2. TUJUAN DAN SASARAN
• Dengan Terlaksananya Sosialisasi Ini Diharapkan Pihak
Pelaksana, Pengelola Dan Wajib Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi serta Badan Usaha yang memanfaatkan Sumber
Daya Alam Telekomunikasi pada wilayah Kab. Luwu Timur Dapat
Memahami Dan Melaksanakan Ketentuan Yang Terdapat Pada
Peraturan Daerah no. 33 Tahun 2011 Dan Peraturan Bupati Luwu
Timur No. 16 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.
• Badan Usaha yang memanfaatkan Sumber Daya Alam
Telekomunikasi pada wilayah Kab. Luwu Timur dapat memahami
dan melaksanakan Kewajiban Corporate Social Responsibility atau
Tanggung Jawab Sosialnya yang telah diatur pada Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 serta
Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012.
• Kegiatan Sosialisasi Ini Diharapkan Dapat Memaksimalkan
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Luwu Timur pada
Sektor Telekomunikasi Tahun Anggaran 2012.

3. DASAR PELAKSANAAN
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
• Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur nomor 29 Tahun 2011
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 yang dijabarkan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kab. Luwu
Timur T.A. 2012.
• Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
• Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2012
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 33
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi.

4. RETRIBUSI
PERDA KAB. LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 19
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan tata ruang pengendalian
menara telekomunikasi.
Pasal 20
Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata
ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Pasal 21
Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengendalian menara
telekomunikasi.
Dalam Hal Ini Yang Termasuk Subyek Retribusi Adalah
(Pemilik, Penyedia, Dan/Atau Pengelola Menara Telekomunikasi serta Operator
Telekomunikasi dan Penyelenggara Telekomunikasi)

5. TARIF RETRIBUSI
Ditentukan berdasarkan :
• Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
PENJELASAN PASAL 124
• Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan
pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif
retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang
digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara
telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan
dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.
• Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur No. 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Bagian Kelima
Besarnya Tarif
Pasal 25
Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang
digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara
telekomunikasi.

6. PENENTUAN NJOP
• Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan
sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan
menara telekomunikasi ditentukan oleh instansi yang
berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk hal
tersebut, dalam hal ini Pemerintah Kab. Luwu Timur
menyerahkan sepenuhnya penentuan NJOP tersebut kepada
pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palopo melaLui
surat Kepala KPP Pratama Palopo Nomor :
S-274/WPJ.15/KP.04/2012 tentang Data NJOP Tower BTS.
Sebagai Contoh :
2% x Rp. 300.000.000,- (NJOP Menara Telekomunikasi Setinggi
42 M) = Rp. 6.000.000,-
Maka Tarif Retribusi Sebuah Menara Telekomunikasi Setinggi
42 M ditetapkan senilai Rp. 6.000.000,-

7. TATA CARA PEMUNGUTAN
PERDA NO. 33 TAHUN 2011
Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembayaran
Paragraf 1
Penentuan Pembayaran
Pasal 28
1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu langganan.
2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
4) Retribusi dipungut oleh Instansi yang ditunjuk oleh
Bupati.

8. TATA CARA PEMUNGUTAN
PERATURAN BUPATI NO. 16 TAHUN 2012
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 5
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
dipungut oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Luwu Timur.

9. SANKSI
PERDA KAB. LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43
1) Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan
fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
2) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
a.pembekuan dan/atau pencabutan izin;
b.denda administratif;
c.sanksi polisional.
3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara :
a. pemberian teguran tertulis pertama;
b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
c. pemberian teguran tertulis ketiga;
d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
(4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
(5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
a.penyegelan;
b.Pembongkaran.

10. SANKSI
PERDA KAB. LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011
Pasal 44
1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1
(satu) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran
oleh Pemerintah Daerah;
2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3
(tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan
selama 5 (lima) hari kalender.
Pasal 45
1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI MENARA
TELEKOMUNIKASI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 33 TAHUN 2011
TATA CARA PELAPORAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 2
1) Setiap Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan
pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan
Operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun.
2) Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui instansi teknis.
3) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman.
4) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melaporkan
perubahan kepemilikan menara kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika dan Dinas Tata Ruang dan
Permukiman, disertai dokumen pendukung.
5) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dalam hal terjadi perubahan konstruksi bangunan maupun
peralatan.

12. PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
BAB III
PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS
Pasal 3
Penetapan pembangunan menara telekomunikasi
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan
ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi
pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan
dengan kaidah penataan ruang
wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban
lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada
umumnya.

13. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan
Pasal 7
Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat
dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung
beban dan ketinggian menara serta sesuai peraturan yang
berlaku.
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu
Pasal 8
Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu
harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari
Pemerintah Daerah sedangkan bentuk dan desain menara
wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase dengan
bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat.

14. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
Pembangunan Menara Telekomunikasi Diatas Bangunan
Pasal 7
Pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan dapat
dilakukan apabila konstruksi gedung mampu mendukung
beban dan ketinggian menara serta sesuai peraturan yang
berlaku.
Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kawasan Tertentu
Pasal 8
Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan tertentu
harus dengan pertimbangan hasil kajian secara teknis dari
Pemerintah Daerah sedangkan bentuk dan desain menara
wajib berwujud Menara Telekomunikasi Kamuflase dengan
bangunan pendukung bercirikan arsitektur setempat.

15. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
Pasal 9
1) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan tertentu
selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, 7 dan 8 juga harus memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk kawasan
dimaksud.
2) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya
memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
▫ a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
▫ b. kawasan cagar budaya;
▫ c. kawasan pariwisata;
▫ d. kawasan hutan lindung;
e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan
tingkat keamanan dan kerahasiaan yang tinggi;
▫ f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

16. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
Penempatan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau
Menara Telekomunikasi Portabel
Pasal 11
1) Penempatan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara
Telekomunikasi Portabel diizinkan untuk memenuhi keadaan
darurat, insidentil, dan keperluan mendesak lainnya.
2) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
untuk tiga bulan berikutnya.
3) Permohonan penempatan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau
Menara Telekomunikasi Portabel diajukan kapada Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekurang-kurangnya 1 (satu)
bulan sebelum penempatan menara, dengan dilampiri posisi lokasi dan
keterangan lainnya yang dipandang perlu.
4) Pembangunan Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara
Telekomunikasi Portabel tetap melalui persetujuan warga dan radius
setinggi menara, sebagai persyaratan pengurusan perizinan .
5) Portable Guyed Tower dan Tower Combat atau Menara Portabel dikenakan
retribusi setara dan proporsional dengan menara permanen sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

17. PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
Asuransi
Pasal 12
1) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan
oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara.
2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
menanggung semua kerugian yang diderita oleh korban yang
berada pada radius setinggi menara telekomunikasi, apabila terjadi
kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara
telekomunikasi.

18. KETENTUAN PERIZINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 13
1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi harus memiliki Izin dari
Bupati.
2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
a. Izin Prinsip;
b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, selain memenuhi syarat ketentuan bangunan sebagaimana diatur
dalamPeraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga harus
memenuhi syaratsebagai berikut :
a) memiliki rekomendasi dari Instansi terkait yang terdiri dari :
▫ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
▫ Bappeda;
▫ Bappedalda; dan
▫ Dinas Kehutanan.
CATATAN : TIDAK DIBENARKAN MEMBANGUN ATAU MELAKUKAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI SEBELUM MEMENUHI SEMUA KETENTUAN PERIZINAN.

19. KETENTUAN PERIZINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
b) berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius
sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang
dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara
telekomunikasi ;
c) klarifikasi konstruksi menara telekomunikasi;
d) klarifikasi kontruksi bangunan gedung apabila pendirian
menara telekomunikasi di atas gedung;
e) surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian
kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi
bersama;
f) melengkapi data dan persyaratan pada formulir yang telah
disediakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan
Informatika;
g) bukti asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda di
sekitar menara.
4) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
wajib dilengkapi Izin Gangguan.

20. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL
UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
BAB V
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Pasal 74
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

21. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL
PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2012
Pasal 2
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai
tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pasal 3
1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
berdasarkan Undang-Undang.
2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan baik di dalam maupun di luar
lingkungan Perseroan.

22. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
BAB VIII
Program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial
Pasal 14
1) Pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial wajib
dilakukan oleh pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara Telekomunikasi baik berupa
partisipasi maupun peran serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah berupa
infrastruktur lingkungan atau sarana prasarana untuk kepentingan umum atau pelayanan
umum yang dilaksanakan secara tertib dan koordinatif guna memperoleh hasil yang optimal
dan tepat sasaran.
2) Tertib dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. pemilik, Penyedia dan/atau pengguna menara Telekomunikasi yang akan melaksanakan
program CSR atau TSL, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bupati
melalui Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika;
b. guna tercapainya program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat
sasaran dari pelaksanaan program tersebut, Bupati memberikan rekomendasi mengenai
jenis program serta sektor prioritas yang sesuai dan tepat sasaran, untuk mendukung
akselerasi Pembangunan di daerah setempat;
c. hasil dari program CSR atau TSL sebagaimana dimaksud dituangkan pada akta hibah
sebagai wujud pelaksanaan CSR atau TSL dari Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah.
d. penyelenggara Telekomunikasi dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan
yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi dalam bentuk
sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah dan atau melalui program
Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial.

23. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 47 TAHUN 2012
• Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam
Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan
yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada
umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya
hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
• Berdasarkan penjelasan PP NO. 47 Tahun 2012 diatas adalah menjadi jelas
bahwa peruntukan kegiatan Corporate Social Responcibilty dan atau
Tanggung Jawab Sosial adalah untuk daerah dan atau masyarakat
setempat dimana badan/pelaku usaha tersebut memanfaatkan Sumber
Daya Alam untuk melaksanakan usahanya. Sementara disisi lain kita
ketahui Bersama bahwa Kegiatan CSR atau TSL yang telah dilakukan oleh
pihak Telco Operator dan Tower Provider adalah Kegiatan yang bersifat
umum dan hanya menjangkau sebagian kecil daerah di Indonesia.

24. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL
DATA DESA DAN JUMLAH MASYARAKAT YANG BELUM TERJANGKAU
PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PADA WILAYAH KAB. LUWU TIMUR
• Berdasarkan data yang berhasil kami himpun di lapangan Terdapat
beberapa Desa di Kab. Luwu Timur yang masuk dalam wilayah Kewajiban
Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPUT) yang sampai pada saat ini juga
belum terjangkau pelayanan telekomunikasi, desa-desa tersebut adalah :
• Kecamatan Towuti
• - Desa Tokalimbo ----Jumlah Penduduk = 599
• - Desa Bantilang -----Jumlah Penduduk = 1.725
• - Desa Masiku ------Jumlah Penduduk = 677
• - Desa Rante Angin --Jumlah Penduduk = 950
• - Desa Loeha --------Jumlah Penduduk = 1.682
• - Desa Mahalona -----Jumlah Penduduk = 4.800
• Kecamatan Wasuponda
• - Desa Kawata ------Jumlah Penduduk = 2.014
• - Desa Parumpanai---Jumlah Penduduk = 3.984
• Kecamatan Malili
• - Desa Harapan ------Jumlah Penduduk = 2.230
• Kecamatan Burau
• - Desa Batu Putih ----Jumlah Penduduk = 1.259
• (Sumber BPS & Pemkab Luwu Timur)

25. KEWAJIBAN PROGRAM CSR/TSL
USULAN KEGIATAN CSR DAN TSL BAGI BADAN USAHA YANG BERGERAK PADA BIDANG
TELEKOMUNIKASI DAN ATAU MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK KEGIATAN
TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KAB. LUWU TIMUR
• Kami sebagai Pemerintah Setempat dalam hal pelayanan pada bidang
telekomunikasi, sangat menyadari pentingnya telekomunikasi bagi kehidupan
sosial, pembangunan ekonomi dan resiko kesehatan akibat lambatnya respon
pelayanan kesehatan yang mereka alami dikarenakan tidak terdapat pelayanan
telekomunikasi pada desa mereka.
• Oleh karena itu Dishub-Kominfo Kab. Luwu Timur berdasarkan data yang berhasil
dihimpun dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, mengusulkan beberapa kegiatan kepada pihak Telco Operator dan Tower
Provider dan atau Badan Usaha yang memenfaatkan Sumber Daya Alam
Telekomunikasi, yang melaksanakan usahanya pada wilayah kab. Luwu Timur untuk
melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memenuhi Kewajiban Corporate
Social Responsibility dan Tanggung Jawab Sosial melalui beberapa kegiatan sebagai
berikut:
1. Pembangunan Menara Telekomunikasi pada Titik-Titik yang dapat mengcover
pelayanan telekomunikasi bagi desa-desa yang belum terjangkau pelayanan
telekomunikasi, dalam rangka memberikan pelayanan telekomunikasi kepada
masyarakat di desa-desa tersebut serta dalam rangka memenuhi Kewajiban
Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPUT) sesuai yang diamanatkan pada
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.
2. Pembangunan Jaringan WAN (wide Area Network) Point to Point, Point To
Multipoint, dalam rangka memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
peningkatan pelayanan publik berbasis e-government kepada masyarakat, seperti
pelayanan perizinan, KTP serta mempercepat koordinasi data pelayanan
kesehatan dan lain-lain.

26. SANKSI ADMINISTRATIF & PENINDAKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 15
1) Setiap pemilik, Penyedia dan/atau pengguna yang tidak
memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan
dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a.pembekuan dan/atau pencabutan izin;
b.denda administratif; dan/atau
c.sanksi penindakan.
3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan cara :
a.pemberian teguran tertulis pertama;
b.pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
c.pemberian teguran tertulis ketiga;
d.penindakan dan/atau pencabutan izin.

27. SANKSI ADMINISTRATIF & PENINDAKAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NO. 16 TAHUN 2012
4) Teguran tertulis ke satu, kedua dan ketiga, masing-masing
dengan interval waktu 5 (lima) hari kerja dan Teguran
ditujukan kepada pemilik, Penyedia dan/atau pengguna
menara yang tercantum dalam papan identitas menara
melalui surat pos tercatat.
5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Daerah.
6) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa :
a. penyegelan;
b. pembongkaran.
7) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
dilakukan dengan cara menghentikan pasokan aliran listrik
atau sumber energi lain ke menara telekomunikasi atas
permintaan instansi teknis dan atau Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur.

28. SEKIAN DAN TERIMA KASIH