Tulisan ini membahas tentang demokrasi. Pertama, dijelaskan pengertian demokrasi secara etimologi dan terminology. Kedua, disebutkan sejarah singkat demokrasi di Indonesia. Ketiga, diuraikan unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi seperti kesadaran pluralisme dan musyawarah. Keempat, dijelaskan parameter tatanan kehidupan demokratis seperti kebebasan berpendapat dan kesetaraan hak.

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
—DEMOKRASI—
OLEH :
YUSNIARI SINAGA
NPM :17211693
KELAS : 2EA27
UNIVERSITAS GUNADARMA – KALIMALANG
TH. 2013

2. KATA PENGANTAR
Pertama sekali penulis ingin panjatkan Puji Syukur atas penyertaan Tuhan YME
dalam penyelesaian karya tulis yang singkat ini. Penulis juga hanturkan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas dukungan dari orang tua baik secara moral maupun materiil sehingga
karya ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
Penulis juga tak lupa ucapkan terima kasih kepada Pak Sri Waluyo selaku Dosen
Pembimbing saya dalam pembuatan karya tulis ini, yang memberikan pencerahan yang
dibutuhkan dalam pengerjaannya. Serta teman sekelas saya, kelas 2EA27 yang turut
berkontribusi memberikan saran ataupun kritik saat proses pengerjaan karya tulis yang
berjudul “Demokrasi” ini.
Pada makalah pertama ini, sesuai dengan saran atau tema yang diberikan dosen, yaitu
mengenai Pendahuluan atau Pendidikan Kewarganegaraan, saya memilih Demokrasi sebagai
topik yang akan dibahas. Melihat mirisya praktik demokrasi di negara ini, saya ingin
mencoba memberitahukan pembaca melalui tulisan ini bahwa negara yang berdemokrasi itu
adalah negara yang pemerintahannya lebih tinggi di tangan rakyat, seperti yang Abraham
Lincoln pernah serukan bahwa demokrasi tu merupakan system pemerintahan dari rakyat,
untuk rakyat dan oleh rakyat. Dan Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat.
Harapan penulis agar melalui tulisan ini dapat memberi sesuatu yang berguna bagi
para pembaca. Disamping itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan
demi penyempurnaan penulisan berikutnya.
Sekian dan terima kasih.
Bekasi, Mei 2013
Penulis
i

3. ii
DAFTAR ISI
COVER
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………....... ii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………. 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................... 1
1.2 Ruang Lingkup ............................................................................................... 2
1.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN …………………………………………………………… 3
2.1 Hakikat Demokrasi ......................................................................................... 3
2.2 Sejarah Demokrasi di Indonesia ..................................................................... 6
2.3 Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi .............................................. 8
2.4 Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis .................................................... 9
BAB III PENUTUP …………………………………………………………………. 11
3.1 Kesimpulan...................................................................................................... 11
3.2 Saran ............................................................................................................... 12
DAFTAR PUSTAKA ..……………………………………………………………….. 13

4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hasil Penelitian menyatakan “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah,
demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem
organisasi politik dan sosial yang di perjuangkan oleh para pendukungnya yang
berpengaruh” (UNISCO 1949). Alangkah baiknya jika setiap negara di dunia ini
menganut system demokrasi dalam pemerintahannya dan menjalankannya sesuai
aturan yang seharusnya. Hal ini tentu saja akan memberikan banyak manfaat positif
dalam kehidupan bernegara, termasuk di dalamnya memposisikan masyarakat sebagai
pemegang kekuasaan yang paling penting di dalam memutuskan wakil rakyat yang
akan menjalankan pemerintahan dalam negara. Namun, dalam menjalankan
kehidupan bernegara, para aparatur pemerintahan harus berjalan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan serta paham yang berbeda-beda yang telah lama dianut oleh
masing-masing Negara.
Indonesia merupakan salah satu Negara yang terkenal dengan system
Demokrasi yang dijalankan dalam Pemerintahannya. System Demokrasi Indonesia
dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik dan mampu mengangkat nama dan
martabat Negara di depan mata dunia. Hal ini terbukti dengan adanya pendapat-
pendapat dari Para Petinggi Negara Asing yang memuji keberhasilan Indonesia
mempertahankan serta menjalankan system pemerintahan bardasar demokrasi, seperti
adanya apresiasi besar pemerintah Myanmar yang disampaikan oleh Presiden U
Thein Sein kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah berhasil membangun demokrasi di Indonesia. Serta
adanya ungkapan dari seorang Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Rodham
Clinton yang mengatakan bahwa, “Perubahan Indonesia menjadi negara dengan
demokrasi yang tumbuh subur dan memiliki lembaga-lembaga kuat serta masyarakat
madani yang berkembang merupakan inspirasi bagi masyarakat dunia.” Ia memuji
proses demokratisasi yang selama ini dibangun oleh Indonesia.
Demokrasi
1

5. Mereka yang memberi pendapat di atas merupakan Orang-orang Besar di
Negaranya serta di kenal dunia (melalui adanya hubungan internasional di tiap
negara), dan mereka memuji penyelenggaraann demokrasi di negara kita yang secara
tak langsung mengangkat harkat dan martabat negara ini. Katanya, demokrasi yang
tumbuh berkembang di Indonesia dapat menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat
dunia. Siapa yang tidak bangga dengan pernyataan tersebut?
Untuk menginterpretasikan sebagaimana yang kita harapkan, maka dibutuhkan
Warga Negara Indonesia yang paham betul tentang demokrasi itu sendiri. Sekalipun
hampir setiap orang mengucapkan kata demokrasi, khususnya setelah era reformasi,
kata demokrasi masih banyak disalahartikan.
Oleh sebab itulah saya berniat untuk mengangkat “demokrasi” sebagai bahan
yang akan dibahas dalam karya tulis ini, supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi
mengenai pengertian dan lingkup demokrasi itu sendiri.
1.2 Ruang Lingkup
Penulis telah membatasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Adapun
lingkup demokrasi yang akan diungkit dalam tulisan ini ialah:
1. Mengenai pengertian dari demokrasi itu sendiri baik secara etimologi maupun
terminology akan dijelaskan di sini.
2. Sejarah demokrasi di Indonesia pun akan diulas.
3. Apa saja unsur-unsur pendukung suatu demokrasi itu sehingga dapat berdiri
tegak?
4. Apakah yang menjadi parameter tatanan suatu kehidupan demokratis?
1.3 Tujuan dan Sasaran Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah untuk memenuhi tugas
berupa tulisan yang memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Dosen.
Tulisan ini sekaligus ditujukan bagi para pembaca yang masih kekurangan informasi
mengenai demokrasi itu sendiri. Sehingga kehidupan berdemokrasi di Indonesia dapat
terwujud sebagaimana yang diharapkan dan tentu saja akan mengangkat harkat dan
martabat negara ini di seluruh belahan bumi ini.
Demokrasi
2

6. BAB II
PEMBAHASAN
Sejak lengsernya Orde Baru di tahun 1998, demokrasi menjadi kosakata
umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapat. Bagi kaum cendekiawan
maupun orang awam, semuanya sudah menggunakan kata demokrasi dalam
pengertian masing-masing untuk memberikan pendapat. Berbeda dengan dulu,
demokrasi kini telah menjadi milik semua orang dengan pemahaman yang berbeda.
Seperti halnya agama, demokrasi banyak digunakan dan diungkapkan dalam
perbincangan sehari-hari, tetapi banyak juga disalahpahami bahkan acap kali ia
dikontraskan dengan agama, padahal prinsip moral agama dapat bertemu dengan
nilai-nilai demokrasi.
2.1 Hakikat Demokrasi
Secara etimologis, “demokrasi“ terdiri dari dua kata Yunani, yaitu “demos”
yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cratein” atau “cratos” yang
berarti kekuasan atau kedaulatan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai suatu
system pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.
Pengertian “demokrasi” secara terminology adalah seperti yang diungkapkan oleh
para ahli berikut:
1. Joseph A. Schmeter, mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu
memiliki kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara
rakyat.
2. Sidney Hook, mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung
didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat
dewasa.
3. Philippe C Schmitter menyatakan, demokrasi sebagai suatu system pemerintahan
di mana Pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di
Demokrasi
3

7. wilayah public oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui
kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.
4. Henry B. Mayo menyatakan bahwa, demokrasi sebagai system politik sebagai
suatu system yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektis oleh rakyat dalam
pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi
adalah peran utama rakyat dalam proses social dan politik. Dengan kata lain,
pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung
pengertian tiga hal, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan
pemerintahan untuk rakyat. Tiga faktor tersebut merupakan tolak ukur umum dari
suatu pemerintahan yang demokratis.
Demi terciptanya proses demokrasi, negara berkewajiban untuk membuka
saluran-saluran demokrasi, baik yang bersifat formal lewat DPR dan parpol maupun
nonformal berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum atau ruang public sebagai saran
interaksi social seperti stasiun radio dan televise, taman dan lain-lain. Sarana public
ini dapat digunakan oleh semua warga negara untuke menyalurkan pendapatnya
secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat ini harus dijamin
oleh negara secar adil agar masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya dapat
dengan nyaman menyampaikannya tanpa adanya rasa intimidasi dari pihak manapun.
Selain itu pemerintah juga harus memberikan dukungan terhadap kebebasan pers yang
bertanggung jawab, dalam artian kerja pers yang objektif.
Menjadi demokratis membutuhkan norma dan rujukan praktis serta teoritis
dari masyarakat yang telah maju dalam berdemokrasi. Pandangan hidup demokratis
dapat bersandar pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis
maupun pengalaman praktis di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan.
Setidaknya terdapat enam norma atau unsure pokok yang dibutuhkan oleh
tatanan masyarakat yang demokratis, diantaranya:
1. Kesadaran akan Pluralisme
Kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan dan sikap positif terhadap
kemajemukan itu sendiri secara aktif. Jika norma ini dijalankan secara sadar dan
Demokrasi
4

8. konsekuen diharapkan dapat mencegah munculnya sikap dan pandangan
hegemoni mayoritas dan tirani minoritas.
2. Musyawarah
Mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan warga negara untuk secara
tulus menerima kemungkinan untuk melakukan negosiasi dan kompromi-
kompomi social dan politik secara damai dan bebas dalam setiap keputusan
bersama.
3. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu haruslah sejalan
Dengan kata lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan
prosedur-prosedur demokrasi, tetapi harus dilakukan secara santu dan beradab.
4. Norma kejujuran dalam pemufakatan
Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni
permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai kesepakatan yang
memberi keuntungan semua pihak.
5. Kebebasan nurani, kesamaan hak dan kewajiban
Norma di atas merupakan norma-norma demokrasi yang harus diintegrasikan
dengan sikap percaya pada itikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude).
Norma ini akan berkembang baik jika ditopang oleh pandangan positif dan
optimis terhadap manusia. Jika tidak, akan menimbulkan rasa curiga dan tidak
percaya kepada orang lain. Norma-norma ini berpotensi melahirkan sikap enggan
untuk saling terbuka, dan saling berbagi untuk melakukan kompromi dengan
pihak-pihak yang berbeda.
6. Trial and error (percobaan dan salah) dalam berdemokrasi
Demokrasi itu merupakan suatu proses yang tanpa henti. Jadi demokrasi itu
bukanlah tercipta begitu saja dan tinggal dinikmati saja. Oleh sebab itu
dibutuhkan toleransi atau kesabaran dari semua pihak apabila suatu saat terjadi
ketidaktepatan dalam prosesnya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam
praktik berdemokrasi. Dengan begitu akan sangat menentukan kematangan
demokrasi suatu Negara di masa yang akan datang.
Dibutuhkan ketegasan dan dukungan pemerintah sebagai alat negara yang
memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi. Ketegasan negara
dapat ditunjukkan dengan menindak tegas, misalnya sekelompok warga negara yang
Demokrasi
5

9. bertindak anarkis terhadap warga negara asing. Dalam negara demokratis, Polisi,
adalah satu-satunya alat negara yang bertanggung-jawab atas ketertiban umum.
2.2 Sejarah Demokrasi Di Indonesia
Sejarah demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode, sebagai berikut.
1. Periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer)
Demokrasi Parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah proklamasi
kemerdekaan RI. Budaya demokrasi pada masa ini masih terhitung sangat lemah
sehingga memberi peluang besar kepada partai politik untuk mendominasi kehidupan
social politik. Namun persaingan kurang sehat terjadi antara fraksi-fraksi politik yang
mengancam kehidupan demokrasi itu sendiri. Ditambah kegagalan partai-partai dalam
Majelis Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk
undang-undang dasar baru. Pada akhirnya, masa demokrasi berdasarkan System
Parlementer berakhir, ditandai dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang
Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden.
Kemudian digantikan dengan Demokrasi Terpimpin (Guided Democracy) yang
memposisikan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara.
2. Periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)
Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya
pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional. Pada
masa ini terdapat ketetapan MPRS No. III/1963 yang menyatakan bahwa masa
kepemimpinan seorang presiden itu seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa
keabsolutan kekuasaan berada di tangan Presiden. Tentu saja sangat bertentangan
dengan nilai-nilai demokrasi sendiri yakni terpusatnya kekuasaan pada diri pemimpin.
System demokrasi terpimpin Soekarno yang berakibat pada perseteruan politik-
ideologis antara PKI dan TNI yakni peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan
30 September 1965 merupakan akhir dari berdirinya demokrasi ini.
3. Periode 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)
Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde
Barunya. Pada periode ini masa jabatan presiden telah diubah kembali menjadi lima
tahun dan dapat dipilih kembali melalui proses pemilu.
Demokrasi pancasila, menawarkan tiga komponen demokrasi:
Demokrasi
6

10. 1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali
asas-asas negara hukum dan kepastian hukum.
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang
layak bagi semua negara.
3. Demokrasi pada bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan
perlindungan HAM, peradilan yang bebad yang tidak memihak.
Namun hal yang sangat disayangkan adalah bahwa Demokrasi Pancasila yang
dikampanyekan oleh Orde Baru sebatas retorika politik belaka karena dalam
pelaksanaannya penguasa Orde Baru bertindak jauh dari nilai-nilai demokrasi itu
sendiri.
Tanda-tanda tidak demokratisnya masa kepemimpinan Orde Baru menurut M.
Rusli Karim adalah sebagai berikut.
1. Dominannya peranan militer (ABRI)
2. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik
3. Pengebirian peran dan fungsi partai politik
4. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai dan public
5. Politik masa mengambang
6. Monolitisasi ideology negara
7. Inkorporasi lembaga nonpemerintah
4. Periode Pasca Orde Baru (Demokrasi)
Periode ini sering disebut dengan era Reformasi yang erat kaitannya dengan
reformasi rakyat yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen,
dan ditandai oleh lengsernya Presiden Soeharto dari tampuk keuasaan Orde Baru pada
Mei 1998, setelah lebih dari 30 tahu berkuasa dengan Demokrasi Pancasilanya.
Manipulasi atas Pancasila oleh penguasa Orde Baru berdampak pada sikap antipati
sebagian masyarakat terhadap dasar negara tersebut. Pengalaman pahit tersebut
membuat para kalangan reforman enggan untuk menambahkan atribut-atribut tertentu
pada istilah demokrasi selanjutnya di mana hak rakyatlah yang merupakan komponen
inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.
Demokrasi
7

11. 2.3 Unsur-unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi
Suatu system demokrasi dapat berdiri tegak tergantung pada kekuatan pilar-
pilar penopangnya. Penopang yang dimaksud ialah berupa unsure-unsur yang
menjalankan system tersebut . beberapa unsure penting penopang tegaknya
demokrasi, antara lain:
1. Negara Hukum (Rechtsstaat atau The Rule of Law)
Secara garis besar negara hukum ialah sebuah negara dengan gabungan kedua
konsep Rechtsstaat dan The Rule of Law.
Ciri-ciri konsep Rechtsstaat sebagai berikut.
a. Adanay perlindungan terhadap HAM.
b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk
menjamin perlindungan HAM.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
d. Adanya peradilan administrasi.
Ciri-ciri konsep The Rule of Law sebagai berikut.
a. Supremasi aturan-aturan hukum.
b. Kesamaan kedudukan di depan hukum.
c. Jaminan perlindungan HAM.
Menurut Moh. Mahfud M.D, ciri-ciri negara hukum ialaha sebagai berikut.
a. Adanya perlindungan konstitusional.
b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
c. Adanya pemilu yag bebas.
d. Adany kebebasan menyatakan pendapat.
e. Adanya kebebasan berserikat dan berposisi.
f. Adanya pendidikan kewarganegaraan
2. Masyarakat Madani (Civil Society)
Masyarakat madani ialah masyarakat dengan ciri-cirinya yang terbuka,
egaliter, bebas dari nominasi dan tekanan negara. Posisi penting masyarakat
madani salam membangun demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam
proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau
pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat madani merupakan elemen yang sangat
Demokrasi
8

12. penting dalam mewujudkan demokrasi. Dalam peran demokrasinya, masyarakat
madani dapat tumpuan sebagai komponen penyeimbang kekuatan negara yang
memiliki kecenderungan koruptif.
3. Aliansi Kelompok Strategis
Aliansi kelompok startegis ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan dan
kelompok penekan atau kelompok kepentingan. Ketiga kelompok ini sangat besar
peranannya terhadap proses demokratisasi sepanjang organisasi-organisasi ini
memerankan dirinya secara kristis, independen dan konstitusional dalam
menyuarakan misi organisasi atau kepentingan organisasinya.
Hal yang tidak kalah pentingnya bagi tegaknya demokrasi adalah keberadaan
kalangan cendekiawan dan pers bebas. Kaum cendekiawan, kalangan civitas
kademika kampus, dan kalangan pers merupakan kelompok penekan yang
signifikan untuk mewujudkan system demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara yang akuntabel. Bersamaan dengan kolompok politik, kedua
kelompok ini dapat bekerjasama dengan kelompok lainnya untuk melakukan
oposisi terhadap pemerintah manakala ia berjalan tidak demokratis.
2.4 Parameter Tatanan Kehidupan Demokratis
Suatu pemerntahan dikatakan demokratis apabila dalam penyelenggaraanya
terdapat prinsip-prinsip demorasi, berupa persamaan, kebebasan, dan pluralism.
Demokrasi memiliki parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau
pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya terdapat tiga
aspek yang dijadikan sebagai landasan pengukur jalannya suatu demokrasi, yaitu:
1. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah.
Hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak kalangan ahli demokrasi
sebagai salah satu instrument penting dalam proses pergantian pemerintahan. Di
Indonesia, penyelenggaraan pemilu untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1999
pasca pemerintahan Orde Baru. Pemilu pertama ini merupakan peristiwa politik
nasional yang sangat penting karena pemilu ini merupakan langkah strategis bagi
konsolidasi demokrasi selanjutnya. Ditambah lagi karena pemilu ini dimaknai
sebagai perwujudan keinginan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan
diterima oleh rakyat.
2. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributive
untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
Demokrasi
9

13. 3. Control rakyat, suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki
sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan control dan
keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif
dan legislative. Masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara teratur melalui
partai-partai politik. Peran tersebut merupakan implementasi dari nilai-nilai
demokrasi.
Parameter demokrasi juga dapat diketahui melalui unsur-unsur berikut.
1. Hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara
berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan,
kemerdekaan dan rasa merdeka.
2. Penegakan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum, kesamaan di
depan hukum dan jaminan terhadap HAM.
3. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat
4. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab
5. Pengakuan terhadap hak minoritas
6. Pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan,
pemberdayaan, dan pencerdasan
7. Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif
8. Keseimbangan dan keharmonisan
9. Tentara yang professional sebagai kekuatan pertahanan
10. Lembga peradilan yang independen
Demokrasi
10

14. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Dari pembahasan yang telah dikaji pada bab sebelumnya, dapat penulis
simpulkan bahwa:
1. Untuk menciptakan suatu system demokrasi, dibutuhkaan tiga aspek yang paling
penting sebagai elemen utama suatu demokrasi dapat berjalan, yaitu negara,
pemerintah dan warga negara sendiri.
2. Suatu negara yang berasaskan demokrasi dalam mekanisme penyelenggaraan
system pemerintahannya, dapat menjalin hubungan yang harmonis antara rakyat
dengan aparatur pemerintahan jika benar-benar melaksanakan nilai-nilai
demoktratis yang terkandung dalam demokrasi.
3. Dalam kehidupan demokratis, pemilu dan partai politik diciptakan sebagai wadah
pemberian aspirasi rakyat terhadap mereka yang akan duduk di kursi eksekutif
dan legislative yang dipercaya sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan negara.
4. Dalam sejarah kehidupan demokratisasi di Indonesia, sebelumnya mengalami tiga
kali masa pengalihan periode. Ketiga periode tersebut mengalami pasang surut
pada Masaya masing-masing. Ketiga periode itu ialah periode Demokrasi
Parlementer, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila pada masa Orde
Baru. Namun dalam praktiknya, ketiga demokrasi tadi tidak berjalan sebagaimana
mestinya, di mana pengertian demokrasi yang sesungguhnya ialah menjunjung
tinggi keadilan bagi rakyat dan kedaulatan negara itu seharusnya berada di tangan
rakyat.
5. Pada akhirnya, Demokrasi yang berjalan pada masa sekarang ialah demokrasi
dengan tidak menggunakan embel-embel tertentu. Periode ini sendiri dikenal
dengan istilah era Reforasi. Para reforman enggan memberikan atribut kepada
istilah demokrasi dikarenakan adanya “jera” sebagai efek dari kepemimpinan di
masa Orde Baru yang menggunakan dasar negara yaitu Pancasila untuk menarik
simpati masyarakat. Ternyata yang ada sekarang hanyalah antipati dari
masyarakat terhadap periode tersebut dikarenakan embel-embel atau kampanye-
Demokrasi
11

15. kampanye yang dilakukan pada masa itu bertolak belakang dengan
pengimplementasiannya.
3.2 Saran
Para aparatur yang duduk di jajaran pemerintahan, seyogyanya dapat
mempraktikkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam prinsip demokrasi
sebagai system pemerintahan yang dijalankan di Indonesia dan mampu menjalin
hubungan yang harmonis dengan rakyat sendiri, karena di Indonesia, yang menganut
system demokrasi, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Sebaliknya,
dalam implementasinya, yang kita lihat di masa sekarang bahwa sebagian dari mereka
yang memiliki posisi di jajaran pemerintahan tersebut, lebih mementingkan
kepentingan pribadi bukan lagi kepentingan rakyat. Pernyataan ini ditandai dengan
tidak sedikitnya petinggi negara yang terlibat dalam kasus KKN, dan yang paling
sering disorot media ialah tentang keterlibatan dalam praktik korupsi. Hal ini tentu
saja sangat bertentangan dengan pengertian demokrasi itu sendiri. Praktik ini sangat
merugikan rakyat, karena dengan melakukan korupsi berarti sama saja pengertiannya
dengan memakan uang rakyat atau tidak lagi berjuang demi kemakmuran serta
keadilan rakyat, malah sebaliknya semakin menyengsarakan rakyat.
Saran penulis, supaya praktik demokrasi benar-benar dijalankan oleh semua
pihak terutama di jajaran pemerintahan sehingga mengembalikan kepercayaan rakyat
terhadap petinggi negara sendiri serta dapat menjalin keharmonisan social antara
kaum pemerintahan dengan rakyatnya sendiri. Dengan demikian tidak akan ada lagi
ditemukan perdebatan negative antar kedua belah pihak dan tidak ada lagi ditemukan
tindakan anarkis sebagai bentuk curahan hati rakyat terhadap kerja pemerintah dalam
konteks “demokratik”. Perlu diketahui bahwa Kekuatan Hukum dalam negara turut
berperan dalam pengoptimalisasian system demokrasi yang diterapkan.
= = = = = SEKIAN & TERIMA KASIH = = = = =
Demokrasi
12

16. Demokrasi
13
DAFTAR PUSTAKA
Sumber buku:
Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan dalam
Ubaedillah, E dan Abdul Rozak (ed.). Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani. edisi-3. Jakarta: Indonesian Center for Civic Education
Sumber internet:
http://notladygaga.blogspot.com/2012/11/makalah-demokrasi-indonesia_1819.html
http://myzone.okezone.com/content/read/2013/04/24/10277/
http://imotuntuksatu.wordpress.com/2010/08/17/hillary-rodham-clinton-demokrasi-
indonesia-menginspirasi-dunia/
http://politik.kompasiana.com/2013/03/25/demokrasi-di-indonesia-saat-ini-540060.html