Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
1. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P2)
DPPKA KABUPATEN BEKASI 2013 UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN WILAYAH III
2. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
Mulai Tanggal 1 Januari 2013, Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Bekasi
(Pasal 75 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Perda
Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten
Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah )
Yudhi Aldriand 2013
3. APA KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN
BEKASI DENGAN PENGELOLAAN PBB-P2?
Penerimaan dari PBB 100%
akan masuk ke Pemerintah
Kabupaten Bekasi. Saat dikelola
oleh Pemerintah Pusat (DJP),
Pemerintah Kabupaten Bekasi
hanya mendapatkan bagian
sebesar 64,8%.
Yudhi Aldriand 2013
5. PENGERTIAN PBB P2
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnya
disebut Pajak adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan
pertambangan.
Yudhi Aldriand 2013
6. SUBJEK PBB P2
Subjek Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan adalah
orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi dan/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.
7. WAJIB PBB P2
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB P2) yang selanjutnya
disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau
Badan yang secara nyata mempunyai suatu
hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat
atas bumi dan/atau memiliki, menguasai
dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.
Yudhi Aldriand 2013
8. OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB P2)
Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan;
Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan
tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut
wilayah Kabupaten Bekasi Contoh: sawah, ladang,
kebun, tanah. pekarangan, tambang, dll.
Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau
perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan
tempat usaha, gedung bertingkat, pusat
perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah,
dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang
memberi manfaat, jalan tol, kolam renang,
anjungan minyak lepas pantai, menara dll.
Yudhi Aldriand 2013
9. OBJEK PAJAK YANG TIDAK
DIKENAKAN PBB P2
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB P2 adalah objek yang : (Pasal 49 ayat (4)
Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
Digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan;
Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;
Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan
itu;
Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional,
tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;
Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dan perwakilan berdasarkan
asas perlakukan timbal balik
Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yudhi Aldriand 2013
10. DASAR PENGENAAN PBB P2
1. Dasar pengenaan PBB P2 adalah “Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP)”
2. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun kecuali untuk objek
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
perkembangan
3. Penetapan NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati
(Pasal 51 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten
Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda
Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
Yudhi Aldriand 2013
11. TARIF PBB P2
Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah
1. Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
(Pasal 52 Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
Yudhi Aldriand 2013
12. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
(SPPT)
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang
digunakan untuk memberitahukan besarnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak
Yudhi Aldriand 2013
13. Hak Wajib Pajak
1. Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak.
2. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB
dalam hal Wajib Pajak meminta.
3. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan.
4. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank
Jabar Banten (BJB) /Tempat Pembayaran PBB yang tercantum
pada SPPT, atau Mendapatkan Resi/struk ATM/bukti
pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti pelunasan
pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS) dalam
hal pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM/fasilitas
perbankan elektronik lainnya, atau
5. Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas
pemungut PBB yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB
dilakukan melalui petugas pemungut PBB.
Yudhi Aldriand 2013
14. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
1. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) dengan jelas, benar dan
lengkap, dan menyampaikan ke DPPKA
Kabupaten Bekasi , selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
2. Menandatangani bukti tanda terima SPPT
dan mengirimkannya kembali kepada
Ketua RT/RW/UPTD untuk diteruskan ke
DPPKA Kabupaten Bekasi yang
menerbitkan SPPT.
3. Melunasi PBB pada Tempat Pembayaran
PBB yang telah ditentukan
Yudhi Aldriand 2013
15. CARA MENDAPATKAN SPPT
SPPT PBB-P2 disampaikan oleh
Unit Pelaksana Teknis Dinas
kepada Wajib Pajak melalui
Ketua RT/RW
Wajib Pajak yang belum
menerima SPPT PBB-P2, dapat
melakukan pengambilan SPPT-
PBB pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
(DPPKA) Kabupaten Bekasi
Yudhi Aldriand 2013
16. PEMBETULAN SPPT PBB P2
1. Alasan pengajuan pembetulan, dalam hal wajib pajak merasa
SPPT tidak sesuai seperti Salah tulis nama wajib pajak, dan
adanya perbedaan Luas Bumi/Bangunan.
2. Permohonan Pembetulan SPPT diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi dengan melampirkan :
a. SPPT asli Tahun bersangkutan
b. Fotocopy STTS tahun sebelumnya
c. Fotocopy SPPT tahun sebelumnya
d. Fotocopy KTP pemohon
e. Fotocopy Sertifikat/akta jual beli/ hibah/waris/surat
keterangan Lurah/Kepala Desa
f. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan dan
fotocopy KTP yang dikuasakan
Yudhi Aldriand 2013
17. TATA CARA PEMBAYARAN PBB P2
Pembayaran dapat dilakukan melalui :
1. Bank Jabar Banten (BJB) atau
Tempat Pembayaran yang tercantum
pada SPPT
2. fasilitas ATM/fasilitas perbankan
elektronik lainnya atau;
3. Petugas pemungut PBB yang ditunjuk
secara resmi
Yudhi Aldriand 2013
18. BERAPAKAH NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK
PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)?
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak
Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar
Rp.10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.
(Pasal 49 Ayat (5) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Perda Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah )
Yudhi Aldriand 2013
19. PENDATAAN OBJEK PAJAK
1. Pendataan dilakukan dengan menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan Ojek Pajak (SPOP)
2. SPOP harus diisi dengan jelas dan benar dan lengkap serta
ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya
meliputi letak objek pajak selambat-lambatnya 30 (tuga puluh) hari kerja
setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
3. Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan (Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD)
(Pasal 55 dan 56 ayat (1) Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bekasi
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah )
Yudhi Aldriand 2013
20. PERBANDINGAN PBB PADA UNDANG-UNDANG PBB UNDANG-UNDANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN PERDA NO 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH
UU PBB UU PDRD PERDA NO 1/2011 KABUPATEN BEKASI
Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu Sama Sama
hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas (Pasal 78 ayat 1 & 2) (Pasal 50 Ayat 1)
Subjek bumi, dan/atau memiliki, menguasa dan/atau
memanfaatkan atas bangunan
(Pasal 4 Ayat 1)
Bumi dan/atau bangunan Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang Sama dg UU PDRD
(Pasal 2) digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, (Pasal 49 Ayat 2)
Objek
perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)
Sebesar 0,5% Paling Tinggi 0,3% Sebesar 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp.
(Pasal 5) (pasal 80) 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Tarif Sebesar 0,2 % untuk untuk NJOP di atas Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
(Pasal 52)
20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar Tidak Dipergunakan Tidak Dipergunakan
NJKP
20% atau 40%) (Pasal 6)
Setinggi-tingginya Rp12 Juta Paling Rendah Rp10 Juta Ditetapkan sebesar Rp. 10 Juta
NJOPTKP
(Pasal 3 Ayat 3) (Pasal 77 Ayat 4) (Pasal 49 Ayat 5)
Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) 1. 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)
PBB Terutang 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau (Pasal 81) 2. 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)
0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7) (Pasal 53)
Yudhi Aldriand 2013
21. PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BUKU 1,2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH III
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
POTENSI REALISASI
JUMLAH SPPT PROSENTASE (%)
SELISIH
NO. KECAMATAN 2011 2012 2011 2012
PROSENTASE %
2011 2012 Rp. Rp. Rp. Rp. 2011 2012
1 CIKARANG PUSAT 20,628 21,027 2,262,563,412 2,370,035,350 1,303,519,443 1,489,927,577 57.61 62.87 5.25
2 CIKARANG BARAT 42,256 46,237 3,673,457,665 4,116,029,523 2,263,816,238 2,276,371,802 61.63 55.31 -6.32
3 BOJONG MANGU 16,011 16,287 534,791,382 536,858,946 295,272,420 294,065,618 55.21 54.78 -0.44
4S E T U 51,514 54,636 3,838,650,637 3,998,998,177 2,199,448,997 1,967,453,870 57.30 49.20 -8.10
5 CIKARANG SELATAN 41,157 43,616 6,474,879,094 6,936,876,584 3,815,282,121 3,403,965,207 58.92 49.07 -9.85
6 SERANG BARU 34,714 35,245 2,222,643,898 2,696,181,600 1,482,899,880 1,228,190,207 66.72 45.55 -21.16
7 CIBARUSAH 31,406 31,844 1,537,041,679 1,535,424,964 844,483,730 588,146,830 54.94 38.31 -16.64
JUMLAH 237,686 248,892 20,544,027,767 22,190,405,144 12,204,722,829 11,248,121,111 59.41 50.69 -8.72
SUMBER : Daftar Realisasi Penerimaan PBB Buku I, 2 dan 3 Tahun 2011 dan Tahun 2012
22. GRAFIK PERBANDINGAN PENGELOLAAN PBB
BUKU 1, 2 DAN 3 DIDALAM WILAYAH 3
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN WILAYAH III
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
JUMLAH SPPT 2011
4,000,000,000 JUMLAH SPPT 2012
POTENSI 2011 Rp.
3,000,000,000 POTENSI 2012 Rp.
REALISASI 2011 Rp.
2,000,000,000
REALISASI 2012 Rp.
1,000,000,000
-
CIKARANG CIKARANG BOJONG SETU CIKARANG SERANG CIBARUSAH
PUSAT BARAT MANGU SELATAN BARU
Yudhi Aldriand 2013
23. WILAYAH KERJA UPTD PENDATAAN DAN
PENAGIHAN WILAYAH III
NO. KECAMATAN
JUMLAH DESA, RW DAN RT JUMLAH DESA, RT DAN RW
DESA RW RT
1 CIKARANG PUSAT 6 51 148
CIKARANG PUSAT
2 CIKARANG BARAT 11 94 344 CIKARANG BARAT
3 BOJONG MANGU 6 36 78 BOJONG MANGU
SETU
4S E T U 11 100 388
CIKARANG SELATAN
5 CIKARANG SELATAN 7 74 260 SERANG BARU
6 SERANG BARU 8 67 266 CIBARUSAH
JUMLAH
7 CIBARUSAH 7 52 174
JUMLAH 56 474 1658
Yudhi Aldriand 2013
24. BAGI HASIL PAJAK BAGI DESA
Bagi Hasil Pajak adalah dana yang dialokasikan
oleh pemerintah Kabupaten untuk desa melalui
Dana Alokasi Desa (DAD) , yang bersumber dari
sebagian hasil pendapatan Pajak Daerah yang
diterima oleh Kabupaten dengan
mempertimbangkan capaian Pajak Bumi
Bangunan (PBB) desa yang bersangkutan.
Yudhi Aldriand 2013
25. MENGAPA HARUS MEMBAYAR PBB P2
1. Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu
sumber penerimaan Daerah untuk dipergunakan
atau dikembalikan ke masyarakat untuk
pembangunan seperti Pembangunan
sarana/fasilitas umum seperti jalan-jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan
lain-lain.
2. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan
dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh
lapisan masyarakat.
Yudhi Aldriand 2013
