1. BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Bentuk negara
bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan Bentuk
pemerintahan
bentuk penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie)
BN NEGARA DARI LUAR, BP MELIHAT DARI DALAM
Bentuk Negara
Tripartit Clasification
PLATO
POLYBIOS
Bipartit clasification
MACHIAVELLI
LEON DUGUIT
ARISTOTELES
JELLINEK

2. TRIPARTIT
Kriteria Plato & Aristoteles


Kuantitatif  jumlah yang memerintah
Kualitatif  Tujuan yang hendak dicapai
GOVERNMENT BY
PLATO
ARISTOTELES
GOOD
BAD
GOOD
BAD
ONE
Monarkhi
Tirani
Monarkhi
Tirani
FEW
Aristokrasi
Oligarkhi
Aristokrasi
Oligarkhi
MANY
Demokrasi
Mobokrasi
Polity
Demokrasi
Mobok
Demok
Mon
Siklus
Polybios
Oligarkhi
Arist
Tirani

3. PLATO
1.Latar Belakang Pemikirannya  di Yunani pada masa muda Pato sedang
terjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Plato
menjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidup  menghayal.
2. Hasil Karya  a. Politeia ( the Republic)  mengenai negara
b. Politicos ( the Stateman)  Ahli Negara
c. Nomoi ( the Law)  Undang-Undang
3. Ajaran  ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita) & Natuurwereld
(D.alam)
 Ideale State (negara sempurna)
4. Bentuk Negara : The Ideal Form (bentuk cita)  Mon, Arist, demokrasi
The Coruption foerm (the generate form)  Tyrani, Olig, Mobokrasi

4. ARISTOTELES
1. Ajarannya  Realisme. Filsapatnya Prima Philosophia
mencari makna keadilan.
2. Bentuk Negara ( dalam Politics):
Ideal  Kuantitatif (jumlah orang yang memerintah)  M, A,
Politeia
Pemerosotan  Kualititatif (Tujuan yang hendak dicapai):
– Untuk satu orang  Tyrani / despotic
– Untuk beberapa orang  Oligrakhi (clique form)
– Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyat 
Demokrasi.

5. BIPARTIT CLASIFICASION
MACHIAVELLI  Monarkhi dan Republik
1. LB  di Floren sedang kacau
2. Hasil Karya  Discorsi memaparkan negara Republik
Il Principe  memaparkan negara monarkhi
3. Ajarannya: Staatraison (kepentingan Negara)  Kep.Neg. dijadikan
ukuran tertinggi perbuatan manusia. :
– Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara (negara prioritas
utama).
– Penguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negara
– Penguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan Negara
– Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.
4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi
5. Hukum  negara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukum dan
militer

6. Bentuk Negara & Pemerintahan paham modern
Bentuk Negara :
1.Negara kesatuan (unitaris)
2. Negara Sertikat (federasi)
Ada juga Serikat negara
Bentuk Pemerintahan:
1. Monarkhi
2. Republik

7. Kriteria membedakan Republik dan Monarkhi
Jellinek  dilihat dari cara terjadinya pembentukan
kemauan Negara.
 Secara Psikologis  Monarki
 Secara Yuridis  Republik
Leon Duguit  Penunjukkan kepala negara
 Herediter  monarkhi
 Pemilihan  Republik

8. PAHAM MODERN
BENTUK
NEGARA
KESATUAN
(UNITARIS)
NEGARA
KESATUAN
BENTUK
PEMERINTAHAN
SERIKAT
(FEDERASI)
MONARKHI
REPUBLIK
SENTRALISASI
DESENTRALISASI
TERPUSAT
OTONOMI
DAERAH
8

9. Bentuk Pemerintahan RI
Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang
berbentuk Republik”.
Republik  bentuk pemerintahan
Kesatuan  bentuk Negara
Selain merujuk pada ketentuan yuridis, dapat
pula dilihat dari kenyataan bahwa kepala negara
kita dijabat oleh seorang Presiden (bukan
Raja/Ratu), masa jabatan Presiden ditentukan
(selama 5 tahun), dan Presiden/ Wakil Presiden
diangkat melalui pemilihan (bukan pewarisan
seperti di Monarkhi)

10. Monarkhi- Republik
Monarkhi terbagi atas: monarkhi absolut, monarkhi konstitusional, dan monarkhi parlementer.
Republik dapat dibedakan atas tiga macam:Republik Mutlak
(otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

11. Otto Koellreutter
Selain bentuk pemerintahan monarkhi dan republik, Otto
Koellreutter mengajukan bentuk yang ketiga yaitu
Autoritarien fuhrerstaat (pemerintahan otoriter). Otoriter
yaitu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang
bersifat mutlak. Kalau demikian, apa bedanya dengan
monarkhi absolut? Perbedaan kedua bentuk ini terletak
dalam proses pengangkatan kepala negara. Kalau dalam
monarkhi, raja diangkat berdasarkan pewarisan; sedangkan
dalam bentuk otoriter, kepala negara diangkat berdasarkan
pemilihan (sama dengan republik), tapi lama kelamaan
berkuasa mutlak. Contoh: Kekuasaan Hitler di Jerman; dan
Mussolini di Italia.

12. SUSUNAN NEGARA

13. Negara Kesatuan
Bentuk negara kesatuan yang telah ditetapkan para
pendiri negara pada tahun 1945, ternyata lebih
diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI pada
tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945
(37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan. Tentu saja putusan MPR tersebut tidak
terlepas dari pengalaman sejarah bangsa kita yang
pernah menggunakan bentuk negara serikat mulai
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

14. Jika demikian, apa yang dimaksud negara
kesatuan? Dalam bahasa Inggris, istilah negara
kesatuan dikenal dengan istilah unitary state,
sedangkan dalam bahasa Belanda disebut
eenheidsstaat. Negara kesatuan merupakan bentuk
negara yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur
seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan
pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan
merupakan negara bersusunan tunggal yang
berarti dalam negara itu tidak terdapat negara yang
berbentuk negara bagian.
Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di dalam
negara itu tidak ada organisasi lain yang berbentuk
negara.

15. UUD 1945 Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hakhaknya ditetapkan dengan undang-undang.
Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memegang
kedaulatan sepenuhnya baik kedaulatan ke dalam
maupun ke luar. Oleh karena itu, dalam negara bentuk
ini hanya terdapat satu UUD, satu kepala negara, satu
dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat
(DPR).
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi negara
kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara
kesatuan dengan sistem desentralisasi. Bagaimanakah
perbedaan kedua sistem negara kesatuan tersebut?

16. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang
seluruh persoal-annya diatur dan diurus oleh pe-merintah pusat,
dan daerah tinggal melaksa-nakan kebijaka dari pemerintah pusat.
Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah Jerman
pada masa pemerintahan Hitler.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara yang
memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan,
dan ciri khas daerah tersebut.
a
Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sitem desentralisasi,
daerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurus
urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan kebutuhan,
kondisi, dan ciri khas daerah tersebut.

17. Dalam sistem desentralisasi, wilayah negara
dibagi menjadi pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan
daerah tersebut terdapat unsur pemerintah
daerah dan DPRD. Pertanyaan kita sekarang
adalah apakah negara kita menganut sistem
sentralisasi atau desentralisasi?

18. Pasal 18 ayat (1) “ Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang”.
– Pasal 18 ayat (2) “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tuga pembantuan”.
– Pasal 18 ayat (5) ” Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.
– Pasal 18 ayat (6) ” Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan –peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

19. Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem
desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut.
1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang
seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, dan agama;
4) Dalam melaksanakan kewenangannya,
pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lainnya.

20. Kelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem
desentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki
kelebihan antara lain:
peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap
daerahnya akan meningkat;
pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan
ciri khas daerah itu sendiri
tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat,
sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar.
Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman
peraturan, kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiap
daerah.

21. Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:
penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh
wilayah negaraKekurangan sistem sentralisasi
2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayah
negara
Sedangkan kekurangannya antara lain:
1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering
tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka
ragam;
Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistem
desentralisasi di Negara kita?
bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkali
menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;
peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahan
sangat terbatas;
rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan
di daerahnya sangat rendah.

22. Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri
atas beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat,
Republik Indonesia tahun 1949-1950
Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut
negara bagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendirisendiri tetapi kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri
dalam satu pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap
dalam arti negara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk
sekehendaknya dari ikatan negara federal. Dilihat dari susunannya,
negara serikat adalah negara bersusunan jamak, yang terdiri atas
beberapa negara bagian.
Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaitu
pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan
demikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola oleh
negara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negara
bagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya
adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua
negara bagian seperti urusan hubungan
internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos dan
komunikasi. Contoh negara serikat antara lain Amerika Serikat,
Malayasia, Australia, Kanada, dan Republik Indonesia Serikat pada
tahun 1949 – 1950.

23. Negara RI
Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:
Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 :
”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
Republik  bentuk pemerintahan
Kesatuan  bentuk Negara
 Bentuk negara kesatuan  diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI
pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) yang
menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
dapat dilakukan perubahan.
 Negara Kesatuan RI  UUD 1945 Pasal 25A: Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang.
 Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi.
 Dasar hukum desentralisasi :
- UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 (5), dan 18 (6).
23

24. Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat dilihat dalam
hal-hal berikut.
1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota;
2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam)
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama;
4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lainnya.
Kelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan antara lain:
peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi daerah itu sendiri;
partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu
sendiri
tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga jalannya
pemerintahan lebih lancar.
Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan, kebijakan,
dan kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.
24

25. Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:
penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh
wilayah negaraKekurangan sistem sentralisasi
2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayah
negara
Sedangkan kekurangannya antara lain:
1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering
tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka
ragam;
Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistem
desentralisasi di Negara kita?
bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkali
menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;
peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahan
sangat terbatas;
rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan
di daerahnya sangat rendah.
25

26. 1. Tipe-tipe Negara
1. Tipe-tipe Negara menurut sejarah
1. Tipe
Negara
Timur
Purba
5. Tipe
Negara
Modern
3. Tipe
Negara
Romawi
2. Tipe
Negara
Yunani
Kuno
4. Tipe
Negara
Abad
Pertengaha
n

27. 1. Tipe-tipe Negara Menurut
Sejarah
ejarah atau
ara menurut s
Tipe-tipe neg
ypen van de
ische hoodf t
de histor
gan negara
jau penggolon
staats menin
umbuhannya.
sejarah pert
berdasarkan

28. 1.1 Tipe Negara Timur Purba
Negara-negara Timur Purba tipenya Tyrani,
raja-raja berkuasa mutlak. Kita dapat
mengenali negara-negara Timur Purba karena
ciri-cirinya:
a. Bersifat theocratisce (keagamaan), raja
merangkap dianggap dewa oleh warganya.
b. Pemerintahan bersifat absolut (mutlak)
1.2 Tipe Negara Yunani Kuno
Negara yunani kuno mempunyai type sebagai
negara kota atau polis. Besarnya negara kota
hanyalah satu kota saja yang dilingkari
benteng pertahanan. Pemduduknya sedikit dan
pemerintahan demokrasi langsung. Dalam
pelaksanaan demokrasi langsung rakyat
diberikan pelajaran ilmu pengetahuan atau

29. Lanjut…………………….
1.3 Tipe Negara Romawi
Tipe negara romawi adalah Imperium.
Yunani sendiri menjadi daerah jajahan
dari Romawi.
Pemerintahan di Romawi dipegang
oleh Caesar yang menerima seluruh
kekuasaan dari rakyat atau apa yang
dinamakan Caesarismus. Pemerintahan
Caesarismus adalah secara mutlak.
Suatu undang-undang di Romawi apa
yang dinamakan Lex Regia.

30. 1.4 Tipe Negara Abad Pertengahan
Ciri khas tipe negara abad pertengahan
adalah adanya dualisme (pertentangan).
1. Dualisme antara penguasa dengan rakyat
2. Dualisme antara pemilik dan penyewa tanah
sehingga munculnya Feodalisme
3. Dualisme anatara Negarawan dan Gerejawan
(secularisme)
Akibat dari dualisme ini timbul keinginan
rakyat untuk saling membatasi hak dan
kewajiban antara raja dan rakyat.

31. Lanjut……………
1.5 Tipe Negara Modern
Pada negara-negara modern tipenya
adalah:
a. Berlaku asas demokrasi
b. Dianutnya paham negara hukum
c. Susunan negaranya kesatuan. Didalam
negara hanya ada satu pemerintahan
yaitu pemerintahan pusat yang
mempunyai wewenang tertinggi.

32. Tipe Negara yang ditinjau
dari sisi hukum
ri sisi
jau da
ng ditin
egaraa
ngan n
egara y
nggolo
Tipe n
alah pe
bungan
hat hu
kum ad
hu
n meli
a denga a dan rakyat
negar
nguas
tara pe
an

33. Tipe Negara yang ditinjau dari sisi Hukum

34. 2.1 Tipe Negara Policie
Negara bertugas menjaga tata tertib saja
atau dengan kata lain negara adalah
penjaga malam. Pemerintahan bersiat
monarchie absolut. Pengertian pilicie
adalah welvaartzorg, yang mencakup dua
arti:
a. Penyelenggara negara positif
b. Penyelenggara negara negatif

35. 2.2 Tipe Negara Hukum
Disini tindakan penguasa dan rakyat berdasarkan
hukum. Ada tiga bentuk tipe negara hukum, yaitu:
a. Tipe negara Hukum Liberal
Tipe ini menghendaki agar negara pasif,
artinya bahwa warga negara harus
berstatus pasif artinya bahwa warga
negara harus tunduk pada peraturanperaturan negara. Disini kaum liberal
menghendaki agar antara penguasa dan
yang dikuasai ada suatu persetujuan
dalam bentuk hukum, serta persetujuan
yang menguasai penguasa.

36. Lanjut iu……..!
b. Tipe Negara Hukum Formil
yaitu negara hukum yang mendapat
pengesahan dari rakyat, segala
tindakan penguasa memerlukan
bentuk hukum tertentu, harus
berdasarkan undang-undang.
negara Hukum Formil ini disebut
pula dengan Negara Demokratis
yang berdasarkan negara Hukum.

37. Materil
a Hukum
rupakan
negar
e
a
c. Tipe
narnya m
da negar
i sebe
a
n
negara i
jut darip
m
tipe
lebih lan
ara huku
n
n
pada neg
embanga
perk
adi jika
rdasarka
be
formil. J
a harus
hukum
penguas
a hukum
r
an
lam nega
il tindak
da
form
g, maka
alam hal
d
a
ng-undan
enguasa
unda
ari p
garanmy
d
warga ne
indakan
ateril t
ntingan
undange
m
i
demi kep
pang dar
m
.
endesak
ak menyi
m
ertind
rtunitas
b
o
enarkan
s)
asas Opp
dib
erlaku
rt Staat
b
ng atau
(Wohlfaa
n
unda
yarakat.
makmura
as
egara Ke
epada m
N
k
2.3 Tipe
enuhnya
-satunya
ep
s
tu
engabdi
h alat sa
a
.
negara m
ara adal
n rakyat
eg
makmura
ipe ini n
ke
Dalam t
garakan
enyeleng
untuk m