Pancasila merupakan sumber etika politik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi pedoman moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia bukan teokrasi tetapi legitimasi kekuasaannya didasarkan pada hukum dan demokrasi, bukan religi. Namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.

1. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
oleh : Ahmad Sururi, S.Sos

2.  Pengertian Etika Politik
merupakan cabang etika dan termasuk ke dalam
lingkungan filsafat serta mempertanyakan
praksis manusia.
Etika berkaitan dengan norma moral
Norma Moral yaitu yang berkaitan dengan
tingkah laku manusia yang dapat diukur dari
sudut pandang, baik atau buruk, sopan atau
tidak sopan, dan susila atau tidak susila sebagai
seorang manusia.

3. Fungsi dan tugas etika politik
 Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas
pada penyediaan alat-alat teoritis untuk
mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi
politik (dukungan masyarakat terhadap sistem
politik dan pemerintah) secara bertanggung
jawab dan didasarkan pada aspek yang rasional,
objektif dan argumentatif.
 Tugas etika politik adalah membantu agar
pembahasan masalah2 ideologis dapat
dijalankan secara objektif dan sebagai pegangan
normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas
tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur
martabat manusia dan legitimasi moral.

4. Pokok pembahasan etika politik
 Pokok pembahasan etika politik adalah
hukum dan kekuasaan negara.
hukum sebagai lembaga penata masyarakat
yang normatif dan kekuasaan sebagai
lembaga penata masyarakat yang berkuasa.
hukum tanpa kekuasaan negara tidak dapat
berbuat apa-apa, sifatnya normatif belaka
artinya hukum tidak mempunyai
kemampuan untuk bertindak. Sedangkan
kekuasaan negara tanpa hukum adalah buta,
kekuasaan negara yang memakai
kekuasaannya tanpa hukum merupakan
negara penindas.

5. Prinsip-prinsip etika politik
1. Adanya cita-cita the rule of law
2. Partisipasi demokratis masyarakat
3. Jaminan hak-hak asasi manusia
4. Struktur sosial budaya masyarakat
5. Keadilan sosial

6. Pokok permasalahan etika politik
 Adalah legitimasi kekuasaan
yang dirumuskan dengan pertanyaan dengan
moral apa seseorang atau sekelompok orang
memegang dan menggunakan kekuasaan
yang mereka miliki? Betapapun besarnya
kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan
dengan tuntutan untuk
mempertanggungjawabkannya.
secara etika politik, seorang penguasa yang
sesungguhnya adalah keluhuran budinya.

7. Legitimasi kekuasaan meliputi :
1. Legitimasi etis yaitu pembenaran wewenang negara
(kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip
moral)
legitimasi etis kekuasaan mempersoalkan
keabsahan kekuasaan politik dari segi norma-
norma moral dengan tujuan agar kekuasaan itu
mengarahkan kekuasaan ke pemakaian kebijakan
dan cara-cara yang sesuai dengan tuntutan
kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Legitimasi legalitas yaitu keabsahan kekuasaan
yang berkaitan dengan fungsi2 kekuasaan negara
dan menuntut fungsi2 kekuasaan negara itu
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku

8. Definisi Etika
 Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan
mendasar tentang ajaran – ajaran dan
pandangan-pandangan moral
 Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang
bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran
tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil
sikap yang bertanggung jawab berhadapan
dengan pelbagai ajaran moral.

9. Pembagian Etika
 Etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip – prinsip
yang berlaku bagi setiap tindakan manusia.
 Etika Khusus yaitu yang membahas prinsip – prinsip itu
di dalam hubungannya dengan pelbagai aspek kehidupan
manusia.
Etika khusus meliputi beberapa hal :
1. Etika Individual yaitu yang membahas kewajiban
manusia terhadap dirinya sendiri
2. Etika sosial yaitu yang membahas tentang kewajiban
manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat,
yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.

10. Nilai, Norma dan Moral
 Nilai (Value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada
suatu benda untuk memuaskan manusia ( nilai pada hakekatnya
adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu
sendiri)
 Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk
menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk kemudian
mengambil keputusan.
 Keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat
menyatakan berguna atau ataidak berguna, benar atau tidak benar,
baik atau tidak baik dan indah atau tidak indah.
Menurut Max Sceler nilai – nilai yang ada tidak sama tingginya
 Nilai kenikmatan, dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang
mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang lain senang
dan tidak senang
 Nilai kehidupan, dalam tingkatan ini terdapat nilai – nilai yang penting bagi
kegidupan manusia ( Misalnya kesehatan, kesegaran jasmani dan
kesejahteraan umum)
 Nilai kejiwaan, dalam tingkatan ini terdapat nilai – nilai kejiwaan yang sama
sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan (Misalnya,
keindahan, kebenaran dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat)

11. Notonagoro membagi nilai menjadi 3
: Nilai Material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material
ragawi manusia
 Nilai Vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau
aktivitas
 Nilai Kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
rohani manusia.
Nilai rohani dibagi menjadi 3 :
 Nilai kebenaran yang bersumber dari akal yaitu ratio, budi dan cipta
manusia
 Nilai keindahan atau estetis yaitu yang bersumber pada unsur
perasaan atau esthetis dan rasa manusia
 Nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak
atau Will dan Karsa manusia
 Nilai religius yaitu yang merupakan nilai ketrohanian tertinggi dan
mutlak, yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

12. Menurut Notonagoro bahwa Nilai-nilai Pancasila tergolong
nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui
adanya nilai-nilai material dan nilai vital merupakan ‘
SISTEMATIKA – HIERARKIS’ dari sila 1 – 5 sebagai tujuan.
Berkaitan dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai
dikelompokkan menjadi 3 macam :
 Nilai dasar (Onotologis ) yaitu merupakan hakekat, esensi, intisari atau
makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut (yang bersifat universal
karena menyangkut hakekat kenyataan obyektif segala sesuatu misalnya
hakekat Tuhan, hakekat manusia). Jika nilai dasar itu berkaitan dengan
hakekat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak karena hakekat Tuhan
adalah kuasa prima, sehingga segala sesuatu diciptakan atau berasal dari
Tuhan. Contoh nilai dasar bangsa Indonesia adalah Pancasila
 Nilai Instrumental yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan
diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku
manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun jika
nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka
nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan atau
strategi yang bersumber pada nilai dasar. Contohnya pasal2 UUD 1945.
 Nilai praktis yaitu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai
instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Contohnya semua
perundangan dibawah UUD 1945 sampai dengan peraturan pelaksanaan

13.  Moral
berasal dari kata mos (mores) = kesusilaan, tabiat,
kelakuan yang berarti juga ajaran tentang hal yang
baik dan buruk dan menyangkut perbuatan dan
tingkah laku manusia. Dalam perwujudannya berupa
peraturan, prinsip2 yang benar, baik dan terpuji dan
dapat juga berupa kesetiaan, patuh terhadap nilai
dan norma yang menyangkut kehidupan masyarakat,
bangsa dan negara.
 Norma
suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki
oleh tata nilai untuk dipatuhi sebagai penuntun
sikap dan tingkah laku manusia. Seperti norma
agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma
hukum.

14. HUBUNGAN NILAI, NORMA DAN MORAL
Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan dan motivasi
dalam bersikap dan bertingkahlaku, nilaipun bersifat abstrak karena hanya
dapat dipahami, dimengerti dan dihayati oleh manusia,
agar nilai tersebut menjadi berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku
manusia, maka perlu dikongkritkan menjadi lebih objektif dan wujud yang
kongkrit tersebut adalah norma.
selanjutnya nilai dan norma tersebut berkaitan dengan moral dan etika,
dimana moral seseorang menentukan derajat kepribadian seseorang yang
tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya yaitu norma.
Moral dan etika berkaitan erat
setiap orang memiliki moralitasnya sendiri2, tidak demikian dengan etika,
semua orang tidak perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika,
ada kemungkinan seseorang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang
ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis.
etika tidak berwenang menentukan yang boleh dan tidak boleh dilakukan
seseorang, wewenang ini berada di wilayah moral. Dalam hal ini terlihat
kelemahan etika dibandingkan moral akan tetapi dalam etika seseorang
dapat mengerti mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut
norma2 tertentu. Pada hakikatnya, etika membahas tentang prinsip2
moralitas.

15. Dimensi Politik Manusia
 Manusia sebagai makhluk Individu dan makhluk
sosial. Berbagai paham Antropologi filsafat
memandang hakikat sifat kodrat manusia dari
kacamata yang berbeda. Paham individualisme
yang merupakan cikal bakal paham liberalisme
memandang manusia sebagai makhluk individu
yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap
kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara.
Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik
negara. Sedangkan paham kolektivisme yang
merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme
memandang manusia sebagai makhluk sosial saja.

16. Dimensi Politik kehidupan Manusia
 Dalam kehidupan manusia jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai
makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan, karena terjadinya
benturan kepentingan diantara mereka sehingga terdapat suatu
kemungkinan terjadinya anaarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan
inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu
menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai Negara
 Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental yaitu
Pengertian dan kehendak untuk bertindak (inilah yang senantiasa
berhadapn dengan tindakan moral manusia).
 Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari
kejadian tertentu, akan tetapi hal itua dapat dihindarkan karena kesadaran
moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun sebalikny jika
manusia tidak bermoral maka ia tidak akan perduli dengan orang lain

17. Nilai-nilai Pancasila sebagai Sumber Etika Politik
 Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber
peraturan perundang-undangan melainkan juga sumber moralitas utama
dalan hubungannya dengan legitiminasi kekuasaan, hukum serta berbagai
kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan.
 Ketuhanan Yang Maha Esa serta sila kedua Kemanusiaan yang adil dan
beradab, adalah merupakan sumber nilai – nilai moral bagi kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan.
 Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama Ketuhanan Yang Maha
Esa bukanlah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan dan
penyelenggaraan negara pada ligitiminasi religius. Kekuasaan kepala
negara tidak mendasarkan pada legitiminasi religius melainkan
mendasarkan pada legitiminasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu asas
sila pertama lebih berkaitan dengan legitiminasi moral. Inilah yang
membedakan negara yang Berketuhanan yang Maha Esa dengan teokrasi.
Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitiminasi
religius, namun secara moralitas kehiodupan negara harus sesuai dengan
nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam
kehidupan bernegara.

18. Etika Politik dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara
Pembangunan etika politik sangatlah urgent, perlu
adanya pemikiran dalam rangka menata kembali
kultur politik bangsa Indonesia.
Sebagai warga negara, kita telah memiliki hak2 politik
dan hak2 politik tersebut bersosialisasi dan
berkomunikasi dengan sesama warga negara dalam
wadah infra struktur dan supra struktur.
Wadah infra struktur = mimbar bebas, unjuk rasa,
bicara lisan dan tulisan, aktivitas organisasi politik,
kampanye pemilihan umum, penghitungan suara
dalam memilih anggota legislatif dan eksekutif.
Wadah supra struktur = mencakup semua lembaga
legislatif disemua tingkat, eksekutif dari presiden
sampai rt/rw, dan jajaran kekuasaan kehakiman (pusat
sampai daerah)

19. Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara
lengkap akan tetapi melalui moralitas yang bersumber
pada hati nurani, rasa malu kepada masyarakat dan rasa
takut kepada Tuhan yang Maha Esa.
Dalam kehidupan politik bangsa Indonesia banyak suara
masyarakat yang menuntut dibentuknya dewan
kehormatan pada institusi kenegaraan dan
kemasyarakatan dengan harapan etika politik dapat
terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh
kejujuran dan keikhlasan hati nurani dari masing-masing
warga negara yang telah memiliki hak politiknya untuk
melaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturan
berpolitik dalam negara.

20. Krisis etika politik (bagian 1)….

21. Krisis etika politik….(bagian 2)

25. Anggota DPR sedang rapat paripurna

26. Anggota DPR sedang rapat komisi…

27. Salah seorang anggota DPR sedang berdialog dengan masyarakat
yang sedang demonstrasi

28. Anggota DPR sedang memberikan bantuan kepada masyarakat