENGHEN-DAKI AGAR BATAS ATAU LEBAR LAUT WILAYAH TSB DITETAPKAN SEKECIL MUNGKIN (3 MIL 16
  17. 17. LAUT), SEBALIK-NYA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG MENGHENDAKI LEBAR LAUT WILAYAH ADALAH 12 MIL LAUT.  KARENA MENGHADAPI JALAN BUNTU, AMERIKA SERIKAT & PENDUKUNGNYA, AKHIRNYA BERSEDIA MENYETUJUI USUL KOMPROMI YAITU 6 MIL LAUT WILAYAH & 6 MIL LAGI SBG DAERAH PERIKANAN (FISHING ZONE) NEGARA PANTAI, DGN PENGERTIAN BHW NEGARA-NEGARA YG WARGA NEGARANYA TLH MENANGKAP IKAN DI PERAIRAN TSB SCR TERUS MENERUS SELAMA PALING KURANG 5 THN (TRADITIONAL FISHING RIGHTS) AKAN TETAP DIPERKE-NANKAN MENANGKAP IKAN DI DLM WILAYAH PERIKANAN TSB, & USUL INI DITOLAK KRN TIDAK MENCAPAI 2/3 SUARA TERBANYAK.  USUL LAIN DATANG DARI UNI SOVYET YG JUGA DIDUKUNG OLH INDONESIA MENGHENDAKI AGAR NEGARA-NEGARA DIPERKENANKAN UNTUK MENETAPKAN SENDIRI LEBAR LAUT WILAYAHNYA ANTARA 3 MIL & 12 MIL LAUT, & USUL INI JUGA TDK DITERIMA. KONPERENSI KEDUA  KEGAGALAN KONPERENSI JENEVA THN 1958 DLM MENETAPKAN LEBAR LAUT WILAYAH, MENYEBABKAN DIADAKANNYA KONPERENSI HUKUM LAUT KE DUA PD BLN MARET 1960 YG DIHADIRI OLH 88 NEGARA. BEBERAPA HAL PENTING YG DIBICARAKAN ADALAH : • USUL AMERIKA SERIKAT-CANADA YG MENYARAN- KAN DITETAPKAN 6 MIL LAUT WILAYAH DITAMBAH DGN 6 MIL “EXCLUSIVE FISHING ZONE” (TANPA KETENTUAN LAGI BAGI “TRADITIONAL FISHING”). USUL INI (DIKENAL DGN “SIX-PLUS-SIX PROPOSAL”) DIKALAHKAN DGN 1 SUARA, YAITU 54 SETUJU, 28 MENENTANG, 5 ABSTAIN, & 1 ABSENT. • GOLONGAN 12 MIL (TERMASUK INDONESIA) MENG- ULANGI USUL MEREKA, DAN JUGA DITOLAK DGN 39 SETUJU, 36 MENENTANG & 13 ABSTAIN. 17
  18. 18. • USUL LAINNYA UTK HANYA MENGAKUI 12 MIL WILAYAH PERIKANAN SAJA, JUGA DITOLAK DGN SUARA 38 NEGARA SETUJU, 32 MENENTANG & 18 ABSTAIN.  DENGAN DEMIKIAN, MAKA KONPERENSI GENEVA THN 1960 YG DIADAKAN KHUSUS UNTUK MENETAPKAN LEBAR LAUT WILAYAH JUGA GAGAL. SETELAH THN 1960, BERPULUH PULUH NEGARA YANG BARU MERDEKA MENETAPKAN SENDIRI LEBAR LAUT WILAYAHNYA SESUAI KEBUTUHAN MASING-MASING, UMUMNYA ANTARA 3 MIL – 200 MIL LAUT.  SEMENTARA ITU BERBAGAI PERSOALAN BARU MUNCUL DI DLM HUKUM LAUT, MISALNYA KEMAJUAN TEKNOLOGI YG MEMUNGKINKAN PENGAMBILAN KEKAYAAN ALAM DI LAUT DALAM, MUNCUL KAPAL-KAPAL RAKSASA YG ME-MUNGKINKAN PENCEMARAN LAUT & MENGGANGGU LINGKUNGAN LAUT SERTA EKOLOGINYA. PADA SISI LAIN, KETENTUAN- KETENTUAN HUKUM LAUT YG TELAH DI-RUMUSKAN DLM KONVENSI-KONVENSI GENEVA 1958 JUGA MULAI TERASA KEKUARANGAN-KEKURANGANNYA MISALNYA; TDK PRAKTISNYA KRITERIA “EXPLOITABILITY” DI DLM MENENTUKAN BATAS LANDAS KONTINEN & DISALAHGUNAKANNYA PRINSIP-PRINSIP KEBEBASAN LAUTAN.  KARENA KONDISI YG TDK MENENTU INI, MAKA 10 THN KEMUDIAN SEKRETARIS JENDERAL PBB MEMINTA MAJELIS UMUM PBB UTK MENGADAKAN KONPERENSI HUKUM LAUT PBB YANG KETIGA YG MEMBAHAS SEGALA MASALAH HUKUM LAUT SEPERTI; LEBAR LAUT WILAYAH & MENINJAU KEMBALI KETENTUAN-KETENTUAN KON-VENSI GENEVA 1958. V. HUKUM LAUT SETELAH THN 1958  DENGAN MEMPERHATIKAN PASAL 38 STATUTE MAHKAMAH INTERNASIONAL, MAKA SUMBER HUKUM LAUT INTERNASIO- NAL YG UTAMA SETELAH TAHUN 1958 ADALAH : 18
  19. 19. • KEEMPAT KONVENSI GENEVA 1958. • KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL YG DIPRAKARSAI OLH IMCO KHUSUSNYA KONVENSI-KONVENSI MENGENAI KESELAMATAN PELAYARAN & PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT. • KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL YG MENGATUR BERBAGAI ASPEK HUKUM LAUT, MISALNYA KONVENSI BRUSSELS TTG HUKUM LAUT, KONVENSI STOCKHOLM TTG LINGKUNGAN HIDUP, PERJANJIAN MOSKOW (1962) YG MELARANG PERCOBAAN SENJATA NUKLIR DI ANGKASA LUAR, DI UDARA & DI BWH PERMUKAAN LAUT, PERJANJIAN PELARANGAN PELETAKAN SENJATA NUKLIR DI BWH LAUT (1970), DLL. • KONVENSI REGIONAL YG MENETAPKAN ATURAN- ATURAN SPESIFIK TTG PERSOALAN-PERSOALAN LAUT YG BERLAKU SECARA REGIONAL, MISALNYA KONVENSI PENCEGAHAN DUMPING UTK LAUT BALTIK, DLL. • HUKUM LAUT YG TRADISIONAL YG BERUPA KEBIASAAN-KEBIASAAN HUKUM DI MASA YG LALU YG TDK BER-TENTANGAN DGN KONVENSI-KONVENSI YANG MODERN, SERTA PANDANGAN-PANDANGAN PARA AHLI TERKRMUKA DLM HUKUM INTERNASIONAL YG MASIH ADA RELEVANSI-NYA DGN SITUASI & KEADAAN DUNIA SEKARANG INI.  STATUS DARI KEEMPAT KONVENSI JENEVA 1958 SAMPAI AKHIR THN 1972 DPT DIKATAKAN SBB : • “CONVENTION ON THE TERRITORIAL SEA AND THE CON-TIGUOUS ZONE” TLH MULAI BERLAKU SEJAK TGL 10 SEPTEMBER 1964 & TLH DITERIMA OLEH 41 NEGARA. • “CONVENTION ON THE HIGH SEAS” TLH MULAI BERLAKU SEJAK TGL 30 SEPTEMBER 1962 & TLH DITERIMA OLH 49 NEGARA, TERMASUK INDONESIA. 19
  20. 20. • “CONVENTION ON FISHING & CONSERVATION OF THE LIVING RESOURCES OF THE HIGH SEAS” MULAI BERLAKU TGL 20 MARET 1966 & DITERIMA OLH 32 NEGARA. • “CONCENTION ON THE CONTINENTAL SHELF” MULAI BERLAKU 10 JUNI 1964 & TLH DITERIMA OLH 49 NEGARA.  SECARA YURIDIS LAUT DPT DITINJAU SECARA HORIZONTAL & VERTIKAL. SECARA HORIZONTAL, YAITU DGN MENGANA-LISANYA DARI DARAT SECARA MENDATAR SAMPAI KE-TENGAH LAUT, MAKA KEDUDUKAN HUKUMNYA DPT DIBAGI MENJADI; PER. PEDALAMAN (INTERNAL WATERS), LAUT WILAYAH (TERRITORIAL SEAS), DAN LAUT BEBAS (HIGH SEAS). SEDANGKAN JIKA DIANALISA SECARA VERTIKAL, MAKA KEDUDUKAN HUKUMNYA DPT DIBICARAKAN DARI SEGI; UDARANYA (AIR SPACE), AIRNYA (WATER COLUMN), & DASAR LAUT SERTA TANAH DI BAWAHNYA (SEABED AND SUBSOIL). HORIZONTAL APPROACH a. PERAIRAN PEDALAMAN PERAIRAN PEDALAMAN ADALAH PERAIRAN YG TERLETAK DISEBELAH PANTAI DARI GARIS-GARIS DASAR (STRAIGHT BASELINES) YG DIPERGUNAKAN UTK MENGUKUR LEBAR LAUT WILAYAH. DI PERAIRAN PEDALAMAN INI NEGARA PANTAI MEMPUNYAI KEDAULATAN YANG MUTLAK, & PD UMUMNYA TDK ADA HAK INNOCENT PASSAGE (HAK LALU LINTAS LAUT DAMAI) BAGI KAPAL-KAPAL ASING. b. LAUT WILAYAH MENURUT KONVENSI JENEVA 1958 MENGENAI LAUT WILAYAH ADALAH; LAUT WILAYAH MERUPAKAN LAJUR LAUT YG TERLETAK DI SEBELAH LUAR DARI PER. AIRAN PEDALAMAN. DLM MENGUKUR LAUT WILAYAH DPT DIPERGUNAKAN TITIK PANGKAL SBB : • THE OUTERMOST PERMANENT HARBOUR WORKS. 20
  21. 21. • ROADSTEADS YG BIASANYA DIPAKAI UTK BONGKAR, MUAT ATAU MEMBUANG JANGKAR OLH KAPAL DPT DI- MASUKKAN KE DLM LAUT WILAYAH ASAL SAJA BATAS- BATASNYA DITETAPKAN DAN DIUMUMKAN DGN JELAS. • PULAU-PULAU, YAITU; “A NATURALLY FORMED AREA OF LAND SURROUNDED BY WATER WHICH IS ABOVE WATER AT HIGH TIDE”. • GARIS AIR RENDAH DARI “LOW TIDE ELEVATIONS” JIKA SEBAGIAN ATAU SELURUH LOW TIDE ELEVATIONS TSB TERLETAK DLM JARAK YG TIDK MELEBIHI LEBAR LAUT WILAYAH, ATAU JIKA SELURUHNYA TERLETAK DI LEBAR LAUT WILAYAH TTP DI ATASNYA TELAH DIBANGUN MERCU SUAR ATAU BANGUNAN-BANGUNAN TETAP LAINNYA YG SELALU BERADA DI ATAS PERMUKAAN AIR (PS 4 AYAT 3). DI DLM LAUT WILAYAH INI NEGARA PANTAI MELAKSANAKAN & MEMPUNYAI SOVERENITAS (KEDAULATAN TERRITORIAL YG MUTLAK), BAIK DI ATAS AIRNYA, TANAH DI BAWAHNYA, SEGALA KEKAYAAN ALAMNYA, MAUPUN UDARA DI ATASNYA, DGN KETENTUAN BHW HAK “INNOCENT PASSAGE” HAK BAGI KAPAL-KAPAL ASING (TDK TERMASUK KAPAL PERANG) DI JAMIN. INNOCENT PASSAGE TERMASUK JUGA BERHENTI ATAU MEMBUANG JANGKAR YG PERLU DLM PELAYARAN BIASA ATAU KRN FORCE MAJEURE (KEADAAN TERPAKSA). c. LAUT BEBAS MENURUT KONVENSI JENEVA 1958 LAUT BEBAS ADALAH LAUT YG TERLETAK DI LUAR LAUT WILAYAH, YG SESUNGGUH- NYA DPT DIBEDAKAN ANTARA (1) JALUR TAMBAHAN ATAU JALUR BERDEKATAN (CONTIGUOUS ZONE), & (2) LAUT BEBAS YG SEBENARNYA. CONTIGUOUS ZONE ADALAH BAGIAN DARI LAUT BEBAS YG BERDEKATAN DGN LAUT WILAYAH YG JARAKNYA DARI BASE LINES TDK BOLEH MELIBIHI 12 MIL LAUT, & NEGARA PANTAI TIDAK MEMILIKI SOVERENITAS. NAMUN DEMIKIAN NEGARA PANTAI DPT MELAKSANAKAN KEKUASAAN-KEKUASAAN TERTENTU YANG PERLU UNTUK : 21
  22. 22. • MENCEGAH PELANGGARAN-PELANGGARAN DIBIDANG PABEAN, KEUANGAN, IMIGRASI DAN KESEHATAN. • MENGHUKUM PELANGGARAN-PELANGGARAN TSB. VERTICAL APPROACH • PERSOALAN HUKUM YANG TERKAIT DGN VERTICAL APPROACH ADALAH MENGENAI; AIRNYA, PERMUKAAN DASAR LAUT DAN TANAH DIBAWAHNYA, SERTA UDARA DI ATASNYA. 1. PERMUKAAN DASAR LAUT & TANAH DI BAWAHNYA  DAERAH DASAR LAUT & TANAH DIBAWAH PERAIRAN PEDALAMAN & LAUT WILAYAH. • DAERAH DASAR LAUT & TANAH DIBAWAH PERAIRAN PEDALAMAN & LAUT WILAYAH MERUPAKAN BAGIAN DARI CONTINENTAL SELF (DATARAN KONTINEN), NAMUN SECARA YURIDIS BAGIAN TSB TIDK TERMASUK KE DLM PENGERTIAN DATARAN KONTINEN. BERDASAR-KAN PASAL 2 KONVENSI JENEVA 1958 TTG LAUT WILAYAH & ZONA BERDEKATAN, MAKA REZIM DASAR LAUT DI BAWAH LAUT WILAYAH & PERAIRAN PE-DALAMAN ADALAH REZIM LAUT WILAYAH DAN KARENA ITU MAKA SELURUHNYA BERADA DI BAWAH TERRI-TORIAL SOVEREIGNTY NEGARA PANTAI, TERMASUK DAERAH- DAERAHNYA SENDIRI MAUPUN SEGALA KE-KAYAAN ALAMNYA, BAIK DI PERMUKAAN DASAR LAUT-NYA MAUPUN DLM TANAH DI BAWAHNYA.  LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SELF) • DAERAH LAUT YG TERLETAK DI LUAR LAUT WILAYAH DI NAMAKAN LANDAS KONTINENTAL DALAM PENGERTIAN HUKUM. BERDASARKAN PASAL 1 KONVENSI JENEVA 1958 TENTANG LANDAS KONTINEN, MAKA YG DIMAKSUD DGN LANDAS KONTINEN ADALAH; “THE SEABED & SUBSOIL OF THE SUBMARINE AREAS 22
  23. 23. ADJACENT TO THE COAST BUT OUTSIDE THE AREAS OF THE TERRITORIAL SEA TO A DEPTH OF 200 METER OR, BEYOND THAT LIMIT, TO WHERE THE DEPTH OF THE SUPERJACENT WATERS ADMITS OF THE EXPLORATION OF THE NATURAL RESOURCES OF THE SAID AREA”. • DI CONTINENTAL SELF NEGARA PANTAI MEMPUNYAI HAK-HAK SOVERENITAS “FOR THE PURPOSE OF EXPLOITING ITS NATURAL RESOURCES” (PS 2 AYAT 1 KONVENSI GENEVA 1958 TTG CONTINENTAL SELF). DGN DEMIKIAN PADA LANDAS KONTINEN HAK-HAK SOVERENITAS SUATU NEGARA TERBATAS PADA KEKAYAAN ALAMNYA SAJA, BUKAN PADA CONTINENTAL SELF ITU SENDIRI. • DLM EXPLOITASI & EXPLORASI KEKAYAAN ALAM DI LANDAS KONTINEN, NEGARA PANTAI BERKEWAJIBAN :  TDK MENGGANGGU PELETAKAN ATAU PEMELIHARA- AN KABEL-KABEL ATAU PIPA-PIPA YG TLH ADA DI DASAR LAUT.  TDK MENGGANGGU PELAYARAN, PENANGKAPAN IKAN ATAUPUN PEMBINAAN SUMBER-SUMBER KE- KAYAAN LAUT, ATAU PENYELIDIKAN-PENYELIDIKAN ILMIAH YG DILAKUKAN UTK KEPERLUAN PUBLIKASI- PUBLIKASI TERBUKA.  TDK MENGADAKAN INSTALASI-INSTALASI ATAU “SA- FETY ZONE” DI BAGIAN LAUT BEBAS YG DPT MENG- GANGGU PELAYARAN INTERNASIONAL.  MENGAMBIL TINDAKAN-TINDAKAN YG PERLU DI “SAFETY ZONE” TSB UTK MELINDUNGI SUMBER- SUMBER KEKAYAAN LAUT, TERUTAMA KEKAYAAN ALAM HAYATI. • PADA PS 6 KONVENSI JENEVA 1958 MENENTUKAN CARA-CARA MENETAPKAN GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA NEGARA-NEGARA YG BERHADAPAN ATAU VER-DEKATAN, YAITU DGN MENGGUNAKAN “MEDIAN LINE” ATAU GARIS TENGAH YG DIUKUR DARI 23
  24. 24. GARIS-GARIS DASAR MASING-MASING NEGARA, KE- CUALI JIKA NEGARA-NEGARA TSB SETUJU DGN CARA PENENTUAN GARIS BATAS YG LAIN, ATAU KALAU ADA “SPECIAL CIRCUM-STANCES” YG DPT MEMBENARKAN CARA-CARA PENARIKAN GARIS BATAS YG BUKAN GARIS TENGAH.  DAERAH DASAR LAUT DI LUAR LANDAS KONTINEN • DAERAH DASAR LAUT DI LUAR LANDAS KONTINEN PADA UMUMNYA DIAKUI SBG “SEABED BEYOND THE LIMIT OF NATIONAL JURISDICATION” (JUGA ZONA EKONOMI EKSLUSSIF) ADALAH “COMMON HERITAGE OF MANKIND”, & KARENA ITU MAKA KEKAYAAN ALAMNYA TDKLAH TERMASUK KE DLM SOVERENITAS SESUATU NEGARA, TTP MENJADI KEPUNYAAN SELURUH UMMAT MANUSIA. • KEKAYAAN ALAM YG TERDPT PADA KAWASAN INI AKAN DIURUS OLH SUATU INTERNATIONAL AUTHORITY VER- DASARKAN INTERNATIONAL REGIME YG SUSUNAN, ORGANISASI, WEWENANG, DLL DIBICARAKAN DLM KONPERENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL YANG DI- LAKUKAN OLH PBB. 2. UDARA DI ATAS LAUT  PADA PERMULAAN ABAD XX BELUM JELAS HAK-HAK & WEWENANG SUATU NEGARA ATAS UDARA YG BERADA DI ATAS WILAYAHNYA. BEBERAPA PAKAR SEPERTI; WHEATON & BLUNTSCHLI MENEGASKAN BHW UDARA HARUSLAH SAMA SEKALI BEBAS UTK SEMUA UMAT MANUSIA (TEORI KEBEBASAN MUTLAK).  TEORI KEBEBASAN MUTLAK INI TERBENTUR PADA KENYATAAN, YAITU ADANYA KEPENTINGAN NEGARA BAWAH UTK MEMBELA KEAMANAN & KESELAMATAN DARI BAHAYA PENERBANGAN DI ATAS UDARANYA. OLEH SEBAB ITU LAHIRLAH TEORI KEBEBASAN TERBATAS TERHADAP TINGGINYA, MAUPUN TERBATAS DALAM ME- LAKSANAKAN KEBEBASAN TSB. FAUCHILLE KEMUDIAN MEMBENARKAN WEWENANG NEGARA BAWAH UTK MEM- 24
  25. 25. BATASI KEBEBASAN UDARA UTK MEMPERTAHANKAN KE- AMANANNYA.  DI SAMPING TEORI KEBEBASAN UDARA TSB, PAKAR LAIN SEPERTI HAZELTINE MENEGASKAN BHW UDARA HARUS- LAH BERADA DLM SOVERENITAS NEGARA BAWAHNYA & TETAP DIAKUI “RIGHT OF INNOCENT PASSAGE” DI UDARA. DESPAGNET & MERIGNHAT MENDUKUNG DIBA- TASINYA SOVERENITAS NEGARA-NEGARA BAWAH SAMPAI SUATU KETINGGIAN TERTENTU.  KEMUDIAN MUNCUL KOMPROMI DLM PENGUASAAN UDARA, YG MERUPAKAN GABUNGAN ANTARA TEORI KEBEBASAN UDARA & TEORI SOVERNITAS, YG DIKENAL DGN TEORI “CONTIGUOUS ZONE”. MENURUT TEORI INI; NEGARA BAWAH MEMPUNYAI SOVERENITAS ATAS UDARA DI ATAS WILAYAHNYA SAMPAI KETINGGIAN TERTENTU, & DI ATAS KETINGGIAN TSB NEGARA BAWAH MASIH DIPERKENANKAN MELAKSANAKAN WEWENANG-WEWE- NANG TERTENTU DI DLM “CONTIGOUOS ZONE” DI LAUT DI LUAR LAUT WILAYAH.  PERKEMBANGAN YANG SANGAT PENTING DI BIDANG HUKUM UDARA TERJADI SETELAH KONVENSI PARIS 1919 YG MENGATUR NAVIGASI DI UDARA. PASAL 1 KONVENSI PARIS MENEGASKAN; NEGARA BAWAH “HAS COMPLETE AND EXCLUSIVE SOVEREIGNTY OVER THE AIRSPACE ABOVE ITS TERRITORY”. KONVENSI INI JUGA MENGAKUI “INNOCENT PASSAGE” (HAK LALU LINTAS UDARA DAMAI), YAITU HAK “UTK MELIWATI WILAYAH UDARA NEGARA LAIN TANPA MENDARAT”, DGN KETENTUAN BHW PESAWAT-PESAWAT TERBANG YG MENGGUNAKAN HAK TERSEBUT HRSLAH LEWAT MELALUI ROUTE-ROUTE YG DITETAPKAN OLH NEGARA BAWAH, & BHW HAK LALU LINTAS UDARA DAMAI ITU JUGA DPT DITANGGUHKAN UTK KEPENTINGAN KEAMANAN NEGARA BAWAH (PS 15 KONVENSI PARIS 1919).  PRINSIP SOVERENITAS NEGARA BAWAH ATAS UDARA DI ATAS WILAYAH DARAT & LAUT WILAYAHNYA INI KEMU- DIAN DITERIMA OLH KONVENSI HAVANA 1928 TENTANG PENERBANGAN PERDAGANGAN, DAN OLEH KONVENSI 25
  26. 26. CHICAGO 1944 TENTANG PENERBANGAN SIPIL. KON- VENSI CHICAGO MEMBEDAKAN ANTARA KAPAL-KAPAL TERBANG SIPIL (CIVIL AIRCRAFT) & KAPAL-KAPAL TER- BANG NEGARA (STATE AIRCRAFT) TERMASUK KAPAL TERBANG MILITER, PABEAN DAN POLISI.  KONVENSI CHICAGO HANYA BERURUSAN KAPAL-KAPAL TERBANG SIPIL, & KRN ITU MAKA PRINSIP-PRINSIP KE- BEBASAN PENERBANGAN YG DI AKUI DI DLM KONVENSI TSB HANYALAH BERLAKU BAGI KAPAL-KAPAL TERBANG SIPIL. KAPAL-KAPAL TERBANG NEGARA TDK MEMPUNYAI HAK LALU LINTAS UDARA DAMAI (PS 3 AYAT 3 KONVENSI CHICAGO).  AKHIRNYA, SOVERENITAS NEGARA BAWAH ATAS UDARA DI ATAS WILAYAH DARAT & LAUT WILAYAHNYA JUGA DIAKUI LAGI OLH PS 2 KONVENSI JENEVA 1958 TTG LAUT WILAYAH & ZONA BERDEKATAN. BEBERAPA TEORI-TEORI S SOVERENITAS DI UDARA TEORI KEBEBASAN • TEORI KEBEBASAN MENYATAKAN BAHWA SESUATU NEGA-RA MEMPUNYAI SOVERENITS DI UDARA SAMPAI YG DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA KEAMANANNYA. FAUCHILLE YG MENGANUT TEORI INI MULA-MULA MENYATAKAN KETINGGIAN 1.500 METER (1901) TTP KEMUDIAN DITURUNKANNYA MENJADI 500 METER (1910). TEORI PENGAWASAN • TEORI PENGAWASAN MENYATAKAN BAHWA SOVE- RENITAS ITU TERBATAS SAMPAI SUATU KETINGGIAN DI MANA KEKUASAAN NEGARA BAWAH MASIH DPT DIRASAKAN. RIVIER & PIETRI MENGUSULKAN SAMPAI KETINGGIAN TEMBAKAN MERIAM. 26
  27. 27. TEORI VON HOLZENDORF • BATAS KETINGGIAN SOVERENITAS DITETAPKAN SE- CARA JELAS MISALNYA 1.000 M DARI PUNCAK YG TER- TINGGI DARI NEGARA DARATAN. TEORI UDARA • WILAYAH UDARA HARUSLAH SAMPAI SUATU KE- TINGGIAN DIMANA “UDARA” “IS SUFFECIENTLY DENSE TO SUPPORT BAILON AND AIRPLANES”. WALAUPUN SUATU BATAS YG PASTI SUKAR DITETAPKAN UNTUK MENENTUKAN SAMPAI KE MANA KETINGGIAN “UDARA” YG MASIH DAPAT “MENG-APUNGKAN” PESAWAT TER- BANG (AIRPLANES) TSB, KIRANYA DAPATLAH DIKATA- KAN BAHWA KETINGGIAN TSB ADALAH SEKITAR 30 MIL DARI PERMUKAAN BUMI. TEORI GRAVITY • TEORI GRAVITY MENYATAKAN BAHWA SOVERENITAS SUATU NEGARA BAWAH HARUSLAH SAMPAI PADA SUATU KETINGGIAN DI MANA GRAVITASI BUMI MASIH BEKERJA. • BATAS SOVERENITAS NEGARA BAWAH DI UDARA BE- LUM DITETAPKAN SECARA JELAS (SAMPAI SEBELUM KONVENSI HUKUM LAUT KE III). NAMUN JELAS BAHWA DLM PENGERTIAN “AIRSPACE” (RUANG UDARA) TDK- LAH TERMASUK “OUTERSPACE” (ANGKASA LUAR) ATAUPUN “SPACE” YG LEBIH JAUH LAGI DARI “OUTER- SPACE” TSB, MISALNYA “CELESTIAL BODY”. PBB DLM SALAH SATU RESOLUSINYA TLH MENETAPKAN BHW “OUTERSPACE” (SBGMANA HALNYA DGN SEABED DI LUAR JURISDIKSI NASIONAL) TIDAK DAPAT MENJADI BAGIAN DARI SOVERENITAS SUATU NEGARA. 27
  28. 28. MATERI KULIAH HUKUM LAUT DAN ANGKASA 28
  29. 29. OLEH DRS. RIFDAN, M.SI. JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2006 29

×