Suche senden
Hochladen
PP No 19 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian PNS
•
0 gefällt mir
•
11,008 views
Yudhi Aldriand
Folgen
Melden
Teilen
Melden
Teilen
1 von 5
Jetzt herunterladen
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Empfohlen
Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Yudhi Aldriand
PENJELASAN ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN SEBAGAI DAMPAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Yudhi Aldriand
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Yudhi Aldriand
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Yudhi Aldriand
Daftar pejabat yang dilantik pada tanggal 15 pebruari 2013 di lingkungan pem...
Daftar pejabat yang dilantik pada tanggal 15 pebruari 2013 di lingkungan pem...
Yudhi Aldriand
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Yudhi Aldriand
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Winarto Winartoap
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan; Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
Inspektorat
Empfohlen
Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly), guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan.
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Yudhi Aldriand
PENJELASAN ATAS BEBERAPA PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN SEBAGAI DAMPAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Yudhi Aldriand
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014
Yudhi Aldriand
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Surat Kemendagri tentang Pilkades 2014
Yudhi Aldriand
Daftar pejabat yang dilantik pada tanggal 15 pebruari 2013 di lingkungan pem...
Daftar pejabat yang dilantik pada tanggal 15 pebruari 2013 di lingkungan pem...
Yudhi Aldriand
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Yudhi Aldriand
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Pp 21 th 2014 ttg pemberhentian pns yang mencapai bup bagi pejabat fungsional
Winarto Winartoap
Penggunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan harus mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam rangka perlindungan hukum bagi masyarakat maupun badan/pejabat pemerintahan; Inspektorat berkewajiban mengawasi penggunaan/penyalahgunaan wewenang oleh badan/pejabat pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
UU No 30_2014 ttg Adm Pemerintahan
Inspektorat
Alokasi dana untuk desa ditetapkan sebesar 10 % dari total dana transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Yudhi Aldriand
PP No 60
Pp no. 60 2014 dana desa
Pp no. 60 2014 dana desa
Edi Supriadi
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan...
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan...
Sutardjo ( Mang Ojo )
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Penataan Ruang
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Yudhi Aldriand
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
surat wasiat
surat wasiat
Legal Akses
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
Deejay Satugus Susanto
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Yudhi Aldriand
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Yudhi Aldriand
mutasi PNS antarkabupaten/kota, antarpropinsi dan antarpropinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Yudhi Aldriand
ada beberapa pasal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diubah
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Yudhi Aldriand
memberikan gambaran peran Camat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah kerjanya
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
Yudhi Aldriand
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Yudhi Aldriand
Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
Yudhi Aldriand
Weitere ähnliche Inhalte
Andere mochten auch
Alokasi dana untuk desa ditetapkan sebesar 10 % dari total dana transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Yudhi Aldriand
PP No 60
Pp no. 60 2014 dana desa
Pp no. 60 2014 dana desa
Edi Supriadi
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan...
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan...
Sutardjo ( Mang Ojo )
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Penataan Ruang
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Yudhi Aldriand
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
surat wasiat
surat wasiat
Legal Akses
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
Deejay Satugus Susanto
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Yudhi Aldriand
Andere mochten auch
(8)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Da...
Pp no. 60 2014 dana desa
Pp no. 60 2014 dana desa
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan...
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan...
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
surat wasiat
surat wasiat
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
AKTA JUAL BELI ( CONTOH )
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Daftar Tenaga Honorer K- 2 Pemerintah Kab. Bekasi yg lulus
Mehr von Yudhi Aldriand
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
Yudhi Aldriand
menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melakukan mutasi; dan menentukan kewenangan pemberian pertimbangan teknis mutasi dan penetapan keputusan mutasi
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Yudhi Aldriand
mutasi PNS antarkabupaten/kota, antarpropinsi dan antarpropinsi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
Yudhi Aldriand
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional sesuai Pasal 239, Pasal 240, Pasal 354, dan Pasal 355 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Yudhi Aldriand
ada beberapa pasal pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang diubah
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Yudhi Aldriand
memberikan gambaran peran Camat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di wilayah kerjanya
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
Yudhi Aldriand
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Yudhi Aldriand
Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Yudhi Aldriand
Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Yudhi Aldriand
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
Yudhi Aldriand
Wajib Pajak yang berhak mendapatkan Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di kantor Direkorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
Yudhi Aldriand
Dasar hukum terkait Pelaksanaan Pilkades antarwaktu
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Yudhi Aldriand
Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Yudhi Aldriand
Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi Perwakilan BPKP sebagai pengemban amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
Yudhi Aldriand
Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Yudhi Aldriand
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Yudhi Aldriand
Mehr von Yudhi Aldriand
(20)
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabunga...
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Kebijakan penilaian prestasi kerja PNS (pp 46 tahun 2011)
Jetzt herunterladen