1. Penguatan Fungsi
Pengawasan DPRD
dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik di Daerah
Orientasi dan Pelatihan Anggota DPRD PKNU
Yogyakarta, 13 Juli 2012
Jurusan Politik & Abdul Gaffar Karim
Pemerintahan http://agkarim.staff.ugm.ac.id
FISIPOL UGM agkarim@ugm.ac.id
2. Beberapa Pertanyaan...
• Siapa kah Anda semua?
• Mengapa Anda semua berada di sini?
• Peran apa yang Anda mainkan dalam masyarakat
berbangsa dan bernegara?
Wakil Rakyat.
Dipilih oleh rakyat, memperoleh mandat
dari rakyat.
Peran representasi, legislasi dan
pengawasan.
3. Bagaimana sifat mandat Anda?
Mandat parlemen dalam sistem PRESIDENSIIL
checks
Eksekutif and Legislatif
balances
Kabinet
Birokrasi
Suara Rakyat
4. Bagaimana sifat mandat Anda?
Berbeda dari parlemen dalam sistem PARLEMENTER
Parlemen
Eksekutif/
Opposisi
Penguasa
Kabinet
Kabinet
Bayangan
Birokrasi
Suara Rakyat
5. Dalam sistem presidensiil...
• Kontrol bersifat checks and balances.
• Kontrol dilakukan oleh parlemen sebagai SATU UNIT
politik terhadap eksekutif sebagai unit politik yang lain.
• Tak dikenal mekanisme kontrol penguasa vs oposisi di
dalam parlemen.
• Parlemen yang sehat adalah parlemen yang dalam
menghadapi eksekutif tak terbelah oleh “pendukung”
dan “lawan”.
6. Jadi...
KIAT # 1 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA
EKSEKUTIF:
• Dewan harus solid dan satu suara. Dewan
tak seyogyanya terbelah menurut garis
penguasa dan oposisi.
9. Oleh karena itu...
KIAT # 2 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA
EKSEKUTIF:
• Dewan harus menguasai informasi.
Sebagai pejabat politik, anggota dewan
cenderung tak memiliki pengalaman dan
informasi seperti eksekutif dan birokrasi.
“Information is power”.
11. Selanjutnya...
KIAT # 3 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA
EKSEKUTIF:
• Dewan harus didukung rakyat.
• Jadikan suara rakyat sebagai suara dewan.
• Lakukan constructive engagement..!!
13. Yang tak kalah penting...
KIAT # 4 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA
EKSEKUTIF:
• Pahami ruang yang tersedia dalam
regulasi.
14. Regulasi yang mengatur...
• Undang-Undang 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPD, DPRD.
• Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
• Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. UU no. 27 / 2009
Ps. 292, 343: DPRD mempunyai fungsi
• Legislasi
• Anggaran
• Pengawasan
Ps. 298,349: DPRD mempunyai hak:
• Interpelasi (meminta keterangan)
• Angket (penyelidikan)
• Menyatakan Pendapat
16. UU no. 32 / 2004
Ps. 41: DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.
Ps. 42 (c): DPRD mempunyai tugas dan wewenang
untuk melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan Perda dan peraturan
perundang-undangan lainnya, peraturan
kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah
daerah dalam melaksanakan program
pembangunan daerah, dan kerja sama
internasional di daerah
17. UU no. 15 / 2004
Ps. 20: Hasil Pemeriksaan oleh BPK disampaikan
kepada DPRD dan Kepala Daerah
Ps. 21: DPRD dapat meminta kepada:
BKP untuk memberi penjelasan dalam
rangka menindaklanjuti, dan melakukan
pemeriksaan lebih lanjut.
Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut
pemeriksaan.
18. Dan akhirnya...
KIAT # 5 PENGAWASAN DPRD ATAS KINERJA
EKSEKUTIF:
• Pahami ilmu dan ketrampilan operasional
dalam pelaksanaan penngawasan.
Misal: USAID-LGSP (2009), “Pengwasan DPRD
terhadap Pelayanan Publik.”
19. Jadi kelima kiat itu adalah:
1. Dewan harus solid sebagai satu unit
politik.
2. Dewan harus menguasai informasi.
3. Constructive engagement.
4. Paham ruang yang tersedia dalam
regulasi.
5. Paham ilmu dan ketrampilan operasional
dalam pelaksanaan penngawasan.
20. Alur kiat...
A. Mengawasi demi menjamin kelangsungan sistem:
1. Dewan harus solid sebagai satu unit politik.
B. Mengawasi dengan menjamin kekuatan dewan:
2. Dewan harus menguasai informasi.
3. Constructive engagement.
C. Mengawasi dengan menjamin tercapainya tujuan
politik (anggota) dewan:
4. Paham ruang yang tersedia dalam regulasi.
5. Paham ilmu dan ketrampilan operasional dalam
pelaksanaan penngawasan.