Dokumen tersebut merangkum diskusi mengenai Undang-Undang Perfilman Indonesia baru dan kontroversi seputar film Balibo Five. UU baru ini bertujuan melindungi film Indonesia serta membatasi pengaruh budaya asing negatif, sementara film Balibo Five gagal tayang karena dianggap menimbulkan perselisihan dengan Australia.

1. Undang-Undang
Perfilman Indonesia
Anastasia Haryanis
Franklin Michael
Widyanto Duta Nugroho
Wita Dewi Widiastuti
MKT13-9C
The London School of Public Relation – Jakarta
Tuesday, 7 june 2011
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

2. 8
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

3. 7
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

4. 6
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

5. 5
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

6. 4
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

7. 3
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

8. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

9. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

10. PICTURE
START
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

11. BALIBO Official Film Trailer, Diunggah oleh FootprintFilmsOz pada 5 Jul 2009
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

12. • Film sebagai karya seni budaya memiliki peran
strategis dalam peningkatan ketahanan budaya
bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin
untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena
itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman
• Bagi konsumen ketidakpastian dalam keputusan
menonton relatif tinggi, karena terbatasnya
karakteristik fisik yang dapat dievaluasi konsumen
sebelum keputusan (Tjiptono, 2004:18)
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

13. • Film merupakan salah satu media komunikasi
massa yang sudah sangat dikenal. Dengan
caranya sendiri, film memiliki kemampuan untuk
mengantar pesan secara unik; dapat dipakai
sebagai sarana pameran bagi media lain dan
juga sebagai sumber budaya yangberkaitan erat
dengan buku, film kartun, bintang televisi, film
seri, serta lagu (McQuail, 1987 : 14)
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

14. • Dalam perkembangan media komunikasi masa sekarang
ini, film menjadi salah satu media yang efektif untuk
menyampaikan pesan-pesan.
• Film berperan sebagai sarana modern yang digunakan
untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi
kebiasaan dan diakrabi oleh khalayak umum.
• Film menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, komedi,
dan sajian lainnya kepada masyarakat umum.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

15. • Efek media dapat mengubah kebiasaan,
hasil dari eksploitasi media (Joseph R.
Dominick)
• Film sebagai salah satu jenis media
massa yang menjadi saluran berbagai
macam gagasan, konsep, serta dapat
memunculkan dampak dari
penayangannya.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

16. • Graeme Turner mengungkapkan bahwa
film tidak hanya sekedar refleksi dari
realitas. Sebaliknya film lebih merupakan
representasi atau gambaran dari realitas,
film membentuk dan ”menghadirkan
kembali” realitas berdasarkan kode-kode,
konvensi-konvensi,dan ideologi dari
kebudayaannya.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

17. • Salah satu gambaran dari realitas yang
berlaku ditengah masyarakat salah
satunya adalah kekerasan.
• Hampir semua film mengandung unsur
kekerasan, bahkan film katun pun syarat
dengan adegan kekerasan
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

18. • Muatan-muatan yang seharusnya tidak
diperbolehkan untuk dimasukkan dalam sebuah
film sudah diatur jelas dalam Undang-Undang
Perfilman maupun peraturan yang dibuat KPI
(Komisi Penyiaran Indonesia). Tetapi peraturan
tersebut tidak menjadikan beberapa pembuat
film untuk melakukan tanggung jawab tersebut.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

19. • Pelanggaran-pelanggaran kekerasan ini
ditampilkan tidak hanya berupa bentuk
non-verbal tetapi juga dari sisi verbal
dalam sebuah film. Kekerasan merujuk
pada tindakan agresi dan pelanggaran
(penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan,
dll.)
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

20. Latar Belakang Penggantian UU
Perfilman
• Undang-undang (UU) perfilman yang baru merupakan penggantian
bagi UU sebelumnya yang dinilai tidak cocok lagi baik secara
definisi, substansi, serta tidak sesuai dengan perkembangan dunia
perfilman sekarang ini, terutama setelah ditemukannya teknologi
informasi dan komunikasi yang semakin luas, seperti tayangan
internet dan lain sebagainya, yang tidak dijangkau oleh UU
perfilman terdahulu.
• Penyusunan UU perfilman ini tentu dilakukan sesuai persyaratan
penyusunan Undang-undang, dengan melibatkan seluruh elemen
ataupun stake holder yang terlibat dalam dunia perfilman baik itu
budayawan kemudian akademisi, praktisi-praktisi perfilman, para
pengamat film dan kebudayaan, bahkan juga para artis serta
pengusaha-pengusaha perfilman.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

21. Kontroversi yang dibuat-buat
• Undang-Undang perfilman yang baru,
selain mengatur tentang bagaimana
proses pembuatan film, juga mengatur
tentang masalah-masalah yang
berkenaan dengan pendidikan atau skill
tentang perfilman, kemudian juga
menyangkut isi cerita, cara
penayangannya, tata edar, dan lain
sebagainya.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

22. • Selain itu, sebagai implikasi pengaturan
terhadap masalah-masalah yang sifatnya isi,
maka peran Lembaga Sensor Film (LSF)
diperkuat pula dalam Undang-Undang ini.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

23. Salah Kaprah Mengenai Kebebasan
Berekspresi
• Setiap kebudayaan tentu memiliki akar budaya. Akar budaya ini
sebenarnya hanya ada dua saja, yang satu bersifat wahyu, yaitu
agama. Sementara satu lagi bersifat ideologis buatan manusia. Jika
film diyakini sebagai produk kebudayaan, seharusnya tidak boleh
bertentangan dengan akar kebudayaannya tersebut.
• Harus dibedakan antara kreativitas pembuatan film dengan
penayangan film di depan umum. Ada aturan-aturan umum yang
diatur dalam UUD dan harus ditaati. Dalam UUD, selain
memperjuangkan hak asasi sendiri, juga dituntut untuk
menghormati hak asasi manusia yang lainnya, serta harus berada
dalam koridor hukum, jadi tidak bisa menerapkan kebebasan yang
sebebas-bebasnya.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

24. • Undang-Undang baru ini menetapkan tidak
adanya pengguntingan film, jadi akan
digalakkan apa yang disebut self sensor. Untuk
para sineas, silakan membuat film seperti apa
pun, akan tetapi ketika diajukan ke lembaga
sensor, nantinya akan dinilai apakah film
tersebut sesuai dengan kriteria. Jika tidak
sesuai, maka akan dikembalikan dan diminta
untuk memperbaikinya sendiri, tidak digunting
oleh LSF.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

25. Menjadi Tuan di Negeri Sendiri
• Tujuan disusunnya Undang-Undang perfilman
• Pertama, Untuk melindungi film Indonesia, agar film
produksi anak bangsa menjadi tuan di negerinya sendiri.
• Kedua, membentengi masyarakat dari pengaruh budaya
asing yang negatif, yang masuk melalui film.
• Ketiga, UU mengharuskan kepada pemerintah, maupun
pemerintah daerah untuk mewajibkan peningkatan
kualitas kemampuan para insan perfilman.
• Keempat adalah adanya keadilan tata edar.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

26. Film Balibo
• Film Balibo Five asal Australia gagal tayang di bioskop ditahun 2009,
sebelumnya Film Balibo Five ini sempat ditayangkan di Festival Film
International Melbourne. Film Balibo Five bercerita mengenai kejadian di
Timor Leste yang terjadi beberapa tahun lalu yang melibatkan 5 orang
wartawan Australia.
ditanggapi serius oleh lembaga sensor Film kita, tidak seperti Film air terjun
pengantin, meski mengadung adegan dewasa tetep losos sensor.
Film tersebut dirilis di Australia awal tahun ini, hanya seminggu sebelum
Kepolisian Australia (AFP) mengumumkan mereka akan membuka kembali
penyelidikan kasus tersebut.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

27. Meski sepi di Indonesia, isu Balibo Five kembali ramai di Australia.
Apalagi setelah Kepolisian Federal Australia (AFP) membuka kembali
kasus kasus dugaan kejahatan perang tersebut pada 20 Agustus 2009.
Beberapa petinggi TNI diincar atas dugaan keterlibatannya dalam
kematian lima wartawan tersebut, dua diantaranya masih hidup.
Sejumlah mantan petinggi TNI diduga terlibat, termasuk Yunus
Yosfiah, anggota Komisi Keuangan dan Anggaran Dewan dari Fraksi
PPP.
Nama-nama lain yang disebut adalah Benny Moerdani, Dading
Kalbuadi, dan Cristoforus da Silva. Benny dan Dading telah meninggal
dunia.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

28. • Sinopsis atau cerita Film balibo Five ini menjadi
kontoversi sehingga gagal tayang dikarenakan pada
akhir Cerita ke-5 wartawan australia tersebut meniggal
karena dibunuh oleh militer Indonesia. Namun pihak
Indonesia penyebab meninggalnya ke-5 wartawan
tersebut, karena adanya baku tembak yang terjadi pada
saat itu., cerita wartawan yang mencoba mendapat
gambar di garis depan tersebut menjadi topik utama film
yang di Sutradarai oleh Robert Connolly.
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

29. • Dengan diputaran Film balibo Five ditakutkan akan menimbulkan
perselisihan diantara kedua negara yakni Indonesia - Australia
dimana hubungan bilateral kedua negara sekarang ini sendang
dalam keadaan baik. Pemerintah Indonesia sendiri menganggap
kasus Balibo sudah selesai dan meyakini bahwa pembuatan Film
Balibo Five tersebut merupakan imajinasi dari sutradara yang ingin
menggambarkan kejadian balibo tersebut kedalam sebuah film.
• l
• Dengan gagal tanyangnya Film balibo Five ini maka membuat
banyak pihak yang mencari link free download atau video trailer
Film balibo Five ini, meskipun penonton di Indonesia mengunggu
Film ini dengan antusias dan dikatakan bahwa masyarakat yang
pengen nonton Film balibo Five ini membludak akan tetepi film ini
kemungkianan besar tidak akan tayang di Indonesia
>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

30. >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>