Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu presiden di Indonesia pada tahun 2009, mencakup aspek hukum, lembaga penyelenggara, proses kampanye, dan tahapan pelaksanaannya."

2. PENDAHULUAN



Pemilu sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi,
pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan
rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik
dan sarana sirkulasi elit
Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan
oleh tiga hal penting yaitu: proses penyelenggaraannya, aturanaturan hukumnya, dan penegakan hukumnya.
Proses pemilihan menyangkut tentang penyelenggaranya,
pesertanya, tahapan, logistik dan distribusi serta pemantau.
Adapun aturan pemilu terkait dengan sistem pemilihan
umumnya, bagaimana metode pembagian daerah pemilihan,
metode pencalonan, metode pemberian suara, serta metode
penetapan pemenang dan seterusnya.

3. REALITAS OBYEKTIF MASA
KINI
 Sebagian besar partai belum berubah jadi lebih
demokratis
 Transisi demokrasi di Indonesia hampir berlalu
bergerak kearah konsolidasi
 Partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD
dan DPRD sekitar 70,99 %

4. PEMILU 2009
LANDASAN HUKUM :
1. UUD Negara Republik Indonesia
2. UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum
3. UU No. 2/ 2008 tentang Partai Politik
4. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR,DPD dan DPRD
5. UU No. 42/ 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden

5. ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA
PENYELENGGARA PEMILU
Pemilu dilaksanakan secara efektif dan
efisien berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil;
Pemilu diselenggarakan untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden;
Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Sosialisasi UU Nomor 42
5

6. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN 2009
pemutakhiran data pemilih
dan penyusunan daftar
pemilih, 10 April-31 Mei 09
Pendaftaran Capres
dan Cawapres, 10 16 Mei 09
Penetapan Pasangan
Calon, Pengundian serta
Penetapan Nomor
Pemilu, 8 - 9 Juni 09
Masa tenang
05 Juli – 07 Juli 2009
Masa kampanye
2 Juni 2009 04 Juli 2009
Pengadaan, Pencetakan
dan Distribusi , 01 Feb –
07 Juli 09
Pemungutan Suara
dan Penghitungan
Suara, 08 Juli 2009
Penetapan dan
Pengumuman hasil
Pemilu Tahap I secara
Nasional 25 – 27 Juli 09
Pelantikan dan
sumpah/janji presiden
dan wakil presiden 20 /
10 / 09

7. WNI yang pada hari pemungutan suara
WNI yang pada hari pemungutan suara
telah genap berumur 17 tahun atau lebih,
telah genap berumur 17 tahun atau lebih,
atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak
atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak
memilih.
memilih.
HAK MEMILIH
HAK MEMILIH
WNI tersebut didaftar oleh KPU dalam
WNI tersebut didaftar oleh KPU dalam
daftar pemilih.
daftar pemilih.
Untuk dapat menggunakan hak memilih,
Untuk dapat menggunakan hak memilih,
WNI harus terdaftar sebagai pemilih.
WNI harus terdaftar sebagai pemilih.

8. PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH
 KPU menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD sebagai DPS PilPres
 KPU memutakhirkan DPS paling lama 30 (tiga
puluh) hari
 KPU mengumumkan DPS (Daftar Pemilih
Sementara) untuk mendapatkan tanggapan dari
masyarakat selama 7 (tujuh) hari
 KPU menerima masukan/ tanggapan dari
masyarakat dan menetapkannya menjadi DPT
paling lama 7 hari
 DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu Presiden
harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari
sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu
Presiden dan Wakil presiden

9. PESERTA PASANGAN CAPRES DAN
CAWAPRES DALAM PEMILU PRESIDEN
2009
SBY - BUDIONO
PD, PKS, PPP, PKB, PAN, PBB
(Memenuhi : 57 % )
Jusuf Kalla - WIRANTO
PG, P HANURA
(Memenuhi : 22 % )
MEGA - PRABOWO
PDIP, GERINDRA
(Memenuhi : 21 %)
Catatan:
Peserta Pemilu Presiden 2004 diikuti oleh empat pasang calon
presiden dan wakil presiden dan terjadi dua putaran
Sosialisasi UU Nomor 42
9

10. Penentuan Pasangan Capres dan
Cawapres


Calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan dalam 1
(satu) pasangan oleh partai politik atau Gabungan Partai
Politik
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan partai Politik peserta pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari
jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah
nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum
pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil presiden

11. KPU / SET KPU
PPK
SET PPK
PPS
SET PPS
KPPS
LINMAS PPS
PANWASKAB
SET PANWASKAB
PANWASCAM
SET PANWASCAM
PANWASLAP
JUMLAH
41ORANG
80
48
1482
1482
14029
4258
3
5
48
64
494
21993

12. KAMPANYE
 Kampanye
dlakukan dengan prinsip jujur,
terbuka, dialogis, sertta bertanggung
jawab dan merupakan bagian dari
pendidikan politik masyarakat
 Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana
kampanye
 Kampanye diikuti oleh peserta kampanye
 Kampanye didukung oleh petugas
kampanye

13. Lanjutan




Pelaksana Kampanye terdiri atas pengurus partai politik,
orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan
Dalam melaksanakan kampanye pasangan Calon
membentuk tim Kampanye nasionl
Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasangan Calon berkoordinasi
dengan partai politik atau gabungan partai pengusul
Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan
tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye

14. Lanjutan
 Tim kampanye tingkat nasional dapat membentuk
tim kampanye tingkat provinsi dan / atau
kabupaten/kota
 Peserta kampanye terdiri atas anggota
masyarakat
 Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas
yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye
 Nama- nama pelaksana kampanye dan anggota
tim kampanye harus di daftarkan pada KPU, KPU
provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan
tingkatannya
 KPU menyampaikan daftar nama pelaksana
kampanye dan nama anggota tim kampanye
kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan
panwaslu Kabupaten / Kota

15. MATERI KAMPANYE
Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program
pasangan calon dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional
2005-20025.
 Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib
memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye
yang meliputi visi,misi, dan program pasangan
Calon melalui website KPU.


16. METODE KAMPANYE







Pertemuan terbatas;
Pertemuan tatap muka dan dialog;
Media massa cetak dan media massa elektronik;
Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
Pemasangan alat peraga di tempat umum;
Debat pasangan Calon;
Kegiatan lain yg tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan
perundangan.
Catatan:
1. Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilu
sampai dimulainya masa tenang;
2. Masa tenang berlangsung 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
Sosialisasi UU Nomor 42
16

17. DEBAT CAPRES DAN
CAWAPRES




Debat Pasangan Calon di laksanakan 5 (lima) kali
Debat Pasangan Calon di selenggarakan oleh KPU dan
disiarkan langsung secara nasional oleh media
elektronik
Moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU dari
kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai
integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak
kepada salah satu pasangan calon
Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan
Calon, moderator dilarang memberikan
komentar,penilaian, dan simpulan apapun terhadap
penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon

18. lanjutan
 Materi
debat pasangan Calon adalah visi
nasional sebagaimana dimaksud dalam
pembukaan UUD 1945;
a.Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
tumpah darah indonesia
b.Memajukan kesejahteraan umum
c.Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
d.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial

19. MEDIA MASSA CETAK dan ELEKTRONIK
Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat
dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga
penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
 Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye
dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan
kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat
Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar,
tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, bersifat
naratif, grafis, karakter interaktif atau tidak interaktif serta
yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan pesan.

20. Lanjutan
Media masa cetak dan lembaga penyiaran dalam
memberitakan,
menyiarkan,
dan
mengiklankan
kampanye
Media massa cetak dan lembaga penyiaran selama
masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan rekam
jejak pasangan calon atau bentuk lainnya yang
mengarah kepada kepentingan kampanye yang
menguntungkan atau merugikan pasangan calon
Lembaga penyiaran publik seperti: TVRI, RRI, lembaga
penyiaran publik lokal dan swasta, dan lembaga
penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang
sama dan memperlakukan secara berimbang kepada
Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanye


21. Lanjutan
Lembaga penyiaran komunitas dapat
menyiarkan proses pemilu Presiden dan
Wakil Presiden sebagai bentuk layanan
kepada masyarakat tetapi tidak boleh
dimanfatkan untuk kepentingan kampanye
bagi pasangan calon
TVRI dan RRI menetapkan standar
biaya dan persyaratan iklan kampanye
yang sama kepada Pasangan calon

22. PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KPD UMUM
 penyebaran bahan kampanye kepada umum
dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap
muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;
 penyebaran bahan kampanye sebagaimana
dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa
selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata
atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan
kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan
dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

23. PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM
 KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN
berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan
Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga
untuk keperluan kampanye pemilu;
 alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid,
gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan
kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung
dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
 alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan
atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;

24.  Pemasangan alat peraga oleh pelaksana
kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika,
kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan
setempat sesuai dengan Peraturan Daerah
setempat;
 Peserta pemilihan umum wajib membersihkan
alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari
sebelum hari / tanggal pemungutan suara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan
dan pembersihan alat peraga kampanye diatur
dalam peraturan KPU

25. RAPAT UMUM perat KPU 28
 rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan
berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;
 dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun
dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun
pendukung dan warga masyarakat lainnya;
 pelaksana kampanye harus memperhatikan daya
tampung tempat–tempat tersebut, sehingga tidak
mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan;
 dilarang membawa atau menggunakan tanda
gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera
yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta
pemilihan umum yang bersangkutan;
 menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

26. LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:
a) Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan
UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan
Republik Indonesia
b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
NKRI
c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon dan atau Pasangan calon yang lain;
d) Menghasut dan mengadudomba peseorangan atau
masyarakat
e) Mengganggu ketertiban umum

27. Lanjutan
f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau
pasangan calon
g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye
Pasangan Calon
h) Menggunakan failitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan
i) Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut
pasangan calon lain selain dari gambar dan atau atribut
pasangan calon yang bersangkutan
j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta kampanye

28. KAMPANYE DILARANG MENGIKUTSERTAKAN










Ketua, wakil ketua, dan ketua muda, hakim agung pada
mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan
peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim
konstitusi
Ketua, Wakil Ketua, anggota BPK
Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan deputi gubernur
bank Indonesia
Pejabat BUMN/BUMD
PNS
Anggota TNI dan Polri
Kepala desa
Perangkat desa
Anggota badan permusyawaratan desa dan
WNI yang tidak memiliki hak memilih

29. Kampanye Bagi PNS
 PNS boleh menghadiri kampanye dengan
syarat:
Tidak memakai atribut PNS/Partai/Pasangan
Capres-Cawapres
Tidak memobilisasi PNS lain

30. Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang
PEMUNGUTAN
PEMUNGUTAN
SUARA
SUARA
Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah
pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan
daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% dari daftar
pemilih tetap sebagai cadangan (dibuat Berita Acara)
Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dilakukan dengan
memberikan TANDA 1 KALI pada surat suara
Memberikan tanda satu kali dilakukan berdasarkan prinsip
memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan
efisien dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan lebih lanjut
tentang tata cara memberikan TANDA diatur dengan peraturan
KPU

31. SURAT SUARA
SURAT SUARA
DINYATAKAN
untuk pemilu
SAH
Presiden
DINYATAKAN
SAH
Surat suara ditandatangani oleh Ketua
KPPS;
Pemberian tanda satu kali pada nomor
urut, atau foto, nama salah satu pasangan
calon dalam surat suara.

32. Tata cara pemberian suara adalah sebagai berikut :
a)
Suara pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dinyatakan sah apabila::
1) Surat suara ditandatangani olleh Ketua KPPS
2) Bentuk pemberian tanda adalah tanda centang / Conteng
( ) atau sebutan lainnya
3) Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b,
dilakukan hanya satu kali pada nomor urut, atau foto, atau
nama salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden pada kolom pasangan calon Psiden ddan Wakil
Presiden
4) Sudut tanda centang / contreng (
) atau sebutan lainnya
terdapat pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun ujung
garis tanda centang / contreng (
) melewati garis kolom
tersebut

33. Dalam melaksanakan penghitungan suara, apabila ketua KPPS menemukan bentuk
pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud pada angka 4 huruf a dan b :
*
a. dalam bentuk tanda coblos; garis datar atau silang
b. karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan
lainnya menjadi tidak sempurna, yaitu tinta pada ballpoint ternyata tidak
dapat berfungsi sempurna
*
Tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan b, suaranya
dianggap sah :
* Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku ketentuan
sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, d dan e.
* KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan
penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta
Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari dan
tanggal yang sama.
* Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Peserta Pemilu
dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima,
yang digunakan, yang rusak, yang keliru ditandai, sisa surat suara cadangan,
jumlah pemilih dalam DPT dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap
peserta Pemilu.

34. CONTOH SUARA SAH
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN &
WAKIL PRESIDEN RI
TAHUN 2009

35. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 10
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nomor
urut pasangan capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan no 10.

36. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 11
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () melebihi kolom
nomor urut pasangan capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan

37. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 10
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom foto
capres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

38. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 11
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom foto
cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 11.

39. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 10
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () berada diantara
foto capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

40. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 12
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () melebihi kolom
foto cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 12.

41. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 10
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nama
capres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

42. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 12
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nama
cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 12.

43. 
SAH UNTUK PASANGAN NO. 10
Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () diantara nama
capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

44. BIROKRASI PENGHITUNGAN SUARA
TINGKAT
TPS/TPSLN
PELAKSAN
A
KPPS/KPPSLN
PRODUK
Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
Sertifikat Hasil Penghitungan Suara
Desa/Kelurahan
PPS
PPLN
Pengawas Pemilu
Lapangan/Luar
Negeri
Tidak ada
Luar Negeri
PENGAWAS
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
Kecamatan
Kabupaten/Kota
PPK
Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
KPU Kabupaten/
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
KPU Kota
Provinsi
Nasional
KPU Provinsi
KPU
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara
Sosialisasi UU Nomor 10
Panwas
Kecamatan
Panwas
Kabupaten/
Panwas Kota
Panwas Provinsi
Bawaslu
44

45. PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1)KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara dan mengumumkan hasil pemilu Presiden
dan Wakil Presiden dalam sidang Pleno terbuka
yang di hadiri oleh pasangan Calon dan Bawaslu.
2)Penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan
perolaehan suara di tetapkan dengan keputusan
KPU
3)Penetapan sebagaimana dimaksud, dilakukan
paling lambat 30 hari sejak hari/ tanggal
pemungutan suara.
Sosialisasi UU Nomor 42
45

46. PENETAPAN CALON TERPILIH

Apabila hasil pemungutan dan
perhitungan suara mayoritas
lebih dari lebih dari 50% dari
jumlah suara dengan
sedikitnya 20 % di setiap
provinsi dan tersebar lebih
dari setengahjumlah provinsi
di indonesi, tidak
dilaksanakan pemilu presiden
dan wakil presiden Tahap ke
II dan selanjutnya di tetapkan
presidn dan wakil presiden
terpilih oleh KPU.
Sosialisasi UU Nomor 42
46

47. Sosialisasi UU Nomor 42
47