Yeepe

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan
yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan
pemberlakuannya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya
ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu bidang hukum
yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan
hubungan antara subyek hukum adalah Hukum perdata yang disebut pula hukum
privat atau hukum sipil .maka hukum perdata mengatur hubungan antara
penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan
seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, kebendaan, kegiatan
usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Manusia sebagai
subjek hukum adalah sebagai pengguna hak dan kewajiban.[1] Dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban itu perlu di dukung oleh pendukung hak dan
kewajiban sebagai objek hukum.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di
Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek
(atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di
Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk
Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai
1859. Hukum perdata Belanda sendiri didasarkan dari hukum perdata yang
berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum
perdata (disingkat KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu: Buku I tentang
Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu
hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek
hokum. Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu
hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang
berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan.
Yang dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 1

2. (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda
berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap
sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud (misalnya
hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-
ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di undangkannya UU nomor
5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian mengenai penjaminan dengan
hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku. Buku III tentang Perikatan; mengatur
tentang hukum perikatan (atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah
ini sesunguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur
tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan. Buku IV
tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban subyek hukum
(khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam
hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.
Hubungan Hukum antara seorang (subjek Hukum) dengan benda yang
diatur dalam buku Ke-II Kitab Undang-undang Perdata menimbulkan kekuasaan
langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai suatu benda di dalam
tangan siapapun juga benda itu berada, dengan demikian hak kebendaan bersifat
mutlak dalam arti dapat dipertahankan dan berlaku terhadap siapapun juga dan
setiap orang harus menghormatinya serta dalam hak kebendaan ini selalu ada
hubungan langsung antara orang yang berhak dengan benda meskipun ada
campur tangan dari pihak lain.Jumlah hak kebendaan bersifat terbatas dalam arti
hanya ada hak-hak sepanjang yang sudah ditentukan oleh Undang-undang.
karenanya ketentuan yang terdapat dalam buku ke-II Kitab undang-undang
Perdata umumnya bersifat Dwingenrechts (memaksa). Segala apa yang karena
hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan sepertipun segala hasil
dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang,
selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan dan akar
terpaut pada tanahnya kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan.
[1] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.117.
[2] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.118
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 2

3. Yang akan dibahas pada makalah ini adalah tentang Buku II yaitu hukum
kebendaan yang lebih tepatnya lagi adalah benda berwujud dan benda tidak
berwujud .sebelum kita membahas lebih jauh tentang benda berwujud dan benda
tidak berwujud terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian dari
benda dan hukum kebendaan .Kata benda merupakan terjemahan dari kata zaak
(Belanda) atau material (Inggris).
Benda berarti semua barang yang dapat menjadi alat atau hasil manusia,
yaitu semua barang, hewan dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh orang atau
badan hukum. Hukum Benda adalah Peraturan –peraturan hukum yang mengatur
tentang benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht).
Benda merupakan objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan
mendukung subjek hukum. Kata benda berasal dari bahasa inggris yaitu material
dan bahasa Belanda yaitu zaaken. Dalam KUH Perdata dianut di dalamnya
pengertian benda secara luas seperti tercantum pada pasal 499 KUH Perdata
yang menyebutkan kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang
dapat dikuasai oleh hak milik. Dapat kita tangkap maksudnya berarti hak milik itu
diakui untuk memiliki dan menguasai suatu benda.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
A.Bagaimana kedudukan benda dalam hukum?
B.Apa yang menjadi dasar hukum benda?
C.Apa saja ruang lingkup hukum benda?
D.Bagaimana pembedaan benda berwujud dan benda tidak berwujud?
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 3

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Benda dalam Hukum
Hukum Benda adalah Peraturan–peraturan hukum yang mengatur tentang
benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht).
Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan
dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang
dapat diihat saja (berwujud). Sedangkan pengertian benda dalam arti luas
disebut dalam Pasal 509 KUHPerdata yaitu benda ialah tiap barang-barang dan
hak-hak yang dapat dikuasai dengan hak milik atau denga kata lain benda dalam
konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan / diletakkan
suatu Hak diatasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang
dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum, sedangkan sesuatu
yang dibebani hak itu adalah Obyek Hukum.
Kebendaan menurut kitab Undang-undang Perdata adalah tiap-tiap hak
yang dapat dikuasai oleh hak milik serta dengan tidak mengurangi ketentuan-
ketentuan istimewa menurut Undang-undang atau karena perjanjian tiap-tiap
hasil perdata adalah bagian dari sesuatu kebendaan. Pengertian benda (zaak)
dinyatakan dalam pasal 499 KUH Perdata : “ Menurut paham undang-undang
yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang
dapat dikuasai oleh hak milik.”
Berdasarkan ketentuan tersebut pengertian benda meliputi segala barang-
barang dan hak-hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum,[3] baik itu berupa
barang (goed) maupun hak (recht), sepanjang objek dari hak milik itu dapat
dikuasai oleh subjek hukum.Perspektif hukum perdata berdasarkan KUHPerdata
selain mengenal barang-barang berwujud juga mengenal barang-barang yang
tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, yang
juga bernilai ekonomi.
[3] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.118
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 4

5. Kata “dapat” dalam pasal 499 KUH Perdata tersebut mempunyai arti
penting karena membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat tertentu
“sesuatu” itu belum berstatus objek hukum, namun pada saat lain merupakan
objek hukum.
Dari ketentuan pasal 499 KUH Perdata jelas bahwa KUH Perdata
mengenal benda (zaken) yang dapat menjadi objek hak milik berupa benda
berwujud (bertubuh) dan benda tidak berwujud (bertubuh). Benda berwujud
adalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan,
sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak dapat ditangkap
dengan pancaindra, yang berupa hak atau tagihan tertentu, seperti hak tagih,
hak klaim, saham, surat-surat berharga.
Pengertian kebendaan secara hukum di sini juga termasuk kebendaan
yang karena hukum perlekatan menjadi satu kesatuan dengan kebendaan itu
atau kebendaan yang timbul karena hubungan tertentu atau hasil perdata. Hal ini
ditegaskan lebih lanjut oleh ketentuan dalam pasal-pasal 500, 501, dan 502 KUH
Perdata.
Ketentuan dalam pasal 500 KUH Perdata menyatakan: “ Segala apa yang
karena hukum perlekatan termasuk dalam sesuatu kebendaan, seperti pun segala
hasil dari kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan
orang, selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu laksana dahan
dan akar terpaut pada tanahnya, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan
tadi.”
Selanjutnya dalam pasal 501 KUH Perdata dinyatakan:“Dengan tak
mengurangi ketentuan-ketentuan istimewa menurut undang-undang atau karena
perjanjian tiap-tiap hasil perdata adalah bagian dari sesuatu kebendaan, jika dan
selama hasil itu belum dapat ditagih”.Adapaun ketentuan dalam pasal 502 KUH
Perdata menyatakan:
“Yang dinamakan hasil karena alam ialah:
1. Segala apa yang tumbuh timbul dari tanah sendiri;
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 5

6. 2. Segala apa yang merupakan hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-
binatang.
Hasil karena pekerjaan orang yang ditarik dari tanah ialah segala apa
yang diperoleh karena penanaman di atasnya; yang dinamakan
dengan hasil perdata ialah uang sewa, uang upeti, uang angsuran,
dan uang bunga.
Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal 499, 500, 501, dan 502 KUH
Perdata maka pengertian kebendaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam
arti luas. Dalam arti sempit, kebendaan itu hanya barang (kebendaan yang
berwujud). Adapun dalam arti luas, kebendaan itu meliputi atas barang (benda
berwujud) dan hak (benda tidak berwujud).
Pengertian kebendaan pada KUHPer senada dengan pendapat
Prof.Subekti , perkataan benda (zaak) dalam arti luas ialah segala sesuatu yang
dapat dihaki orang , dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang
yang dapat terlihat saja.[4].
Sistem pengaturan hukum benda dapat dibedakan menjadi dua macam
yaitu : 1) sistem tertutup (closed system), dan 2) sistem terbuka (open system).
Sistem pengaturan hukum benda adalah tertutup yang diartikan dengan sistem
tertutup adalah orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru, selain
yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sedangkan sistem pengaturan
hukum perikatan adalah sistem terbuka. Sistem terbuka artinya bahwa orang
dapat mengadakan perjanjian mengenai apapun juga baik yang sudah ada
aturannya di dalam KUH Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar,
pinjam meminjam uang, perjanjian kerja, kongsi, dan pemberian kuasa.
Perjanjian jenis ini disebut perjanjian nominaat yang dikenal dan diatur dalam
KUH Perdata. Perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata seperti leasing, beli
sewa, kontrak rahim, pranchise, dan lain-lain. Perjanjian jenis ini disebut
innominaat yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi dikenal
dalam praktek.
[4] P.N.H. Simanjuntak, SH. , Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,Djambatan , 2007, h.203
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 6

7. B. Dasar Hukum Benda
Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, pengaturan
tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan system tertutup,
artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari
yang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat
memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi,tidak boleh disimpangi,
termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.
Dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu
yang berwujud atau dapat diraba oleh pancaindera saja, melainkan termasuk
juga pengertian benda yang tidak berwujud, seperti misalnya kekayaan
seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk
didalamnya piutang, atau hak hak lainnya, misalnya bunga atas deposito.
Meskipun pengertian zaak dalam BWI tidak hanya meliputi benda
berwujud saja, namun sebagian besar dari materi Buku II tentang Benda
mengatur tentang benda yang berwujud. Selain itu, istilah zaak didalam BWI
tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lain, seperti : “perbuatan
hukum “ (Ps.1792 BW), atau “kepentingan” (Ps.1354 BW), dan juga berarti
“kenyataan hukum” (Ps.1263 BW).
Pada masa kini, selain diatur di Buku II BWI, hukum benda juga diatur
dalam:
1. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960, dimana diatur hak-hak
kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan yang
terkandung didalamnya.
2. Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961, yang mengatur tentang hak
atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan .
3. Undang-Undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982, yang mengatur tentang hak
cipta sebagai benda tak berwujud, yang dapat dijadikan obyek hak milik .
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 7

8. 4. Undang-Undang tentang Hak Tanggungan tahun 1996, yang mengatur
tentang hak atas tanah dan bangunan diatasnya sebagai pengganti hipotik
dan crediet verband .
C. Ruang Lingkup Hukum Benda
Ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal yaitu :
1. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda.
Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum.
2. Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan.
Hak kebendaan adalah kewenangan untuk menguasai benda.
D. Perbedaan benda berwujud dan tidak berwujud
Pembedaan kebendaan atas kebendaan berwujud dan kebendaan tidak
berwujud disebutkan dalam pasal 503 KUH Perdata yang menyatakan:
Tiap- tiap kebendaan adalah berwujud (bertubuh) atau tidak berwujud
1.Benda berwujud
Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan
mata dan diraba oleh pancaindera. [5] Penyerahan kebendaan bergerak yang
berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari
tangan ke tangan.
Benda berwujud (pasal 500) yang timbul dari:
1. Hasil karena alam (natuurlijke vruchten) (pasal 502 ayat 1)
a.tumbuh timbul dari tanah sendiri, seperti buah-buahan yang berasal dari
pohon
b.hasil dari atau dilahirkan oleh binatang-binatang, seperti telur, susu
sapi, atau anak dari binatang-binatang yang melahirkan.
[5] Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka, 1986, h.119
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 8

9. 2. Hasil pekerjaan manusia yang diperoleh karena penanaman di atasnya
(pasal 502 ayat 2) , seperti ubi-ubian, wortel, atau kacang tanah.
2.Benda tidak berwujud
Benda tidak berwujud yang timbul dari hubungan hukum tertentu atau hasil
perdata (burgerlijke vruchten) yang terdiri atas:
1. Piutang-piutang (penagihan-penagihan) (vordering) yang belum dapat
ditagih (pasal 501), berupa piutang atas nama (aan naam), piutang
atas bawa (aan tonder) atau piutang atas unjuk (aan order);
2. Penagihan-penagihan lainnya (pasal 502 ayat 2) berupa uang sewa,
uang upeti, uang angsuran, atau uang bunga.
Arti penting pembedaan ini adalah pada saat pemindah tanganan benda
dimaksud, yaitu :
Jika benda berwujud itu benda bergerak, pemindah tanganannya harus
secara nyata dari tangan ke tangan.
Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah tanganannya
harus dilakukan dengan balik nama.
Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan
dengan :
Piutang atas nama (op naam) dengan cara Cessie
Piutang atas tunjuk (an toonder) dengan cara penyerahan surat dokumen
yang bersangkutan dari tangan ke tangan
Piutang atas pengganti (aan order) dengan cara endosemen serta
penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan ( Ps. 163
BWI).Benda menurut pasal 499 KUHPdt.
kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh
hak milik.
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 9

10. Berwujud dan tidak berwujud Properti
Properti merupakan hal eksternal yang dapat dimiliki atau dikuasai.
Properti dapat dibagi menjadi dua kategori: tangible dan intangible. Kata nyata
mengacu pada sesuatu yang memiliki bentuk fisik didefinisikan yang dapat
dirasakan atau disentuh. Para berwujud kata mengacu pada sesuatu yang tidak
dapat dirasakan oleh indera.
Berwujud Properti
Harta berwujud terdiri dari real properti dan harta pribadi. Real properti
adalah properti yang tidak bergerak seperti tanah dan hal-hal yang melekat pada
atau dibangun di atas tanah itu. Properti pribadi adalah properti yang dapat
dipindahkan atau harta berwujud lainnya yang dapat dimiliki. Milik pribadi disebut
juga harta benda. Harta benda yang melekat pada tanah dan yang tidak dapat
dihapus tanpa merusak tanah disebut perlengkapan. Contoh perlengkapan yang
built-in lemari buku dan penggemar langit-langit.
Sebuah aset berwujud adalah sesuatu yang ada secara fisik. Jenis asset
biasanya dapat dilihat atau disentuh. Seorang individu yang mewarisi aset nyata
mungkin akan mendapatkan keuntungan dari aset ini segera. Sebuah rumah dan
kendaraan bermotor adalah dua contoh dari aset berwujud yang sering termasuk
dalam warisan. Jenis lain dari aset berwujud meliputi perhiasan, furnitur, dana
moneter, dana pensiun, dan pensiun. Sebuah aset nyata akan dialokasikan untuk
keluarga atau teman setelah kematian seseorang, baik berdasarkan spesifikasi
termasuk dalam / keinginannya, atau hukum atau wasiat.
Tidak Berwujud Properti
Properti tidak berwujud terdiri dari properti yang tidak memiliki
keberadaan fisik. Contoh properti tidak berwujud termasuk memeriksa dan
rekening tabungan, pilihan untuk membeli atau menjual saham, niat baik dari
bisnis dan paten.Suatu aktiva tidak berwujud merupakan aset yang tidak secara
fisik atau material ada. Meskipun seseorang tidak mungkin dapat melihat atau
menyentuh aset tidak berwujud, masih bisa sangat berharga. Dalam kebanyakan
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 10

11. kasus, adalah perusahaan yang memiliki aktiva tidak berwujud, seperti kontrak
bisnis.
Namun, ada beberapa kasus di mana seorang individu dapat menyimpan
jenis aset. Beberapa contoh dari aset tidak berwujud yang dapat dimiliki oleh
individu termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta. Meskipun seorang
individu mungkin tidak dapat mengamati manfaat dari aset-aset ini segera,
mereka bisa sangat menguntungkan. Seperti semua aset, seorang individu
mungkin melimpahkan aktiva tidak berwujud pada orang yang dicintai dalam hal
ia / dia meninggal.
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 11

12. BAB III
PENUTUP
1.1 KESIMPULAN
Hukum Benda adalah Peraturan–peraturan hukum yang mengatur tentang
benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (zakelijk recht). Ruang
lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal yaitu ; Mengatur hubungan antara
subjek hukum dengan benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi
objek hukum ; Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan hak kebendaan.
Hak kebendaan (zakelijkrecht) adalah kewenangan untuk menguasai benda.
Benda yang dalam hukum perdata diatur dalam Buku II BW, pengaturan
tentang hukum benda dalam Buku II BWI ini mempergunakan system tertutup,
artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak hak kebendaan selain dari
yang telah diatur dalam undang undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat
memaksa (dwingend recht), artinya harus dipatuhi,tidak boleh disimpangi,
termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.
Ruang lingkup kajian hukum benda meliputi dua hal yaitu : Pertama,
mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda.Benda adalah segala
sesuatu yang dapat menjadi objek hukum.Kedua, mengatur hubungan antara
subjek hukum dengan hak kebendaan.Hak kebendaan adalah kewenangan untuk
menguasai benda.
Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat dilihat
dengan mata dan diraba oleh pancaindera. Penyerahan kebendaan bergerak yang
berwujud cukup dilakukan dengan penyerahan yang (atau secara) nyata dari
tangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, pemindah
tanganannya harus dilakukan dengan balik nama
Benda yang tidak berwujud (benda immaterial) adalah segala macam hak.
Seperti: hak cipta, hak merek dagang, dan lain-lain.Berdasarkan KUHPerdata
mengenal barang-barang yang tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta
kekayaan seseorang, yang juga bernilai ekonomi.
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 12

13. Daftar Pustaka
Drs. C.S.T. Kansil, SH. , Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia,Balai
Pustaka, 1986,
P.N.H. Simanjuntak, SH. , Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,Djambatan ,
2007
Salim Hs , Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, 2001
Maskun,Sadewi. Pengantar Hukum Perdata , Sinar Grafika, 1999
Benda Berwujud dan Tak Berwujud 13