Keputusan Gubernur Bali menetapkan kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Bedugul setelah mempertimbangkan dokumen AMDAL, RKL dan RPL. Proyek akan dilaksanakan oleh PT Pertamina dan Bali Energy Ltd di hutan lindung Batukaru dengan mengikuti ketentuan pemantauan lingkungan.

1. GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BAD
: NOMOR 468A/04.-A/HK/Z005
TENTANG
PENETAPAN KELAYAKAN LlNGKUNGAN HIDUP RENCANA PEMBANGUNAN PEMBANGKIT
LISTRlK TENAGA PANAS BUM1 ( PLTP ) DI KAWASAN BEDUGUL BAU
p GUBERNUR BALI,
-.
Menimbang : a. bal7wa . ANDAL, RKL dan RPL Rencana Pembangunan Pembancjkit 3
Listrik Tenaga Panas Bum: ( PLTP ) Bedugul telah beberapa kali
clibahas oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah PI-ovinsi Bali/ Tim Teknis
dengan beberapa penyempurnaan ;
b. bahwa berdasarkan pe'rtirnbangan sebagaimana dimaksud dalarr~
huruf a perlu rnenetapan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pembangltit .
Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) di Kawasan Bedugul, Bali.
Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 64 ~ a h u n '1958 tentang Pembentukan
.
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Tirnur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun f958
Nomor 115, Tambahan Lenlbaran Negara Republik Indonesia ~ o ~ n o r
1649);
2. Undang - -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 IVomor 49, Tanlbahan Lenlbaran ~ e g a r a
Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan R~lar,g
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 1992 Nomor 115,
Tamb'ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaari
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr~n1957
Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3639);
5. Undang - Undang IVomor 4 1 Tahun 1999 tentang Kehutansn
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 1999 Nornor 167,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia.Nornor 3888);

2. 6. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115);
..
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukail
Peraturan perundang-undangan (Lembaran klegara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lerr~baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah e ern bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomcr
125, Tam bahan Lembaran Negara ~ ehlik 1ndonesia Nomor 4437);
~ u
9. Perat~~ranPemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemel-intah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonon?
( Lcmbaran IVegal-a Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
10. Peraturan Pemerintah Nomcr 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampsk Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lpdo.nesia Nomor 3838);
1 . Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000
1
Lentany Panduan Penilaian Dokurnen AMDAL;
12; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 n h u n 2006
tentzng Pedoman Penyusunan AMDAL;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000
tentang Pedoman Tata Keja ~ o m i s i Penilai Analisis Mengezai
Dampak Lingkungan Hidup:
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ~ o m o r Tahun ZOO1
17
tentang Jenis Rencana Usaha danjatau Kegiatan Yang W.ajih ..:
Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
.. .
:. .:
15. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak ~ i n ~ k u n ~ a n
Hidup
Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak. Penting;
16. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup
..
.'Nornor 8 Tahun 2000' tentang Keterlibatan Masyarakat :.;,!clan
.Keterbukzan Informasi dalam Proses AMDAL; ..
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 ~ahun.:>!.596
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingltat 1 Bali Tahur, 1996 N9n~or
125 Seri C Nomor 1 ) sebagaimana -telah diubah dengan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1999
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 37 Seri C
Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali IVomor 4 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3)

3. Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TEIVTANG PENFTAPAN KEL4YAKAN LINGKUWAN HIDUP
RENCANA ?EMBANGUNAN PEMRANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUM1 ( PLTP )
DI KAWASAN BEDUGUL, BALI
PERTAMA : Menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pembangunan Pemoangkit.
Listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP ) di Kawasan Redugul, Bali sebagai berikut:
Pemrakarsa : PT. Pertamina (Persero) / Bali Energy Ltd.
Alamat : 31, I-1 Ridwan IIVo. 4 Patal Senayan Jakarta 122110
JI. By Pass Ngurah Rai Sanur - Denpasar.
Telepon /Fax : (021) 57992767 / 57992664
(0361) 7443986 / 287852
Penanggungjawab : Ida Bagus Ngurah Wijaya
Jabatan . . : Presiden Direktur B.di Energy Ltd.
Lakasi Kegiatan : Kawasan Hutan Lindung Batukaru, Bedugul
C
KEDUA : Kegiatan tersebut diktum Pertama tidak terpi:;ahkan dengan Dokume~l Analisis
Dampak Lingkungan Hidup ( ANDAL ), Rencar~a Pengelolaan Lingkuhgail Hidup
(RPL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencane Pernbanyur~an
Perr~bangkitListrik Tenaga Panas Bumi-( PLTP ) di Kawasan Bedugul, Bali.
KETIGA : Pemrakarsa wajib.melak3anakan RKL dan RPL clan menyampaikan laporan kepada
Gubernur Bali dan Instansi - instansi terkait baik di Daerah maupun Pusat setiap
3 .( tiga ) bulan.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Denpasar

4. Keputusan ini disampaikan kepada :
1 Pler~teri
. Dalam Negeri di Jakarta.
- 2. IYenteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta.
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
- 5. B ~ ~ p a t i
B~.~leleng Singaraja.
di
6. Bupati Tabanan di Tabanan.
7. Kepala Bappeda Provinsl Bali di denpasar.
- 8. Kepala Bawasda Provinsi Bali di denpasar
9. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 eksemplar).
10.Anggota Komisi Penilai AMOAL Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
- 11. Direktur PT. Pertamina (Persero) di Jakarta
12.Direktur Bali Energy Ltd. di Jakarta
13. Direktur Bali Energy Ltd. di Denpasar
- 14. Kepala PPLH UNUD di Denpasar.