Kebijakan BOS yang seringkali diselewengkan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

1. Oleh :
ABDI NISURA PURBA
NIM. 812613 2043
MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
UNIMED

2.  Instruksi Pendidikan No. 1 Tahun 1994 tentang
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
yaitu mewajibkan masyarakat untuk bersekolah
minimal hingga tingkat SLTP
UU No. 20 Tahun 2003 tentang
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
yaitu menjelaskan setiap warga negara yang
berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan
dasar

3.  Pemerintah harus menanggung semua
biaya penyelenggaraan sekolah
(Subsidi BOS)
- untuk siswa SD besarnya Rp. 235.000,-
/thn
- untuk siswa SLTP besarnya Rp.
324.500,-/thn
[tahun 2009]
 Dapat mengurangi biaya SPP/Komite, dsb
 Kebutuhan akan buku

4.  Masih banyak pungutan di sekolah
seperti : Pungutan uang LKS dan buku
Paket mencapai 64% [Danang
Widoyoko, ICW:2009]
 Pungutan terkecil hingga terbesar
nilainya seperti : uang rapor, uang
seragam sekolah dan baju
olahraga, uang praktikum, uang
ekstrakurikuler, dll

5.  Mahalnya biaya pendidikan yang
mengakibatkan orang tua mendorong
anaknya bekerja atau kawin
 Celah korupsi (yang dilakukan
Birokrat, Kepala
Sekolah, Guru, Kontraktor
Bangunan, Distributor pakaian dan
sepatu) yang relatif lunak dan aman

6.  Pemerintah sudah memberi perhatian atas
pendidikan
 Semangat pendidikan yang harus kita
bangun adalah Semangat Kemerdekaan
untuk melepaskan „belenggu‟ dari penjajahan
era reformasi ini
 Tidak ada lagi istilah “PUTUS SEKOLAH”
Sumber : Lubis, Gelora Mulia. 2009. Bangganya jadi
Guru, Medan : Wal Ashri Publishing