SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 26
ANALISIS KEBIJAKAN
      PUBLIK
             OLEH:
    DRS. AYI SOFYAN, M.Si
  Fakultas Syari’ah dan Hukum
      UIN SGD Bandung
SYLLABUS AKP
Tujuan : Mahasiswa
                 mampu mengetahui, memahami,
    menghayati dan mempraktekkan proses,
    metodologie, analisis kebijakan publik.

Topik-Topik Inti:
•   Sejarah perkembangan Analisis Kebijakan Publik
•   Analisis Kebijakan dalam kontek Proses Kebijakan
    Publik;
•   Kerangka Analisis Kebijakan Publik
•   Metode merumuskan masalah Kebijakan; Sifat,
    Perumusan, Type analisis perumusan kebijakan
    Publik;
•   Metode-metode perumusa masalah
•   Forcesting Methode; tujuan, jenis, pedekatan,
    Ekstrapolasi, teori, teknik, dampak;
PENGANTAR
•   OREINTASI KAJIAN: PRAGMATIS,KRITIS, LINTAS DISIPLINER.

• BANGUNAN ILMU: ILMU POLITIK, EKONOMI, FILSAFAT DAN
  TRANSFORMASI---- AKP: Suatu disiplin ilmu sosial terapan
    yg menerapkan metode kajian, dalam konteks
    argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan,
    secara kritis menaksir dan mengkomunikasikan
    pengetahuan yg relevan dengan kebijakan.

• Perhatiannya; Berpusat pada masalah--argumentasi
  kebijakan, komunikasi kebijakan, diskursus publik, dan
  analisis teknis.

• Tujuan: Menjembatani pandangan ahli dan praktisi;
I. ANALISIS KEBIJAKAN DALAM
      PROSES PEMBUATAN
           KEBIJAKAN
• AKP: proses menciptakan pengetahuan yg
  relevan tentang dan dalam proses pembuatan
  kebijakan; (AKP- sebab, akibat, kinerja dan
  program publik);
• Pengetahuan Kebijakan-Proses Kebijakan.

• Proses Pengkajian KP: Metode Logic of inquiry
  (Pemahamah ttg pemecahan masalah; masalah
  yg dirumuskan dengan baik adalah masalah yg
  setengah terpepahkan)- standar, aturan,
  prosedure, untuk menciptakan, mengkritisi,
  dan mengkomunikasikannya);
METODE AKP
                                                                      Pertimbangan
                    Deskriptif (sebab akibat):                        logis,praktis,
                    ilmu politik, sosiologi, psikologi, filsafat       prinsipil

MOTODOLOGI                                                           Plausability
AKP
                    Normatif (Kritik Nilai)> VALUATIF:
                    (VARIABELTUJUAN & VARIABELCARA) etika terapan ttg piliha
                    Kesehatan, kemakmuran, keamanan, kedamaian, keadilan,
                    Pemerataan, kebebasan; prioritas bukan semata teknis tetapi
                    perlu penalaran dan moral----efifisiensi pilihan alternati kebijakan
   Evaluasi:
   Menciptakan, menilai secara kritis,            Pengembangan KP
   dan mengomunikasikannya
Metode AKP
                                           Operasionalisme berganda


                                               Riset Multimetode

                                           Analisis sintesi berganda

                           Triangulasi         Analisis multivariat
      MAKP                     thd
Multiplisisme kritis   berbagai perspektif,
  Jawaban thd           metode, ukuran, Analisis pelaku berganda
positivisme logis       semberdata, dan
                       media komunikasi)
                                           Analisis perspectif berganda


                                             Kuminakasi multimedia
Gambar 1 Lima Tipe informasi (Merah),
       Prosedur(Hijau) dan Analisis Kebikan Yg
              Brorientasi Masalah (all)
                              Kinerja
                             Kebijakan
            Evaluasi
                                                         Peramalan
                            Perumusan
                             masalah


 Hasil          Perumusan     Masalah        Perumusan       Masa Depan
Kebijakan        masalah      kebijakan       masalah         Kebijaka



                            Perumusan
     Pemantauan              masalah
                                                  Rekomendasi


                            Aksi Kebijakan
Imformasi Kebijakan
                   Apa hakikat                   Masalah KP
                   Permasalah?

        KP apa yg pernah,sedang dibuat
                    untuk                         Kinerja KP
        Mengatasi masalah dan hasilnya?

            Seberapa bermakna hasil
          tersebut dalam memecahkan             Masa Depan KP
IAKP                Masalah?

       Alternatif kebijakan apa yang tersedia
                                                   Aksi KP
             untk menjawab masalah?


            hasil apa yang diharapkan?
                                                   Hasil KP
Proses Pembuatan Kebijakan
No    FASE            KARAKTERISTIK                        ILUSTRASI

1     Perumusan Penempatan masalah pada                    RUU>Komisi>
      masalah dan agenda. Banyak masalah tdk               ditolak
      agenda      terjamah dan tertunda—tdk
                      terpecahkan
      Formulasi       Merumuskan alternatif KP. Perintah Larangan Aborsi
2     Kebijakan       eksekuti, Kep.Peradil., tindakan   bagi Mahasiswa
                      legislatif                         Hamil
      Adopsi/Legitim Altern KP diadopsi dan dilegalisasi   Wanita hamil berhak
3     asi            mayoritas, konsensus atau kep.        melakukan aborsi,
                     Peradilan                             jika….
      Implementasi    Oleh unit administrator yang         Pemeriksaan wanita
4                     memobilisasi SDM dan Materail        aborsi, saksi
                                                           &tersangka
      Evaluasi        Apakah rumusan,                      Penyimpangan,
Prosedure Analisis dan Proses
      Kebijakan Publik
   Perumusan Masalah   Penyususnan Agenda



       Peramalan       Formulasi Kebijakan



                       Adopsi Kebijakan
     Rekomendasi


                         Implementasi
      Pemantauan           kebijakan



                       Penilaian Kebijakan
       Penilaian
AGENDA SETTING:
             Perumusan Asumsi misteri, diagnosis penyebab,memetakan
              Masalah   Tujuan, memadukan pandangan, merancang
                                         Peluang baru

                                FORMULASI KP (ALTERNATIF):
             Peramalan   Plausable, potensial, bernilai, > estimasi kendala,
                               Kelayakan politik>Proyeksi statistik

                                   ADOPSI/LEGITIMASI KP:
            Rekomendasi Estimasi resiko &ketidakpastian, akibat ganda,
Proses KP                 Kriteria pilihan, pertanggungjawaban adm.

                           IMPLENTASI KEBIJAKAN: monitoring(tingkat
            Pemantauan      Kepatuhan, menemukan akibat, identifikasi
                                  Hambatan, penanggungjawab

                              PENILAIAN KINERJA DAN HASIL:
              Evaluasi    Keberhasilan penyelesaian masalah,klasifikasi
                                 &kritik nilai, penyesuaian dan
                                  Perumusan ulang masalah
Komunikasi Kebijakan
                           PENGETAHUAN
                          Masalah Kebijakan,
                           Masa Depan KP,
                              Aksi KP,         PENGEMBANGAN
        AGENDA KP             Hasil KP           MATERI KP
                             Kinerja KP



PELAKU KEBIJAKAN:                                    DOKUMEN:
Penyusunan Agenda,                                 Memoranda KP,
                             ANALISIS
   Formulasi KP,                                    Paper isu KP,
                            KEBIJAKAN
     Adopsi KP,                                  Ringkasan eksekutif,
   Implentasi KP,                               Apendik, Pengumuman
    Evaluasi KP                                         berita


                          PRESENTASI:
            Utilisasi      Percakapan,         Kumunikasi
          Pengetahuan       Komprensi           Interaksi
                        Penemuan, Breifing,
                         Dengar Pendapat
Dokumen, Presentasi, dan Pengetahuan yg
                         relevan dg KP

    DOKUMEN:             1)Triangulasi Sintesis dari pelbagai publikasi
    Memoranda KP,
     Paper isu KP,       2) Tri. Terorganisasi: masalah, diagnosis,ruanglingkup,
  Ringkasan eksekutif,   Penyebab, identifikasi alternatif dll. 3) Terjemahan kedalam
 Apendik, Pengumuman     bahasa pelaku. 4) Penyederhanaan jumlah pilihan, seleksi.
         berita
                         5)Penyajian visual 6) ringkasan

  PRESENTASI:            Efektivitas komunikasi kebijakan dengan strategi yg tepat
   Percakapan,           dan sesuai dengan karakteristik pemakai analisis kebijakan.
    Komprensi            Tidak ada Pengambil kebijakan universal dg stsndar
Penemuan, Breifing,      penilaian plausabilitas, relevansi, dan daya
 Dengar Pendapat          guna analisis KP yg saman

 PENGETAHUAN
 Masalah Kebijakan,         1) Komposisi pengguna analisis (individu atau Kolektif),
  Masa Depan KP,           2) efek penggunaan AKP (kognetif atau Prilaku)> Kognetif
     Aksi KP,
     Hasil KP
                         (konseptual>otoritas ahli-simbolis); Prilaku> sebagai intrumen
    Kinerja KP             Aktifitas kebijakan. 3) Lingkup Pengetahuan yg digunakan
II. KERANGKA AKP
• Arti AKP:
  ES Quade> analisis menghasilkan dan menyajikan informasi yang memberi
  landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis
  (Umum)>penggunaan intuisi, pendapat, pengujian kebijakan, memilah dan
  memasukan kedalam komponen, perancangan dan sistesis alaternatif
  baru.
  Disiplin Ilmu Sosial Terapan: AKP diambil dari pelabagai disiplin dan profesi
  dengan tujuan bersifat deskriftif, evaluatif dan preskriftif> Ilmu sosial dan
  prilaku, administrasi publik, Hukum, etika, analisis sistem dan matematika
  terapan.>>menghasilkan informasi dan argumen2 yg masuk akal; Nilai,
  Fakta dan Tindakan; Pendekatannya: Empiris, valuatif, dan Normatif;
  Empiris> Penjelasan sebab akibat kebijakan– faktual, deskriftif dan prediktif;
  Valuatif> Bobot dan nilai kebijakan– manfaat?
  Normatif> Rekomendasi serangkaian tindakan yang dapat menyelesaiakan
  masalah kebijakan;
Tabel Tiga Pendekatan dalam AKP
PENDEKAT PERTNYAAN             TIPE
AN       UTAMA                 INFORMASI
EMPIRIS    Adakah dan          Deskriftif dan
           akankah ada (fakta) Prediktif
VALUATIF   Apa manfaatnya      Valuatif
           (Nilai)
NORMATIF Apakah yang harus Preskriftif
         dipebuat (aksi)
Kombinasi Motode Pengkajian
                                           INFORMASI:
                PEMANTAUAN
                                     Sebab masa lalu dan akibat
                 (DESKRIPSI)
                                             kebijakan

   UPAYA        PERAMALAN            INFORMASI: Konsekwensi
MENGHASILKAN     (PREDIKSI)             masa depan kbijakan
INFORMASI YG
RELEVAN DG KP
 YG BERSIFAT                    Informasi: tentang nilai kegunaan
 DESKRIFTIF,      Evaluasi
VALUATIF, DAN                    kp yg lalu dan yang akan datang
  NORMATIF
   MELALUI      Rekomendsi        Informasi: Kemungkinan Tindakan
  PROSEDUR                        Akan datang menghasilkan akibat
                (Preskripsi)                   yg bernilai
                                 Informasi: Situasi yang menyulitkan
                Perumusan
                               Dan membingungkan> tuntutan kepekaan
                 masalah                 dan pemecahannya
Argumentasi Kebijakan
• 1. Policy Relevant Information(I) (masalah kebijakan,
  masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan,
  kinerja kebijakan> titik tolak argumentasi kebijakan>>
  Menerapkan berbagai metode. Cont. Energi Nuklir lebih
  efisien dari energi kompensional.
• 2. Policy Claim (C)(kesimpulan argumentasi kebijakan,
  Contoh Pemerintah harus investasi Pembangkit Nuklir.
  Maka…
• 3. Warrant (W) (Pembenaran) memungkinkan berpindah
  dari informasi ke claim.
• 4. Backing (B) (dukungan) bagi (B)> hukum
  ilmiah,otoritas, keahlian, moral n etika.
• 5. Rebuttal (bantahan) (R), kesimpulan 2,
  argumen/asumsi menunjukkan ditolak, karena tidak
  sepakat.
• 6. Qualifier (Q), kesimpulan. Analisis yakin terhadap
  claim (c)… Contoh “Sangat mungkin” tidak mengandung
  kesalahan.
Elemen Argumen Kebijakan
 (I) Informasi yg
  Relevan dg KP          (Q)Karena itu    (C) Klaim Kebijakan
“Tenaga Nuklir 2 k        Kesimpulan:      Pemerintah harus
                                               Investasi
    efisien dari           (Baragkali)    Pengembanga PLTN
  e-konvensional

   (W) Sebab=Pembenaran:        (R) Bantahan: Kecuali>
   Produksi TN adalah satu-          Energi solar dapat
        satunya cara               dibangun dalam skala
    Menjaga pertumbuhan                    Besar
           ekonomi


       (B) Dukungan:
    Karena> Negara2Arab         (B) Karena :Dukungan
    Terus mengembargo             Inilah kesimpulan
    Minyak. Sumber e-lain              panel ahli
          terbatas
Type Informasi Yg Relevan dg KP
•    Policy Problem>> Nilai, kebutuhan, kesempatan yang belum
     terpenuhi, yg dpt diidentifikasi– diperbaiki dan dicapai melalui
     tindakan publik. (kesalahan identifikasi, menyebabkan kesalahan
     fatal).

2.   Policy Future (Masa depan kebijakan)>>Konsekwensi
     serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai>Penyelesaian
     masalah>> perlu kreatifitas, wawasan, intuisi, pandangan dan
     pengetahuan.

3.   Policy action (aksi kebijakan)>>Gerakan yg dituntun oleh
     alternatif kebijakan yg dirancang untuk mencapai hasil yang
     bernilai.>>konsekwensi positif&negatif aksi (hambatan, legal,
     ekonomis)>> meramalkan dan mengevaluasi konsekwensi aksi;

•    Policy Out-come (hasil kebijakan)>> konsekwensi yang teramati
     dari aksi kebijakan (bersifat ke depan) juga kebelakang.

5.   Policy Perfomance (kinerja kebijakan)>> derajat hasil kebijakan
     yg memberi kontribusi terhadad pencapaian nilai. “terpecahkan
     atau tidak terpecahkan, sehingga dapat digunakan untuk
Policy System

                  PELAKU KEBIJAKAN




                                     KEBIJAKAN
  LINGKUNAGAN
                                       PUBLIK
    KEBIJAKAN

Kriminalitas,   Analisis         Penegakkan
inflasi,        Kebijakan,       ukum,ekonomi,
pengangguran,   kelompok warga   kesejahteraan,personel
Kerangka Terintegrasi AKP (GB 1dan 3)
   dan Logika Terkontruksi VS Logika Terpakai
                      KInerja
        Evaluasi     kebijakan
                                 Peramalan
                   Perumusan
                    masalah
  Hasil                                 Masa Depan
Kebijakan            Maslah
                                         Kebijakan
                    Kebijakan

                   Perumusan
    Pemantauan      masalah
                                 Rekomendasi

                      Aksi
                    Kebijakan
Keterangan gambar
• Transformasi POLICY IMFORMATION COMPONENT
  dengan menggunakan POLICY analytic Prosedure.
  Penggunaan prosedure analisis kebijakan (Perumusan
  maslah, Peramalan, Pemantauan, Evaluasi,
  rekomendasi, memungkinkan analisis
  mentransformasikan satu tipe imformasi ke tipe
  informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling
  tergantung, terkait dengan proses dinamis transformasi
  informasi kebijakan. Komponen-Komponen Informasi
  kebijakan (Maslah kebijakan, masa depan Kebijakan,
  aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan)
  ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan
  menggunakan prosedure analisis kebijakan. Seluruh
  proses diatur melalui perumsan maslah yang diletakkan
  pada pusat kerangka kerja.
Logika Rekonstruksi Logis
• GB3 > tujuan metodologis mempelajari kekurangan dan
  kelebihana metode dan teknik AKP. Keterpaduan
  Informasi dan prosedure merupakan rekonstruksi logis
  AKP>> AKP dg praktek bisa sesuai dan bisa tidak
  karena variasi karakteristik analis dan keadaan
  institusinya.
• Faktor Yg mempengaruhi variasi logika analis Sbb. 1)
  Cognitive style, 2) analytic roles (pengusaha, politisi,
  teknisi), 3) institutional insentive systrem (“kritik-nilai-
  humanistik”, “saintifik”. Mekanisme kontrol kualitas
  kelembagaan, rasionalitas, dan rekomendasi), 4)
  institutional times contraints (hambatan waktu
  institusional).. Contoh batasan waktu untuk presentasi
  hasil kajian di DPR, 5) professional socialization
  (sosialisasi profesional)….. Contoh Orientasi dasar dan
  orientasi terapan.
BENTUK-BENTUK AKP
                    Produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan
   AKP                 Diimplementasikan khas ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi.
                Walter William== AKP merupakan alat untuk mensistesakan informasi dipakai dalam
 Prospektif          merumuskan nalternatif dan preferensi KP dinyatakan secara komperatif ,
                diramalkan dalam bhs kuantitatif atau kualitatif sebagai penuntun pengambilan KP.
                   AKPP– sering menimbulkan kesenjangan antara pemecahan masalah dengan
                                            upaya memecahkannya;


                  sesnalisuia dengan deskripsi penelitian KP. -- penciptaan dan transformasi
   AKP                            informasi ssudah aksi kebijakan, dengan type:
                        e) Analis yg berorientasi Disiplin (ilmuwan politik dan sosiolog)>
Restrokpektif      mengembangkan menguji teori dengan tiori, sebab-sebab, konsekwensi kp,
                                     jarang mengidentifikasi tujuan dan sasran.
                       B) anlis yg berorientasi pada masalah (ilmuwan politik dan sosiolog)
                                    kurang menru perhatian pada penujian teori–
                         lebih megidentifikasi variabel yang dimanipulasi para pmbuat KP
                                             untuk mengatasi maslah.
                      C) Analis yang berorientasi pada aplikasi (Sosial work)


             Mengkombinasikan gaya oprsi para praktisi yang me-
   AKP       Naruh perhatian pada pnciptaan dan ttranformasi in-
Terintegrasi Formasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan.
    •
GB Bentuk-bentuk AKP
Retrospektif: apa yang terjadi        Prospektif; apa yg kan terjadi dan
dan perbedaan apa yang dibuat         apa yg harus dilakukan




Penemuan
masalah: Masalah
                     • N perbed
apa yg hrs diatasi




Pemecahan
masalah: apa solusi
masalahnya
Teori Keputusan Deskriptif dan
            Normatif
                Proposisi yg berkenaan dengan metode
Descriptive     Retrosppektif, menerangkan sebab dan
Decission        Konsekwensi tindakan sesudah aksi
 Theory          Dilakukan (posisi kanan). Memahami
                 masalah ketimbang memecahkannya.

                  Proposisi logis dan konsisten sebagai
Normative       landasan memperbaiki konsekwensi aksi.
Decission          Bermuara pada metode prospektif
 Theory       (peramalan dan Rekomendasi). Memprediksi
                    Dan meramalkan arah tindakan.
                      Orietasi pemecahan maslah.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
 
Filsafat administrasi
Filsafat administrasiFilsafat administrasi
Filsafat administrasiAndi Irawan
 
Manajemen Pelayanan Publik
Manajemen Pelayanan PublikManajemen Pelayanan Publik
Manajemen Pelayanan PublikSiti Sahati
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik09417144006
 
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikHak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikRokhmad Munawir
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AK
Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AKKebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AK
Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AKTri Widodo W. UTOMO
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranBilly Adam Fisher
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakanunitpublikasi
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanZakiah dr
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 

Was ist angesagt? (20)

Konsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan PublikKonsep & Studi Kebijakan Publik
Konsep & Studi Kebijakan Publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
 
Filsafat administrasi
Filsafat administrasiFilsafat administrasi
Filsafat administrasi
 
Manajemen Pelayanan Publik
Manajemen Pelayanan PublikManajemen Pelayanan Publik
Manajemen Pelayanan Publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Model dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publikModel dalam kebijakan publik
Model dalam kebijakan publik
 
Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikHak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AK
Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AKKebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AK
Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan dan Peran AK
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaranPresentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
Presentasi kajian penindakan dugaan pelanggaran
 
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset KebijakanModul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
Modul 2. sub modul 2. Metode Riset Kebijakan
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 

Andere mochten auch

14098865 analisis-kebijakan-publik
14098865 analisis-kebijakan-publik14098865 analisis-kebijakan-publik
14098865 analisis-kebijakan-publikMeidi Gunawan
 
04.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 204.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 2siskamto
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi PublikPerencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi PublikSansan Santika Rizki
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANEDIS BLOG
 
Pengantar perpustakaan
Pengantar perpustakaanPengantar perpustakaan
Pengantar perpustakaanSepty Septy
 
Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013
Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013
Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013home
 
Permasalahan Kependudukan di Indonesia
Permasalahan Kependudukan di IndonesiaPermasalahan Kependudukan di Indonesia
Permasalahan Kependudukan di IndonesiaFebrina Sarbini
 
Teori agenda setting
Teori agenda setting Teori agenda setting
Teori agenda setting mankoma2013
 
Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikModul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikMustika Aji
 
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)Tri Widodo W. UTOMO
 
Pendekatan Klasik dalam Manajemen
Pendekatan Klasik dalam ManajemenPendekatan Klasik dalam Manajemen
Pendekatan Klasik dalam ManajemenHana Septiana
 
Strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif
Strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektifStrategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif
Strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektiftandurpaica
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slideMuhammad Khamdan
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)Kim ijo
 
Jenis jenis kebijakan publik
Jenis jenis kebijakan publikJenis jenis kebijakan publik
Jenis jenis kebijakan publikDr. Riant Nugroho
 
Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)
Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)
Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)lailatul mukaromah
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Asep Sufyan Tsauri
 
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKPOWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKIca Diennissa
 

Andere mochten auch (20)

14098865 analisis-kebijakan-publik
14098865 analisis-kebijakan-publik14098865 analisis-kebijakan-publik
14098865 analisis-kebijakan-publik
 
04.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 204.Anilisis Kebijakan Publik 2
04.Anilisis Kebijakan Publik 2
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi PublikPerencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
Perencanaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Publik
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
 
Pengantar perpustakaan
Pengantar perpustakaanPengantar perpustakaan
Pengantar perpustakaan
 
Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013
Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013
Rpp ipa kls 9 sm 2 thn 2013
 
Permasalahan Kependudukan di Indonesia
Permasalahan Kependudukan di IndonesiaPermasalahan Kependudukan di Indonesia
Permasalahan Kependudukan di Indonesia
 
Teori agenda setting
Teori agenda setting Teori agenda setting
Teori agenda setting
 
Modul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publikModul advokasi kebijakan publik
Modul advokasi kebijakan publik
 
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
Kebijakan Publik (Dari Pengertian, Perumusan Hingga Penerapannya)
 
Pendekatan Klasik dalam Manajemen
Pendekatan Klasik dalam ManajemenPendekatan Klasik dalam Manajemen
Pendekatan Klasik dalam Manajemen
 
Strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif
Strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektifStrategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif
Strategi perencanaan sumber daya manusia yang efektif
 
Kebijakan pelayanan publik slide
Kebijakan pelayanan publik  slideKebijakan pelayanan publik  slide
Kebijakan pelayanan publik slide
 
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
STIA - LAN (Kelompok 1 kebijakan publik)
 
Jenis jenis kebijakan publik
Jenis jenis kebijakan publikJenis jenis kebijakan publik
Jenis jenis kebijakan publik
 
Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)
Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)
Dinamika dan masalah kependudukan (lailatul m)
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIKPOWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
POWER POINT SIDANG SKRIPSI TENTANG PELAYANAN PUBLIK
 
Power point sdm
Power point sdmPower point sdm
Power point sdm
 

Ähnlich wie AKP Analisis

Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystTri Widodo W. UTOMO
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Ibrahim Doru
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Teori Pengambilan Keputusan
Teori Pengambilan KeputusanTeori Pengambilan Keputusan
Teori Pengambilan KeputusanEko Mardianto
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakanunitpublikasi
 
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptAnalisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptIzzaRosyadi
 
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptxRangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptxDianHidayati8
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp editedPosdaya Solok
 
Kaedah penyelidikan action method
Kaedah penyelidikan action methodKaedah penyelidikan action method
Kaedah penyelidikan action methodfathira90
 
Metode penelitian 1+2
Metode penelitian 1+2Metode penelitian 1+2
Metode penelitian 1+2Jauhar Anam
 
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdfpertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdffebrianaMuryanto
 
Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4Jauhar Anam
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
EKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptx
EKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptxEKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptx
EKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptxSukardiokem1
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikHimpunan Mahasiswa Islam
 

Ähnlich wie AKP Analisis (20)

Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan PublikPelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
Pelatihan Pengenalan Analisis Kebijakan Publik
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Teori Pengambilan Keputusan
Teori Pengambilan KeputusanTeori Pengambilan Keputusan
Teori Pengambilan Keputusan
 
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif KebijakanModul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
Modul 4.3 Mengembangkan dan Merumuskan Alternatif Kebijakan
 
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.pptAnalisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
Analisis Kebijakan_MPI_S3_2019.ppt
 
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptxRangkuman Matakuliah Kompre.pptx
Rangkuman Matakuliah Kompre.pptx
 
Pertemuan ketiga ttm
Pertemuan ketiga ttmPertemuan ketiga ttm
Pertemuan ketiga ttm
 
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
Kuliah 2 kp   manajemen kp editedKuliah 2 kp   manajemen kp edited
Kuliah 2 kp manajemen kp edited
 
Kaedah penyelidikan action method
Kaedah penyelidikan action methodKaedah penyelidikan action method
Kaedah penyelidikan action method
 
Metode penelitian 1+2
Metode penelitian 1+2Metode penelitian 1+2
Metode penelitian 1+2
 
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdfpertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
pertemuan 1 dan 2 (PUBLIC NEED AND ANALYS POLICY).pdf
 
Pertemuan 4
Pertemuan 4Pertemuan 4
Pertemuan 4
 
Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4Metode penelitian 3+4
Metode penelitian 3+4
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
EKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptx
EKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptxEKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptx
EKONOMI MANAJERIAL MANAJEMEN KARDI OKEM.pptx
 
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publikMateri presentasi tentang proses kebijakan publik
Materi presentasi tentang proses kebijakan publik
 
Ragam Metode Penelitian.pptx
Ragam Metode Penelitian.pptxRagam Metode Penelitian.pptx
Ragam Metode Penelitian.pptx
 

Kürzlich hochgeladen

Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxEndah261450
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...gamal imron khoirudin
 
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.pptIjlalMaulana1
 
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxPPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxvickrygaluh59
 
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNovaRuwanti
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiHaseebBashir5
 
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Baratsenapananginterbaik2
 
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptxAndiAzhar9
 
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfKELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfPritaRatuliu
 
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024DarmiePootwo
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelHaseebBashir5
 

Kürzlich hochgeladen (11)

Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptxPraktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
Praktikum Galoh Endah Fajarani-Kombis.pptx
 
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
WA/TELP : 0822-3006-6162, Toko Box Delivery Sayur, Toko Box Delivery Donat, T...
 
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
005 ppt elastisitas-permintaan-dan-penawaran.ppt
 
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptxPPT  DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
PPT DENIES SUSANTO AHLI MADYA BANGUNAN PERAWATAN GEDUNG 1.pptx
 
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasaw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
saw method aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda KetahuiPanduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
Panduan Lengkap tentang Situs Toto: Apa yang Perlu Anda Ketahui
 
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
 
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
1.-Ruang-Lingkup-Studi-Kelayakan-Bisnis-2.pptx
 
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdfKELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
KELOMPOK 7_ANALISIS INVESTASI PUBLIK.pdf
 
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
PROGRAM WALI KELAS TAHUN PELAJARAN 2023 2024
 
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogelmenang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
menang-besar-rahasia-kemenangan-di-hokagetogel
 

AKP Analisis

  • 1. ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK OLEH: DRS. AYI SOFYAN, M.Si Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung
  • 2. SYLLABUS AKP Tujuan : Mahasiswa mampu mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktekkan proses, metodologie, analisis kebijakan publik. Topik-Topik Inti: • Sejarah perkembangan Analisis Kebijakan Publik • Analisis Kebijakan dalam kontek Proses Kebijakan Publik; • Kerangka Analisis Kebijakan Publik • Metode merumuskan masalah Kebijakan; Sifat, Perumusan, Type analisis perumusan kebijakan Publik; • Metode-metode perumusa masalah • Forcesting Methode; tujuan, jenis, pedekatan, Ekstrapolasi, teori, teknik, dampak;
  • 3. PENGANTAR • OREINTASI KAJIAN: PRAGMATIS,KRITIS, LINTAS DISIPLINER. • BANGUNAN ILMU: ILMU POLITIK, EKONOMI, FILSAFAT DAN TRANSFORMASI---- AKP: Suatu disiplin ilmu sosial terapan yg menerapkan metode kajian, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan, secara kritis menaksir dan mengkomunikasikan pengetahuan yg relevan dengan kebijakan. • Perhatiannya; Berpusat pada masalah--argumentasi kebijakan, komunikasi kebijakan, diskursus publik, dan analisis teknis. • Tujuan: Menjembatani pandangan ahli dan praktisi;
  • 4. I. ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN • AKP: proses menciptakan pengetahuan yg relevan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan; (AKP- sebab, akibat, kinerja dan program publik); • Pengetahuan Kebijakan-Proses Kebijakan. • Proses Pengkajian KP: Metode Logic of inquiry (Pemahamah ttg pemecahan masalah; masalah yg dirumuskan dengan baik adalah masalah yg setengah terpepahkan)- standar, aturan, prosedure, untuk menciptakan, mengkritisi, dan mengkomunikasikannya);
  • 5. METODE AKP Pertimbangan Deskriptif (sebab akibat): logis,praktis, ilmu politik, sosiologi, psikologi, filsafat prinsipil MOTODOLOGI Plausability AKP Normatif (Kritik Nilai)> VALUATIF: (VARIABELTUJUAN & VARIABELCARA) etika terapan ttg piliha Kesehatan, kemakmuran, keamanan, kedamaian, keadilan, Pemerataan, kebebasan; prioritas bukan semata teknis tetapi perlu penalaran dan moral----efifisiensi pilihan alternati kebijakan Evaluasi: Menciptakan, menilai secara kritis, Pengembangan KP dan mengomunikasikannya
  • 6. Metode AKP Operasionalisme berganda Riset Multimetode Analisis sintesi berganda Triangulasi Analisis multivariat MAKP thd Multiplisisme kritis berbagai perspektif, Jawaban thd metode, ukuran, Analisis pelaku berganda positivisme logis semberdata, dan media komunikasi) Analisis perspectif berganda Kuminakasi multimedia
  • 7. Gambar 1 Lima Tipe informasi (Merah), Prosedur(Hijau) dan Analisis Kebikan Yg Brorientasi Masalah (all) Kinerja Kebijakan Evaluasi Peramalan Perumusan masalah Hasil Perumusan Masalah Perumusan Masa Depan Kebijakan masalah kebijakan masalah Kebijaka Perumusan Pemantauan masalah Rekomendasi Aksi Kebijakan
  • 8. Imformasi Kebijakan Apa hakikat Masalah KP Permasalah? KP apa yg pernah,sedang dibuat untuk Kinerja KP Mengatasi masalah dan hasilnya? Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan Masa Depan KP IAKP Masalah? Alternatif kebijakan apa yang tersedia Aksi KP untk menjawab masalah? hasil apa yang diharapkan? Hasil KP
  • 9. Proses Pembuatan Kebijakan No FASE KARAKTERISTIK ILUSTRASI 1 Perumusan Penempatan masalah pada RUU>Komisi> masalah dan agenda. Banyak masalah tdk ditolak agenda terjamah dan tertunda—tdk terpecahkan Formulasi Merumuskan alternatif KP. Perintah Larangan Aborsi 2 Kebijakan eksekuti, Kep.Peradil., tindakan bagi Mahasiswa legislatif Hamil Adopsi/Legitim Altern KP diadopsi dan dilegalisasi Wanita hamil berhak 3 asi mayoritas, konsensus atau kep. melakukan aborsi, Peradilan jika…. Implementasi Oleh unit administrator yang Pemeriksaan wanita 4 memobilisasi SDM dan Materail aborsi, saksi &tersangka Evaluasi Apakah rumusan, Penyimpangan,
  • 10. Prosedure Analisis dan Proses Kebijakan Publik Perumusan Masalah Penyususnan Agenda Peramalan Formulasi Kebijakan Adopsi Kebijakan Rekomendasi Implementasi Pemantauan kebijakan Penilaian Kebijakan Penilaian
  • 11. AGENDA SETTING: Perumusan Asumsi misteri, diagnosis penyebab,memetakan Masalah Tujuan, memadukan pandangan, merancang Peluang baru FORMULASI KP (ALTERNATIF): Peramalan Plausable, potensial, bernilai, > estimasi kendala, Kelayakan politik>Proyeksi statistik ADOPSI/LEGITIMASI KP: Rekomendasi Estimasi resiko &ketidakpastian, akibat ganda, Proses KP Kriteria pilihan, pertanggungjawaban adm. IMPLENTASI KEBIJAKAN: monitoring(tingkat Pemantauan Kepatuhan, menemukan akibat, identifikasi Hambatan, penanggungjawab PENILAIAN KINERJA DAN HASIL: Evaluasi Keberhasilan penyelesaian masalah,klasifikasi &kritik nilai, penyesuaian dan Perumusan ulang masalah
  • 12. Komunikasi Kebijakan PENGETAHUAN Masalah Kebijakan, Masa Depan KP, Aksi KP, PENGEMBANGAN AGENDA KP Hasil KP MATERI KP Kinerja KP PELAKU KEBIJAKAN: DOKUMEN: Penyusunan Agenda, Memoranda KP, ANALISIS Formulasi KP, Paper isu KP, KEBIJAKAN Adopsi KP, Ringkasan eksekutif, Implentasi KP, Apendik, Pengumuman Evaluasi KP berita PRESENTASI: Utilisasi Percakapan, Kumunikasi Pengetahuan Komprensi Interaksi Penemuan, Breifing, Dengar Pendapat
  • 13. Dokumen, Presentasi, dan Pengetahuan yg relevan dg KP DOKUMEN: 1)Triangulasi Sintesis dari pelbagai publikasi Memoranda KP, Paper isu KP, 2) Tri. Terorganisasi: masalah, diagnosis,ruanglingkup, Ringkasan eksekutif, Penyebab, identifikasi alternatif dll. 3) Terjemahan kedalam Apendik, Pengumuman bahasa pelaku. 4) Penyederhanaan jumlah pilihan, seleksi. berita 5)Penyajian visual 6) ringkasan PRESENTASI: Efektivitas komunikasi kebijakan dengan strategi yg tepat Percakapan, dan sesuai dengan karakteristik pemakai analisis kebijakan. Komprensi Tidak ada Pengambil kebijakan universal dg stsndar Penemuan, Breifing, penilaian plausabilitas, relevansi, dan daya Dengar Pendapat guna analisis KP yg saman PENGETAHUAN Masalah Kebijakan, 1) Komposisi pengguna analisis (individu atau Kolektif), Masa Depan KP, 2) efek penggunaan AKP (kognetif atau Prilaku)> Kognetif Aksi KP, Hasil KP (konseptual>otoritas ahli-simbolis); Prilaku> sebagai intrumen Kinerja KP Aktifitas kebijakan. 3) Lingkup Pengetahuan yg digunakan
  • 14. II. KERANGKA AKP • Arti AKP: ES Quade> analisis menghasilkan dan menyajikan informasi yang memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis (Umum)>penggunaan intuisi, pendapat, pengujian kebijakan, memilah dan memasukan kedalam komponen, perancangan dan sistesis alaternatif baru. Disiplin Ilmu Sosial Terapan: AKP diambil dari pelabagai disiplin dan profesi dengan tujuan bersifat deskriftif, evaluatif dan preskriftif> Ilmu sosial dan prilaku, administrasi publik, Hukum, etika, analisis sistem dan matematika terapan.>>menghasilkan informasi dan argumen2 yg masuk akal; Nilai, Fakta dan Tindakan; Pendekatannya: Empiris, valuatif, dan Normatif; Empiris> Penjelasan sebab akibat kebijakan– faktual, deskriftif dan prediktif; Valuatif> Bobot dan nilai kebijakan– manfaat? Normatif> Rekomendasi serangkaian tindakan yang dapat menyelesaiakan masalah kebijakan;
  • 15. Tabel Tiga Pendekatan dalam AKP PENDEKAT PERTNYAAN TIPE AN UTAMA INFORMASI EMPIRIS Adakah dan Deskriftif dan akankah ada (fakta) Prediktif VALUATIF Apa manfaatnya Valuatif (Nilai) NORMATIF Apakah yang harus Preskriftif dipebuat (aksi)
  • 16. Kombinasi Motode Pengkajian INFORMASI: PEMANTAUAN Sebab masa lalu dan akibat (DESKRIPSI) kebijakan UPAYA PERAMALAN INFORMASI: Konsekwensi MENGHASILKAN (PREDIKSI) masa depan kbijakan INFORMASI YG RELEVAN DG KP YG BERSIFAT Informasi: tentang nilai kegunaan DESKRIFTIF, Evaluasi VALUATIF, DAN kp yg lalu dan yang akan datang NORMATIF MELALUI Rekomendsi Informasi: Kemungkinan Tindakan PROSEDUR Akan datang menghasilkan akibat (Preskripsi) yg bernilai Informasi: Situasi yang menyulitkan Perumusan Dan membingungkan> tuntutan kepekaan masalah dan pemecahannya
  • 17. Argumentasi Kebijakan • 1. Policy Relevant Information(I) (masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan> titik tolak argumentasi kebijakan>> Menerapkan berbagai metode. Cont. Energi Nuklir lebih efisien dari energi kompensional. • 2. Policy Claim (C)(kesimpulan argumentasi kebijakan, Contoh Pemerintah harus investasi Pembangkit Nuklir. Maka… • 3. Warrant (W) (Pembenaran) memungkinkan berpindah dari informasi ke claim. • 4. Backing (B) (dukungan) bagi (B)> hukum ilmiah,otoritas, keahlian, moral n etika. • 5. Rebuttal (bantahan) (R), kesimpulan 2, argumen/asumsi menunjukkan ditolak, karena tidak sepakat. • 6. Qualifier (Q), kesimpulan. Analisis yakin terhadap claim (c)… Contoh “Sangat mungkin” tidak mengandung kesalahan.
  • 18. Elemen Argumen Kebijakan (I) Informasi yg Relevan dg KP (Q)Karena itu (C) Klaim Kebijakan “Tenaga Nuklir 2 k Kesimpulan: Pemerintah harus Investasi efisien dari (Baragkali) Pengembanga PLTN e-konvensional (W) Sebab=Pembenaran: (R) Bantahan: Kecuali> Produksi TN adalah satu- Energi solar dapat satunya cara dibangun dalam skala Menjaga pertumbuhan Besar ekonomi (B) Dukungan: Karena> Negara2Arab (B) Karena :Dukungan Terus mengembargo Inilah kesimpulan Minyak. Sumber e-lain panel ahli terbatas
  • 19. Type Informasi Yg Relevan dg KP • Policy Problem>> Nilai, kebutuhan, kesempatan yang belum terpenuhi, yg dpt diidentifikasi– diperbaiki dan dicapai melalui tindakan publik. (kesalahan identifikasi, menyebabkan kesalahan fatal). 2. Policy Future (Masa depan kebijakan)>>Konsekwensi serangkaian tindakan untuk pencapaian nilai>Penyelesaian masalah>> perlu kreatifitas, wawasan, intuisi, pandangan dan pengetahuan. 3. Policy action (aksi kebijakan)>>Gerakan yg dituntun oleh alternatif kebijakan yg dirancang untuk mencapai hasil yang bernilai.>>konsekwensi positif&negatif aksi (hambatan, legal, ekonomis)>> meramalkan dan mengevaluasi konsekwensi aksi; • Policy Out-come (hasil kebijakan)>> konsekwensi yang teramati dari aksi kebijakan (bersifat ke depan) juga kebelakang. 5. Policy Perfomance (kinerja kebijakan)>> derajat hasil kebijakan yg memberi kontribusi terhadad pencapaian nilai. “terpecahkan atau tidak terpecahkan, sehingga dapat digunakan untuk
  • 20. Policy System PELAKU KEBIJAKAN KEBIJAKAN LINGKUNAGAN PUBLIK KEBIJAKAN Kriminalitas, Analisis Penegakkan inflasi, Kebijakan, ukum,ekonomi, pengangguran, kelompok warga kesejahteraan,personel
  • 21. Kerangka Terintegrasi AKP (GB 1dan 3) dan Logika Terkontruksi VS Logika Terpakai KInerja Evaluasi kebijakan Peramalan Perumusan masalah Hasil Masa Depan Kebijakan Maslah Kebijakan Kebijakan Perumusan Pemantauan masalah Rekomendasi Aksi Kebijakan
  • 22. Keterangan gambar • Transformasi POLICY IMFORMATION COMPONENT dengan menggunakan POLICY analytic Prosedure. Penggunaan prosedure analisis kebijakan (Perumusan maslah, Peramalan, Pemantauan, Evaluasi, rekomendasi, memungkinkan analisis mentransformasikan satu tipe imformasi ke tipe informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling tergantung, terkait dengan proses dinamis transformasi informasi kebijakan. Komponen-Komponen Informasi kebijakan (Maslah kebijakan, masa depan Kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan) ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan prosedure analisis kebijakan. Seluruh proses diatur melalui perumsan maslah yang diletakkan pada pusat kerangka kerja.
  • 23. Logika Rekonstruksi Logis • GB3 > tujuan metodologis mempelajari kekurangan dan kelebihana metode dan teknik AKP. Keterpaduan Informasi dan prosedure merupakan rekonstruksi logis AKP>> AKP dg praktek bisa sesuai dan bisa tidak karena variasi karakteristik analis dan keadaan institusinya. • Faktor Yg mempengaruhi variasi logika analis Sbb. 1) Cognitive style, 2) analytic roles (pengusaha, politisi, teknisi), 3) institutional insentive systrem (“kritik-nilai- humanistik”, “saintifik”. Mekanisme kontrol kualitas kelembagaan, rasionalitas, dan rekomendasi), 4) institutional times contraints (hambatan waktu institusional).. Contoh batasan waktu untuk presentasi hasil kajian di DPR, 5) professional socialization (sosialisasi profesional)….. Contoh Orientasi dasar dan orientasi terapan.
  • 24. BENTUK-BENTUK AKP Produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan AKP Diimplementasikan khas ekonom, analis sistem, dan peneliti operasi. Walter William== AKP merupakan alat untuk mensistesakan informasi dipakai dalam Prospektif merumuskan nalternatif dan preferensi KP dinyatakan secara komperatif , diramalkan dalam bhs kuantitatif atau kualitatif sebagai penuntun pengambilan KP. AKPP– sering menimbulkan kesenjangan antara pemecahan masalah dengan upaya memecahkannya; sesnalisuia dengan deskripsi penelitian KP. -- penciptaan dan transformasi AKP informasi ssudah aksi kebijakan, dengan type: e) Analis yg berorientasi Disiplin (ilmuwan politik dan sosiolog)> Restrokpektif mengembangkan menguji teori dengan tiori, sebab-sebab, konsekwensi kp, jarang mengidentifikasi tujuan dan sasran. B) anlis yg berorientasi pada masalah (ilmuwan politik dan sosiolog) kurang menru perhatian pada penujian teori– lebih megidentifikasi variabel yang dimanipulasi para pmbuat KP untuk mengatasi maslah. C) Analis yang berorientasi pada aplikasi (Sosial work) Mengkombinasikan gaya oprsi para praktisi yang me- AKP Naruh perhatian pada pnciptaan dan ttranformasi in- Terintegrasi Formasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan. •
  • 25. GB Bentuk-bentuk AKP Retrospektif: apa yang terjadi Prospektif; apa yg kan terjadi dan dan perbedaan apa yang dibuat apa yg harus dilakukan Penemuan masalah: Masalah • N perbed apa yg hrs diatasi Pemecahan masalah: apa solusi masalahnya
  • 26. Teori Keputusan Deskriptif dan Normatif Proposisi yg berkenaan dengan metode Descriptive Retrosppektif, menerangkan sebab dan Decission Konsekwensi tindakan sesudah aksi Theory Dilakukan (posisi kanan). Memahami masalah ketimbang memecahkannya. Proposisi logis dan konsisten sebagai Normative landasan memperbaiki konsekwensi aksi. Decission Bermuara pada metode prospektif Theory (peramalan dan Rekomendasi). Memprediksi Dan meramalkan arah tindakan. Orietasi pemecahan maslah.