SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
PENYUSUNAN RENCANA
PASCATAMBANG
1
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2
PENGERTIAN PASCATAMBANG
Pascatambang adalah kegiatan terencana,
sistematis, dan berlanjut setelah akhir
sebagian atau seluruh kegiatan usaha
pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut
kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan
3
TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PASCATAMBANG
• Untuk memperkirakan, memperhitungkan
dan mengetahui perencanaan terhadap
lahan bekas tambang setelah selesai
dilakukan penambangan.
• sebagai komitmen pengusaha/perusahaan
dalam memperbaiki kondisi lingkungan
pada lahan bekas tambang sehingga
berfungsi dan bermanfaat sesuai
peruntukannya.
PASAL 99
(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan
rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat
mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau
IUPK Operasi Produksi.
(2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang
dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan
tanah antara pemegang IUP atau IUPK denganpemegang
atas tanah.
UU No. 4 TH 2009
ttg Pertambangan Mineral dan Batubara
DASAR HUKUM
4
PASAL 25
Persyaratan teknis untuk :
a. ........
b. IUP Operasi Produksi, meliputi:
1. peta wilayah
2. laporan lengkap eksplorasi
3. laporan studi kelayakan
4. rencana reklamasi dan pascatambang
5. rencana kerja dan anggaran biaya
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan operasi
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau
geologi berpengalaman
PP No. 23 TH 2010
ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara
DASAR HUKUM
5
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
Dokumen Rencana Pascatambang disusun
berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana
Pascatambang sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Permen ESDM No. 07 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Reklamasi dan
Pascatambang Pada Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara
6
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
Kerangka Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang :
- KATA PENGANTAR
- INTISARI
- DAFTAR ISI
- DAFTAR LAMPIRAN
- BATANG TUBUH:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PROFIL WILAYAH;
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN;
BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR PASCATAMBANG;
BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU
KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS);
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG;
BAB VII PEMANTAUAN;
BAB VIII ORGANISASI ;
BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG
BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
- LAMPIRAN 7
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
a. identitas pemegang IUP/IUPK (nama persh,
alamat lengkap persh, penanggung jawab
rencana atau kegiatan);
b. uraian singkat mengenai peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kegiatan
pascatambang;
c. uraian singkat mengenai status perizinan
pertambangan yang dipegang
(No./tanggal/masa berlaku/PMA/PMDN).
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Pendekatan dan Ruang Lingkup
8
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
Identitas Perusahaan, meliputi:
1. Nama penanggungjawab :
2. Jabatan :
3. Jenis Perizinan : IUP/PKP2B/KK
4. Tahap Kegiatan :
5. Nomor SK :
6. Tanggal :
7. Masa Berlaku Izin : s.d.
8. Kode Wilayah :
9. Luas Wilayah :
10. Lokasi :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
11. Jenis Bahan Galian :
12. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL :
13. Persetujuan Studi Kelayakan :
14. Kapasitas Produksi :
15. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan : 9
BAB II PROFIL WILAYAH
2.1 Lokasi dan Kesampaian Wilayah
a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan
pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta
situasi lokasi tambang, ketelitian peta skala
1 : 25.000; dan
b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari
dan ke lokasi tersebut.
2.2 Kepemilikan dan Peruntukan Lahan
Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan
peruntukan lahan di dalam wilayah izin
pertambangan, dilengkapi dengan peta peruntukan
lahan dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
10
BAB II PROFIL WILAYAH
2.3 Rona Lingkungan Awal
Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang
diperkirakan terkena dampak, serta telaahan komponen
lingkungan yang terkena dampak.
a. morfologi (dilengkapi peta dengan ketelitian peta
skala 1 : 25.000)
b. air permukaan (sungai, danau, rawa);
c. air tanah;
d. biologi akuatik dan teresterial;
e. sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian,
kesehatan, pendidikan, dan lain-lain).
2.4 Kegiatan lain di sekitar tambang
Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di
sekitar tambang, dilengkapi peta situasi dengan ketelitian
peta skala minimum 1: 25.000
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
11
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN
3.1 Keadaan Cadangan
Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada
awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun,
meliputi : penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi
serta karakteristik geokimia batuan samping dan atau
batuan penutup.
3.2 Sistem dan Metode Penambangan
Uraian rinci mengenai sistem dan metode
penambangan, persiapan penambangan, jadwal
penambangan, tingkat produksi dan umur tambang,
penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup,
air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan
sedimentasi.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
12
BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN
3.3 Pengolahan dan Pemurnian
Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian
(proses, jenis dan jumlah pemakaian reagen, jumlah dan
upaya penanganan limbah).
3.4 Fasilitas Penunjang
Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang sudah
dan akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang,
sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi
tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat
ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga,
bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur
conveyor, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta
informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi
peta situasi dengan ketelitian 1:25.000
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
13
BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR PASCATAMBANG
4.1 Keadaan Cadangan
Uraian rinci mengenai prediksi cadangan bahan galian dan
sumberdaya yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan.
4.2 Peruntukan Lahan
Uraian rinci mengenai peruntukan lahan berdasarkan RTRW.
4.3 Morfologi
Uraian rinci mengenai prediksi morfologi pada akhir tambang.
4.4 Air Permukaan dan Air Tanah
Uraian rinci mengenai prediksi kualitas air sungai, danau, rawa
dan kondisi air tanah pada akhir tambang.
4.5 Biologi Akuatik dan Teresterial
a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan teresterial;
b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan teresterial.
4.6 Sosial , budaya, dan ekonomi
Uraian kondisi sosial, budaya dan ekonomi setelah tambang
berakhir.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
14
BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN
(STAKEHOLDERS)
Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran,
pendapat, pandangan) dengan pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap rencana pascatambang,
termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang
kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan
rencana peruntukan lahan.
Berita Acara hasil konsultasi dengan pemangku
kepentingan, dilampirkan.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
15
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG
6.1 Reklamasi
a. Tapak Bekas Tambang
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan
tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang
meliputi kegiatan:
1) pembongkaran fasilitas tambang;
2) reklamasi lahan bekas fasilitas tambang
3) pembongkaran dan reklamasi jalan tambang;
4) reklamasi lahan bekas tambang permukaan
5) reklamasi lahan bekas kolam pengendap
6) pengamanan semua bukaan tambang yang
berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise,
stope, adit, decline, pit, tunnel, final void, dan lain-
lain).
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
16
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG
6.1 Reklamasi
a. . . . . . . . . . .
b. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan
pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi
kegiatan:
1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian;
2) reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan
pemurnian;
3) reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya
stabilisasinya;
4) reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang;
5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi
bahan kimia, minyak dan B3.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
17
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG
6.1 Reklamasi
b. . . . . . . . . . .
c. Fasilitas Penunjang
Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan
yang meliputi:
1) reklamasi lahan bekas landfill;
2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa,
pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya;
3) reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan
(udara dan air) dan fasilitas lainnya;
4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan
pelumas;
5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia;
6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi;
7) reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton;
8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia,
minyak dan B3.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
18
BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG
6.1 . . . . . . . . .
6.2 Pengembangan Sosial, budaya dan Ekonomi
a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan
pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan
untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan;
b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal
yang disesuaikan dengan program sosial, budaya dan
ekonomi yang telah dilaksanakan.
6.3 Pemeliharaan
Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas
tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau
pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
19
BAB VII PEMANTAUAN
Uraian rinci mengenai program, dan prosedur pemantauan,
termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan,
pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai :
7.1 Kestabilan Fisik
Uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng,
keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi,
penimbunan material penutup, dan fasilitas lain, serta
kriteria keberhasilan yang akan dicapai.
7.2 Air Permukaan dan Air Tanah.
Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air
sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur
pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain, serta
kriteria keberhasilan.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
20
BAB VII PEMANTAUAN
7.3 Biologi akuatik dan terestrial
Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan
fauna akuatik dan terestrial beserta indeks
keanekaragaman yang akan dicapai.
7.4 Sosial, budaya dan ekonomi
Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi
(demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan,
dan lain-lain) serta kriteria keberhasilan yang akan
dicapai.
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
21
BAB VIII ORGANISASI
Uraian rinci mengenai :
8.1 Organisasi
Uraian mengenai struktur organisasi dan
tanggungjawab personel dalam melaksanakan
pascatambang.
8.2 Jadwal Pelaksanaan Pascatambang
Uraian mengenai jadwal pelaksanaan
pascatambang sesuai dengan program-
program pascatambang
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
22
BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG
Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada
akhir kegiatan pascatambang, standar keberhasilan dan
parameter pemantauan.
23
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pascatambang.
9.1 Biaya Langsung
Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam
penyusunan rencana biaya pascatambang yang meliputi:
a. Biaya pada tapak bekas tambang;
b. Biaya pada tapak bekas fasilitas pengolahan dan
pemurnian;
c. Biaya pada fasilitas penunjang;
d. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi
e. pemeliharaan; dan
f. Pemantauan.
24
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
BAB IX RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
9.1 . . . . . . . . .
9.2 Biaya tidak langsung.
Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam
perhitungan pascatambang dan sedapat mungkin
ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang
ditentukan sebagai berikut:
a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% dari
biaya langsung atau berdasarkan perhitungan.
b. biaya perencanaan penutupan tambang sebesar 2% - 10%
dari biaya langsung.
c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar
3% - 14% dari biaya langsung.
d. biaya supervisi sebesar 2% - 7% dari biaya langsung
25
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
BAB IX RENCANA BIAYA PASCATAMBANG
9.1 . . . . . . . . .
9.2 . . . . . . . . .
9.3 Total Biaya
Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan
biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus
memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat
dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat.
26
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
LAMPIRAN:
1. Peta Situasi Rona Awal, ketelitian peta skala
1 : 25.000.
2. Peta Situasi Lokasi Pertambangan, ketelitian peta
skala 1 : 25.000.
3. Peta Situasi Rona Awal Pascatambang (Akhir
Tambang), ketelitian peta skala 1 : 25.000.
4. Peta Situasi Rencana Rona Akhir Pascatarnbang,
ketelitian peta skala 1 : 25.000
5. Peta Lokasi Pemantauan, ketelitian peta skala
1 : 10.000.
27
PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
28

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambang40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambangNurfirman Halwan
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan Noveriady
 
Presentation pertambangan
Presentation  pertambanganPresentation  pertambangan
Presentation pertambanganShoetiaone
 
Menentukan lokasi pemboran dan peledakan
Menentukan lokasi pemboran dan peledakanMenentukan lokasi pemboran dan peledakan
Menentukan lokasi pemboran dan peledakanseed3d
 
Proposal kegiatan perencanaan pemboran
Proposal kegiatan perencanaan pemboranProposal kegiatan perencanaan pemboran
Proposal kegiatan perencanaan pemboranLeonardoSitorus
 
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbukaTugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbukaSylvester Saragih
 
Perencanaan tambang
Perencanaan tambangPerencanaan tambang
Perencanaan tambangramaldini
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Muhammad Kurniawan
 
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptxPengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptxDanielPutra36
 
Perencanaan peledakan
Perencanaan peledakanPerencanaan peledakan
Perencanaan peledakanUDIN MUHRUDIN
 
Disposal Pertambangan
Disposal PertambanganDisposal Pertambangan
Disposal Pertambanganheny novi
 
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-feronika purba
 
Metode penyaliran tambang
Metode penyaliran tambangMetode penyaliran tambang
Metode penyaliran tambangNoveriady
 
Analisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambangAnalisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambangIndra Yu
 

Was ist angesagt? (20)

40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambang40084299 analisis-investasi-tambang
40084299 analisis-investasi-tambang
 
Penataan lahan
Penataan lahan Penataan lahan
Penataan lahan
 
Presentation pertambangan
Presentation  pertambanganPresentation  pertambangan
Presentation pertambangan
 
Menentukan lokasi pemboran dan peledakan
Menentukan lokasi pemboran dan peledakanMenentukan lokasi pemboran dan peledakan
Menentukan lokasi pemboran dan peledakan
 
Proposal kegiatan perencanaan pemboran
Proposal kegiatan perencanaan pemboranProposal kegiatan perencanaan pemboran
Proposal kegiatan perencanaan pemboran
 
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbukaTugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
Tugas tambang terbuka hubungan rumus bser dan sr tambang terbuka
 
Pemboran tambang
Pemboran tambangPemboran tambang
Pemboran tambang
 
Perencanaan tambang
Perencanaan tambangPerencanaan tambang
Perencanaan tambang
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
 
Peraturan
PeraturanPeraturan
Peraturan
 
ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS
ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS
ANALISA EKSPLORASI PERTAMBANGAN EMAS
 
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptxPengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
Pengenalan Good Mining Practice - Aspek Konservasi Mineral & Batubara_.pptx
 
Perencanaan peledakan
Perencanaan peledakanPerencanaan peledakan
Perencanaan peledakan
 
Disposal Pertambangan
Disposal PertambanganDisposal Pertambangan
Disposal Pertambangan
 
Contoh rencana reklamasi
Contoh rencana reklamasiContoh rencana reklamasi
Contoh rencana reklamasi
 
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
Sni 13 4726-1998 klasifikasi sumberdaya mineral dan cadangan-
 
Metode penyaliran tambang
Metode penyaliran tambangMetode penyaliran tambang
Metode penyaliran tambang
 
Mine plan
Mine planMine plan
Mine plan
 
Analisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambangAnalisis finansial sektor tambang
Analisis finansial sektor tambang
 
Reklamasi
ReklamasiReklamasi
Reklamasi
 

Ähnlich wie OPTIMASI LINGKUNGAN

03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdfwulanmunir1
 
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) SampahRehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampahinfosanitasi
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014ndoprb
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014AyuChaser
 
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kdenny KARWUR
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdfempupacol1
 
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdfStudi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdfFerdian234
 
Permen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi Rawa
Permen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi RawaPermen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi Rawa
Permen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi Rawainfosanitasi
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Didi Sadili
 
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Taufik Riyadi
 
journal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasi
journal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasijournal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasi
journal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasiBaso Herwadi
 
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfDokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfjoihot
 
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambangPermen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambangAldrien Ticoalu
 
Paparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdf
Paparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdfPaparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdf
Paparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdfjakimochtar
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014merdekacom
 
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiPeraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiSari Kusuma Dewi
 

Ähnlich wie OPTIMASI LINGKUNGAN (20)

03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
03 ESDM Bahan DBT_LAPAN Seminar Inderaja_31072018.pdf
 
Kebijakan Pengawasan
Kebijakan PengawasanKebijakan Pengawasan
Kebijakan Pengawasan
 
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
Arah Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Reklam...
 
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) SampahRehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah
 
Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014Permen esdm 07 tahun 2014
Permen esdm 07 tahun 2014
 
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014Permen esdm nomor 07 tahun 2014
Permen esdm nomor 07 tahun 2014
 
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-kRencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
Rencana zonasi-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-rzwp-3-k
 
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN_REV01_300920_NonVid_fr_EDP.pdf
 
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdfStudi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
Studi Pelaksanaan Reklamasi Lahan Penambangan Nikel di Indonesia.pdf
 
Permen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi Rawa
Permen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi RawaPermen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi Rawa
Permen Pekerjaan Umum No. 64 Tahun 1993 tanteng Reklamasi Rawa
 
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
Izin lokasi dan izin pengelolaan perairan di wilayah pesisir dan pulau pulau ...
 
Pertambangan
PertambanganPertambangan
Pertambangan
 
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
Kep mentamben no. 1211. k 008-m.pe-1995
 
journal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasi
journal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasijournal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasi
journal studi reklamasi lahan pasca tambang dengan metode revegetasi
 
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdfDokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
Dokumen Teknis RZWP3K - DKI Jakarta.pdf
 
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambangPermen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
Permen esdm-18-2008 tentang reklamasi dan penutupan tambang
 
Paparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdf
Paparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdfPaparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdf
Paparan Pengawasan Ruang Laut Direktur PPSDK_Webinar Bengkulu.pdf
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
Peraturan gubernur-no-146-tahun2014
 
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal ReklamasiPeraturan Gubernul soal Reklamasi
Peraturan Gubernul soal Reklamasi
 

Mehr von YusufRiyandi

Surat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangSurat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangYusufRiyandi
 
Surat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangSurat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangYusufRiyandi
 
Surat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangSurat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangYusufRiyandi
 
Evaluasi Rencana Pascatambang
Evaluasi Rencana PascatambangEvaluasi Rencana Pascatambang
Evaluasi Rencana PascatambangYusufRiyandi
 
Evaluasi Renca Pascatambang
Evaluasi Renca Pascatambang Evaluasi Renca Pascatambang
Evaluasi Renca Pascatambang YusufRiyandi
 
Surat Edaran Jaminan Reklamasi
Surat Edaran Jaminan ReklamasiSurat Edaran Jaminan Reklamasi
Surat Edaran Jaminan ReklamasiYusufRiyandi
 
Kasus Lingkungan Pertambangan
Kasus Lingkungan PertambanganKasus Lingkungan Pertambangan
Kasus Lingkungan PertambanganYusufRiyandi
 

Mehr von YusufRiyandi (7)

Surat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangSurat Edaran Pascatambang
Surat Edaran Pascatambang
 
Surat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangSurat Edaran Pascatambang
Surat Edaran Pascatambang
 
Surat Edaran Pascatambang
Surat Edaran PascatambangSurat Edaran Pascatambang
Surat Edaran Pascatambang
 
Evaluasi Rencana Pascatambang
Evaluasi Rencana PascatambangEvaluasi Rencana Pascatambang
Evaluasi Rencana Pascatambang
 
Evaluasi Renca Pascatambang
Evaluasi Renca Pascatambang Evaluasi Renca Pascatambang
Evaluasi Renca Pascatambang
 
Surat Edaran Jaminan Reklamasi
Surat Edaran Jaminan ReklamasiSurat Edaran Jaminan Reklamasi
Surat Edaran Jaminan Reklamasi
 
Kasus Lingkungan Pertambangan
Kasus Lingkungan PertambanganKasus Lingkungan Pertambangan
Kasus Lingkungan Pertambangan
 

OPTIMASI LINGKUNGAN

  • 1. PENYUSUNAN RENCANA PASCATAMBANG 1 DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  • 2. 2 PENGERTIAN PASCATAMBANG Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan
  • 3. 3 TUJUAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PASCATAMBANG • Untuk memperkirakan, memperhitungkan dan mengetahui perencanaan terhadap lahan bekas tambang setelah selesai dilakukan penambangan. • sebagai komitmen pengusaha/perusahaan dalam memperbaiki kondisi lingkungan pada lahan bekas tambang sehingga berfungsi dan bermanfaat sesuai peruntukannya.
  • 4. PASAL 99 (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK denganpemegang atas tanah. UU No. 4 TH 2009 ttg Pertambangan Mineral dan Batubara DASAR HUKUM 4
  • 5. PASAL 25 Persyaratan teknis untuk : a. ........ b. IUP Operasi Produksi, meliputi: 1. peta wilayah 2. laporan lengkap eksplorasi 3. laporan studi kelayakan 4. rencana reklamasi dan pascatambang 5. rencana kerja dan anggaran biaya 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi berpengalaman PP No. 23 TH 2010 ttg Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara DASAR HUKUM 5
  • 6. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG Dokumen Rencana Pascatambang disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Rencana Pascatambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 6
  • 7. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG Kerangka Penyusunan Dokumen Rencana Pascatambang : - KATA PENGANTAR - INTISARI - DAFTAR ISI - DAFTAR LAMPIRAN - BATANG TUBUH: BAB I PENDAHULUAN BAB II PROFIL WILAYAH; BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN; BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR PASCATAMBANG; BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS); BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG; BAB VII PEMANTAUAN; BAB VIII ORGANISASI ; BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG - LAMPIRAN 7
  • 8. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang a. identitas pemegang IUP/IUPK (nama persh, alamat lengkap persh, penanggung jawab rencana atau kegiatan); b. uraian singkat mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kegiatan pascatambang; c. uraian singkat mengenai status perizinan pertambangan yang dipegang (No./tanggal/masa berlaku/PMA/PMDN). 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Pendekatan dan Ruang Lingkup 8
  • 9. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG Identitas Perusahaan, meliputi: 1. Nama penanggungjawab : 2. Jabatan : 3. Jenis Perizinan : IUP/PKP2B/KK 4. Tahap Kegiatan : 5. Nomor SK : 6. Tanggal : 7. Masa Berlaku Izin : s.d. 8. Kode Wilayah : 9. Luas Wilayah : 10. Lokasi : Kabupaten/Kota : Provinsi : 11. Jenis Bahan Galian : 12. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL : 13. Persetujuan Studi Kelayakan : 14. Kapasitas Produksi : 15. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan : 9
  • 10. BAB II PROFIL WILAYAH 2.1 Lokasi dan Kesampaian Wilayah a. Uraian singkat mengenai lokasi kegiatan pertambangan (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, posisi geografi), dilengkapi dengan peta situasi lokasi tambang, ketelitian peta skala 1 : 25.000; dan b. Uraian singkat mengenai sarana perhubungan dari dan ke lokasi tersebut. 2.2 Kepemilikan dan Peruntukan Lahan Uraian rinci mengenai status kepemilikan dan peruntukan lahan di dalam wilayah izin pertambangan, dilengkapi dengan peta peruntukan lahan dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 10
  • 11. BAB II PROFIL WILAYAH 2.3 Rona Lingkungan Awal Uraian rinci tentang rona lingkungan hidup awal yang diperkirakan terkena dampak, serta telaahan komponen lingkungan yang terkena dampak. a. morfologi (dilengkapi peta dengan ketelitian peta skala 1 : 25.000) b. air permukaan (sungai, danau, rawa); c. air tanah; d. biologi akuatik dan teresterial; e. sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain). 2.4 Kegiatan lain di sekitar tambang Uraian rinci mengenai kegiatan lain yang berada di sekitar tambang, dilengkapi peta situasi dengan ketelitian peta skala minimum 1: 25.000 PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 11
  • 12. BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN 3.1 Keadaan Cadangan Uraian rinci mengenai cadangan bahan galian pada awal kegiatan dan atau pada saat dokumen ini disusun, meliputi : penyebaran, jumlah, kadar dan klasifikasi serta karakteristik geokimia batuan samping dan atau batuan penutup. 3.2 Sistem dan Metode Penambangan Uraian rinci mengenai sistem dan metode penambangan, persiapan penambangan, jadwal penambangan, tingkat produksi dan umur tambang, penanganan tanah zona pengakaran, batuan penutup, air asam tambang, serta upaya pengendalian erosi dan sedimentasi. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 12
  • 13. BAB III DESKRIPSI KEGIATAN PERTAMBANGAN 3.3 Pengolahan dan Pemurnian Uraian rinci mengenai kegiatan pengolahan bahan galian (proses, jenis dan jumlah pemakaian reagen, jumlah dan upaya penanganan limbah). 3.4 Fasilitas Penunjang Uraian rinci mengenai fasilitas penunjang yang sudah dan akan dibangun, antara lain : kantor, mess, gudang, sekolah, rumah sakit/poliklinik, laboratorium, transmisi tegangan tinggi, tangki bahan bakar minyak, tempat ibadah, jembatan, jalan, tangki air, pelabuhan/dermaga, bandara, rel kereta api, jalur kabel, jalur pipa, jalur conveyor, dam/bendungan, pembangkit listrik, beserta informasi lokasi, ukuran, konstruksi, serta dilengkapi peta situasi dengan ketelitian 1:25.000 PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 13
  • 14. BAB IV RONA LINGKUNGAN AKHIR PASCATAMBANG 4.1 Keadaan Cadangan Uraian rinci mengenai prediksi cadangan bahan galian dan sumberdaya yang tersisa sebelum daerah tersebut ditinggalkan. 4.2 Peruntukan Lahan Uraian rinci mengenai peruntukan lahan berdasarkan RTRW. 4.3 Morfologi Uraian rinci mengenai prediksi morfologi pada akhir tambang. 4.4 Air Permukaan dan Air Tanah Uraian rinci mengenai prediksi kualitas air sungai, danau, rawa dan kondisi air tanah pada akhir tambang. 4.5 Biologi Akuatik dan Teresterial a. uraian rinci mengenai flora akuatik dan teresterial; b. uraian rinci mengenai fauna akuatik dan teresterial. 4.6 Sosial , budaya, dan ekonomi Uraian kondisi sosial, budaya dan ekonomi setelah tambang berakhir. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 14
  • 15. BAB V HASIL KONSULTASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS) Uraian rinci mengenai konsultasi (tanggapan, saran, pendapat, pandangan) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rencana pascatambang, termasuk rencana alih pengelolaan fasilitas tambang kepada Pemangku Kepentingan dan perubahan rencana peruntukan lahan. Berita Acara hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan, dilampirkan. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 15
  • 16. BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG 6.1 Reklamasi a. Tapak Bekas Tambang Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan tapak bekas tambang yang akan ditutup, yang meliputi kegiatan: 1) pembongkaran fasilitas tambang; 2) reklamasi lahan bekas fasilitas tambang 3) pembongkaran dan reklamasi jalan tambang; 4) reklamasi lahan bekas tambang permukaan 5) reklamasi lahan bekas kolam pengendap 6) pengamanan semua bukaan tambang yang berpotensi bahaya terhadap manusia (shaft, raise, stope, adit, decline, pit, tunnel, final void, dan lain- lain). PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 16
  • 17. BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG 6.1 Reklamasi a. . . . . . . . . . . b. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan pada fasilitas pengolahan dan pemurnian yang meliputi kegiatan: 1) pembongkaran fasilitas pengolahan dan pemurnian; 2) reklamasi lahan bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian; 3) reklamasi lahan bekas kolam tailing dan upaya stabilisasinya; 4) reklamasi lahan bekas timbunan komoditas tambang; 5) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 17
  • 18. BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG 6.1 Reklamasi b. . . . . . . . . . . c. Fasilitas Penunjang Uraian rinci mengenai rencana lokasi dan luas lahan serta kegiatan yang meliputi: 1) reklamasi lahan bekas landfill; 2) pembongkaran sisa-sisa bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya; 3) reklamasi lahan bekas bangunan, transmisi listrik, pipa, pelabuhan (udara dan air) dan fasilitas lainnya; 4) pembongkaran peralatan, mesin, tangki bahan bakar minyak dan pelumas; 5) penanganan sisa bahan bakar minyak, pelumas serta bahan kimia; 6) reklamasi lahan bekas sarana transportasi; 7) reklamasi lahan bekas bangunan dan fondasi beton; 8) pemulihan (remediasi) tanah yang terkontaminasi bahan kimia, minyak dan B3. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 18
  • 19. BAB VI PROGRAM PASCATAMBANG 6.1 . . . . . . . . . 6.2 Pengembangan Sosial, budaya dan Ekonomi a. uraian mengenai penanganan pengurangan dan pemutusan hubungan kerja, bimbingan, dan bantuan untuk pengalihan pekerjaan bagi karyawan; b. pengembangan usaha alternatif untuk masyarakat lokal yang disesuaikan dengan program sosial, budaya dan ekonomi yang telah dilaksanakan. 6.3 Pemeliharaan Uraian rinci mengenai pemeliharaan terhadap tapak bekas tambang, lahan bekas fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian, dan lahan bekas fasilitas penunjang. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 19
  • 20. BAB VII PEMANTAUAN Uraian rinci mengenai program, dan prosedur pemantauan, termasuk lokasi, metode dan frekuensi pemantauan, pencatatan hasil pemantauan serta pelaporannya mengenai : 7.1 Kestabilan Fisik Uraian mengenai pemantauan kestabilan lereng, keamanan bangunan pengendali erosi dan sedimentasi, penimbunan material penutup, dan fasilitas lain, serta kriteria keberhasilan yang akan dicapai. 7.2 Air Permukaan dan Air Tanah. Uraian mengenai pemantauan terhadap kualitas air sungai, air sumur di sekitar lokasi bekas tambang, sumur pantau, air di kolam bekas tambang, dan lain-lain, serta kriteria keberhasilan. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 20
  • 21. BAB VII PEMANTAUAN 7.3 Biologi akuatik dan terestrial Uraian mengenai pemantauan terhadap flora dan fauna akuatik dan terestrial beserta indeks keanekaragaman yang akan dicapai. 7.4 Sosial, budaya dan ekonomi Uraian mengenai pemantauan sosial dan ekonomi (demografi, mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain) serta kriteria keberhasilan yang akan dicapai. PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 21
  • 22. BAB VIII ORGANISASI Uraian rinci mengenai : 8.1 Organisasi Uraian mengenai struktur organisasi dan tanggungjawab personel dalam melaksanakan pascatambang. 8.2 Jadwal Pelaksanaan Pascatambang Uraian mengenai jadwal pelaksanaan pascatambang sesuai dengan program- program pascatambang PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG 22
  • 23. BAB IX KRITERIA KEBERHASILAN PASCATAMBANG Uraian mengenai kriteria keberhasilan yang akan dicapai pada akhir kegiatan pascatambang, standar keberhasilan dan parameter pemantauan. 23 PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
  • 24. BAB X RENCANA BIAYA PASCATAMBANG Bab ini memuat rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pascatambang. 9.1 Biaya Langsung Uraian mengenai biaya yang perlu dihitung dalam penyusunan rencana biaya pascatambang yang meliputi: a. Biaya pada tapak bekas tambang; b. Biaya pada tapak bekas fasilitas pengolahan dan pemurnian; c. Biaya pada fasilitas penunjang; d. Pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi e. pemeliharaan; dan f. Pemantauan. 24 PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
  • 25. BAB IX RENCANA BIAYA PASCATAMBANG 9.1 . . . . . . . . . 9.2 Biaya tidak langsung. Uraian mengenai biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan pascatambang dan sedapat mungkin ditetapkan dengan menggunakan standar acuan, yang ditentukan sebagai berikut: a. biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan. b. biaya perencanaan penutupan tambang sebesar 2% - 10% dari biaya langsung. c. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor sebesar 3% - 14% dari biaya langsung. d. biaya supervisi sebesar 2% - 7% dari biaya langsung 25 PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
  • 26. BAB IX RENCANA BIAYA PASCATAMBANG 9.1 . . . . . . . . . 9.2 . . . . . . . . . 9.3 Total Biaya Uraian mengenai total biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung dan biaya-biaya tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku dan dibuat dalam mata uang rupiah atau dollar Amerika Serikat. 26 PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
  • 27. LAMPIRAN: 1. Peta Situasi Rona Awal, ketelitian peta skala 1 : 25.000. 2. Peta Situasi Lokasi Pertambangan, ketelitian peta skala 1 : 25.000. 3. Peta Situasi Rona Awal Pascatambang (Akhir Tambang), ketelitian peta skala 1 : 25.000. 4. Peta Situasi Rencana Rona Akhir Pascatarnbang, ketelitian peta skala 1 : 25.000 5. Peta Lokasi Pemantauan, ketelitian peta skala 1 : 10.000. 27 PENYUSUNAN DOKUMEN PASCATAMBANG
  • 28. 28