SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Download to read offline
LEGAL REALISM

American and Scanidanvian




Oleh:
Ahsanul Minan
Indah Sari Septiani Putri Mukhtar Pakpahan




                                    !1
Fungsi Filsafat Hukum
•   Filsafat hukum memiliki peran penting dalam membantu
    merenungkan kembali penerapan sistem hukum serta
    membantu mengembalikan fungsi hukum ke arah yang
    seharusnya.
•   Filsafat hukum merupakan alat bantu untuk melakukan
    refleksi dan menemukan kembali cara pandang, metode
    berpikir serta substansi pemahaman atas nilai-nilai dasar
    yang harus dicapai melalui instrument hukum. 
•   Filsafat hukum memegang peranan penting dalam
    kegiatan penalaran dan penelaahan asas dan dasar etik
    dari pengawasan sosial, yang berkaitan dengan (a).
    tujuan-tujuan masyarakat, (b) masalah-masalah hak asasi,
    (c) kodrat alam



                          !2
SEJARAH DAN ANATOMI ALIRAN FILSAFAT HUKUM

•   Kemunculan dan perkembangan aliran-aliran dalam
    filsafat hukum selalu berjalan seiring dengan dialektika
    sejarah terutama menyangkut peran hukum dalam
    proses kehidupan kenegaraan. 
•   Perkembangan politik, dan relasi kekuasaan dengan
    masyarakat selalu menjadi latar belakang penting yang
    membayangi evolusi aliran filsafat hukum.




                             !3
ANATOMI ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM

     ALIRAN
   HUKUM ALAM
                                     ALIRAN
                                    POSITIVISM
                                                                Aliran
Irrasional    Rasional                                     UTILITARIANISM
                              Analytical    Aliran Hukum
                            Jurisprudence       Murni




                                                                              Madzhab Sejarah




                                                               Sociological
                                                              Jurisprudence



                         Legal Realism



                                                 !4
ALIRAN LEGAL REALISM

• Aliran Legal Realism muncul sebagai reaksi
  atas aliran hukum alam dan legal positivism.
  Konsepsi yang dibangun oleh aliran ini
  dipengaruhi sebagian oleh pandangan-
  pandangan dari aliran utilaterianism.
• Aliran legal realism dapat dibagi menjadi 2
  bagian; pertama aliran legal realism Amerika,
  dan kedua, aliran legal realism Skandinavia.


                    !5
AMERICAN REALISM
•   GERAKAN REALISME DI AMERIKA ADALAH
    MERUPAKAN REAKSI TERHADAP ALIRAN
    POSITIVISME 
•   REALISME AMERIKA SERIKAT ADALAH MERUPAKAN
    PENDEKATAN SECARA PRAGMATIS DAN
    BEHAVIOURITIS TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA
    SOSIAL
•   ALIRAN REALISME INI MENEKANKAN HUKUM
    SEBAGAI LAW IN ACTION DAN MENGANGGAP
    HUKUM ITU SEBAGAI PENGALAMAN
•   SUMBER HUKUM DALAM ALIRAN REALISM INI
    PUTUSAN HAKIM


                    !6
• TOKOH-TOKOH DALAM ALIRAN REALISME DI
  AMERIKA ADALAH OLIVER WENDELL HOLMES,
  JOHN DEWEY, JEROME FRANK, K. LLEWELLYN, AXEL
  HAGERSTROM, W TWINNING
• JEROME FRANK 
        ALIRAN REALISME DIBAGI KEDALAM DUA
  KELOMPOK :
1. RULE SKEPTICS : DIMANA KETIDAKPASTIAN
   HUKUM ITU TIMBUL AKIBAT DARI PERATURAN
   YANG TERTULIS DAN PENERAPAN HUKUM YANG
   MENGUTAMAKAN KESERAGAMAN
2. FAC T S K E P T I C S : M E M A N DA N G B A H WA
   KETIDAKPASTIAN HUKUM ITU BERASALA DARI
   HAKIM YANG MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM
   BERDASARKAN FAKTA-FAKTA



                     !7
CIRI-CIRI REALISME MENURUT K LLEWELLYN
•   REALISME TIDAK MENGAKUI ADANYA SUATU
    MAZHAB REALISME
•   REALISME ADALAH KONSEP HUKUM YANG TERUS
    BERUBAH
•   REALISME BERPOKOK PANGKAL PADA PEMISAHAN
    DAS SAIN DAN DAS SOLLEN
•   REALISME TIDAK MENGGANTUNGKAN PUTUSAN-
    PUTUSAN PADA PERATURAN DAN PENGERTIAN
    HUKUM TRADISIONAL
•   GERAKAN REALISME BERPENDIRIAN BAHWA SETIAP
    HUKUM HARUS MEMPERHATIKAN AKIBAT DARI
    HUKUM


                    !8
• JEROME FRANK JUGA MEMBUAT TULISAN YANG
  TERDIRI DARI 2 
1. LAW AND THE MODERN MIND : SUATU PERATUAN
    MENGANDUNG SUATU YANG TETAP DAN PRINSIP-
    PRINSIP HUKUM YANG SELALU BAIK DAN BENAR
    YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN
    DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA NAMUN
    TIDAK SELAMANYA PERATURAN PERUNDANG-
    UNDANGAN ITU LENGKAP DAN DAPAT
    MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM
2. COURTS ON TRIAL : DALAM TULISANNYA INI
    FRANK MEMPERSOALKAN PEMERIKSAAN PERKARA
    DI PENGADILAN DENGAN MENGGUNAKAN
    METODE PEMIKIRAN COMMON LAW
    TRADITIONAL


                  !9
O W HOLMES (DALAM BUKUNYA PATH OF THE LAW)
                             
• HOLMES MEMBERIKAN SUATU GAGASAN TENTANG HUKUM
  YANG DIDASARKAN PADA PENGALAMAN DAN HOLMES
  MERAGUKAN PERANAN LOGIKA       
• HOLMES MENGATAKAN KESELURUHAN LOGIS HUKUM
  ADALAH HASIL DARI KONFLIK PADA SETIAP     TINGKAT
  DIANTARA LOGIKA DAN PENGERTIAN YANG BAIK DAN
  USAHA-USAHA UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG
  KONSISTEN 
• DUGAAN-DUGAAN TENTANG APA YANG AKAN DIPUTUSKAN
  OLEH PENGADILAN ITULAH YANG DISEBUT SEBAGAI HUKUM.
  (PENDAPAT HOLMES INI LAH YANG YANG SECARA TEPAT
  MENGGAMBARKAN BAHWA PEMIKIRAN ALIRAN REALISME DI
                   
  AMERIKA PRAGMATIS)
    

                       !10
K LLEWELLYN
•    DALAM BUKUNYA “SOME REALISM ABOUT REALISM “ LLEWELLYN
     MENYIMPULKAN BAHWA : 
1.    HUKUM ITU SELALU BERUBAH-UBAH     
2.    MEMAHAMI BAHWA HUKUM ADALAH ALAT UNTUK MENGAKHIRI
      SENGKETA-SENGKETA YANG ADA DI MASYARAKAT
3.    MASYARAKAT SELALU BERUBAH-UBAH DAN PERUBAHAN LEBIH CEPAT
      DARI HUKUM
4.     PEMISAHAN ANATAR IN DAN OUT  
5.    KONSEP PEMIKIRAN HUKUM YANG LAMA SUDAH TIDAK SESUAI LAGI
      PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN KETENTUAN HUKUM DISESUAIKAN
      DENGAN KENYATAAN YANG ADA DI MASYARAKAT 
6.    MEMBUAT SUATU PEDOMAN TERHADAP PRAKTEK-PRAKTEK MASA
      LALU UNTUK DAPAT MENJADI PEDOMAN DALAM MENGHADAPI
      KASUS YANG SEDANG BERJALAN DIMASA SEKARANG  
•     K LLEWELLYN MEMBUAT BEBERAPA TULISAN ANATARA LAIN “THE
      COMMON LAW TRADITION”, “MY PHILOSOPHY OF LAW”, “THE
      NORMATIVE, THE LEGAL AND THE LAW JOBS THE PROBLEM OF
      JURISTIC METHOD”


                              !11
SCANDINAVIAN LEGAL REALISM


•   Law as Fact. Aliran ini berkeyakinan bahwa hukum hanya bisa dijelaskan melalui fakta-
    fakta yang bisa diobservasi, dan studi tentang fakta ini –yang disebut dengan ilmu
    pengetahuan hukum- karenanya merupakan sebuah ilmu pengetahuan sebagaimana
    ilmu pengetahuan lain yang peduli dan memfokuskan diri pada fakta dan kejadian
    dalam hubungan sebab-akibat.oleh karena itu, keyakinan tentang kekuatan mengikat,
    kebenaran hukum, eksistensi hak dan kewajiban, keyakinan tentang hak property
    dipisahkan dari khayalan dan dunia metafisika.
•   Bagi Olivecrona, aturan hukum merupakan “perintah yang independen” yang
    termanifestasikan dalam bentuk perintah, namun tidak seperti perintah yang berasal
    dari seseorang. Hukum termanifestasikan dalam “rasa” dari rangkaian kaliman dalam
    undang-undang, dan ditangkap oleh alam pikiran manusia dan selanjutnya
    mempengaruhi tingkah laku manusia. Lundstedt menambahkan bahwa aturan hukum
    hanyalah sebuah prosedur untuk mencapai tujuan tertentu (dalam hal ini adalah
    kesejahteraan sosial). Lundstedt memandang bahwa hak dan kewajiban hanyalah
    merupakan konklusi hukum. Dia mencontohkan bahwa hak atas property sebenarnya
    hanyalah tiadanya resiko hukum bagi pemilik property untuk melakukan tindakan-
    tindakan atas properti tersebut. Dengan demikian, property right tidak muncul dari
    das sollen, melainkan dari das Sein.



                                     !12
SCANDINAVIAN LEGAL REALISM
•   Theory of Law. Ross membedakan 2 jenis ilmu hukum, pertama hukum dalam arti yang
    dimuat dalam undang-undang, dan kedua kalimat-kalimat dalam buku dimana hukum
    dinyatakan. Kategori pertama bersifat menentukan, sedangkan yang kedua lebih
    mengarah kepada pengetahuan tentang apa hukum yang sebenarnya yang berisi
    pernyataan dan penjelasan. Bagi Ross, validitas hukum adalah serangkaian abstrak dari
    ide-ide normatif yang disajikan dalam sebuah skema intepretasi atas fenomena hukum
    dalam kenyataan, yang dimaksdukan untuk memprediksikan aktifitas para hakim. Dia
    menyatakan bahwa norma hukum utamanya ditujukan bukan kepada seluruh masyarakat,
    namun merupakan petunjuk kepada hakim. Aturan hukum adalah aturan tentang
    penggunaan kekuatan dan ditujukan kepada para pejabat terkait. Contoh, larangan
    membunuh, merupakan petunjuk bagi hakim dan beberapa instansi pemerintah dalam
    berurusan dengan kasus-kasus pembunuhan yang diajukan kepada mereka. Dalam
    pandangan Ross, semakin efektif pemenuhan aturan oleh masyarakat, maka semakin sulit
    untuk mengukur validitas (hukum) nya, karena pengadilan tidak memiliki kesempatan
    untuk menunjukkan reaksinya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa hukum adalah
    valid jika hakim menganggapnya mengikat. Namun, pemikiran Ross ini dianggap banyak
    menimbulkan persoalan karena dianggap sulit untuk menyelidiki pemikiran hakim.




                                      !13
SCANDINAVIAN LEGAL REALISM
•   Prinsip-prinsip verifiabilitas. Fakta, bagi aliran realis merupakan hal yang tidak bisa ditawar, dan
    menolak metafisika. Dalam hal ini, terdapat kemiripan antara aliran ini dengan legal positivism.
    Ross mengatakan bahwa hanya ada satu dunia dan satu kognisi (kesadaran). Seluruh ilmu
    pengetahuan (termasuk ilmu pengathuan hukum) hanya memustakan perhatian kepada fakta,
    seluruh dalil ilmu pengetahuan menyangkut realitas, dan seluruh yang tidak sepenuhnya logis -
    matematis- selalu merujuk kepada uji pengalaman. Studi hukum doktrinal bagi Ross dianggap
    sebagai ilmu pengetahuan sosial empirik. Dia juga mengatakan bahwa makna diberikan
    terhadap fakta yang dapat diferivikasi, sehingga dalil-dalil yang tidak dapat diverifikasi maka
    tidak bermakna. Namun demikian, Lloyd D. Dan Freeman menganggap bahwa pandangan Ross
    ini bermasalah dengan pemahaman tentang kegunaan bahasa, yang menurutnya bersifat tunggal.
    Padahal dalam kenyataannya kegunaan bahasa dapat bermacam-macam. Meskipun demikian,
    dalam perkembangan berikutnya, aliran ini lebih bersikap toleran terhadap keragamaan
    kegunaan bahasa. MacCormak mengatakan bahwa keragaman fungsi bahasa dan realitas
    psikologis dari keyakinan dan perasaan adalah elemen utama dari penjelasan Ross dan
    Olivecrona mengenai aturan hukum dan viliditasnya, dan juga hak-hak hukum. Ross membuat 3
    perbedaan atas perkataan yang digunakan dalam aturan hukum: indicative, directive dan
    emotive. Sedangkan Olivecrona membedakan bahasa hukum ke dalam 2 kategori: technical
    (yang bersifat pasif), dan performative (yang bersifat kreatif).
•   Asal mula hukum. Dalam pandangan Olivecrona, asal mula hukum sejatinya adalah pertanyaan
    tentang asal mula histori dan faktual tentang perkembangan “aturan yang luar biasa, bersifat
    magis-religius yang ditemukan dalam masyarakat kuno”. 
•   Reductionism dan legal concept. Menurut Ross, konsep dapat selalu direduksi dengan analisa
    atas serangkaian dalil yang setara, atau dapat disubtitusikan.




                                            !14
SCANDINAVIAN LEGAL REALISM
•   Feature of law. Menurut Olivecrona, kinerja sistem hukum tidaklah mistis, atau
    didasarkan pada enititas yang fiktif, misalnya negara atau sifat mengikat dari hukum.
    Dia beranggapan bahwa hukum diproduksi oleh sekumpulan orang yang berada
    dalam sebuah organisasi negara yang mampu menjalankan hukum melalui kekuatan
    pemaksa yang dimilikinya, dan sekumpulan orang di lembaga legislatif yang dapat
    menghadirkan tekanan psikologis terhadap masyarakat.
•   Hukum dan moralitas. Dalam pemikiran aliran Skandinavia, gagasan-gagasan moral
    sebenarnya dibentuk oleh hukum. Hukum menjadi faktor utama yang
    mempangaruhi standard moral, terutama karena kemampuannya untuk
    menggunakan kekuatan untuk menegakkanya. Teori ini memang sangat rentan untuk
    diperdebatkan, terutama jika dipertanyakan tentang mana yang lebih dulu hadir,
    apakah moral ataukah hukum. 
•   Ideologi hukum-method of Justice dan Social Welfare. Kebanyakan kelompok realis
    mendukung konsep legal ideology atau method of justice dengan menyandarkan
    diri pada tujuan material hukum, mengutamakan sistem hukum yang aktual, sehingga
    menolak aspek metafisika, atau penggunaan hukum alam atau nilai keadilan sebagai
    parameter penilaian objective, karena menurut aliran realis, sebuah penilaian
    pastilah subjectif. Bagi Lundstedt, jurisprudence haruslah berdasarkan observasi atas
    fakta, bukannya berdasarkan atas penilaian individual atau metafisika.




                                      !15
Perbedaan Realisme Amerika & Skandinavia
•   Realisme Amerika lebih memfokuskan diri pada kerja
    praktis untuk mengkaji proses hukum, berbeda dengan
    Realisme Skanidnavia yang lebih berfokus kepada operasi
    teoritis atas sistem hukum secara keseluruhan.
•   Skandinavia memang merepresentasikan aliran empiris
    yang ekstrem, namun Amerika justru yang paling depan
    dalam menekankan pentingnya sutdi faktual dalam rangka
    mencari solusi atas problem hukum. Skandinavia tampak
    lebih mengandalkan pada argumen apriori dalam
    menemukan solusi atas problem hukum.
•   Gerakan Realisme Skandinavia dipengaruhi oleh tradisi
    filsafat Eropa, sedangkan realisme Amerika lebih
    dipengaruhi oleh karakter empirisme Inggris.



                          !16

More Related Content

What's hot

Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...PT PINUS MERAH ABADI
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumFenti Anita Sari
 
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMUjian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumWarnet Raha
 

What's hot (20)

Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Ringkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdataRingkasan hukum perdata
Ringkasan hukum perdata
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Asas asas hukum benda
Asas asas hukum bendaAsas asas hukum benda
Asas asas hukum benda
 
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
Perbedaan Sistem peradilan Indonesia dengan sistem peradilan Amerika (@Univer...
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi HukumMakalah Fungsi Etika Profesi Hukum
Makalah Fungsi Etika Profesi Hukum
 
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMUjian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUM
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukum
 

Viewers also liked

American realism- Legal Theory
American realism- Legal TheoryAmerican realism- Legal Theory
American realism- Legal TheoryVaishnavi Kanduri
 
American realism lecture powerpoint
American realism lecture powerpointAmerican realism lecture powerpoint
American realism lecture powerpointAmyBurk
 
Realism introduction
Realism introductionRealism introduction
Realism introductionewaszolek
 
Natural law theories
Natural law theoriesNatural law theories
Natural law theoriesFAROUQ
 
Comment on legal pluralism
Comment on legal pluralismComment on legal pluralism
Comment on legal pluralismNameless RV
 
Natural law and value oriented juris.
Natural law and value oriented juris.Natural law and value oriented juris.
Natural law and value oriented juris.Harmani Singh Jolly
 
Ll.b i j1 u 1 nature scope & introduction
Ll.b  i j1 u 1 nature scope & introductionLl.b  i j1 u 1 nature scope & introduction
Ll.b i j1 u 1 nature scope & introductionRai University
 
Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...
Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...
Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...Dylan Carty
 
Jurisprudence - Volksgeist
Jurisprudence - VolksgeistJurisprudence - Volksgeist
Jurisprudence - VolksgeistFAROUQ
 
Model test paper of jurisprudence
Model test paper of jurisprudenceModel test paper of jurisprudence
Model test paper of jurisprudenceAsmatullah Kakar
 

Viewers also liked (20)

Legal realism
Legal realismLegal realism
Legal realism
 
American realism- Legal Theory
American realism- Legal TheoryAmerican realism- Legal Theory
American realism- Legal Theory
 
American realism lecture powerpoint
American realism lecture powerpointAmerican realism lecture powerpoint
American realism lecture powerpoint
 
Realism introduction
Realism introductionRealism introduction
Realism introduction
 
Natural law theories
Natural law theoriesNatural law theories
Natural law theories
 
Realism
RealismRealism
Realism
 
Natural law
Natural lawNatural law
Natural law
 
Realism Power Point
Realism Power PointRealism Power Point
Realism Power Point
 
Realism
RealismRealism
Realism
 
Jurisprudence and legal reasoning 2011
Jurisprudence and legal reasoning 2011Jurisprudence and legal reasoning 2011
Jurisprudence and legal reasoning 2011
 
Filsafat hukum (1)
Filsafat hukum (1)Filsafat hukum (1)
Filsafat hukum (1)
 
Aliran realisme
Aliran realismeAliran realisme
Aliran realisme
 
Comment on legal pluralism
Comment on legal pluralismComment on legal pluralism
Comment on legal pluralism
 
Comparing legal cultures - student copy, by Joxerramon Bengoetxea
Comparing legal cultures - student copy, by Joxerramon BengoetxeaComparing legal cultures - student copy, by Joxerramon Bengoetxea
Comparing legal cultures - student copy, by Joxerramon Bengoetxea
 
Natural law and value oriented juris.
Natural law and value oriented juris.Natural law and value oriented juris.
Natural law and value oriented juris.
 
Legal pluralism
Legal pluralismLegal pluralism
Legal pluralism
 
Ll.b i j1 u 1 nature scope & introduction
Ll.b  i j1 u 1 nature scope & introductionLl.b  i j1 u 1 nature scope & introduction
Ll.b i j1 u 1 nature scope & introduction
 
Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...
Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...
Thesis on the Hart-Fuller debate Should Law and Morality be intertwined- Dyla...
 
Jurisprudence - Volksgeist
Jurisprudence - VolksgeistJurisprudence - Volksgeist
Jurisprudence - Volksgeist
 
Model test paper of jurisprudence
Model test paper of jurisprudenceModel test paper of jurisprudence
Model test paper of jurisprudence
 

Similar to Legal realism ppt

PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.pptPMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.pptmuhammadrezza14
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528Yori Feriyandi
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukumKau Hatiku
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptAndyWarnet99
 
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptPengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptDewiAuliaSantika
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdfAlamPravana2
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptRipatKizuto
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)R Maulana
 
Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumMISMAN SAFI
 

Similar to Legal realism ppt (20)

Sinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukumSinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukum
 
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.pptPMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528
 
TEORI HUKUM
TEORI HUKUMTEORI HUKUM
TEORI HUKUM
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
Filsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.pptFilsafat_Hukum.ppt
Filsafat_Hukum.ppt
 
Filsafat hukum dan Teori Hukum
Filsafat hukum  dan Teori HukumFilsafat hukum  dan Teori Hukum
Filsafat hukum dan Teori Hukum
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptPengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
 
Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1
 
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunanPeranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
 
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
Sosiologi hukum (soerjono soekanto)
 
Hukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukumHukum vs perangkat hukum
Hukum vs perangkat hukum
 

More from Ahsanul Minan

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAhsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluAhsanul Minan
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Ahsanul Minan
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluAhsanul Minan
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaAhsanul Minan
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Ahsanul Minan
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikAhsanul Minan
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaAhsanul Minan
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfAhsanul Minan
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifAhsanul Minan
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluAhsanul Minan
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research Ahsanul Minan
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralAhsanul Minan
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluAhsanul Minan
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehAhsanul Minan
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluAhsanul Minan
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Ahsanul Minan
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
 

More from Ahsanul Minan (20)

Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptxAnalisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
Analisa Stakeholder Dalam Mempromosikan Open Data dan Data.pptx
 
Keterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi PemiluKeterbukaan Informasi Pemilu
Keterbukaan Informasi Pemilu
 
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan PartisipatifDigitalisasi Pengawasan Partisipatif
Digitalisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemiluRefleksi sistem penegakan hukum pemilu
Refleksi sistem penegakan hukum pemilu
 
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di IndonesiaTantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia
 
Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019Dana kampanye pemilu serentak 2019
Dana kampanye pemilu serentak 2019
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, WalikotaRestatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Restatement pasal 71 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
 
Potret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdfPotret politik perempuan.pdf
Potret politik perempuan.pdf
 
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan PartisipatifSosialisasi Pengawasan Partisipatif
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
 
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemiluTantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
Tantangan kelembagaan institusi penyelenggara pemilu
 
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019
 
Science and Research
Science and Research Science and Research
Science and Research
 
Hans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & MoralHans Kelsen: Law & Moral
Hans Kelsen: Law & Moral
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di acehKelembagaan pengawas pemilu di aceh
Kelembagaan pengawas pemilu di aceh
 
Penyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawasluPenyitaan oleh bawaslu
Penyitaan oleh bawaslu
 
Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3Menyoal revisi UU MD3
Menyoal revisi UU MD3
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 

Recently uploaded

Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxRIMA685626
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptnabilafarahdiba95
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxrizalhabib4
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAAmmar Ahmad
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 

Recently uploaded (20)

Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptxBab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
Bab 4 Persatuan dan Kesatuan di Lingkup Wilayah Kabupaten dan Kota.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMAE-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
E-modul Materi Ekosistem untuk kelas X SMA
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 

Legal realism ppt

  • 1. LEGAL REALISM
 American and Scanidanvian Oleh: Ahsanul Minan Indah Sari Septiani Putri Mukhtar Pakpahan !1
  • 2. Fungsi Filsafat Hukum • Filsafat hukum memiliki peran penting dalam membantu merenungkan kembali penerapan sistem hukum serta membantu mengembalikan fungsi hukum ke arah yang seharusnya. • Filsafat hukum merupakan alat bantu untuk melakukan refleksi dan menemukan kembali cara pandang, metode berpikir serta substansi pemahaman atas nilai-nilai dasar yang harus dicapai melalui instrument hukum. • Filsafat hukum memegang peranan penting dalam kegiatan penalaran dan penelaahan asas dan dasar etik dari pengawasan sosial, yang berkaitan dengan (a). tujuan-tujuan masyarakat, (b) masalah-masalah hak asasi, (c) kodrat alam !2
  • 3. SEJARAH DAN ANATOMI ALIRAN FILSAFAT HUKUM • Kemunculan dan perkembangan aliran-aliran dalam filsafat hukum selalu berjalan seiring dengan dialektika sejarah terutama menyangkut peran hukum dalam proses kehidupan kenegaraan. • Perkembangan politik, dan relasi kekuasaan dengan masyarakat selalu menjadi latar belakang penting yang membayangi evolusi aliran filsafat hukum. !3
  • 4. ANATOMI ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT HUKUM ALIRAN HUKUM ALAM ALIRAN POSITIVISM Aliran Irrasional Rasional UTILITARIANISM Analytical Aliran Hukum Jurisprudence Murni Madzhab Sejarah Sociological Jurisprudence Legal Realism !4
  • 5. ALIRAN LEGAL REALISM • Aliran Legal Realism muncul sebagai reaksi atas aliran hukum alam dan legal positivism. Konsepsi yang dibangun oleh aliran ini dipengaruhi sebagian oleh pandangan- pandangan dari aliran utilaterianism. • Aliran legal realism dapat dibagi menjadi 2 bagian; pertama aliran legal realism Amerika, dan kedua, aliran legal realism Skandinavia. !5
  • 6. AMERICAN REALISM • GERAKAN REALISME DI AMERIKA ADALAH MERUPAKAN REAKSI TERHADAP ALIRAN POSITIVISME • REALISME AMERIKA SERIKAT ADALAH MERUPAKAN PENDEKATAN SECARA PRAGMATIS DAN BEHAVIOURITIS TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL • ALIRAN REALISME INI MENEKANKAN HUKUM SEBAGAI LAW IN ACTION DAN MENGANGGAP HUKUM ITU SEBAGAI PENGALAMAN • SUMBER HUKUM DALAM ALIRAN REALISM INI PUTUSAN HAKIM !6
  • 7. • TOKOH-TOKOH DALAM ALIRAN REALISME DI AMERIKA ADALAH OLIVER WENDELL HOLMES, JOHN DEWEY, JEROME FRANK, K. LLEWELLYN, AXEL HAGERSTROM, W TWINNING • JEROME FRANK ALIRAN REALISME DIBAGI KEDALAM DUA KELOMPOK : 1. RULE SKEPTICS : DIMANA KETIDAKPASTIAN HUKUM ITU TIMBUL AKIBAT DARI PERATURAN YANG TERTULIS DAN PENERAPAN HUKUM YANG MENGUTAMAKAN KESERAGAMAN 2. FAC T S K E P T I C S : M E M A N DA N G B A H WA KETIDAKPASTIAN HUKUM ITU BERASALA DARI HAKIM YANG MENGAMBIL KEPUTUSAN HUKUM BERDASARKAN FAKTA-FAKTA !7
  • 8. CIRI-CIRI REALISME MENURUT K LLEWELLYN • REALISME TIDAK MENGAKUI ADANYA SUATU MAZHAB REALISME • REALISME ADALAH KONSEP HUKUM YANG TERUS BERUBAH • REALISME BERPOKOK PANGKAL PADA PEMISAHAN DAS SAIN DAN DAS SOLLEN • REALISME TIDAK MENGGANTUNGKAN PUTUSAN- PUTUSAN PADA PERATURAN DAN PENGERTIAN HUKUM TRADISIONAL • GERAKAN REALISME BERPENDIRIAN BAHWA SETIAP HUKUM HARUS MEMPERHATIKAN AKIBAT DARI HUKUM !8
  • 9. • JEROME FRANK JUGA MEMBUAT TULISAN YANG TERDIRI DARI 2 1. LAW AND THE MODERN MIND : SUATU PERATUAN MENGANDUNG SUATU YANG TETAP DAN PRINSIP- PRINSIP HUKUM YANG SELALU BAIK DAN BENAR YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM MEMUTUSKAN SUATU PERKARA NAMUN TIDAK SELAMANYA PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN ITU LENGKAP DAN DAPAT MENYELESAIKAN PERMASALAHAN HUKUM 2. COURTS ON TRIAL : DALAM TULISANNYA INI FRANK MEMPERSOALKAN PEMERIKSAAN PERKARA DI PENGADILAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMIKIRAN COMMON LAW TRADITIONAL !9
  • 10. O W HOLMES (DALAM BUKUNYA PATH OF THE LAW) • HOLMES MEMBERIKAN SUATU GAGASAN TENTANG HUKUM YANG DIDASARKAN PADA PENGALAMAN DAN HOLMES MERAGUKAN PERANAN LOGIKA • HOLMES MENGATAKAN KESELURUHAN LOGIS HUKUM ADALAH HASIL DARI KONFLIK PADA SETIAP TINGKAT DIANTARA LOGIKA DAN PENGERTIAN YANG BAIK DAN USAHA-USAHA UNTUK MENDAPATKAN HASIL YANG KONSISTEN • DUGAAN-DUGAAN TENTANG APA YANG AKAN DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN ITULAH YANG DISEBUT SEBAGAI HUKUM. (PENDAPAT HOLMES INI LAH YANG YANG SECARA TEPAT MENGGAMBARKAN BAHWA PEMIKIRAN ALIRAN REALISME DI AMERIKA PRAGMATIS) !10
  • 11. K LLEWELLYN • DALAM BUKUNYA “SOME REALISM ABOUT REALISM “ LLEWELLYN MENYIMPULKAN BAHWA : 1. HUKUM ITU SELALU BERUBAH-UBAH 2. MEMAHAMI BAHWA HUKUM ADALAH ALAT UNTUK MENGAKHIRI SENGKETA-SENGKETA YANG ADA DI MASYARAKAT 3. MASYARAKAT SELALU BERUBAH-UBAH DAN PERUBAHAN LEBIH CEPAT DARI HUKUM 4. PEMISAHAN ANATAR IN DAN OUT 5. KONSEP PEMIKIRAN HUKUM YANG LAMA SUDAH TIDAK SESUAI LAGI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN KETENTUAN HUKUM DISESUAIKAN DENGAN KENYATAAN YANG ADA DI MASYARAKAT 6. MEMBUAT SUATU PEDOMAN TERHADAP PRAKTEK-PRAKTEK MASA LALU UNTUK DAPAT MENJADI PEDOMAN DALAM MENGHADAPI KASUS YANG SEDANG BERJALAN DIMASA SEKARANG • K LLEWELLYN MEMBUAT BEBERAPA TULISAN ANATARA LAIN “THE COMMON LAW TRADITION”, “MY PHILOSOPHY OF LAW”, “THE NORMATIVE, THE LEGAL AND THE LAW JOBS THE PROBLEM OF JURISTIC METHOD” !11
  • 12. SCANDINAVIAN LEGAL REALISM • Law as Fact. Aliran ini berkeyakinan bahwa hukum hanya bisa dijelaskan melalui fakta- fakta yang bisa diobservasi, dan studi tentang fakta ini –yang disebut dengan ilmu pengetahuan hukum- karenanya merupakan sebuah ilmu pengetahuan sebagaimana ilmu pengetahuan lain yang peduli dan memfokuskan diri pada fakta dan kejadian dalam hubungan sebab-akibat.oleh karena itu, keyakinan tentang kekuatan mengikat, kebenaran hukum, eksistensi hak dan kewajiban, keyakinan tentang hak property dipisahkan dari khayalan dan dunia metafisika. • Bagi Olivecrona, aturan hukum merupakan “perintah yang independen” yang termanifestasikan dalam bentuk perintah, namun tidak seperti perintah yang berasal dari seseorang. Hukum termanifestasikan dalam “rasa” dari rangkaian kaliman dalam undang-undang, dan ditangkap oleh alam pikiran manusia dan selanjutnya mempengaruhi tingkah laku manusia. Lundstedt menambahkan bahwa aturan hukum hanyalah sebuah prosedur untuk mencapai tujuan tertentu (dalam hal ini adalah kesejahteraan sosial). Lundstedt memandang bahwa hak dan kewajiban hanyalah merupakan konklusi hukum. Dia mencontohkan bahwa hak atas property sebenarnya hanyalah tiadanya resiko hukum bagi pemilik property untuk melakukan tindakan- tindakan atas properti tersebut. Dengan demikian, property right tidak muncul dari das sollen, melainkan dari das Sein. !12
  • 13. SCANDINAVIAN LEGAL REALISM • Theory of Law. Ross membedakan 2 jenis ilmu hukum, pertama hukum dalam arti yang dimuat dalam undang-undang, dan kedua kalimat-kalimat dalam buku dimana hukum dinyatakan. Kategori pertama bersifat menentukan, sedangkan yang kedua lebih mengarah kepada pengetahuan tentang apa hukum yang sebenarnya yang berisi pernyataan dan penjelasan. Bagi Ross, validitas hukum adalah serangkaian abstrak dari ide-ide normatif yang disajikan dalam sebuah skema intepretasi atas fenomena hukum dalam kenyataan, yang dimaksdukan untuk memprediksikan aktifitas para hakim. Dia menyatakan bahwa norma hukum utamanya ditujukan bukan kepada seluruh masyarakat, namun merupakan petunjuk kepada hakim. Aturan hukum adalah aturan tentang penggunaan kekuatan dan ditujukan kepada para pejabat terkait. Contoh, larangan membunuh, merupakan petunjuk bagi hakim dan beberapa instansi pemerintah dalam berurusan dengan kasus-kasus pembunuhan yang diajukan kepada mereka. Dalam pandangan Ross, semakin efektif pemenuhan aturan oleh masyarakat, maka semakin sulit untuk mengukur validitas (hukum) nya, karena pengadilan tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan reaksinya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa hukum adalah valid jika hakim menganggapnya mengikat. Namun, pemikiran Ross ini dianggap banyak menimbulkan persoalan karena dianggap sulit untuk menyelidiki pemikiran hakim. !13
  • 14. SCANDINAVIAN LEGAL REALISM • Prinsip-prinsip verifiabilitas. Fakta, bagi aliran realis merupakan hal yang tidak bisa ditawar, dan menolak metafisika. Dalam hal ini, terdapat kemiripan antara aliran ini dengan legal positivism. Ross mengatakan bahwa hanya ada satu dunia dan satu kognisi (kesadaran). Seluruh ilmu pengetahuan (termasuk ilmu pengathuan hukum) hanya memustakan perhatian kepada fakta, seluruh dalil ilmu pengetahuan menyangkut realitas, dan seluruh yang tidak sepenuhnya logis - matematis- selalu merujuk kepada uji pengalaman. Studi hukum doktrinal bagi Ross dianggap sebagai ilmu pengetahuan sosial empirik. Dia juga mengatakan bahwa makna diberikan terhadap fakta yang dapat diferivikasi, sehingga dalil-dalil yang tidak dapat diverifikasi maka tidak bermakna. Namun demikian, Lloyd D. Dan Freeman menganggap bahwa pandangan Ross ini bermasalah dengan pemahaman tentang kegunaan bahasa, yang menurutnya bersifat tunggal. Padahal dalam kenyataannya kegunaan bahasa dapat bermacam-macam. Meskipun demikian, dalam perkembangan berikutnya, aliran ini lebih bersikap toleran terhadap keragamaan kegunaan bahasa. MacCormak mengatakan bahwa keragaman fungsi bahasa dan realitas psikologis dari keyakinan dan perasaan adalah elemen utama dari penjelasan Ross dan Olivecrona mengenai aturan hukum dan viliditasnya, dan juga hak-hak hukum. Ross membuat 3 perbedaan atas perkataan yang digunakan dalam aturan hukum: indicative, directive dan emotive. Sedangkan Olivecrona membedakan bahasa hukum ke dalam 2 kategori: technical (yang bersifat pasif), dan performative (yang bersifat kreatif). • Asal mula hukum. Dalam pandangan Olivecrona, asal mula hukum sejatinya adalah pertanyaan tentang asal mula histori dan faktual tentang perkembangan “aturan yang luar biasa, bersifat magis-religius yang ditemukan dalam masyarakat kuno”. • Reductionism dan legal concept. Menurut Ross, konsep dapat selalu direduksi dengan analisa atas serangkaian dalil yang setara, atau dapat disubtitusikan. !14
  • 15. SCANDINAVIAN LEGAL REALISM • Feature of law. Menurut Olivecrona, kinerja sistem hukum tidaklah mistis, atau didasarkan pada enititas yang fiktif, misalnya negara atau sifat mengikat dari hukum. Dia beranggapan bahwa hukum diproduksi oleh sekumpulan orang yang berada dalam sebuah organisasi negara yang mampu menjalankan hukum melalui kekuatan pemaksa yang dimilikinya, dan sekumpulan orang di lembaga legislatif yang dapat menghadirkan tekanan psikologis terhadap masyarakat. • Hukum dan moralitas. Dalam pemikiran aliran Skandinavia, gagasan-gagasan moral sebenarnya dibentuk oleh hukum. Hukum menjadi faktor utama yang mempangaruhi standard moral, terutama karena kemampuannya untuk menggunakan kekuatan untuk menegakkanya. Teori ini memang sangat rentan untuk diperdebatkan, terutama jika dipertanyakan tentang mana yang lebih dulu hadir, apakah moral ataukah hukum. • Ideologi hukum-method of Justice dan Social Welfare. Kebanyakan kelompok realis mendukung konsep legal ideology atau method of justice dengan menyandarkan diri pada tujuan material hukum, mengutamakan sistem hukum yang aktual, sehingga menolak aspek metafisika, atau penggunaan hukum alam atau nilai keadilan sebagai parameter penilaian objective, karena menurut aliran realis, sebuah penilaian pastilah subjectif. Bagi Lundstedt, jurisprudence haruslah berdasarkan observasi atas fakta, bukannya berdasarkan atas penilaian individual atau metafisika. !15
  • 16. Perbedaan Realisme Amerika & Skandinavia • Realisme Amerika lebih memfokuskan diri pada kerja praktis untuk mengkaji proses hukum, berbeda dengan Realisme Skanidnavia yang lebih berfokus kepada operasi teoritis atas sistem hukum secara keseluruhan. • Skandinavia memang merepresentasikan aliran empiris yang ekstrem, namun Amerika justru yang paling depan dalam menekankan pentingnya sutdi faktual dalam rangka mencari solusi atas problem hukum. Skandinavia tampak lebih mengandalkan pada argumen apriori dalam menemukan solusi atas problem hukum. • Gerakan Realisme Skandinavia dipengaruhi oleh tradisi filsafat Eropa, sedangkan realisme Amerika lebih dipengaruhi oleh karakter empirisme Inggris. !16