Peraturan bpd tentang pilkades

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGMALANG

BPD DESA KARANGMALANG
TAHUN 2012

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TATA TERTIB PENYELANGGARAAN

BPD DESA KARANGMALANG
TAHUN 2012

1 |Tata Tertib Pilkades Desa Karangmalang

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGMALANG
KECAMATAN BOBOTSARI
Sekretariat : Kantor Desa Karangmalang Kec. Bobotsari Kode Pos 53353

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

TATA TERTIB PENYELENGGARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran
peyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara efektif dan
efisien serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
huruf b, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa, maka perlu diatur mengenai Tata Tertib Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa Karangmalang Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan
Permusyawaratan Desa Karangmalang tentang Tata Tertib
Penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa Karangmalang
Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4567);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun
2006 tentang Badang Permusyawaratan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2006);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 tahun 2006
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 7 Tahun 2006);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintah Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2006);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa di
Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2006 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Pubalingga Nomor 71 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pencalonan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten
Purlingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006
Nomor 71);
Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2006 Nomor 72);
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 73);
Bentuk dan Spesifikasi Formulir Administrasi Penyelenggaraan
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2006
tentangTahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan
Tata Cara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Pemungutan
Suara dan Pemilihan Kepala desa Terpilih, Pemungutan Suara
dan Pemilihan Kepala Desa Ulang di Kabupaten Purbalingga
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 76);


16. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemrintah Desa
Karangmalang Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga
(Lembaga Desa Karangmalang Tahun 2007 Nomor 1);
17. Peraturan Desa Karangmalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pandapatan dan Belanja Desa Karangmalang
(Lembaran Desa Karangmalang Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGMALANG TENTANG TATA TERTIB
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
KARANGMALANG KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN
PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan BPD ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Purbalingga;
5. Camat adalah Camat Bobotsari;
6. Desa adalah Desa Karangmalang;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa Karangmalang dan Badan Permusyawaratan Desa
Karangmalang;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Karangmalang dan Perangkat Desa
Karangmalang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangamalang;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Desa
Karangmalang;
11. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah Pilkades Desa
Karangmalang;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes
adalah APBDes Karangmalang;
13. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa Karangmalang yang
berdasarkan penjaringan oleh Panlak Pilkades dinyatakan telah memenuhi
syarat-syarat administratif dan ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai bakal
Calon Kepala Desa;
14. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa
Karangmalang yang telah melewati proses penjaringan dan penyaringan yang
ditetapkan oleh Panlak Pilkades sebagai Calon Kepala Desa yang berhak
mengikuti Plikades;


15. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa Karangmalang yang
berdasarkan penghitungan suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades;
16. Pemilih adalah penduduk Desa Karangmalang yang terdaftar sebagai pemilih
dalam Pilkades;
17. Hak pilih adalah hak yamg dimiliki pemilih untuk memberikan suara dalam
Pilkades;
18. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk
mendapatkan Bakal Calon dari warga Desa Karangmalang;
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panlak Pilkades untuk
menentukan Calon Kepala Desa Karangmalang yang memenuhi persyaratan;
20. Kampanye Pilkades yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam
rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program
Calon Kepala Desa;
21. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pilkades yang dibentuk oleh Bupati untuk
melakukan pengawasan seluruh tahapan pelalsanaan Pilkades.

BAB II
TAHAPAN PILKADES

Pasal 2

1) Tahapan Pilkades terdiri dari Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan;
2) Tahap persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi pengaturan tata cara dan tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
b. Pembentukan Panitia Palaksana Pilkades;

3) Tahap Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pendaftaran dan Penetapan Pemilih;
b. Pendaftaran dan Penetapan Calon;
c. Kampanye;
d. Pemungutan dan Penghitungan Suara;
e. Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan dan Pelantikan;

BAB III
PENYELENGGARA PILKADES

Pasal 3

1) Pilkades diselenggarakan oleh BPD;
2) Dalam menyelenggarakan Pilkades, BPD membentuk Panitia Pelaksana
Pilkades.
3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Pilkades BPD dapat membentuk
Sekretariat Panitia Pelaksana Pilkades.
4) Tata Cara Pembentukan Panitia Pelaksana Pilkades sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur oleh bupati.
5) Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.


6) Dalam pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia
Pelaksanaan Pilkades bertanggung jawab kepada BPD.
7) Untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pilkades
dan Panitia Pembina Pilkades.
Pasal 4

1) Panitia Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2)
terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan
tokoh masyarakat, termasuk didalamnya unsur wanita.
2) Sekretariat Panitia Pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) berasal dari perangkat desa.

Pasal 5

1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1)
mempunyai tugas dan wewenang:
a. Merencanakan penyelenggaraan Pilkades;
b. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades sesuai dengan tahapan yang
telah ditetapkan;
c. Membuat pengumuman tentang pengisian dan persyaratan pencalonan
Kepala Desa;
d. Melakukan pendaftaran pemilih
e. Meneliti dan menetapkan daftar pemilih;
f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan
pelaksanaan Pilkades;
g. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kempanye serta
pemungutan suara Pilkades;
h. Meneliti persyaratan bakal calon;
i. Mengumumkan nama-nama bakal calon secara terbuka;
j. Menetapkan bakal calon menjadi calon;
k. Menyiapkan kartu suara;
l. Melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
m. Melaksanakan penghitungan suara Pilkades secara cermat, transparan dan
tertib;
n. Membuat berita acara Pilkades, yang meliputi berita acara jalannya
pelaksanaan Pilkades, berita acara pemungutan suara dan hasil
penghitungan suara;
o. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan
hasil penghitungan suara;
p. Melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.
2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (2)
mempunyai tugas dan wewenang;
a. Menyiapkan administrasi dan surat menyurat;
b. Menyiapkan bahan rapat;
c. Menyiapkan ATK;
d. Menyiapkan akomodasi;
e. Menyiapkan tata tempat dan dokumentasi;
f. Membantu tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pelaksanaan
Pilkades.


Pasal 6
Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Pilkades berkewajiban :
a. Memperlakukan calon secara adil dan setara;
b. Menetapkan tanda gambar dan nomor urut calon berdasarkan ketentuan
peraturan yang berlaku;
c. Menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan Pilkades
dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
d. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Pilkades kepada BPD;
e. Membuat laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

Pasal 7
Syarat untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana Pilkades adalah :
a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa
Karangmalang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih
berberlaku:
b. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun:
c. Mempunyai hak pilih:
d. Tidak akan mencalonkan diri dalam Pilkades.

BAB IV
PENETAPAN PEMILIH

Pasal 8
Warganegara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai penduduk Desa
Karangmalang yang pada saat pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17
(tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku atau surat
keterangan kependudukan dari Pejabat yang berwenang atau sudah / pernah
nikah yang dibuktikan dengan akta nikah atau duplikat akta nikah atau surat
keterangan nikah dari Pejabat yang berwenang, mempunyai hak pilih.

Pasal 9

1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pilkades harus terdaftar
sebagai pemilih :
2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya
b. Terdaftar sebagai penduduk Desa Karangmalang secara sah, dibuktikan
dengan KTP atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang ;
c. Pada saat hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/ pernah kawin;
d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;


3) Penduduk yang telah bertempat tinggal secara sah dalam jangka waktu 6
(enam) bulan dengan tidak terputus-putus dan telah memenuhi persyaratan
sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftar sebagai
pemilih;
4) Seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih Pilkades tetapi tidak lagi
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat
menggunakan hak pilihnya.

Pasal 10

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih Pilkades sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diberi tanda bukti pendaftaran dan diberi surat
undangan / pemberitahuan untuk mengikuti pemungutan suara Pilkades.
Pasal 11

1) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih Pilkades;
2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih
yang bersangkutan harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai
dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk
ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 12

1) Pemerintah Desa menyerahkan DPT Pemilukada tahun 2010 kepada Panlak
Pilkades sebagai bahan DPS.
2) DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Desa
Karangmalang, digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DPS Pilkades.
3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi,
ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan
penyusunan DPS.
4) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan karena :
a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal
pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau
lahir pada tanggal 10 Februari 2013;
b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah / pernah menikah;
c. Telah meninggal dunia;
d. Pindah domisili ke Desa / Daerah lain.

Pasal 13

1) Panlak Pilkades menyusun dan menetapkan DPS dengan menggunakan bahan
DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan
formulir DPS.
3) Kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
daftar nama pemilih.


Pasal 14

1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibuat rangkap 2 (dua), dengan
ketentuan:
a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih
Tambahan.
2) Tiap rangkap DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panlak Pilkades dan dibubuhi cap.

Pasal 15

1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diumumkan oleh Panlak Pilkades
pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk mendapat
tanggapan masyarakat dan melalui pengumuman dengan memakai kendaraan
roda empat, yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Panlak Pilkades.
2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya DPS.

Pasal 16

1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih
dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau
identitas lainnya.
2) Selain usul perbaikan sebagaimana pada ayat (1), pamilih atau anggota
keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa Karangmalang;
c. Pemilih terdaftar ganda;
d. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun dalam
jangka waktu 7 (tujuh) hari masa pengumuman DPS belum terdaftar; dan
e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
pemilih.
3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) diterima, Panlak Pilkades segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 17

Bagi pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 pemilih secara aktif melaporkan kepada Panlak Pilkades.

Pasal 18

1) Panlak Pilkades mencatat data / nama pemilih baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 kedalam Daftar Pemilih Tamabahan.
2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Nomor urut;
b. Nomor penduduk;
c. Nama pemilih;


d. Tempat dan tanggal lahir;
e. Umur/ usia;
f. Status perkawinan;
g. Jenis kelamin;
h. Alamat/ tempat tinggal;
i. Keterangan.
Pasal 19

1) Pencatatan data pemilih dalam Daftar Pamilih Tambahan dilaksanakan palin
lambat 7 (tujuh) hari.
2) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam
2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh Ketua., Wakil Ketua dan Sekretaris
Panlak Pilkades serta dibubuhi cap.

Pasal 20

1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan
oleh Panlak Pilkades pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
untuk mendapat tanggapan masyarakat.
2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat
mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Panlak
Plkades segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilihan Tambahan.

Pasal 21

1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20 disyahkan menjadi DPT oleh Panlak
Pilkades.
2) Penetapan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam rapat Panlak Pilkades paling lambat 2 (dua) hari sejak berakhirnya
pengumuman Daftar Pemilih Tambahan.
3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 ( dua ) rangkap,
dengan ketentuan :
a. 1 ( satu ) rangkap untuk pengumuman;
b. 1 ( satu ) rangkap untuk arsip Panlak dan digunakan sebagai bahan
pembuatan undangan serta administrasi pemungutan suara.

Pasal 22

1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, diumumkan di
Kantor Desa dan Rukun Tetangga (RT).
2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.


Pasal 23

1) Berdasarkan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)
digunakan sebagai penyusunan dan pembuatan surat undangan, surat suara,
formulir-formulir dan alat perlengkapan Pilkades serta pendistribusiannya.
2) Panlak Pilkades mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan
surat undangan pemungutan suara pilkades.
3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibawa oleh
pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
4) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara Pilkades.

Pasal 24

Untuk keperluan pemeliharaan, DPT yang sudah disahkan oleh Panlak Pilkades
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali
terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan kehilangan hak pilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Panlak Pilkades membubuhkan
catatan dalam DPT pada kolom keterangan sesuai dengan kondisi yang ada.
BAB V
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Pertama
Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 25

1) Yang dapat mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk Desa
Karangmalang warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan
organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dinyatakan
terlarang;
c. Berpendidikan formal paling paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama dan/ atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima) tahun;
e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
f. Penduduk Desa setempat
g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2
(dua) kali masa jabatan;


j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari
dokter Pemerintah / Puskesmas / Lembaga kesehatan Pemerintah yang
berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat;
k. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat didesanya;
l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m. Sanggup untuk bertempat tinggal di desanya selama menjadi Kepala Desa;
n. Menyerahkan daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat riwayat
pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri;
o. Tidak dalam status sebagai Kepala Desa di Desa lain;
p. Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, karyawan BUMN/
BUMD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa bersedia
menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
q. Pas foto calon ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4
(empat) lembar;

Pasal 26

1) Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, karyawan BUMN/
BUMD yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa harus
mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang;
2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan oleh Calon
Kepala Desa yang bersangkutan kepada pimpinan instansi yang berwenang
sesuai dengan prosedur dna tata cara yang berlaku pada instansi yang
bersangkutan;
3) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa dan diserahkan kepada Panlak
Pilkades sesuai dengan jadwal waktu penelitian berkas persyaratan calon yang
ditetapkan oleh Panlak Pilkades;

Bagian Kedua

Pencalonan Bagi Kepala Desa Di Desa Lain, Penjabat Kepala Desa,
Anggota BPD dan Panlak Pilkades

Pasal 27
1) Kepala Desa yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa di Desa lain,
wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat yang bersangkutan
mengajukan pendaftaran atau proses penjaringan.
2) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya jadwal waktu,
tahapan dan program kerja Pilkades, apabila mencalonkan diri sebagai Kepala
Desa wajib mengundurkan diri sebelum tanggal pendaftaran.
3) Penjabat Kepala Desa yang diangkat setelah ditetapkannya jadwal waktu,
tahapan dan program kerja Pilkades tidak dapat mendaftar sebagai Calon
Kepala Desa.
4) Anggota BPD atau Panlak Pilkades, yang mencalonkan diri menjadi Calon
Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari BPD atau Panlak Pilkades, sejak
yang bersangkutan mengajukan pendaftaran atau proses penjaringan.


5) Permohonan pengunduran diri Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat;
6) Permohonan pengunduran diri Panlak Pilkades sebagaimana pada ayat (4)
disampaikan secara tertulis kepada BPD.

Pasal 28
Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri
sebagai Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk
kepentingan pencalonan dirinya.

Bagian Ketiga

Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 29
1) Pencalonan Kepala Desa dilaksanakan melalui penjaringan dan penyaringan
persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pelaksana Pilkades.
2) Dalam proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui sosialisai, pengumuman dan pemberian kesempatan seluas-luasnya
kepada warga masyarakat untuk mengajukan Bakal Calon Kepala Desa atau
mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
Pasal 30

1) Penduduk Desa Karangmalang diberi kesempatan yang sama untuk
mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa kepada Panlak Pilkades
selama masa penjaringa.
2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis oleh Bakal Calon Kepala Desa, dengan dilampiri:
a. Surat pernyataan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Calon Kepala Desa sendiri;
b. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh
calon dan ditanda tangani sendiri diatas materai cukup;
c. Foto copy ijasah atau surat tanda tamat belajar (STTB) pendidikan formal
yang telah dilegalisir/ disahkan oleh pihak yang berwenang;
d. Foto copy akta kelahiran/ surat keterangan/ kenal lahir yang dilegalisir
pejabat yang berwenang;
e. Surat pernyataan kesediaan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala
Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa;
f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh camat;
g. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun
berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, dari Pengadilan Negeri;
h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasrkan keputusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri;


i. Surat pernyataan belum pernah menjabat Sebagai Kepala Desa paling lama
10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan secara terus-menerus
atau berselang yang diketahui oleh Camat;
j. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani
dari dokter Pemerintah/ Puskesmas/ Lembaga Kesehatan Pemerintah yang
berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat;
k. Surat pernyataan mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat
didesanya yang dibuat oleh yang besangkutan;
l. Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dilampiri
dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
m. Surat pernyataan tidak akan bertempat tinggal diluar desanya bila terpilih
menjadi Kepala Desa;
n. Daftar riwayat hidup calon, dibuat dan ditanda tangani oleh calon diatas
materai cukup;
o. Surat pernyataan tidak dalam status sebagai Kepala Desa di desa lain yang
diketahui oleh camat;
p. Surat pernyataan bersedia menerima penghasilan tetap sebagai Kepala
Desa dibuat dan ditandatangani oleh calon diatas materai cukup;
q. Pas foto ukuran 4 x 6 cm berwarna dan hitam putih masing-masing 4
(empat) lembar;
r. Surat pencalonan beserta lampirannya dimasukan ke dalam map / amplop
besar terutup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panlak Pilkades, dan
ditulis nama Calon.
3) Masa penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pengumuman penjaringan
Calon.
Pasal 31
1) Panlak Pilkades menginventarisir berkas persyaratan Bakal Calon Kepala
Desa, dan ditetapkan dalam berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Kepala
Desa;
2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak memenuhi berkas
persyaratan dalam penjaringan diberitahukan secara tertulis oleh Panlak
Pilkades untuk memenuhi berkas persyaratan;
3) Pemenuhan persyaratan oleh Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan dari Panitia Pelaksanaan Pilkades.

Pasal 32
1) Panitia pelaksana Pilkades melakukan penelitian terhadap surat pencalonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian
kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta klarifikasi pada
Instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan pada
masyarakat.
4) Masyarakat dapat membrikan masukan kepada Panitia Pelaksana Pilkades
mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan
petimbangan dan ditindaklanjuti Panitia Pelaksana Pilkades dalam penetapan
Calon Kepala Desa.

Pasal 33
Panitia pelaksanaan pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian
sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 21 kepada bakal Calon paling lambat 7
(tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran.

Pasal 34
1) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Bakal Calon belum memenuhi syarat calon atau ditolak oleh Panitia Pelaksana
Pilkades, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan / atau
memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
2) Kesempatan untuk melengkapi dan / atau memperbaiki surat pencalonan
beserta lampirannya sebagaiman dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5
(lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat pemberitahuan hasil
penelitian.
Pasal 35
1) Panitia pelaksana Pilkades malakukan penelitian ulang terhadap surat
pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Bakal Calon dinilai tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh Panitia
Pelaksanaan Pilkades, maka Bakal Calon yang bersangkiutan dinyatakan gugur
dan tidak dapat mengajukan pencalonan kembali.
3) Panitia Pelaksana Pilkades memberitahukan secara tertulis hasil penelitian
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon.
4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian
ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7
(tujuh) hari.
Bagian Keempat
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 36
Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pelaksanaan Pilkades menetapkan nama-
nama Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.

Pasal 37
1) Panitia Pelaksana Pilkades mengumumkan kepada seluruh warga masyarakat
desa melalui media massa dan / atau papan pengumuman tentang nama Calon
Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, paling
lambat 7 (tujuh) hari jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam
pasal 34.
2) Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
penentuan nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa melalui undian
secara terbuka di kantor / balai desa.


3) Undian nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) harus dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
4) Nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa ditetapkan dan dituangkan
dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pelaksana
Pilkades.
5) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
tidak dapat mengundurkan diri, kecuali tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, h dan j atau berhalangan tetap.
6) Sanksi bagi Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri setelah penetapan
berupa penggantian sebagaian biaya yang telah dikeluarkan oleh Panlak
Pilkades sampai dengan tahap pencalonan Pilkades.
7) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Calon Kepala Desa tidak bisa diminta
kembali.
8) Disamping sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Calon Kepala Desa
yang mengundurkan diri setelah penetapan dapat diproses sesuai dengan
ketentuan perundnag-undangan yang berlaku, karena telah mengganggu
jalannya Pilkades.
9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan
mengikat.
Pasal 38
Tanda gambar yang digunakan dalam Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (2) dan ayat (4) merupakan simbol Calon Kepala Desa dalam pelaksanaan
pemungutan suara.
Pasal 39
Untuk kelancaran pelaksanaan pencalonan Pilkades, Panlak Pilkades dapat
membentuk kelompok kerja / tim yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Panlak Pilkades.

BAB VI
KAMPANYE

Bagian Pertama
Hak Masyarakat, Kewajiban dan Hak Calon
Dan Peran Pemerintah Daerah / Desa

Pasal 40
Masyarakat di wilayah desa tempat penyelenggaraan Pilkades mempunyai
kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye Pilkades.

Pasal 41
Calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan
setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data
Pemerintah Daerah / Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.


Pasal 42
Calon Kepala Desa wajib membantu Panlak Pilkades dalam menjaga ketertiban
keamanan kampanye dan kelancaran penyelenggaraan kampanye.
Pasal 43
Pemerintah Daerah / Desa memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
Calon Kepala Desa untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan /
atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye.

Bagian Kedua
Ketentuan, Waktu, Bentuk, Bahan Dan Alat Peraga Kampanye

Paragraf Kesatu
Ketentuan Kampanye
Pasal 44

Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur
dilakukan oleh Calon Kepala Desa, meyakinkan para pemilih dalam rangka
memperoleh dukungan sebesar-besarnya, menyampaikan visi, misi dan program
Calon Kepala Desa, secara tertulis atau lisan, dalam bentuk kampanye pada waktu
yang telah ditetapkan.

Pasal 45

Kampanye Pilkades dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh
Calon Kepala Desa.

Paragraf Kedua
Pengaturan Waktu dan Tempat / Lokasi Kampanye

Pasal 46

Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) jam, yang dilaksanakan
sehari sebelum hari pemungutan suara, dimulai pukul 10.00 WIB dan berakhir
pukul 22. 00 WIB.

Pasal 47

Waktu antara pukul 22.00 WIB pada hari sehari sebelum hari pemungutan suara
sampai dengan pukul 08.00 WIB hari berikutnya sebelum waktu pemungutan
suara adalah merupakan masa tenang.

Pasal 48

Calon Kepala Desa dapat mengusulkan jadwal atau pengaturan waktu dan tempat
kegiatan kampanye kepada Panlak Pilkades.


Pasal 49

1) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat / lokasi kampanye dapat disusun
berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh Panlak Pilkades bersama-sama
Pemerintah Desa dengan dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
2) Kesepakatan bersama berkenaan dengan pengaturan waktu, bentuk serta
tempat / lokasi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
khususnya dalam bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka,
pemasangan alat peraga di tempat umum dan rapat umum.

Pasal 50

Hasil kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, dibuat dalam
Berita Acara Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh masing-masing Calon
Kepala Desa, Panlak Pilkades dan Pemerintah Desa di atas kertas bermaterai
cukup.

Pasal 51

Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilakukan paling
lambat 2 (dua) hari sebelum hari kampanye dimulai dan dibuat beberapa rangkap,
yang masing-masing rangkap untuk:
a. Para Calon Kepala Desa
b. Panlak Pilkades
c. Pemerintah Desa
d. Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 52
1) Pengaturan kampanye telah diterima oleh Calon Kepala Desa dari Panlak
Pilkades paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
2) Tembusan pengaturan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panwas
Pilkades dan Kepolisian Sektor (Polsek) setempat.

Pasal 53
Dalam hal pengaturan waktu dan tempat kampanye yang telah ditetapkan tidak
digunakan oleh salah satu calon Kepala Desa, maka waktu dan tempat kampanye
yang tidak digunakan tersebut tidak dapat digunakan oleh Calon Kepala Desa yang
lain.
Paragraf Ketiga
Bentuk-bentuk Kampanye

Pasal 54
Dalam semua bentuk kampanye yang dilaksanakan, Calon Kepala Desa wajib
menyampaikan visi, misi, dan program kerja apabila menjadi calon Kepala Desa
terpilih.


Pasal 55
1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan
atau gedung / rumah atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah
peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk,
dengan peserta pendukung dan / atau undangan lainnya yang bukan
pendukung.
2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibenarkan
membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut, gambar simbol, dan
foto Calon Kepala Desa yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan
terbatas.
3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dibenarkan dipasang
sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak
dibenarkan dipasang diluar halaman gedung / rumah atau tempat pertemuan
terbatas.
Pasal 56
1) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan
tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan
jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan / atau undangan
lainnya yang bukan pendukung.
2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan dialog yang
sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan
atribut, yaitu nomor urut, gambar simbol dan foto Calon Kepala Desa yang
mengadakan kampanye ditempat pertemuan tatap muka dan dialog.
3) Atribut dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya
dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung / rumah atau tempat
pertemuan tatap muka dan dialog.

Pasal 57
1) Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak, dilaksanakan
melalui cetakan, tulisan ataufoto copy melalui penyebaran leaflet, booklet dan
sejenisnya dengan memberi kesempatan yang sama kepada setiap calon Kepala
Desa untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja.
2) Materi dan substansi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58
Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat,
dilaksankan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan /
atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan tanda gambar dan foto /
gambar calon.
Pasal 59
Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, dilaksankan
dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/ lokasi yang ditetapkan dan/ atau
diijinkan oleh Panlak Pilkades, dan atau atas ijin pemilik tempat yang
bersangkutan, dan pemasangan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan
kesehatan, ketertiban dan keamanan.


Pasal 60
Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud
dalam pasal 55 dan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, dilarang:
1) Menyerang, menghina, melecehkan Calon Kepala Desa lainnya;
2) Menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh,
pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak
lazim;
3) Memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu.

Pasal 61
1) Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka
misalnya lapangan yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga
masyarakat umum lainnya dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan
kapasitas / daya tampung tempat-tempat tersebut.
2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 10.00 WIB dan
berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB.
3) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membawa
atau menggunakan gambar, simbol-simbol dan / atau foto yang bukan gambar
Calon Kepala Desa atau atribut lain dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 62

Dalam hal para Calon Kepala Desa melakukan kampanye rapat umum pada waktu
yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Panlak Pilkades bersama aparat
keamanan setempat wajib mengatur kepulangan masing-masing pendukung Calon
Kepala Desa, agar tidak bertemu satu jalan.

Paragraf Keempat
Bahan dan Alat Peraga Kampanye

Pasal 63

1) Bahan kampanye dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi , barang-barang
cinderamata dengan logo nomor urut dan / atau gambar Calon Kepala Desa,
misalnya korek api, gantungan kunci, acesoris lain dan / atau barang-barang
lain;
2) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masyarakat dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka,
rapat umum dan / atau di tempat-tempat umum.

Pasal 64

1) Alat peraga dapat berupa nomor urut, gambar / simbol dan foto Calon Kepala
Desa dan bentuk lainnya.
2) Pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang
ditetapkan dan / atau diijinkan oleh Pemerintah Desa atau Panlak Pilkades.


3) Pemasangan alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah,
rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik
Pemerintah, lembaga pendidikan / gedung sekolah, jalan-jalan protokol dan
tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali ijin pemilik tempat yang
bersangkutan.
4) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan
keamanan kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5) Pemasangan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa berjarak sekurang-
kurnagnya 1 (satu) meter dari alat peraga Calon Kepala Desa lainnya.
6) Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua), paling lambat pukul 24.00 WIB pada
hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 65

1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog,
penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemsangan alat peraga
ditempat umum, dan rapat umum wajib diberitahukan secara tertulis oleh
Calon Kepala Desa kepada Panlak Pilkades dan Kepolisian Sektor setempat
paling lambat 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan kampanye.
2) Pemberitahuan kepada Panlak Pilkades dan Kepolisian Sektor setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan dengan maksud dan tujuan,
waktu dan jumlah peserta, contoh alat peraga dan jenis kendaraan yang
digunakan dan lain-lain.

Pasal 66

1) Kepolisian Sektor setempat dapat mengusulkan kepada Panlak Pilkades untuk
membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada
Calon Kepala Desa yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat /
lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
2) Panlak Pilkades memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan
memberitahukan kepada Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Larangan Kampanye

Pasal 67

Sebelum masa kampanye, alat peraga dan bahan-bahan kampanye hanya dapat
dipasang di halaman rumah Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 68
Calon Kepala Desa dan setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye, pada
masa:
1) Sebelum waktu dimulai kampanye;


2) Kampanye di luar waktu yang ditentukan;
3) Hari pemungutan suara.
Pasal 69
Sebagai bagian Calon Kepala Desa yang dilakukan sebelum waktu kampanye
dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa pada suatu tempat tidak
dibenarkan.
Pasal 70
Pada masa tenang dan pada hari serta tanggal pemungutan suara tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan kamapnye dan / atau kegiatan yang dapat dikategorikan
sebagai kegiatan kampanye.
Pasal 71
Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang:
1) Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2) Menghina seseorang, agama, suku, ras golongan, peserta pemilihan;
3) Menghasut atau mengadu domba sekelompok orang, perseorangan, dan / atau
organisasi kemasyarakatan / politik yang ada di desa;
4) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan
kekerasan kepada seseorang, kelompok masyarakat dan / atau organisasi
kemasyarakatan / politik yang ada didesa;
5) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menanjurkan penggunaan
kekerasan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Panlak Pilkades;
7) Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kapanye Calon Kepala Desa
lainnya;
8) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
9) Melakukan pawai dan arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan /
atau dengan kendaraan di jalan raya;
10) memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
11) Memasang alat peraga sebelum masa kampanye;
12) Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Kecamatan dan / atau Pemerintah Desa.

Pasal 72
Dalam kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melibatkan:
1) Pejabat Struktural dan fungsional dalam jajaran Pemerintah Daerah, Instansi
Vertikal dan / atau BUMN / BUMD, TNI / POLRI;
2) Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3) Pimpinan dan Anggota BPD;
4) Panlak Pilkades;
5) Anak-anak dibawah umur yang belum mempunyai hak pilih.

Pasal 73

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 angka 1 sampai dengan angka 3,
tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi Calon Kepala Desa.


Pasal 74

Pejabat Pemerintah dan Instansi Vertikal disemua tingkatan, Camat, Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD dan Panlak Pilkades dilarang membuat keputusan dan / atau
tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon Kepala Desa
selama masa kampanye.
Pasal 75

Pejabat sebagaimana dimaksud dalampasal 72 angka 1 sampai dengan angka 3
yang mejadi Calon Kepala Desa dalam melaksanakan kampanye tidak boleh
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Pasal 76

Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor
secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya
dilarang:
1) Melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang telah
ditentukan;
2) Melanggar peraturan lalu lintas.

Pasal 77

Calon Kepala Desa dilarang membentuk Satuan Satgas / kelompok-kelompok di
Posko di masing-masing Dusun / RT / RW.

Bagian Keempat
Pengawasan Pilkades

Pasal 78
1) Masyarakat yang berhak memilih dan / atau Calon Kepala Desa dapat
melaporkan mengenai pelanggaran ketentuan kampanye kepada Panwas
Pilkades;
2) Panwas Pilkades menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih dan
/ atau Calon Kepala Desa mengenai pelanggaran terhadap ketentuan
kampanye;
3) Pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang
mengandung unsur pidana oleh Panwas Pilkades diteruskan kepada penyidik
dan yang merupakan pelanggaran administrasi diteruskan kepada Panlak
Pilkades.

Pasal 79
Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panwas Pilkades.


Bagian Kelima
Sanksi Kampanye
Pasal 80
Palanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 angka 1 sampai dengan angka 7 dan angka
10 merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 81
1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye
sebagaimana dalam pasal 71 angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 12
merupakan pelanggaran tata cara kampanye;
2) Pelanggaran tata cara kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dikenai sanksi;
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Penghentian kegiatan kampanye.
Pasal 82
1) Peringatan lisan / tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2)
huruf a dan huruf b, dikenakan apabila Calon Kepala Desa melanggar larangan
meskipun belum terjadi gangguan.
2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan diberitahukan
oleh Panlak Pilkades kepada Calon Kepala Desa dengan tembusan Panwas
Pilkades, BPD, Polsek dan Camat setempat.
3) Calon Kepala Desa dapat melakukan klarifikasi kepada Panlak Pilkades atas
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat itu juga.
Pasal 83
1) Penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(2) huruf c, kegiatan kampanye dapat dihentikan ditempat terjadinya
pelanggaran atau di seluruh wilayah desa yang bersangkutan, apabila terjadi
gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar keseluruh wilayah
desa yang bersangkutan.
2) Penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditandatangani ketua Panlak Pilkades bedasarkan keputusan Panlak.
3) Peringantan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dibuat dalam lima (5) rangkap yang masing-masing rangkap untuk
Calon Kepala Desa yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwas
Pilkades, BPD, Polsek dan Camat.
4) Calon Kepala Desa yang dihentikan kegiatan kampanyenya dapat dilakukan
klarifikasi kepada Panlak Pilkades terhadap penghentian kegiatan kampanye
saat itu juga.
Pasal 84
Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang
mengakibatkan terjadinya gangguan ketertiban umum secara luas di wilayah


desanya dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panlak
Pilkades.
BAB VII
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Pertama
Waktu Pemungutan Suara

Pasal 85
1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Februari 2013.
2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar
calon.
3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul
14.00 WIB atau berakhir sesuai kesepakatan tertulis para Calon Kepala Desa
dan Panlak Pilkades.
Bagian Kedua
Pemilih

Pasal 86
1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus tercantum dalam DPT.
2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Pasal 87

1) Panlak Pilkades menyusun nominatif calon pemilih berdasarkan DPT
2) Pemilih yang karena sesuatu hal mengalami mutasi / perubahan, Panlak
Pilkades memberikan catatan dalam DPT pada kolom keterangan sesuai
dengan catatan mutasinya.
3) Nominatif calon pemilih yang disusun berdasarkan DPT harus sudah selesai
disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal
pemungutan suara.
Pasal 88

1) Tempat dan tata cara pemberian suara ditetapkan oleh Panlak Pilkades
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2) TPS ditentukan lokasinya dengan mempertimbangkan kemudahan dijangkau,
termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat
memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

Bagian Ketiga
Kegiatan Persiapan Pemungutan Suara
Paragraf Kesatu
Pembentukan dan Pengucapan Sumpah / Janji KPPS


Pasal 89
Panlak Pilkades karena fungsinya bertugas sebagai KPPS.

Pasal 90

1) Sebelum melaksanakan tugasnya KPPS mengucapkan sumpah / janji yang
dipandu oleh Pimpinan atau Anggota BPD
2) Pengucapan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
3) Susunan kata-kata sumpah / janji anggota KPPS sesuai peraturan perundnag-
undangan yang berlaku, yang tata naskahnya disediakan oleh Panlak Pilkades.
4) Tata cara pengucapan sumpah / janji anggota KPPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Panlak Pilkades.

Paragraf Kedua
Perlengkapan

Pasl 91
1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan perhitungan suara di TPS,
terdiri dari:
a. Kotak suara sebanyak satu (1) buah;
b. Bilik suara sesuai kebutuhan;
c. Surat suara pemilihan sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT
untuk TPS, dan ditambah 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih,
beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:
a. Tanda khusus / tinta paling banyak 1 (satu) botol;
b. Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara sesuai kebutuhan;
c. Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
d. Nominatif pemilih / DPT;
e. Tanda pengenal petugas yang dibuat oleh Panlak Pilkades;
f. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara.
2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) angka 3 huruf b dan c, dimasukkan kedalam kotak suara.
3) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 (satu) angka 4 dan angka 6 dikemas tersendiri, dan tidak
dimasukkan kedalam kotak suara.
4) KPPS dibantu oleh anggota dan petugas keamanan yang jumlahnya sesuai
dengan kebutuhan bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan
untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara.
5) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor
desa atau tempat lain yang keberadaannya dapat terjamin keamanannya.


Paragraf Ketiga
Pembagian tugas

Pasal 92
1) Ketua Panlak Pilkades selaku Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis
kepada anggota KPPS serta petugas keamanan, mengenai:
a. Pelaksanaan pengumuman dan penghitungan suara; dan
b. Pembagian tugas anggota KPPS serta petugas keamanan.
2) Pembagian tugas Anggota Panlak Pilkades selaku Ketua KPPS serta Petugas
Keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai
berikut:
a. Ketua Panlak Pilkades menjadi Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama,
bertugas memimpin kegiatan pemungutan suara;
b. Wakil Ketua Panlak Pilkades dan Sekretaris Panlak Pilkades menjandi
aggota KPPS kedua dan ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja
pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya.
c. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi anggota KPPS keempat, bertugas
menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS, dan membubuhkan
nomor urut kedatngan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara
di TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada jari-jari
tangan pemilih serta mendata pemilih menurut jenis kelamin ( laki-laki dan
perempuan)
d. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi Anggota KPPS kelima, bertugas
mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan
pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan
tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
e. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi Anggota KPPS keenam, bertugas
mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak
suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara, dan
f. Anggota Panlak Pilkades lainnya menjadi Anggota KPPS ke tujuh, bertugas
mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya
berada di dekat pintun keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda
khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan
suara.
Paragraf Keempat
Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 93
1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari Minggu, 10 Februari 2013.
2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor dan tanda gambar
calon sebagaimana ditetapkan oleh Panlak Pilkades;
3) Pemberian suara untuk pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan dengan
mencoblos salah satu tanda gambar calon dalam suarat suara.
4) Setiap pemilih hanya mempunyai hak satu suara dan tidak boleh mewakilkan
dengan alasan apapun;
5) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di Desa Karangmalang.


Pasal 94
1) Ketua Panlak Pilkades mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat
pemungutan suara di TPS kepada pemilih di Desanya untuk memberikan suara
di TPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.
2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa
Karangmalang.

Pasal 95
1) Panlak Pilkades menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan
suara di TPS kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara.
2) Pemilihan setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima.
3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan
adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.
Pasal 96
Pemilih yang sampai dengan 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
95 ayat (1), diberi kesempatan untuk meminta kepada Panlak Pilkades paling
lambat 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukan
KTP atau surat keterangan kependudukan yang sah dan meyakinkan Panlak
Pilkades bahwa berdasarkan pengumuman DPT yang bersangkutan terdaftar.
Pasal 97
1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagimana dimaksud dalam
pasal 96, belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 95 ayat (1), melaporkan kepada Panlak Pilkades dengan menunjukan
KTP, paling lambat 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
2) Panlak Pilkades berdasarkan KTP atau surat keterangan kependudukan yang
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut
dalam daftar pemilih tetap.
3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap, Panlak
Pilkades memberikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (1).

Pasal 98
Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 95 ayat
(1) untuk memilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan ditampat
yang bersangkutan didaftar pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang
ditentukan oleh Panlak Pilkades.


Paragraf Kelima
Penyiapan TPS

Pasal 99
1) Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota yang lainnya dan Petugas Keamanan
TPS mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan.
2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai
paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Pasal 100
1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban
menyediakan:
a. Tempat untuk pemilih yang dapat menampung pemilih secara tertib dan
aman, ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
b. Meja panjang dan tempat duduk Ketua, Anggota kedua, dan Anggota ketiga;
c. Meja dan tempat duduk Anggota keempat, di dekat pintu masuk TPS;
d. Tempat duduk Anggota kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk
pemilih dan bilik suara;
e. Tempat duduk Anggota keenam di dekat kotak suara;
f. Tempat duduk anggota ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
g. Meja dan tempat duduk saksi;
h. Meja untuk tempat kotak suara, ditempatkan di dekat pintu keluar TPS,
jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS,
berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
i. Bilik pemberian suara, ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk
Ketua KPPS, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara
sekurang-kurangnya satu meter;
j. Papan untuk pemasangan daftar tanda gambar calon sebanyak 1 (satu)
buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
k. Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara ukuran
besar;
l. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar
TPS;
m. Meja untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan dan alat
pencoblos surat suara; dan
n. Tambang / tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
2) KPPS dibantu oleh Petugas Keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal
97.
Pasal 101
1) Paling lambat satu jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada hari dan
tanggal pemungutan suara, saksi harus menyerahkan surat keterangan sebagai
saksi dari Calon Kepala Desa kepada Ketua KPPS.
2) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan surat keterangan sebagaimana
dimaksud ayat (1).
3) Jumlah saksi ditentukan paling banyak 6 (enam) orang untuk masing-masing
Calon Kepala Desa.


Pasal 102
1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) Peraturan ini,
berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter
dan lebar 8 ( delapan) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang
dapat menampung peralatan TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 98.
2) Dalam hal yang tidak dapat dipenuhinya ukuran panjang dan lebar TPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan kondisi setempat,
disesuaikan dengan lokasi TPS tersebut, dengan ketentuan dapat menampung
peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 97.
3) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus
dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan diruang terbuka
dan / atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
a. Apabila diruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi
dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap
orang dilarang berada di belakang pemilih ketika memberikan suara di bilik
suara.
b. Apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan
rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika
memberikan suara membelakangi tembok / dinding.
5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan
menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 103
1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, dapat menggunakan
ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan
masyarakat, gedung / kantor milik Pemerintah dan non pemerintah termasuk
halamannya, rumah dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin
dari pengurus gedung / atau tempat tersebut / pemilik rumah.
2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan
sebagai tempat pemungutan suara.

Bagian Keempat
Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Paragraf Kesatu
Kegiatan Sebelum Pelaksana Pemungutan Suara
Pasal104
Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan, Ketua KPPS bersama-sama
Anggota, Petugas Keamanan TPS, dan Saksi yang hadir melakukan kegiatan:
1) Mameriksa TPS dengan perlengkapannya;
2) Memasang daftar gambar simbol calon ditempat yang sudah ditentukan;
3) Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta
kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS; dan,
4) Memanggil pemilih berkumpul di tempat yang telah disediakan.


Paragraf Kedua
Kegiatan Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 105
1) Pelaksanaan pemungutan suara Pilkades dilaksanakan pada hari Minggu
Kliwon, Tanggal 10 Februari 2013 dimulai pukul 08.00 WIB.
2) Apabila pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara
ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir.
3) Apabila pada saat dimulainya pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sudah ada pemilih yang hadir pelaksanaan pemungutan suara
dilanjutkan.
4) Saksi dari Calon Kepala Desa yang hadir terlambat / setelah dimulainya
pemungutan suara, dianggap tidak hadir.
Pasal 106
1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 103 ayat (3) huruf f, dilakukan kegiatan:
a. Pengucapan sumpah / janji Ketua KPPS yang dipandu oleh BPD;
b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakannya diatas
meja secara terib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung
jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi;
c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara
benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak
suara serta meletakannya di tempat yang telah ditentukan;
d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang
berisi surat suara masih dalam keadaan utuh;
e. Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara
sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam
DPT; dan
f. Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d
dibantu oleh anggota KPPS;
3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai;
a. Tujuan pemberian surat Pilkades,
b. Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara,
c. Surat suara supaya dibuka sempurna sebelum dicoblos,
d. Cara memberikan surat suara yang benar pada surat suara,
e. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak
atau surat suara yang keliru dicoblos sebanyak satu kali, pemeriksaan surat
suara pengganti dilakukan oleh pemilih dihadapan ketua KPPS,
f. Ketentuan tentang sah dan tidaknya tentang surat suara yang dicoblos, dan
g. Pemberian tanda khusus atau tinta pada jari tangan pemilih setelah
pemberian suara.


Pasal 107

1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana
dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang
dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
b. Tanda Coblos hanya terdapat pada satu (1) kotak segi empat yang memuat
tanda gambar calon; atau
c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat
nomor dan gambar simbol calon yang telah ditentukan; dan
d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi
empat yang memuat nomor dan simbol calon; atau
e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat
nomor dan gambaran simbol calon; dan
f. Surat suara yang terlipat dua secara horisontal sehingga coblosannya
tembus kehalaman judul; serta
g. Surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang telah ditetapkan oleh
Panlak Pilkades;
h. Menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;
i. Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
j. Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lainnya;

2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 108

Setelah dilaksanakan kegiatan sebagaiamana dimaksud Pasal 106 ayat (3), KPPS
melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu ;
a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan
untuk pemilih yang akan dipanggil;
b. Memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat
pemberitahuan untuk memberikan suara kepada ketua KPPS;
c. Anggota KPPS kedua mencocokan nomor dan nama pemilih tersebut dengan
nomor dan nama yang tercantum dalam DPT, apabila cocok di depan nomor
dan nama pemilih pada DPT diberi tanda “V”; dan
d. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pilkades kepada pemilih.
Paragraf Ketiga
Pemberian Suara
Pasal 109
1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal
108 huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara;
2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu tanda gambar sebagai
simbol calon pada kotak yang disediakan dalam surat suara;
3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), surat
suara diletakkan dalam keadaan terbuka sempurna dialas pencoblosan surat


suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang
disediakan;
4) Pemilih tidak boleh membubuhkan tulisan dan / atau catatan lain pada surat
suara, karena akan berakibat surat suaranya menjadi tidak sah;
5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti
semula sehingga halaman muka dan tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam
keadaan terlihat;
6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ke tempat kotak suara dan
memperlihatkan kepada KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam
kotak suara;
7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum keluar TPS, wajib
diberikan tanda khusus (tinta) dengan cara mencelupkan salah satu jari
tangan.
Pasal 110
1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 109, berlaku
bagi pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain.
2) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada
saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh Anggota KPPS atau orang
lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 111
1) Untuk keperluan bantuan anggota KPPS atas permintaan pemilih tunanetra,
tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 110 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan anggota KPPS kelima dan
anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai
berikut:
a. Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam
membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat
suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, anggota
KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai
kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;

2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa
atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan
menandatangani surat pernyataan yang telah ditentukan .

Pasal 112

1) Pada pukul 14.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan
memberikan suara hanya pemilih terdaftar, yang telah hadir di TPS menunggu
giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi dan petugas
keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara
di TPS.


2) Setelah semua anggota KPPS, Saksi, dan petugas Keamanan TPS selesai
memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS
bahwa pelaksana pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara
penghitungan suara di TPS.

Pasal 113
KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan
suara dinyatakan selesai.

Bagian Kelima
Penghitungan Suara
Paragraf Kesatu
Persiapan

Pasal 114

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu semua
Anggota melakukan kegiatan :
a. Mengatur susunan tempat perhitungan suara termasuk memasang formulir
untuk perhitungan suara ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur
sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh
semua yang hadir dengan jelas;
b. Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa,
sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu
formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/ kantong plastik
pembungkus dan peralatan TPS lainnya; dan
c. Menempatkan kotak suara di dekat meja ketua KPPS serta menyiapkan anak
kuncinya.

Pasal 115

1) Penghitungan suara dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir;
2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat atau sesuai kesepakatan antara
KPPS dengan saksi / calon sampai selesai.
3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
KPPS menghitung:
a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT;
b. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
keliru mencoblos;
c. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan
selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi / Calon dan warga
masyarakat;
d. Penggunaan surat suara tambahan dalam perhitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara dan ditandatangani oleh
Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.


4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan
cara yang memungkinkan saksi dan / atau calon, dan warga masyarakat yang
hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitunga suara.
5) Saksi dan atau calon, dan warga masyarakat yang hadir sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak
sesuai denga peraturan perundang-undangan.
6) Dalam hal Keberatan yang diajukan oleh saksi dan / atau calon atau warga
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima KPPS,
seketika itu juga mengadakan pembetulan.
7) Segera setelah selesai pengitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
anggota serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa.
8) KPPS memberikan salinan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara, sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), kepada Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar
dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil perhitungan suara ditempat
umum.
9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan, pada bagaian luar
distempel.
10) KPPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panlak
Pilkades segera setelah selesai penghitunga suara.

Paragraf Kedua
Pelaksanaan Penghitungan
Pasal 116
Palaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada pasal 115 diatur
sebagai berikut :
a. Ketua KPPS dengan dibantu anggota Kedua dan Anggota Ketiga memimpin
pelaksanaan penghitungan suara;
b. Anggota ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan hasil
penghitungan suara menggunakan formulir yang telah ditentukan;
c. Anggota keempat dengan dibantu anggota kelima, bertugas mencatat hasil
penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS
dengan menggunakan formulir penghitungan suara ukuran besar;
d. Anggota keenam, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh
ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing calon;
e. Anggota ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS.

Pasal 117
1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggotanya,
melakukan kegiatan :
a. Menyatakan pemungutan suara ditutup, dan penghitungan suara dimulai;
b. Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
c. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan
di meja KPPS;


d. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut
kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
e. Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat
pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara
untuk setiap calon yang dicoblos;
f. Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada
huruf e menggunakan formulir catatan penghitungan suara; dan
g. Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang
disaksikan oleh yang hadir dan / atau saksi.
2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah atau tidak sah hasil
pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaiamana
dimaksud pada Pasal 107.
Pasal 118
1) Apabila jumlah surat suara lebih sedikit dari jumlah surat undangan yang
masuk petugas nomor 4, maka yang dipedomani adalah surat suara.
2) Apabila jumlah sebelum dilihat hasil coblosannya, surat suara yang ada lebih
banyak dari surat undangan, maka yang dipedomani adalah surat undangan
dengan menghilangkan surat suara secara acak sejumlah selisih.
3) Apabila jumlah setelah dilihat hasil coblosannya surat suara yang ada lebih
banyak dari surat undangan, maka yang dipedomani adalah surat undangan
dengan menghilangkan surat suara yang tidak sah sejumlah selisih.

Pasal 119

Pemilih dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak
dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 120
1) Calon, Saksi, Pengawas, Wartawan dan warga masyarakat sebagai pemilih
yang hadir dapat menyaksikan proses penghitunga suara.
2) Warga masyarakat melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan
terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat
hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam formulir yang
ditentukan dan Berita Acara.
4) Ketua KPPS wajib mengisi formulir yang ditentukan, baik terdapat atau tidak
pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus.

Pasal 121
Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses penghitungan
suara di TPS sebagaimana dimaksud dala Pasal 119 ayat (2) tidak menghalangi
proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 122

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 selesai, Ketua KPPS
dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan:


a. Menyusun / menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa
dan dinyatakan sah untuk masing-masing calon dan dimasukkan kedalam
sampul; dan
b. Menyusun / menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa
dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan termasuk surat suara yang
suaranya tidak sah dan memasukkan kedalam sampul.

Pasal 123
1) Setelah selesai penghitungan suara, segera dibuat Berita Acara beserta
lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di
TPS dan penghitungan suara yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan
pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara yang memuat rincian hasil
penghitungan suara di TPS.
2) Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara ditandatangani oleh
Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat
ditandatangani oleh Calon yang hadir.
3) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat 92),
dimasukkan kedalam sampul yang disediakan.

Pasal 124
Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada Pasal 122 ayat (3), dimasukkan kedalam kotak suara pada bagian luar
ditempel label serta cap / stampel Panlak Pilkades.
Pasal 125
1) Berita Acara catatan Hasil pemungutan suara dan hasil penghitungan suara
disampaikan kepada masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu)
rangkap, dapat berupa hasil fotocopy.
2) Salinan hasil penghitungan suara pilkades dibuat 2 (dua) rangkap digunakan
untuk:
a. Pengumuman yang ditempel pada tempat yang dapat disaksikan umum;
dan
b. Membuat laporan pelaksanaan Pilkades kepada BPD.

BAB VIII
PENGHITUNGAN SUARA ULANG DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
Bagian Pertama
Penghitungan Suara Ulang
Pasal 126
1) Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila terdapat satu atau lebih
penyimpangan :
a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya;
c. Saksi, calon, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan penghitungan
suara secara jelas;


d. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain diluar tempat dan waktu yang
telah ditentukan;
e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan
surat suara yang tidak sah.
2) Permohonan pehitungan ulang suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh calon paling lambat 1x24 jam sejak selesainya penghitungan
suara .
3) Pengajuan permohonan penghitungan suara sebagaimana tersebut pada ayat
(1) dan (2) diajukan secara tertulis oleh calon kepada Panitia Pelaksana
Pilkades disertai alasan, bukti dan saksi yang menguatkan.
4) Panitia Pelaksana Pilkades memutuskan atau menolak permohonan
penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah
mendapat persetujuan BPD.
5) Penolakan terhadap permohonan penghitungan suara ulang dari calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Panitia
Pelaksana Pilkades disertai alasan dan pertimbangan yang mendasarinya
paling lambat 1x24 jam sejak diterimanya permohonan penghitungan suara
ulang dari calon.
6) Penolakan terhadap permohonan penghitungan suara ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) bersefat final dan mengikat.

Bagian Kedua
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 127
1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi sesuatu hal yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilakukan serta apabila calon terpilih
berhalangan tetap.
2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara di
TPS dapat diulang, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia
Pengawas Kecamatan terbukti satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
a. Pembukaan kotak suara dan / atau berkas pemungutan dan penghitungan
suara di TPS tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam
Peraturan ini;
b. Petugas KPPS meminta pemilih membiri tanda kusus, menandatangani,
atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak memilihnya lebih dari satu
kali;
d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan
oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan / atau
e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat
kesempatan memberikan suara di TPS.
3) Pemungutan suara ulang sebagaimana ayat (1) diputuskan oleh BPD atas
usulan Panlak Pilkades dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sesudah hari pemungutan suara pertama.


Pasal 128
Untuk keperluan penghitungan suara dan pemungutan surara ulang sebagaimana
pasal 125 dan 126, perlengkapan pemungutan suara ulang dan penghitungan
suara di TPS, disimpan di Kantor Desa.
Pasal 129
Formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkades
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB 1X
PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
Bagian Pertama
Perolehan Suara Untuk Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 130
Pilkades dinyatakan sah apabila yang hadir menggunakan hak pilihnya sekurang-
kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih dalam DPT.

Pasal 131
1) Calon Kepala Desa yang memperoleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari
jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih
2) Dalam hal Calon Kepala Desa 2 (dua ) orang atau lebih, apabila tidak ada Calon
Kepala Desa yang memperoleh 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penentuan calon Kades
terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara tertinggi dan minimal lebih
dari atau sama dengan 25 % suara sah.
3) Dalam hal Calon Kepala Desa hanya terdapat I (satu) orang, maka Calon Kepala
Desa tersebut baru dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih apabila
mendapat suara sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) ditambah
I(satu) dari jumlah suara sah.

Pasal 132
Apabila Calon Kepala Desa hanya terdapat I (satu) orang dan mendapat perolehan
kurang dari 50 % (lima puluh persen) ditambah I(satu) dari jumlah suara sah
sebagaimana dalam Pasal 131 ayat (3) maka Pilkades dinyatakan batal dan dibuka
kembali pendaftaran baru Calon Kepala Desa.

Pasal 133
1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ditetapkan
dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara Pilkades dari
Panlak Pilkades.
2) Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada
Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih paling
lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Berita Acara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).


Bagian Kedua
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 134
1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi sesuatu hal yang
mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau
penghitungan suara tidak dapat dilakukan serta apabila calon terpilih
berhalangan tetap.
2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diputuskan
oleh BPD dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari
pemungutan suara pertama.

Pasal 135
1) Pemungutan suara ulang selain ditentukan dalam pasal 133, juga dilakukan
apabila Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana
dimaksud Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang dengan
jumlah suara yang sama,
2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
hanya untuk calon-calon yang mendapatkan jumlah suara yang sama.
3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara
Pilkades.
4) Apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
hasilnya tetap maka untuk menetapkan calon terpilih dilaksanakan melalui
musyawarah mufakat antara BPD dengan para Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan disaksikan Panitia
Pengawas Pilkades.

Pasal 136

Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan pasal 134
dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih dalam DPT.
Pasal 137
Apabila pemungutuan suara ulang sebagaimana dimaksud pasal Pasal 133 ayat (2)
jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari 50%
(limapuluh persen) dari jumlah pemilih yang telah disahkan, maka BPD
mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa
terhitung melai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
Pasal 138
Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) Calon, maka dalam pelaksanaan
pemungutan suara harus disediakan 2(dua) tanda gambar yang berbeda dalam
satu kartu suara, masing-masing untuk suara yang mendukung dan suara yang
tidak mendukung.


Peraturan bpd tentang pilkades

Peraturan bpd tentang pilkades

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Peraturan bpd tentang pilkades

Ähnlich wie Peraturan bpd tentang pilkades (20)

Mehr von Strobillus Found

Mehr von Strobillus Found (20)

Peraturan bpd tentang pilkades