Buku "Pengantar Antropologi Hukum" ini membahas tentang konsep antropologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari budaya hukum di berbagai masyarakat. Buku ini menjelaskan metode penelitian antropologi hukum, manfaatnya bagi teoritisi, praktisi hukum, dan politik, serta konsep hukum masyarakat sederhana di luar negeri beserta kasus perselisihan dan penyelesaiannya. Buku ini bertuju

1. Pokok Pengertian Antropologi Hukum, Konsep-Konsep Hukum Masyarakat Sederhana, Ciri-Ciri
Hukum dan Kasus-Kasus Perselisihan Masyarakat Sederhana diluar maupun didalam Indonesia
Judul
: Pengantar Antropologi Hukum
Penulis : Prof.Hilman Hadikusumah, S.H.
Penerbit : PT.Citra Aditya Bakti, 2004
Tebal Halaman : 212 Halaman
Harga : Rp. 33.000,00
Antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia baik dari segi tubuhnya
maupun dari segi budayanya, yang disebut antropologi budayanya, yang disebut Antropologi
Fisik dan Antropolgi Budaya. Antropogi Fisik dibedakan antara Paleo Antropologi dan
Antropologi Fisik dalam arti sempit, sedangkan Antropologi Budaya pada mulanya dibagi dalam
tiga bagian, yang disebut Etnolinguistik atau Antropologi Bahasa, yang kedua pra-sejara atau
pra-histori dan yang ketiga, adalah Etnologi. Kemudian dikarenakan keinginan tahu manusia
bertambah luas dan ilmu pengetahuan bertambah maju maka berkembanglah ilmu Antropologi
samapi kepada pembahasan yang dibicarakan dalam buku ini yaitu tentang “Antropologi
Hukum”.
Antropologi hukum adalah suatu bidang khusus atau suatu spesialisai dari Antropologi
Budaya, yang menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Antropologi hukum melakukan
pendekatan secara menyeluruh (holisitik) terhadap segala sesuatu yang melatar belakangi
budaya hukum itu, adapun pengertian dari Budaya hukum adalah segala bentuk perilaku
budaya manusia yang mempengaruhi atau yang berkaitan dengan masalah hukum.
Masalah hukum yang dimaksud, ialah bukan saja hukum dalam arti dan bentuk perilaku
sebagai kebiasaan yang berulang-ulang terjadi, sebagaimana dalam hukum adat, atau hukum
dalam arti dan bentuk kaidah (ugeran, ketentuan, patokan, ketentuan) peraturan perundangan;
jika demikian hukum dengan pendekatan yang ‘ normatif ’. Tetapi juga masalah hukum yang
dilihat dari segi-segi kecendikiawanan (Intelektual), filsafat, ilmu jiwa dan lainnya yang melatar
belakangi hukum itu, serta cara-cara masyarakat menyelesikan suatu perselisihan yang timbul
dalam masyarakat. Dijelaskan didalam buku ini antropologi hukum juga membahas tentang
masalah budaya perilaku manusianya yang berbuat terhadap suatu masalah hukum,
dikarenakan adanya faktor-faktor budaya yang mempengaruhinya (Halaman 3-4).
Buku “Pengantar Antropologi Hukum” ini menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari
antropologi hukum adalah tidak bersifat etnosentris, bersifat empiris, yang artinya adalah

2. teorinya harus dibuktikan oleh fakta yang relevan atau setidak-tidaknya terwakili secara
representatif dari fakta yang relevan, berbeda dari cabang ilmu sosial yang lain karena ilmu ini
memepelajari masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang utuh dimana bagian-bagiannya
saling bertautan, antropologi hukum yang modern tidak lagi memusatkan perhatian hanya pada
kekuatan-kekuatan sosial dan hal-hal yang superorganis, lalu memperkecil peranan individu,
antropologi hukum tidak memandang masyarakat yang dalam keseimbangan yang mengalami
gangguan jika ada penyimpangan, tetapi masyarakat dipandang secara dinamis, sehingga
peranan sosial dari hukum tidak terbatas mempertahankan status quo (Halaman 5-6).
Adapun dalam buku ini dibahas tentang ruang lingkup dari antropologi hukum adalah
apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang
universal, hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial, mungkinkah
mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas, apakah
tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan
dan organisasi sosial, mengapa pula hukum itu berubah, dan bagaimana cara mendeskripsi
sistem-sistem, apakah akibat jika sistem hukum dan subsistem hukum antara masyarakat dan
kebudayaan yang saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan
sistem hukum yang satu dan yang lain. Dijelaskan juga dalam buku ini bahwa antropologi hukum
dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan adalah metode historis, metode
normatif-eksploratif, metode deskriptif perilaku dan metode studi kasus (Halaman 6-7).
Dalam buku ini dijelaskan hubungan serta perbedaan antropologi hukum dengan ilmu
lainnya. Meskipun ia telah menjadi ilmu yang berdiri sendiri, tidak berarti bahwa antropologi
hukum tidak ada hubungannya dengan ilmu yang lain, diantaranya adalah Antropologi hukum
dan hukum adat, Antropologi hukum dan etnologi, Antropologi dan sosiologi, Antropologi
hukum dan psikologi sosial dan Antropologi hukum dan religi (Halaman 8-17).
Selain itu juga buku Pengantar Antropologi Hukum ini juga membahas tentang manfaat
dari antropologi hukum, sebagai berikut Manfaat bagi teoritisi, Manfaat bagi praktisi hukum,
Manfaat bagi praktisi politik dan Manfaat bagi pergaulan masyarakat (Halaman 19-35).
Dalam buku ini juga membahas bagaimana konsep-konsep hukum masyarakat
sederhana. Konsep-konsep hukum masyarakat sederhana ini disertakan dengan pendapat parapara ahli diantaranya adalah Pendapat B.Malinowski, Pendapat E.A. Hoebel, Pendapat Redfield
(Masyarakat Andaman, Masyarakat Indian Zuni, Masyarakat Indian Yurok, Masyarakat Ifugo,
Masyarakat Aborigin dan lainnya serta Masyarakat Akamba dan lainnya), Pendapat Pospisil
(Pospisil juga menggambarkan bagaimana konsep-konsep dari para ahli tentang masyarakat
sederhana yang tidak mengenal adanya hukum, yaitu: Konsep A.R. Radcliffe Brown, Konsep Van

3. den Steenhoven, Konsep F. James Davis, Konsep P.J. Bohannan, Konsep S.J.L. Zake dan Konsep
Llewellyn dan Hoebel), Pendapat Bohannan (Lembaga, Pelembagaan ganda, Kesenjangan,
Kekuasaan) (Halaman 47-87).
Selain itu juga buku Pengatar Antropologi hukum ini juga didalamnya membahas
tentang ciri-ciri hukum yang tunggal dan lengkap, ciri-ciri dari kekuasaan beserta dalil,
kepemimpinan (pendekatan sifat, pendekatan situasi, pendektan teologis, pendekatan
sosiometrik, konsepsi dikhotomi, kepemipinan yang berpengaruh), jenis kepemimpinan dan
kekuasaan dan terkahir adalah fungsi dari pemimpin (Halaman 90-91).
Didalam buku ini juga dibahas tentang maksud penerapan universal (Halaman 108), ciri
obligato (Halaman 110) , ciri sanksi (Halaman 114) , kasus-kasus perselisihan (perselisihan
masyarakat ifugao, comanche, kpelle, iban, zapotec) (Halaman 119-154), Seminar Antropologi
Hukum (Halaman 158), Peserta Seminar dan Makalah (Sarjana Belanda dan Sarjana Indonesia)
(Halaman 159-160), Antropologi Hukum di Fakultas Hukum (Halaman 164), Seminar Antropologi
Hukum (Halaman 166), Rumusan Pengajar Antropolgi Hukum (Halaman 169-174), Beserta kasuskasus perselisihan dan cara penyeleseaian perselisihan di Indonesia (kasus sengketa di Sumatra
Barat, Sumatra Selatan, Lampung , Jawa Tengah, Lombok dan di Irian jaya) (Halaman 177-205) .
Buku ini membuka mata saya dan mengajak saya sebagai salah satu pembacanya untuk
berpikir bahwa di dunia ini penuh dengan keanekaragaman budaya dan keanekaragaman
hukum dimasing-masing masyarakatnya dan bagian buku ini yang paling menarik untuk dibaca
yaitu tentang Metode pendekatan yang digunakan dalam Antropologi hukum (hal.8-hal.15) ,
Tentang Manfaat Antropologi Hukum itu bagi praktisi hukum, praktisi politik dan pergaulan
masyarakat (hal.38-hal.43) dan yang paling menarik bagi saya Contoh penyelesain sengketa
didalam masyarakat Iban di Lembah sungai Rajang Serawak Malaysia Timur (diluar negara
Indonesia) penyelesain sengketa mereka dapat dilakukan dengan cara, yaitu adalah
penyelesaian secara damai dan Acara ‘Bechara’. Penyelesaian secara damai dilakukan apabila
terjadi perselisihan terutama perkara-perkara kecil diantar warga kesatuan rumah panjang,
maka Tuai Rumah (Ketua Rumah) akan mendamaikan kedua belah pihak yang berselisish
tersebut. Tuai Rumah akan memanggil para pihak yang berselisih dan mempertemukan mereka
secara langsung dan mereka akan melakukan perundingan dan menacapai kesepakat secara
damai.
Biasanya penyelesaian secara damai itu diterima oleh kedua belah pihak, karena merasa
malu jika akan diadili dengan “bechara” dan akan diketahui orang banyak. Tetapi jika salah satu
pihak tidak mau berdamai, maka terpaksa dilakukan penyelesaian dengan peradilan terbuka.
Tuai Rumah akan mempersiapkan acara “bechara” , yaitu membicarakan perkara tersebut

4. dalam persidangan terbuka. Persiapan itu dimulai dari pemberitahuan tentang waktu dan
termpat bersidang, mengumpulkan anggota yang akan menghadiri sidang tersebut dengan cara
yang disebut “begau enggau panggil”.
Acara sidang peradilan (bechara) dilaksanakan pada waktu malam hari yang bertempat
diserambi dalam (ruai) dari rumah panjang. Setelah selesai proses peradilan Tuai Rumah
menteapkan hukuman sesuai jenis perkaranya, yaitu denda pelanggaran ringan, denda
perbuatan zinah, hukuman menghilangkan nyawa, hukuman melanggar sumpah dewa dan
penyelesaian perkara dengan perkelahian.
Contoh lain lagi adalah penyelesaian perselisihan di Lombok, Bagaimana kasus tanah di
Sukadana (Lombok), apa yang melatar belakangi sengketa tanah itu bisa terjadi, dalam hal itu
pihak manakah yang bersengketa dan bagaimana proses penyelesaian sengketanya yang
diketahui bahwa dalam sengketa tersebut terdapat perbedaan mulai dari segia perbedaan
anutan agama, perbedaan generasi, perbedaan kekerabatan tingkat desa dan perbedaan
pandangan politik yang menyebabkan peneyelesaian sengketa pun terpengaruhi oleh adanya
perbedaan-perbedaan tersebut dan masih banyak lagi kasus-kasus perselisihan yang akan
dibahas dalam buku ini.
Buku “ Pengantar Antropologi Hukum ” dimaksudkan untuk menambah kepustakaan
Antropologi Hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan bahan-bahan pegangan
bagi para mahasiswa fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Hukum dan perguruan-perguruan tinggi
yang ingin mempelajari Antropologi Hukum. Buku ini terdiri dari delapan bab, mulai dari Bab I
(Pendahuluan), Bab II (Apakah Antropologi Hukum Itu), Bab III (Antropologi Hukum dengan Ilmu
lain dan manfaatnya), Bab IV (Konsep-konsep hukum masyarakat sederhana), Bab V
(Pembahasan Ciri-ciri Hukum), Bab VI (Kasus-kasus Perselisihan, Bab VII Antropologi Hukum di
Indonesia), dan Bab VIII (Kasus-kasus Perselisihan di Indonesia).
Buku
ini mempunyai kelebihan yaitu memberikan penjelasan secara terperinci
mengapa kita perlu mempelajari Antropologi Hukum. Antropologi hukum adalah ilmu yang
membuka pandangan kita secara luas tentang bagaimana budaya hukum berlaku dalam
kehidupan yang ada diluar maupun didalam negara Indonesia, bagaimana hukum menjelma
sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat itu agar taat dan tertib dan harus menjalankan
aturan tersebut, apa saja manfaat dari antropologi hukum itu terkhususnya untuk saya sendiri
sebagai mahasiswa hukum yang mempelajari ilmu hukum, bagi mahasiswa hukum buku ini
mengajarkan tentang berbagai perilaku manusia dan budaya hukumnya. Bukan saja perilaku
budaya sesuai tugas dan perannya sebagai pejabat tetapi juga perilaku, budaya, sifat, watak
dan latar belakang yang mempengaruhinya. Selain itu juga sebagai pedoman bagi saya bergaul

5. didalam masyarakat-masyarakat terkhususnya kota Malang yang dimana lingkungan yang ada
disini sangat beragam sekali (multikulturalisme) bertemu dengan berbagai macam-macam orang
yang berbeda suku dan berbeda cara pergaulannya, dan mengenal lebih jauh lagi budaya dan
tata cara dalam berbahasa dengan orang Arab, orang-orang Jawa dan Madura, orang
Kalimantan, orang Ambon, orang Sumatera (Lampung dan Sumatera Utara) dan orang Papua.
Selain itu juga buku ini juga bagus dibaca untuk orang-orang yang berkecimpung atau
bekerja dalama ranah politik karena didalam buku ini juga diberikan juga penjelasaan apa saja
manfaatnya seorang praktisi politik mempelajari antropologi hukum, yaitu sebagai tolak ukur
sejauh mana parktisi itu berperilaku politik dan berperilaku hukum , menjaga keseimbangan
berperilaku politik dan berperilaku hukum, dengan mengetahui dan memahami objek studi
antropologi hukum dan menyadari bahwa aturan-aturan hukum dan kebijaksanaa umum itu
tidak lain adalah perilaku manusia, dimana hukum itu adalah akibat dari perilaku politik hukum
manusia, maka praktisi politik akan menyadari dalam ruang lingkup politik yang bagaimana dia
berada, dapat membedakan bagaimana perilaku hukum dalam negara demokrasi dan negara
totaliter dan Perilaku hukum dalam demokrasi barat yang bebas dan demokrasi dan demokrasi
timur yang terpimpin.
Dalam buku ini tahap demi tahap sangat menarik bagi pembaca untuk membaca dan
memperdalam tentang Antropologi Hukum, yang menjadi kekurangan dalam isi buku ini adalah
Pada bagian daftar isi terjadi kesalahan cetak apabila dibandingkan dengan buku “Antropologi
Indonesia” tidak terjadi kesalahan cetak dalam daftar isinya, untuk tampilan buku ini juga
covernya sangat sederhana dan tidak banyak menggunakan gambar, dari segi bahasa dalam
buku ini mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit hanya saja kekurangannya pada tulisan
bahasa asing harusnya di cetak dengan huruf yang miring, selain itu juga buku ini juga tidak
mengalami revisi karena penulisnya sudah diambang senja dan kita tahu bahwa Antropologi
Hukum ini adalah sifatnya empiris yang membutuhkan penelitian dan biaya penelitian itu tidak
murah harganya.
Tetapi “tak ada gading yang tak retak” segala sesuatu yang ada didunia ini tidak ada
yang sempurna bagi saya secara individu isi buku ini sangat menarik untuk dibaca karena banyak
ilmu yang akan diperoleh dari buku ini. Buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa
terkhususnya mahasiswa Fakultas hukum dan Fakultas Sosial dan Politik dan perguruan tinggi
lainnya untuk lebih mengenal Antropologi Hukum. Amat disayangkan sekali jika karena
kesalahan cetak dan penulisan bahasa asing dalam buku “ Pengantar Antropologi Hukum” ini
menjadi nilai kurangnya dimata masyarakat maupun mahasiswa.

6. Mereka pun tidak tertarik untuk membeli buku ini, padahal menurut saya buku ini berisi
tentang ilmu-ilmu tentang Antropologi Hukum yang sangat bagus sekali. Buku “Pengantar
Antropologi Hukum” ini sangat bagus sekali untuk dipelajari karena didalamnya banyak sekali
mengandung pendapat-pendapat serta konsep-konsep yang dapat membuka pikiran kita
bagaimana antropologi hukum itu, memang pada dasarnya antropologi hukum adalah ilmu yang
berbeda dari ilmu sosial yang lainnya tetapi Antropolgi Hukum tidak terlepas dari ilmu-ilmu
lainnya. Untuk kedepannya diharapkan untuk tidak terjadi kesalahan cetak lagi, bahasa asing
yang ada didalam buku tersebut harus dicetak dengan huruf miring, dan diharapkan dengan
membaca buku ini akan muncul ahli-ahli dalam bidang Antropologi Hukum yang handal dan
dapat mengembangkan lagi Antropologi Hukum ke arah yang lebih baik.