Dokumen tersebut berisi komentar terkait Rancangan Undang-Undang Narkotika. Beberapa poin yang dibahas antara lain perlunya target dan hasil yang jelas dalam pemberantasan narkotika, penambahan tindak pidana prekursor narkotika, perluasan makna tindak pidana narkotika, pengaturan organisasi kejahatan sebagai subyek pidana, dan perlunya kebijakan pengurangan risiko dalam penanganan narkotika.

1. BEBERAPA KOMENTAR TERKAIT RUU NARKOTIKA Adrianus Meliala

2. Seyogyanya, terdapat ketentuan yang lebih bersifat target-oriented atau result-oriented terkait berbagai upaya pemberantasan narkotika Contoh : Thailand

3. Untuk pertama kalinya, diciptakan tindak pidana baru yakni tindak pidana prekursor narkotika yang disidik oleh PPNS Apa tidak cukup untuk tetap dengan sebutan tindak pidana narkotika yang maknanya diperluas?

4. Walaupun berkali-kali disebut tentang ‘kejahatan terorganisasi’ tetapi tidak sekalipun menyebutkan ketentuan hukum yang melihat organisasi kejahatan sebagai subyek pidana The Trans-National Organized Crime Convention, 2000 (dikenal juga sebagai Palermo Convention) telah diratifikasi oleh DPR, Januari 2009

5. Tugas dan Peran yang diberikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terlalu banyak serta kewenangan terlampau besar Padahal, mengawasi industri yang menggunakan bahan berbahaya untuk industri rumah tangga pangan (IRTP) saja terlihat kedodoran dan penuh kolusi

6. Tidak menyebut sama sekali tentang kebijakan, konsep, elaborasi kegiatan dan kontribusi terkait Harm Reduction Padahal, rejim pemberantasan narkotika di hampir semua negara telah menganut kebijakan ini

7. Tidak menyebutkan kewajiban negara untuk membangun pusat-pusat rehabilitasi medis dalam jumlah yang cukup dan seimbang dibandingkan alokasi sumber daya bagi hal-hal lain Peran rejim represif lebih besar daripada rejim kuratif

8. Kewajiban Lapor diri bagi pecandu yang telah cukup umur ataupun oleh orang tua dan wali pecandu Kontroversial, kemungkinan besar ditolak, trust pada negara rendah, diragukan confidentialitas database tersebut, dapat menjadi sumber inkriminasi diri sendiri

9. Penyebutan tentang peran serta masyarakat dalam rangka peredaran gelap narkotika Berpotensi untuk menjadi pasal kosong, karena, betapapun secara logis dan normatif benar pada kenyataannya penanggulangan peredaran gelap narkotika hanya bisa dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan dan kemampuan yang dan aparat yang terlatih

10. Pemberian Kewenangan penyidikan kepada PPNS di lingkungan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika Berpotensi menimbulkan konflik dan kompetisi tidak sehat dengan penyidik Sat Narkoba Polri

11. Disebutkan bahwa hakim dapat memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan/perawatan apabila pecandu narkotika terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah Ada pendapat, rejim pidana dan rejim kesehatan tidak saling menghapuskan: seseorang disembuhkan dulu, baru dipidana

12. Teknik Penyidikan semua sudah disebutkan & diatur, tinggal proporsionalitasnya saja OC Electronic Surveillance Confiscation & Seizure Wiretapping Financial Investigations Undercover Operations Collaborating Witness Controlled Delivery

13. Teknik Penyidikan dengan metode controlled delivery dan undercover buying yang dapat dilakukan oleh penyidik pembantu atas perintah penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik Tidak cukup kuat. Masih perlu ada ketentuan mengenai pelepasan tanggung jawab pidana

14. Sekian. Terima Kasih. Adrianus Meliala [email_address] 0811181894