2. PENDAHULUAN
• era reformasi saat ini, hukum memegang
peran penting dalam berbagai segi
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal bagi setiap orang, yang merupakan
bagian integral dari
kesejahteraan, diperlukan dukungan
hukum bagi penyelenggaraan berbagai
kegiatan di bidang kesehatan.
3. • Perubahan konsep pemikiran
penyelenggaraan pembangunan kesehatan
tidak dapat dielakkan. Pada awalnya
pembangunan kesehatan bertumpu pada
upaya pengobatan penyakit dan pemulihan
kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan
upaya kesehatan yang menyeluruh dengan
penekanan pada upaya pencegahan
penyakit dan peningkatan kesehatan.
Paradigma ini dikenal dalam kalangan
kesehatan sebagai paradigma sehat.
4. • Konsekuensi logis diterimanya paradigma sehat maka
segala kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan
kesehatan, tetap dilakukannya pemeliharaan dan
peningkatan kualitas individu, keluarga dan masyarakat
serta lingkungan dan secara terus menerus memelihara
dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, merata, dan terjangkau serta mendorong
kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi
setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan
perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan
pembangunan nasional yang berwawasan
kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan
kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan
dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan.
5. • Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu
memerlukan perangkat hukum kesehatan yang
memadai. Perangkat hukum kesehatan yang
memadai dimaksudkan agar adanya kepastian
hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik
bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun
masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah
yang dimaksud dengan hukum kesehatan, apa
yang menjadi landasan hukum kesehatan, materi
muatan peraturan perundang-undangan bidang
kesehatan, dan hukum kesehatan di masa
mendatang.
6. Batasan dan Lingkup Hukum Kesehatan
• “…health law as the body of rules that relates directly to the care of health
as well as the applications of general civil, criminal, and administrative
law”.(1)
Van der Mijn: pengertian Leenen : hukum kesehatan adalah “…. het geheel
van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekking heft op de zorg voor de gezondheid en de
toepassing van overig burgelijk, administratief en strafrecht in dat verband. Dit geheel van
rechtsregels omvat niet alleen wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook
internationale richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en
literatuur bronnen van recht kunnen zijn”.(2)
Cabang baru dlm ilmu hukum, yaitu hal-hal yg
berkaitan dgn pemeliharaan kesehatan (zorg voor de
gezondheid). Rumusan dapat berlaku secara
universal di semua negara, karena tidak hanya
bertumpu pada peraturan perundang-undangan saja
tetapi mencakup kesepakatan/peraturan
internasional, asas-asas yang berlaku secara
internasional, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin.
7. • sumber hukum dalam hukum kesehatan
meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan
doktrin. Dilihat dari objeknya, maka hukum
kesehatan mencakup segala aspek yang
berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan
(zorg voor de gezondheid).
Dd dpt dibayangkan bahwa hukum kesehatan
cukup luas dan kompleks. Jayasuriya
mengidentifikasikan ada 30 (tiga puluh) jenis
peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kesehatan.(3)
8. • materi muatan yg dikandung didalamnya pada
asasnya : memberikan perlindungan kepada
individu, masyarakat, & memfasilitasi
penyelenggaraan upaya kes agar tujuan kes dpt
tercapai.
• Jayasuriya menyatakan ada 5 fungsi, yaitu:
– pemberian hak,
– penyediaan perlindungan,
– peningkatan kesehatan,
– pembiayaan kesehatan, dan
– penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam
pemeliharaan kesehatan.(4)
9. • Pinet : untuk mewujudkan kes
semua, diidentifikasikan faktor determinan yg
mempengaruhi sekurang-kurangnya
mencakup, “...
biological, behavioral, environmental, health
system, socio economic, socio cultural, aging
the population, science and
technology, information and
communication, gender, equity and social
justice and human rights”. (5)
10. Landasan Hukum Kesehatan
• Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan pada asasnya hukum
kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan
sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang
oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas
informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan
nasib sendiri (the right of self determination).(6)
• Roscam Abing mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk
sehat dengan menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan
kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan
pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam
pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa
juga mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas
privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.(7)
• Leenen secara khusus, menguraikan secara rinci tentang segala
hak dasar manusia yang merupakan dasar bagi hukum kesehatan.
(8)
11. Materi Muatan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Kesehatan
• Peraturan dimaksud dpt berupa peraturan perundang-
undangan yg berlaku umum & berbagai ketentuan
internal bagi profesi & asosiasi kesehatan. Agar
diperoleh gambaran yg lebih menyeluruh maka
digunakan susunan 3 (tiga) komponen dlm suatu sistem
hukum seperti yg dikemukakan Schuyt,(9) : keseluruhan
peraturan, norma & ketetapan yg dilukiskan sebagai
sistem pengertian, betekenissysteem, keseluruhan
organisasi & lembaga yg mengemban fungsi dalam
melakukan tugasnya, organisaties instellingen & keseluruhan
ketetapan & penanganan secara konkret telah diambil
& dilakukan oleh subjek dlm komponen kedua, beslisingen
en handelingen.
12. • Dari sudut pandang materi muatan yg
ada dpt dikatakan mengandung 4
(empat) obyek, yaitu:
1. Pengaturan yg berkaitan dgn upaya
kes;
2. Pengaturan yg berkaitan dgn nakes;
3. Pengaturan yg berkaitan dgn sarkes;
4. Pengaturan yg berkaitan dgn komoditi
kes.
13. • Apabila diperhatikan dari ketentuan
tersebut terkandung prinsip
perikemanusiaan berdasarkan
Ketuhanan YME, manfaat, usaha
bersama dan kekeluargaan, adil dan
merata, perikehidupan dalam
keseimbangan dan kepercayaan pada
kemampuan dan kekuatan
sendiri.(10)
14. • keputusan dan peraturan yang dibuat oleh
organisasi profesi dan asosiasi bidang
kesehatan serta sarana kesehatan adalah
mencakup kode etik profesi, kode etik
usaha dan berbagai standar yang harus
dilakukan dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan.
15. • dalam ketentuan ini mencakup 4 (empat)
prinsip dasar, yaitu
autonomy, beneficence, non maleficence
dan justice.(11)
16. • Komponen intervensi penanganan merupakan
aktualisasi terhadap komponen ideal yg ada dlm
komponen I. Bila diperhatikan isi ketentuan yg ada
dimana diperlukan penanganan terdapat 4 (empat)
sifat, :
1. Perintah (gebod) yg merupakan kewajiban umum
untuk melakukan sesuatu;
2. Larangan (verbod) yg merupakan kewajiban umum
untuk tidak melakukan sesuatu;
3. Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa
pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yg
secara umum diharuskan.
4. Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan
khusus untuk melakukan sesuatu yg secara umum
dilarang.(12)
17.
18. • Dari susunan dlm 3 (tiga) komponen tersebut
secara global menurut Schuyt bahwa tujuan yg
ingin dicapat adalah (14):
1. Penyelenggaraan ketertiban sosial;
2. Pencegahan dari konflik yg tidak
menyenangkan;
3. Jaminan pertumbuhan & kemandirian
penduduk secara individual;
4. Penyelenggaraan pembagian tugas dari
berbagai peristiwa yg baik dlm masyarakat;
5. Kanalisasi perubahan sosial.
19. Hukum Kesehatan di Masa Mendatang
• 1. Membudayakan perilaku hidup sehat & penggunaan
yankes secara wajar untuk seluruh masyarakat;
2. Mengutamakan upaya peningkatan kesehatan &
pencegahan penyakit;
3. Mendorong kemandirian masyarakat dlm memilih &
membiayai pelayanan kesehatan yg diperlukan;
4. Memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk
mendapatkan pemeliharaan kesehatan;
5. Mengendalikan biaya kesehatan;
6. Memelihara adanya hubungan yg baik antara
masyarakat dgn penyedia yankes;
7. Meningkatkan kerjasama antara upaya kesehatan yg
dilakukan pemerintah & masyarakat melalui suatu
bentuk pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yg
secara efisien, efektif & bermutu serta terjangkau oleh
masyarakat.
20.
21. Beberapa hal yang perlu dicatat
1. Eksistensi Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional yang telah ada
harus diperkuat dan harus merupakan organisasi yang independen
sehingga dapat memberikan pertimbangan lebih akurat;
2. Perlu dibangun keberadaan Konsil untuk tenaga kesehatan dimana
lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang untuk
melakukan pengaturan berbagai standar yang harus dipenuhi oleh
tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam
dunia kedokteran dan kedokteran gigi telah dibentuk Konsil
Kedokteran Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Perlu dibangun lembaga registrasi tenaga kesehatan dalam upaya
untuk menilai kemampuan profesional yang dimiliki tenaga
kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Bagi tenaga
dokter dan dokter gigi peranan Konsil Kedokteran Indonesia dan
organisasi profesi serta Departemen Kesehatan menjadi penting;
4. Perlu dikaji adanya lembaga Peradilan Disiplin Profesi Tenaga
Kesehatan. Dimana untuk tenaga medis telah dibentuk Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004;
5. Perlu dibangun lembaga untuk akreditasi berbagai sarana kesehatan.
22. Kesimpulan
• hukum kesehatan merupakan cabang ilmu hukum
yang baru. Untuk itu masih terbuka kesempatan
yang luas bagi para ahli hukum melakukan
berbagai pengembangan dengan tujuan
tersedianya perlindungan yang menyeluruh baik
untuk masyarakat penerima pelayanan kesehatan
maupun tenaga dan sarana kesehatan pemberi
pelayanan kesehatan. Kajian dapat dilakukan baik
secara sektoral maupun dimensional melalui inter
dan multidisiplin.
