Dokumen tersebut membahas tentang prosedur pemeriksaan surat, saksi, ahli, mayat, dan tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana menurut KUHAP, mulai dari izin untuk membuka surat, pemanggilan saksi, sumpah ahli, pemberitahuan keluarga korban untuk pembedahan mayat, hak penasihat hukum dalam mewakili tersangka.

1. PEMERIKSAAN SURAT
Pemeriksaan Surat ini dapat dilakukan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan,
penuntutan, dan pengadilan. Namun demikian untuk melakukan
tindakan pemeriksaan surat ini hanya dibebankan kepada penyidik.
Pemeriksaan surat ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1.Dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri, penyidik berhak
membuka, memeriksa dan menyita “surat lain” yang dikirim melalui
kantor pos dan telekomunikasi atau perusahaan angkutan lainnya yang
dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan
perkara pidana yang sedang diperiksa dan untuk kepentingan ini dapat
meminta agar surat tersebut diserahkan dengan memberikan surat
tanda terima (Pasal 47 KUHAP). Yang dimaksud “surat lain” adalah
surat yang tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana
yang diperiksa akan tetapi dicurigai dengan alasan yang kuat.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 1

2. 2. Apabila surat itu ada hubungan dengan perkaranya, dilampirkan
pada berkas perkara. Sedangkan apabila surat tersebut tidak ada
hubungan dengan perkaranya, surat tersebut dikembalikan dengan
dibubuhi cap “telah dibuka oleh penyidik” dan penyidik wajib
merahasiakan isi surat tersebut (Pasal 48 KUHAP).
3. Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan
palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka
untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat diminta
keterangan mengenai hal itu dari orang ahli (Pasal 132 ayat (1)
KUHAP).
4. Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang
dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri
setempat dapat datang atau dapat minta kepada “pejabat
penyimpan umum” yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan
surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan
sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 2

3. 5. Yang dimaksud “pejabat penyimpan umum” adalah pejabat yang
berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan,
notaris sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
6. Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan,
menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar tersebut
penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu
yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya
untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan (Pasal
132 ayat (3) KUHAP).
7. Dalam hal surat tersebut tidak menjadi bagian dari suatu daftar,
penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat
yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu
penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat (Pasal 132 ayat
(4) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 3

4. 8. Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang
ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah,
penyidik berwenang mengambilnya (Pasal 132 ayat (5) KUHAP).
9. Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal
ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara (Pasal 132 ayat (6)
KUHAP).
10. Membuat berita acara dan turunan berita acara ini dikirimkan
kepada kantor / jawatan / instansi dimana surat surat tersebut
disita (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHAP).
PEMERIKSAAN SAKSI
Penyidik berwenang memanggil kepada saksi-saksi yang dianggap
perlu untuk diperiksa dan pemanggilan itu harus dilakukan :
a. Dengan surat panggilan yang sah, yang ditanda tangani oleh
penyidik dengan menyebutkan alasan pemanggilan yang jelas.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 4

5. b. Memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya
panggilan dan hari pemeriksaan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
Mengenai pengertian “tenggang waktu yang wajar” telah dirumuskan
agar pelaksananya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan
tidak dapat dianalogikan dengan penjelasan Pasal 152 ayat (2)
KUHAP, dimana ditetapkan dalam jangka waktu sekurang
kurangnya 3 (tiga) hari (rumusan RAKER MAKEHJA / Rapat
Kerja Mahkamah Agung Kehakiman Jaksa Agung).
Orang yang dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi
wajib datang dan apabila ia tidak datang, penyidik memanggil
sekali lagi dengan perintah petugas / penyidik “untuk dibawa”
kepadanya (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
Apabila seorang saksi tidak dapat datang dengan alasan yang patut
dan wajar, penyidik datang ke tempat kediamannya (Pasal 113
KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 5

6. Saksi diperiksa dengan “tidak disumpah”, kecuali apabila ada cukup
alasan untuk diduga bahwa ia tidak dapat hadir dalam persidangan
pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP).
Saksi diperiksa secara tertulis, tetapi dapat dipertemukan satu
dengan yang lain (confrontatie) (Pasal 116 ayat (2) KUHAP).
Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya, tanpa tekanan
dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1)
KUHAP.
Kerangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh penyidik dan saksi setelah menyetujui isinya.
Apabila saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya. Penyidik
mencatatnya dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.
Dalam hal ini saksi harus memberikan alasan yang kuat (Pasal 118
KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 6

7. PEMERIKSAAN SEORANG AHLI
Penyidik dalam melakukan penyidikannya dapat meminta
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang supaya
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Seorang Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan
janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan
menurut pengetahuannya yang sebaik baiknya kecuali bila
disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau
jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat
menolak untuk memberikan keterangan yang diminta (Pasal 120
KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 7

8. Penyidik segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat
tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat
dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat
tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan
mengenai. akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap
perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara (Pasal 121 KUHAP).
Penyidik dapat meminta keterangan kepada ahli kedokteran
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya terhadap seorang korban
yang luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa
yang merupakan tindak pidana (Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
Permintaan tersebut diajukan secara tertulis yang menyebut dengan
tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau
pemeriksaan bedah mayat (Pasal 133 ayat (2) KUHAP).
Mayat yang dikirimkan diberi label yang memuat identitas mayat,
dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada jari atau bagian lain
badan mayat (Pasal 133 ayat (3) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 8

9. Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian
bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib
memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban (Pasal 134
ayat (1) KUHAP).
Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan
sejelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya
pembedahan tersebut (Pasal 134 ayat (2) KUHAP).
Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari
keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan,
penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.
Apabila penyidik menganggap perlu melakukan “penggalian mayat”
untuk kepentingan peradilan, maka harus dilaksanakan menurut
ketentuan Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (1) KUHAP.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 9

10. Perlu dikemukakan bahwa ada ancaman pidana yang diatur dalam
Pasal 222 KUHP bagi orang dengan sengaja mencegah, menghalang
halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan ini
dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
PEMERIKSAAN TERSANGKA
Sebelum penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka
penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang hak untuk
mendapat bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkara itu wajib
didampingi penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP).
Perkara yang wajib mendapat bantuan hukum secara Cuma-cuma
yaitu : (Pasal 56 KUHAP)
a.Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati atau pidana
15 (lima belas) tahun atau lebih.
b.Perkara yang tersangkanya tidak mampu, yang diancam dengan 5
(lima) tahun atau lebih. SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 10

11. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap
tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan
dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan (within sight and
within hearing) (Pasal 115 ayat (1) KUHAP).
Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum
dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar
pemeriksaan terhadap tersangka (within sight but not within hearing)
(Pasal 115 ayat (2) KUHAP). Dikatakan penasehat hukum mengikuti
jalannya permeriksaan secara pasif.
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap
atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP).
Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak
menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat
pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan
perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 11

12. Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut
menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka
maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum
atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada
penasihat hukum (Pasal 70 ayat (2) KUHAP).
Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan
tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut (Pasal 70 ayat (3)
KUHAP).
Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka
hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut dan apabila
setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang
(Pasal 70 ayat (4) KUHAP).
Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam
berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut
umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi
pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 12

13. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut
dapat mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (2) KUHAP).
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk
kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari
tersangka setiap kali dikehendaki olehnya (Pasal 73 KUHAP).
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan
tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat
(4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut
umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan
suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya
serta pihak lain dalam proses (Pasal 74 KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 13

14. Pada waktu memeriksa tersangka, penyidik harus menanyakan juga
apakah ia menghendaki didengar saksi yang dapat menguntungkan
baginya (saksi a decharge), dan bilamana ada maka hal itu dicatat
dalam berita acara. Dalam hal ini penyidik wajib memanggil dan
memeriksa saksi tersebut.
Keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa
tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun terhadap
pelanggaran. Ketentuan ini dapat dikenakan Pasal 422 KUHP dengan
ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun.
Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang
sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang
dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara
seteliti telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka.
Kemudian ditandatangani oleh penyidik dan oleh tersangka setelah ia
menyetujui isinya. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda
tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan
menyebutkan alasannya SUJASMIN /118 KUHAP).
(Pasal HK AC PIDANA / STHB 14

15. Apabila tersangka bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik,
maka pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi tersebut dibebankan
kepada penyidik di tempat tinggal atau tempat diam tersangka atau
saksi itu. Namun apabila penyidik di luar daerah hukum dilakukan
sendiri oleh penyidik, maka ia wajib didampingi oleh penyidik dari
daerah hukum di mana penyidikan itu dilakukan.
Kapan penyidikan itu dianggap selesai ? Penyidikan itu sudah selesai
yaitu :
1.Penyidikan dianggap selesai, apabila waktu 7 hari, setelah penutut
umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, ada pemberitahuan
dari penuntut umum bahwa penyidikan dianggap selesai.
Pemberitahuan tersebut merupakan keharusan atau kewajiban bagi
penuntut umum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP).
2.Penyidikan dianggap selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut
umum tidak mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik
(Pasal 110 ayat (4) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 15

16. Pasal 110 KUHAP, berbunyi :
(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik
wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut
umum.
(2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan
tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera
mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai
petunjuk untuk dilengkapi.
(3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk
dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan
sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
(4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat
belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan
atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada
penyidik.
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 16

17. Pasal 138 KUHAP, berbunyi :
(1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik
segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan
itu sudah lengkap atau belum.
(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai
petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan
dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas,
penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu
kepada penuntut umum.
Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan
tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka
penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka
atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2) KUHAP).
SUJASMIN / HK AC PIDANA / STHB 17