1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Tulisan ini merupakan substansi dari pendapat akhir fraksi-fraksi
dewan yang disampaikan secara kolektif atas raperda ttg pinjaman
daerah yang disampaikan oleh Drs. La Nika, M.Si, mewakili kelima
fraksi DPRD Sultra, Kamis malam 21 April 2011.
Prolog dan epilog tidak saya sampaikan, karena materi tersebut
dibuat oleh sekretariat bagian persidangan, sedang materi substansi
disusun oleh saya sendiri dan telah diperiksa oleh Kasubag.
Perundang-undangan Bag. Persidangan Setwan. Selengkanya sbb :
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pinjaman Pemerintah
Provinsi Dalam Rangka Pembangunan Rumah Sakit Umum
Daerah Tipe B
Fraksi-fraksi DPRD dapat memahami kebutuhan akan
pelayanan rumah sakit yang sangat mendesak, mengingat
keterbatasan yang ada saat ini yaitu minimnya sarana prasarana
seperti sarana tempat tidur, ruangan untuk rawat inap, ataupun
alat-alat kesehatan lainnya, sedang kebutuhan masyarakat akan
layanan rumah sakit tidak terbendung.
Fraksi-fraksi DPRD juga menyambut baik niyat pemerintah
daerah menjadikan rumah sakit mengemban fungsi edukasinya
dalam rangka menyelenggarakan pendidikan pelatihan secara
terpadu bagi calon-calon dokter yang berasal dari mahasiswa
kedokteran di Sulawesi Tenggara maupun tenaga kesehatan lainnya.
Bahwa pada prinsipnya Fraksi-Fraksi DPRD sepakat dengan
pemerintah daerah, bahwa pinjaman daerah diperlukan dalam
rangka percepatan pembangunan rumah sakit umum daerah guna
peningkatan pelayanan melalui penyediaan fasilitas dan sarana
prasarana rumah sakit, sebagaimana komitmen itu telah tertuang
melalui komponen pembiayaan pada APBD TA 2011.
Fraksi-Fraksi DPRD juga memahami bahwa untuk kebutuhan
pencairan pinjaman tersebut, Pusat Investasi Pemerintah
mempersyaratkan peraturan daerah sebagai jaminan kewajiban
pengembalian pembayaran. Untuk itu, sebagai rekomendasi dalam
rangka pelaksanaan peraturan daerah tentang pinjaman daerah yang
sebentar lagi akan kita tetapkan, Fraksi-Fraksi DPRD menitipkan
saran dan harapan sebagai berikut:

2. 1. Agar kiranya pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya
memperhatikan skejul kewajiban pengembalian pinjaman yang
akan jatuh tempo sehingga daerah dapat terhindar dari denda dan
sanksi lainnya.
2. Bahwa pinjaman dengan jangka waktu 9 (sembilan) tahun dengan
masa tenggang 2 (dua) tahun yang kewajiban pengembalian
pembayarannya setiap tahun rata-rata sebesar Rp. 30 Milyar
bukanlah perkara yang kecil. Selain itu tanggung jawab politik
kami kehadapan publik di kemudian hari, maupun kepada Tuhan
Yang Maha Esa bukanlah hal yang harus disepelekan. Untuk itu,
dengan penuh harapan dan do’a kami bermohon kepada
pemerintah daerah agar pinjaman sebesar Rp. 190M tersebut
dimanfaatkan sebesar-besarnya dan tepat sasaran guna
kelangsungan rumah sakit umum daerah dan peningkatan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna bisa
segera teratasi.
3. Agar rumah sakit dalam mencapai proyeksi pendapatannya guna
memenuhi kewajiban pengembalian pembayaran tidak
menjadikan rumah sakit untuk mengejar profit semata, lalu
mengabaikan fungsi sosialnya termasuk meninggalkan tugas
utamanya yakni memberikan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna.
4. Perlu kami ingatkan kepada seluruh pengelola rumah sakit bahwa
amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya,
dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit sebagai salah satu
fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber
daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung
penyelenggaraan upaya kesehatan.
5. Selanjutnya yang dapat kami rekomendasikan dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit umum
daerah nanti, Fraksi-Fraksi DPRD berharap agar mutu pelayanan
rumah sakit perlu didukung dengan perangkat lunak terkait
standar pelayanan minimal rumah sakit bersangkutan, karena
1

3. kita ketahui bersama, urusan kesehatan merupakan salah satu
urusan wajib pemerintahan daerah yang diamanatkan dalam UU
No. 32 Tahun 2004 agar berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang merupakan standar suatu pelayanan yang
memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
6. Demikian halnya dengan program pemerintah daerah terkait
pembebasan biaya rawat inap khusus kelas III bagi pasien
Bahteramas, agar tetap bisa dilanjutkan dan ditingkatkan
pelayanannya tidak dikurangi sedikitpun hak-hak pasien
Bahteramas demi meraih target pendapatan rumah sakit.
2