1. HUKUM KELUARGA
( Hasil pengumpulan dan penyusunan dari berbagai sumber informasi )
MAKALAH
( Diajukan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perdata )
Oleh
MUHAMAD YOGI
41032161121007
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
BANDUNG
2013

2. KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur Penulis Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah
ini tepat pada waktunya. Makalah ini membahas Hukum Keluarga dalam mata kuliah
Hukum Perdata
Dalam penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapat tantangan dan
hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi.
Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya
mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari
bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat
penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya.
Bandung, 27 September 2013
Penulis
Muhamad Yogi
ii

3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .................................................................................... 1
C. Tujuan ..................................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 2
A. Definisi Hukum Keluarga ...................................................................... 3
B. Sumber- Sumber Hukum Keluarga ....................................................... 4
C. Asas- asas Hukum Keluarga .................................................................. 5
D. Ruang Lingkup Hukum Keluarga .......................................................... 7
E. Hak dan Kewajiban dalam Suatu Hukum Keluarga ............................... 7
BAB III PENUTUP .............................................................................................. 11
A. Kesimpulan ........................................................................................... 11
B. Saran ..................................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 12
iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada Hukum Indonesia tidaklah luput dari yang namanya hukum
kekeluargaan. Mengingat semakin maraknya kasus yang ada di Negara Indonesia ini
tentang problematika rumah tangga, baik itu tentang kekerasan suami terhadap istri
atau kekejaman orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Karena pada dasarnya
mereka kurang begitu memahami asas-asas dari hukumkeluarga itu sendiri.
Maka dari itu di dalam makalah ini kami akan membahas tentang pengertian,
sumber-sumber, asas-asas, dan ruang lingkup serta hak dan kewajiban didalam suatu
hukum keluarga.
Istilah hukum keluarga berasal dari kata Familierecht yang diterjemahkan dari
bahasa belanda, atau dari bahasa inggris law of familie. Ali Afandi mengatakan
bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “keseluruhan ketentuan yang mengatur
hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan
karena perkawinan” (Afandi, 1986: 93).
B. Rumusan Masalah
1. Apa Definisi Dari Hukum Keluarga itu?
2. Dari Manakah Sumber-Sumber Hukum Keluarga Itu?
3. Apa Sajakah Asas-Asas Hukum Keluarga Itu?
4. Mencakup Apa Sajakah Ruang Lingkup Hukum Keluarga Itu?
5. Apa Saja Hak Dan Kewajiban Dalam Suatu Hukum Keluarga?
C. Tujuan
.
1.Untuk Mengetahui Definisi Dari Hukum Keluarga
2. Untuk Mengetahui Sumber-Sumber Hukum Keluarga
1

5. 2
3. Untuk Mengetahui Asas-Asas Hukum Keluarga
4. Untuk Mengetahui Apa Sajakah Ruang Lingkup Hukum Keluarga
5. Untuk Mengetahui Hak Dan Kewajiban Dalam Suatu Hukum Keluarga

6. BAB II
PEMBAHASAN
A .Pengertian Hukum Keluarga
Hukum Keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari
hubungan keluarga Jadi, peraturan-peraturan hukum yang ditimbulkan dari adanya
hubungan keluarga, seperti hukum tentang perkawinan, tentang perwalian dan lainlain. Sebagaimana yang dikemukakan Ali Afandi[2] pada teks yang ada pada
pendahuluan makalah ini. Ada dua pokok kajian dalam pengertian/definisi hukum
keluarga, yaitu mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan
sedarah dan perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang
terdapat pada beberapa orang yang mempunyai leluhur yang sama. Sedangkan
kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena
perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya).
Tahir Mahmoud mengartikan :”hukum keluarga sebagai prinsip-prinsip
hukum yang diterapkan berdasarkan ketaatan beragama berkaitan dengan hal-hal
yang secara umum diyakini memiliki aspek religius menyangkut peraturan keluarga,
perkawinan, perceraian, hubungan dalam keluarga, kewajiban dalam rumah tangga,
warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain”.
Definisi yang terakhir ini mengkaji dua hal, yaitu tentang prinsip hukum dan
ruang lingkupnya. Prinsip hukum berdasarkan ketaatan beragama. Ruang lingkup
kajian hukum keluarga meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga,
warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain. Definisi ini sangat luas
karena mencakup warisan, padahal di dalam hukum perdata barat, warisan
merupakan bagian dari hukum benda. Pendapat lain disebutkan bahwa hukum
keluarga adalah :
3

7. 4
“Mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. Yang termasuk
dalam hukum keluarga ialah peraturan perkawinan, peraturan kekuasaan orang tua
dan peraturan perwalian”.[4]
Definisi terakhir ini hanya difokuskan pada peraturan perkawinan, peraturan
kekuasaan orang tua, dan perwalian yang bersumber dari hukum tertulis, sedangkan
hal yang berkaitan dengan peraturan perkawinan tidak tertulis tidak mendapat
perhatian, padahal dalam masyarakat Indonesia masih mengenal hukum adat,
sehingga ketiga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan. hukum keluarga
adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang
mengatur hubungan hukum mengenai perkawinan, perceraian, harta benda dalam
perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan dan perwalian.
Hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
- Hukum keluarga tertulis
- Hukum keluarga tidak tertulis
Hukum keluarga tertulis adalah kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari
UU, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan hukum keluarga tidak tertulis adalah
kaedah-kaedah hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam
kehidupan masyarakat (kebiasaan). Seperti misalnya, marari dalam kehidupan
masyarakat sasak. Yang menjadi kajian hukum keluarga meliputi perkawinan,
perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan
perwalian.
B .Sumber-Sumber Hukum Keluarga
Pada dasarnya sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu, sumber hukum keluarga tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum keluarga

8. 5
tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundangan,
yurisprudensi, dan traktat, sedangkan sumber hukum keluarga tak tertulis adalah
sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupanmasyarakat.
Sumber hukum keluarga tertulis, dikemukakan berikut ini.
1. Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata).
2. Peraturan perkawinan campuran (regelijk op de gemengdehuwelijk), Stb. 1898
Nomor 158.
3. Ordonansi perkawinan indonesia, kristen, jawa, minahasa, dan ambon, Stb. 1933
Nomor 74.
4. UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk (beragama
islam)
5. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
6. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan.
7. PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan
Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Di samping itu, yang menjadi sumber hukum keluarga tertulis adalah inpres
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Kompilasi
Hukum Islam ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama islam.
C .Asas-Asas Hukum Keluarga
Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun
1974 ditemukan 5 (lima) asas yang paling prinsip dalam hukum keluarga yaitu:
1. Asas Monogami (pasal 27 BW; pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974)
Asas Monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

9. 6
2. Asas Konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah
apabila teradapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang akan
melangsungkan perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuanya tentang
perwalian (pasal 28 KUH Perdata; pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974).
3. Asas Persatuan Bulat, suatu asas dimana antara suami isteri terjadi persatuan harta
benda yang dimilikinya (pasal 119 KUH Perdata).
4. Asas Proposional, suatu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam
pergaulan masyarakat (pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1874).
5. Asas Tak Dapat Dibagi-Bagi, suatu asas bahwa tiap-tiap perwalian hanya terdapat
satu wali (pasal 331 KUH Perdata). Pengecualian dari asas ini adalah :
- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama maka
kalau ia kawin lagi, suaminya menjadi wali serta/wali peserta (pasal 351 KUH
Perdata).
- Dan jika sampai ditunjuk pelaksana pengurusan yang mengurus barang-barang dari
anak dibawah umur diluar Indonesia (pasal 361 KUH Perdata).
Asas-asas itu dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan penegakan
hukum keluarga, khususnya tentang perkawinan. Seperti diketahui bahwa di dalam
masyarakat kita masih banyak yang belum memahami asas-asas yang tercantum
dalam hukum keluarga, hal ini terlihat pada banyak kasus-kasus perkawinan dibawah
umur dan banyaknya perkawinan liar. Akibat dari menonjolnya perkawinan di bawah
umur adalah tingginya angka perceraian. Semakin tinggi angka perceraian, semakin
banyak wanita yang menjanda. Akibatnya anak-anak mereka tidak terurus dengan
baik. Oleh karena itu, diharapkan supaya asas-asas dalam hukum keluarga dapat
disosialisasikan dalam masyarakat, sehingga angka perceraian dapat ditekan
seminimal mungkin.

10. 7
D .Ruang Lingkup Hukum Keluarga
Apabila kita kaji definisi yang dikemukakan pada pengertian hukum keluarga
maka dapat dikemukakan ruang lingkup kajian hukum keluarga.
Ia memuat peraturan tentang :
- Perkawinan, termasuk hubungan-hubungan yang bercorak hukum harta antara suamiisteri (huwelijksgoederecht)
- Hubungan antara orang tua dan anak (ouderlikemacht)
- Hubungan antara wali dan anak yang diawasi (voogdij)
- Hubungan antara orang yang diletakkan dibawah pengampuan karena gila atau pikiran
yang kurang sehat atau karena pemborosan, dan pengampunya (curatele)
Namun, menurut Salim HS didalam tulisanya, bahwasanya didalam bagian
hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian dan harta
benda dalam perkawinan karena apabila mengkaji ketiga hal itu, telah mencakup
secara singkat tentang pembahasan kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian.
E .Hak Dan Kewajiban Dalam Hukum Keluarga
Hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dapat dibeda-bedakan menjadi tiga
macam, yaitu:
1. Hak dan kewajiban antara suami-istri;
2. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya;
3. Hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah
mengalami proses penuaan.

11. 8
Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul
karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur
dalam pasal 32 sampai pasal 36 UU Nomor1 Tahun 1974. Hak dan kewajiban antara
suami-istri adalah sebagai berikaut.
1. Menegakkan rumah tangga.
2. Keseimbangan dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat.
3. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum.
4. Suami istri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap.
5. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan member
bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah
tangga sesuai dengan kemampuanya.
7. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan si suami maka istri dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan. Hak dan kewajiban antara orang tua dengan
anak diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hak
dan kewajiban orang tua dan anak dikemukakan berikut ini.
1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya.
Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (pasal
45 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (pasal
46 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua (pasal
46 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di
bawah kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).

12. 9
5. Orang tua mewakili anak di bawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala
perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1
Tahun 1974).
Kewajiban yang ketiga disebut dengan alimentasi. Alimentasi adalah
kewajiban dari seorang anak untuk memberikan nafkah terhadap orang tuanya
manakala sudah tua.

13. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah dijelaskan hukum keluarga berasal dari terjemahan kata familierecht
(belanda) atau law of familie (inggris). Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang
seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau
anggota kerabat dekat. Dan adapun hukum kekeluargaan menurut hukum perdata
adalah aturan yang mengatur mengenai keluarga,yang mana di dalam keluarga
tersebut banyak mengatur masalah perkawinan, hubungan dan hak serta kewajiban
suami istri dalam sebuah rumah tangga, keturunan, perwalian, pengampuan.
Dan Adapun sumber hukum dalam hukum keluarga tersebut ada dua macam,
yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Ruang lingkup dalam
hukum keluarga itu meliputi: perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan,
kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian. Namun di dalam bagian hukum
keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda
dalam perkawinan.
B. Saran
Sebagaimana pepatah “tiada gading yang tak retak”, kami ibaratkan sebagai
kemampuan dan keterbatasan intelek saya . maka, jika terdapat banyak kekeliruan
baik dalam segi materinya ataupun dalam segi tulisanya saya memohon maaf yang
sebesar-besarnya.
10

14. 11
DAFTAR PUSTAKA
Apeldoorn,Van. 1985. Pengantar Ilmu Hukum,cetakan X. Jakarta: Pradnya Paramita
HS, Salim. 2009. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cetakan VI. Jakarta,:
Sinar Grafika
______. Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. Surabaya: Arkola
Subekti, R, Dan R. Tjitrosudibio, 2006. kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
cetakan ke-37. Jakarta: Pradnya Paramita
Subekti.2001. Pokok Pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT. Intermasa