Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2010
Disampaikan oleh :
Ir. H. Achmad Sunarko
(Sekretaris Panitia Khusus)
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra
Jum’at, 19 Agustus 2011

2. LAPORAN PANITIA KHUSUS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2010
BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM
Yth. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara
Yth. Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD Prov. Sultra
Yth. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Para Pejabat TNI POLRI
Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Prov. Sultra
Undangan serta Hadirin yang berbahagia
Assalamu’ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Alhamdulillah, Segala puji milik Allah SWT, Zat yang
menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita
sekalian sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah dan
bersilaturrahim ditempat ini dalam rangka Pengambilan
Keputusan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2010 .
Sholawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin
umat dan suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad
SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga
akhir zaman dan semoga kita yang hadir pada Rapat Paripurna
ini, serta masyarakat Sulawesi Tenggara umumnya, termasuk
dalam barisan panjang pengikutnya yang istiqomah
menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan
dengan harapan mendapat syafaatnya dunia dan akhirat.
Amin ya robbal `alamin.
1

3. Gubernur, Pimpinan dan Rapat Dewan Yang Berbahagia...
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD merupakan salah satu dari sekian
akuntabilitas politik gubernur yang diwajibkan dalam peraturan
perundang-undangan. Raperda ini juga merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari siklus tahunan penganggaran daerah
yang disampaikan ke DPRD yang wajib untuk didiskusikan,
selanjutnya diharapkan dapat disetujui bersama.
Bahwa dalam perjalanannya, berbagai tahapan
pembicaraan pembentukan raperda pertanggungjawaban ini
telah dilalui bersama antara lain penjelasan gubernur,
pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, jawaban gubernur
atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, hingga pada
rapat gabungan komisi kemudian disepakati dibentuknya
panitia khusus.
Perkenankan kami menyampaikan melalui rapat dewan
yang terhormat ini, bahwa panitia khusus rancangan peraturan
daerah pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD 2010 dibentuk
berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Sultra No. 7 Tahun
2011 tanggal 12 Agustus 2011. Melalui keputusan pimpinan
DPRD tersebut, dirumuskan tugas panitia khusus adalah
membahas secara teknis bersama eksekutif mengenai raperda
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 dan melaporkan
hasil pembahasan secara tertulis kepada DPRD dalam rapat
paripurna. Dan sebelum pembahasan tersebut kami lakukan,
terlebih dahulu diawali dengan peninjauan lapangan akan
realisasi APBD 2010 pada tanggal 13-15 Agustus 2011.
Selanjutnya, pembahasan internal panitia khusus dan
pembahasan bersama pihak eksekutif pada tanggal 18 Agustus
2011.
2

4. Berbagai argumentasi yang muncul dan berkembang
dalam pembahasan internal rapat panitia khusus maupun
bersama pihak pemerintah daerah, kami sepakati, selanjutnya
kami rangkum dalam laporan sebagaimana kami sampaikan
sebagai berikut:
A. Terkait Sistematika Teknik Penyusunan Perda
1. Pasal 1 ayat (2), setelah frase laporan kinerja dan sebelum
kata hubung dan, ditambahkan frase yang telah
diperiksa BPK, sehingga selengkapnya berbunyi :
Pasal 1
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan laporan kinerja yang telah
diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
2. Pasal 4, kata hubung pada setelah kata dimaksud dan
sebelum frase Pasal 1 diubah dengan kata dalam,
sehingga selengkapnya berbunyi
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per
31 Desember 2010 sebagai berikut:
Demikian halnya Pasal 6, setelah kata dimaksud dan
sebelum frase Pasal 1 ditambahkan kata dalam, sehingga
selengkapnya berbunyi :
Pasal 6
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.
3. Pasal 7, kata hubung pada setelah kata dimaksud dan
sebelum frase Pasal 1 diubah dengan kata dalam.
3

5. Selanjutnya, setelah kata Lampiran ditambahkan
pernyataan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sebelum frase Peraturan Daerah ini.
Selanjutnya rumusan Pasal 7 dijadikan 2 (dua) ayat,
rumusan ayat pertama materi Pasal 7 sedang rumusan
ayat kedua materi dari Pasal 8. Demikian rumusan dalam
bentuk tabulasi dirincikan yang diakhiri dengan tanda
baca ; (titik koma), sehingga selengkapnya berbunyi:
Pasal 7
(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut :
a. lampiran I laporan realisasi anggaran, terdiri dari :
1. lampiran I.1 : laporan realisasi anggaran;
2. lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;
3. lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;
4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;
5. lampiran I.5 : daftar piutang daerah;
6. lampiran I.6 : daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;
7. lampiran I.7 : daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap lainnya
8. lampiran I.8 : daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset daerah;
9. lampiran I.9 : daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
4

6. 10.lampiran I.10 : daftar dana cadangan daerah;
dan
11.lampiran I.11 : daftar pinjaman daerah dan
obligasi daerah.
b. lampiran II neraca;
c. lampiran III laporan arus kas; dan
d. laporan IV catatan atas laporan keuangan.
(2) Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V dan
Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Pasal 7 huruf a bagian Lampiran I.12 : Ikhtisar laporan
Keuangan BUMD, dihapus.
5. Pasal 7 ayat (2) baru, Lampiran VI belum tersedia, untuk
itu dilengkapi.
6. Pasal 9 lama menjadi Pasal 8 baru. Pasal 9 lama frase
Peraturan Kepala Daerah, di ubah menjadi Peraturan
Gubernur, dan setelah kata APBD ditambahkan tanda
baca , (koma), sehingga selengkapnya Pasal 8 berbunyi:
Pasal 8
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Pertanggungjawbaan Pelaksanaan APBD 2010,
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawbaan
pelaksanaan APBD 2010.
B. Terkait Substansi Raperda
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp. 1.055.173.629.666,03
(SATU TRILYUN, LIMA PULUH LIMA MILYAR, SERATUS
TUJUH PULUH TIGA JUTA, ENAM RATUS DUA PULUH
SEMBILAN RIBU, ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU
RUPIAH, NOL TIGA SEN)
5

7. 2. Belanja Rp.1.125.687.950.731.00
(SATU TRILYUN, SERATUS DUA PULUH LIMA MILYAR,
ENAM RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA, SEMBILAN
RATUS LIMA PULUH RIBU, TUJUH RATUS TIGA PULUH
SATU RUPIAH)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 106.197.607.236,66
SERATUS ENAM MILYAR, SERATUS SEMBILAN PULUH
TUJUH JUTA, ENAM RATUS TUJUH RIBU, DUA RATUS
TIGA PULUH ENAM RUPIAH, ENAM PULUH ENAM SEN)
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 27.355.628.847,66
(DUA PULUH TUJUH MILYAR, TIGA RATUS LIMA PULUH
LIMA JUTA, ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU,
DELAPAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH, ENAM
PULUH ENAM SEN)
Dengan demikian
Pembiayaan Netto Rp. 78.841.978.389,00
(TUJUH PULUH DELAPAN MILYAR, DELAPAN RATUS
EMPAT PULUH SATU JUTA, SEMBILAN RATUS TUJUH
PULUH DELAPAN RIBU, TIGA RATUS DELAPAN PULUH
SEMBILAN RUPIAH)
Rapat Dewan Yang Terhormat, Hadirin Yang Mulia…
Selanjutnya, melalui forum dewan yang terhormat ini pula kami
merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal sebagai
rekomendasi panitia khusus antara lain sebagai berikut:
1. Diharapkan pemerintah daerah senantiasa memperhatikan
jadwal pengajuan anggaran ke DPRD, baik RAPBD induk,
RAPBD Perubahan maupun Raperda Pertanggungjawaban
agar sungguh-sungguh memaknai frase “paling lambat”
sebagaimana diisyaratkan peraturan perundang-undangan.
6

8. 2. Untuk menghindari belanja modal khususnya kegiatan-
kegiatan fisik yang realisasinya kurang menggembirakan
ditahun mendatang, kami harapkan pemerintah daerah
pasca penetapan dan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas
APBD, sesegera mungkin menyusun DPA dan mencairkan
mata anggaran bersangkutan sesuai prosedur yang berlaku.
3. Target anggaran pendapatan yang tidak terealisasi hingga 56
persen, kiranya menjadi renungan kita semua, agar
kedepannya dengan sungguh-sungguh memperhatikan
aspek-aspek peningkatan pendapatan daerah antara lain
rasionalisasi dan operasionalisasi dilapangan seperti obyek-
obyek pendapatan, petugas pemungut pajak dan retribusi,
penyesuaian tarif, serta MoU dengan pihak perusahaan
pertambangan.
4. Selanjutnya harapan kami dalam rangka penyusunan
RAPBD 2012 sedianya pemerintah daerah memprioritaskan
hal-hal yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab daerah
dalam penganggarannya seperti peningkatan dan perbaikan
infrastruktur jalan provinsi yang mengalami kerusakan berat
yang pada APBD 2011 belum dianggarkan.
Gubernur, Pimpinan, Rapat Dewan Yang Terhormat…
Demikianlah laporan Panitia Khusus yang dapat kami
sampaikan. Dengan kerendahan hati dan penuh harap, kiranya
pemerintah daerah memperhatikan apa yang kami sampaikan
dalam laporan ini, khususnya poin-poin yang menjadi
rekomendasi panitia khusus. Semoga Allah SWT senantiasa
menjaga dan melindungi kita semua, dan masyarakat Sulawesi
Tenggara yang sama kita cintai dapat lebih sejahtera.
7

9. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan
ramadhan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon
maaf bila ada kekurangan.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Kendari, 19 Agustus 2011
Panitia Khusus
Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara,
1. La Pili, S.Pd Ketua .............
2. Ir. H. Achmad Sunarko Sekretaris .............
3. Muddin Musa, SH Anggota .............
4. Drs. La Nika, M.Si Anggota .............
5. Suwandi, S.Sos Anggota .............
6. Hj. Suryani Imran, SE Anggota .............
7. H. Soekarno, SH Anggota .............
8. Drs. H. Abu Bakar Lagu Anggota .............
9. Drs. Muh. Yasin Togala Anggota .............
10.Abdul Hasid Pedansa Anggota .............
11.dr. H. L.M. Izat Manarfa, M.Sc. Anggota .............
12.Drs. H. Ryha Madi Anggota .............
8