1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan sanitasi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilaksanakan
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, karena sanitasi merupakan salah satu aspek
pembangunan yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat.yang berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan
permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Buruknya pelayanan sanitsi di
suatu wilayah dipastikan akan berdampak pada kondisi kesehatan dan lingkungan
masyarakat, sedangkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat menjadi penyebab
menurunnya produktifitas masyarakat dan memberikan dampak kerugian secara ekonomi.
Dengan demikian maka pembangunan sanitasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah
daerah kabupaten /kota karena berhubungan dengan pelayanan public yang berindikasi kuat
sebagai penyebab kemiskinan. Sampai saat ini diperkirakan hampir seluruh kabupaten/kota di
indonesia belum memiliki rencana strategis, master plan, dan dokumen proyek untuk
perbaikan layanan sanitasi yang baik, hal ini disebabkan oleh karena pembangunan
komponen sanitasi belum mendapat prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah,
sehingga akses pada sumber-sumber pendanaanpun menjadi sangat terbatas. Untuk itu perlu
disusun suatu dokumen perencanaan yang memuat data dan informasi yang akurat, yang
dapat memberikan arah bagi perencanan strategi pembangunan sanitasi yang lebih integratif,
aspiratif, inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Permasalahan sanitasi saat ini bukan saja disebabkan oleh fakor teknis akan tetapi
juga nonteknis, karena masalah yang dihadapi ternyata bukan hanya keterbatasan akses
layanan pada masyarakat dengan kurang tersedianya sarana prasarana sanitasi yang
memadai, atau karena terbatasnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan
perencanaan pelayanan sanitasi yang baik, akan tetapi kesadaran dan pemahaman
masyarakat terhadap isi-isu sanitasi dan kesehatan lingkungan memberikan potret lain yang
perlu mendapat perhatian, karena masalah sanitasi besar kaitanya dengan maslah perilaku
masyarakat. Oleh karena itu maka pengendalian permasalahan sanitasi pemerintah telah
melakukukan langkah-langka strategis melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan
sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah,
pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan
Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang mencanangkan sebanyak 77,2%
persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan
minimal 59.1 % penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi
yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009).
Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, dan semakin
tingginya tingkat pencemaran lingkungan serta keterbatasan daya dukung lingkungan yang
dirasakan pada saat ini menjadikan sanitasi sebagai salah satu komponen pembangunan
yang menjadi perhatian khusus dan sudah saatnya dijadikan prioritas dalam perencanaan
pembangunan di daerah. Untuk memenuhi target pembangunan komponen sanitasi, yang
meliputi pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan penanganan
drainase lingkungan, diperlukan upaya keras, mengingat pendekatan pembangunan sanitasi

2. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
2
permukiman seperti yang dilakukan selama ini diindikasikan belum mampu untuk memenuhi
target pembangunan sanitasi sebagai mana yang diharapkan. Oleh karena itu pembangunan
komponen sanitasi di Indonesia harus diarahkan melalui usaha bersama yang terkoordinir dari
semua tingkatan baik pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, media masa, dan sektor
swasta sehingga dapat merumuskan sebuah dokumen perencanaan sanitasi yang Strategis,
komprehensip, terencana dan terukur sebagai dokumen rujukan untuk pembangunan sanitasi
di daerah.
. Menyadari berbagai permasalahan sanitasi yang dihadapi saat ini menjadi dorongan
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengajukan peminatan ikut bergabung
dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).tahun 2013. dengan
tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan
sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi
skala lokal (kabupaten).Satuan Kerja dimaksud terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Badan
Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kesehatan, dan BPKD, yang kemudian bertugas merumuskan
sebuah road map pembangunan sanitasi. Kelompok kerja sanitasi ini diharapkan dapat
berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan
pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek.dengan melibatkan
masyarakat dan pihak swasta secara langsung, Dengan maksud tersebut maka dibentuk
Kelompok Kerja sanitasi (Pokja) sanitasi Kabupaten Halmahera Timur dengan Surat
Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188,21/HT/ Tahun 2012, yang terdiri dari Ketua,
Sekretaris, Koordinator Bidang, Anggota, dan Tim Sekretariat.
1.2. Landasan Gerak
Penyusunan dokumen ini merujuk pada pemahaman sanitasi terbagi dalam tiga
komponen, yaitu air limbah, persampahan dan drainase lingkungan serta satu perilaku yaitu
perilaku hidup bersih dan promosi sanitasi (Prohisan). Sanitasi juga didefenisikan sebagai
usaha pembuangan tinja, ‘endapan air limbah dan limbah padat dengan cara-cara yang
memenuhi persyaratan kesehatan untuk membuat rumah serta lingkungan menjadi bersih dan
sehat. Atau dapat diartikan sebagai upaya pembuangan limbah cair dan limbah padat tanpa
mencemari lingkungan.. Mengacu pada Compendium for Sanitation System and Technology,
sanitasi diartikan sebagai suatu proses multi langkah, dimana berbagai jenis limbah dikelola
dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir.
Proses multi langkah ini disebut sebagai Sistem Sanitasi. Sedangkan pengertian yang lebih
teknis dari sanitasi adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui
penyediaan sarana sanitasi dasar berupa (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga
(termasuk system jaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003).
Secara garis besar, pengertian dasar Penanganan dan Pengelolaan Sanitasi adalah sebagai
berikut:
1. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah
yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas:
- Black water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.
- Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari
kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

3. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
3
2. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga
(domestik) melalui sistem:
a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke
tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.
b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara
terpusat.
3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan
oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain
sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan
Akhir (TPA).
Perilaku Hidup Bersih dan Promosi Sanitas (Pohisan) adalah semua perilaku
kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat..Kondisi
sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat,
dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga.
Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Halmahera
Timur, maka kebijakan pengembangan dan pembangunan sanitasi diarahkan pada dua
kawasan yaitu Pengembangan dan Pembangunan Sanitasi Kawasan Perkotaan (wilayah
Kota Maba) dan Kecamatan Wasile serta Kecamatan. .Pengembangan Sanitasi Kawasan
Perdesaan meliputi Kecamatan Maba Selatan, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Tengah,
Maba Utara, Kecamatan Wasile Utara, Wasile Tengah, Wasile Timur, dan Wasile Selatan.
Dasar pertimbangan diatas mengacu pada tujuan penataan ruang sebagaimana terdapat
dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Halmahera Timur dalam
kebijakan pengendalian pola ruang yang bertujuan untuk menjaga konsistensi pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Adapun Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010-
2015 adalah:
Visi : “ Terwujudnya Kabupaten Halmahera Timur yang Maju, Mandiri, dan
Sejahtera”
Mis : 1. Mewujudkan Halmahera Timur yang maju sehat dan berdaya saing
2. Mewujudkan masyarakat yang mandiri
3. Mewujudkan infrastruktur yang memadai dan merata
4. Mewujudkan masyarakat yang harmonis dan sejahtera
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik
1.3. Maksud dan Tujuan
Buku Putih Sanitasi yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) sanitas ini
dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik dan kondisi existing sanitasi, serta arah
pengembangan pembangunan sanitasi yang terjadi pada saat ini di Kabupaten Halmahera
Timur. Buku Putih Sanitasi nantinya menjadi dasar untuk menyusun persencanaan strategis
pembangunan sanitasi Halmahera Timur kedepan yang lebih terintegrasi dan komprehensif
karena merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan yang terkait
dengan sanitasi.

4. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
4
Buku Putih Sanitasi ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan
faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Halmahera Timur pada saat ini.
Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona
sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan
(priority setting).
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah :
1. Tersedianya data riil yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai potret kondisi dan
Karakteristik komponen sanitasi yang ada saat ini di Kabupaten Halmahera Timur yang
akan dijadikan dasar untuk menyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten.
2. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan dalam
pembangunan sanitasi Kabupaten Halmahera Timur.
3. Membangun kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten HalmaheraTimur beserta
stakeholder lainnya untuk mampu menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi
pengembangan sanitasi kabupaten.
4.Menjamin terciptanya mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif,
transparan,akuntabel dan berkelanjutan.
1.4. Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam penyuunan dokumen Buku Putih Sanitasi
Kabupaten Halmaherta Timur tahun 2013 adalah melalui studi dokumen berupa data statistic,
proposal, foto dan peta, serta melakukan kajian/ survei lapangan yaitu kajian keterlibatan
sektor swasta, kajian komunikasi dan pemetaan media, kajian partisipasi masyarakat gender
dan kemiskinan.(PMJK). Sedangkan data yang digunakan dalam penyusunan buku putih
adalah pengumpulan data sekunder yang berasal dari SKPD terkait sanitasi, Presepsi SKPD,
serta pengumpulan data primer melalui pengamatan langsung di lapangan oleh tim POKJA
termastuk studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA). serta data dan informasi yang
ideal berkaitan dengan kondisi sanitasi yang ada di kabupaten Halmahera Timur saai ini
Proses penulisan Buku Putih oleh Pokja sanitasi Kabupaten Halmahera Timur
dilakukan berdasarkan tahapan kegiatan penyusuna Buku Putih yang disepakati oleh Pokja.
Adapun proses penulisan buku putih dilaksanakn melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pertemuan perdana anggota Pokja
2. Pengumpulan data sekunder
3. Pemetaan awal kondisi sanitasi
4. Rapat-rapat konsultasi
5. Survey/studi (pengumpulan data primer)
6. Pemetaan kondisi sanitasi berdasarkan hasil studi (terutama studi EHRA)
7. Penetapan area bersisiko tinggi dan analisa penyebab utama masalah sanitasi
8. Konsultasi Publik ( melalui lokakarya )
9. Finalisasi buku putih
10. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmahera Timur .

5. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
5
1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
Buku Putih Sanitasi yang disusun oleh kelompok kerja sanitasi (Pokja) sanitasi
Kabupaten Halmahera Timur telah disepakati bahwa posisi, fungsi, maupun peran Buku Putih
sanitasi adalah sama dalam kedudukannya dengan dokumen-dokumen lainya yang ada di
daerah seperti (RPJPD) Kabupaten Halmahera Timur, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Halmahera Timur, dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Karena Buku
Putuh Sanitasi adalah dokumen rujukan sekaligus panduan bagi Pemerintah Daerah dalam
pengambilan kebijakan perencanaan Pembangunan sanitasi. Buku Putih sanitasi bersama
dokumen daerah lainya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kebijakan
pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah khsusnya pembangunan di bidang
sanitasi.
Hubungan Buku PutihSanitasi dengan RPJMD
Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daera (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur. RPJMD menjadi kerangka acuan
oleh POKJA dalam perumusan rencana strategis pembanghunan sanitasi,sehingg kebijakan
pembangunan sanitasi diharapkan akan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang
tertuang dalam RPJMD untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
Hubungan Buku Putih Sanitasi Dengan RTRW
Buku Putih Sanitasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki keterkaitan yang sangat erat,
karena RTRW adalah merupakan perencanaan pembangunan wilayah, dokumen ini mengatur
tentang arah pemanfaatan ruang baik struktur dan pola ruang berdasarkan zonasi dan fungsi
peruntukan.Dengan demikian maka dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini, RTRW
menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan pengembangan serta perencanaan
pembangunan sanitasi yang disesuaikan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Buku
Putih Sanitasi merupakan kelanjutan dari sistem spasial di bidang sanitasi yang telah diatur
guna mewujudkan kerangka perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi,
berkelanjutan, dan komprehensif.
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Renstra – SKPD
Penyusunan Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur juga mengacu dan mempertimbangkan
aspek teknis pada Rencana Straregis (Renstra –SKPD) yang terkait dengan komponen
sanitasi dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya visi
pembangunan lima tahun kedepan.yang telah dijabarkan dalam renstra SKPD.
.
RPJPD
RPJMD
RKPD RENJA SKPD
RENSTRA SKPD
RTRW Kab
APBD Penjabaran APBD (DPA)
SSK
Gambar 1.1. Posisi Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten
(SSK) kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya
Dokumen Lainnya serta
data primer dan sekunder
BPS

6. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
6
Sebagaimana penyusunan dokumen perencanaan lainya di daerah, maka penyusunan
Buku Putih Sanitasi Kabupaten Halmahera Timur juga berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang belaku baik dari pusat maupun peraturan daerah yang
meliputi:
1. Undang-Undang RIepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan
dan Pemukiman;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku
Utara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Pengaturan Air;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001
tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

7. Buku Putih Sanitasi Halmahera Timur 2013
7
20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan
Sehat Pakai Air (SPA);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/Menkes/VII/2002
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Timur;