Dokumen tersebut membahas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo. Dokumen menjelaskan dasar hukum, kewajiban penyediaan informasi, hak dan kewajiban pemohon informasi, serta mekanisme permohonan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

1. PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang
Peraturan Pelaksanan UU Nomor 14 Tahun 2008
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

3. UU No. 14 tahun 2008
Pasal 3
Undang­undang ini bertujuan untuk:
1.menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana, proses dan
alasan pengambilan suatu keputusan
publik;
2.mendorong partisipasi masyarakat;
3.mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik,
4.mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
dan/atau
5.meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi di lingkungan
Badan Publik

4. Informasi Publik vs Informasi privat
Apa
INFORMASI PUBLIK
UU KIP:
bedanya?
INFORMASI PRIVAT INFORMASI PUBLIK
Informasi Publik adalah
Tertutup Terbuka informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh suatu
badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan
Diijinkan penyelenggaraan negara
Dikecua-
Terbuka dan/atau penyelenggara dan
likan penyelengga-raan badan
publik lainnya yang sesuai
dengan Undang­Undang ini
serta informasi lain yang
berka-itan dengan
kepentingan publik.

5. Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No 14 Tahun 2012
Ditetapkan tanggal
ATASAN PPID
( Kepala SKPD )
PPID
PPID KAB
PEMBANTU
PETUGAS
INFORMASI

6. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA/KABUPATEN
 Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi melekat pada Pejabat struktural yang
memidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi (pasal 9 Kepmendagri 35 Tahun 2010 )
PPID mempunyai tugas antara lain:
1. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan nformasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi
kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik.
4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. pemutakiran informasi dan dokumentasi; dan
6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 PPID pada Pemerintah aerah dibantu oleh PPID Pembantu yang
berkedudukan pada SKPD. (pasal 8 ayat 6 Permendagri 35 Tahun 2010)
1. Kriteria PPID Pembantu meliputi :
a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi PID pada SKPD;
b. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi
serta pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. PPID Pembantu ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota/ Bupati
atas usulan Kepala SKPD.

9. SECARA
DISEDIAKAN DAN SECARA 0FF LINE
DIUMUMKAN BERKALA
SECARA
SERTA
DIUMUMKAN DAFTAR
MERTA UU KEARSIPAN INFORMASI
PUBLIK
TERSEDIA SETIAP SAAT
SECARA
ALASAN ELEKTRONIK 1. Model Enkripsi
INFORMASI YANG
Protection- HTTPS
DIKECUALIKAN
JANGKA Cara 2. Virtual Line:
WAKTU Pengamanan proteksi bersifat
intranet
3. Otorisasi Akses
4. Pengamanan System
INFORMASI LAIN
ATAS database: firewall,
YG BERKAITAN DG
PERMINTAAN data base
BP
management acces

10. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN
DIUMUMKAN
1. Informasi tentang Pemerintah Daerah/ SKPD/ BUMD/ Satuan
Pendidikan ( SP )
2. Informasi mengenai program dan atau kegiatan yang sedang
dijalankan Pemda/ SKPD/ BUMD/ SP;
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau;
4. Informasi tentang Peraturan, keputusan dan atau kebijakn yang
SECARA mengikat dan/ atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan
BERKALA 5. Informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan
6. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan atau jasa
sesuai peraturan perundangan terkait
7. Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sekali;
8. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik disampaikan dengan
cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa
yang mudah dipahami.

11. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN
Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum antara lain:
1. Informasi tentg bencana alam seperti kekeringan,
kebakaran hutan krn alam, hama tanam, epidemik,
wabah, KLB, kejadian antariksa atau benda-benda
SECARA angkasa;
SERTA 2. Bencana non-alam sprti kegagalan industri atau
MERTA teknologi, dampak industri, pencemaran lingkungan;
3. Bencana sosial sprt kerusuhan sosial, konflik sosial
antar kelompok/ komunitas dan teror;
4. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi
masyarakat

12. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA
1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan;
2. Hasil keputusan Walikota/Kepala SKPD masing2 dan latar
belakang pertimbangannya;
3. Seluruh kebijakan yang ada berikt dokumen
SETIAP pendukungnya;
SAAT 4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan
pengeluaran tahunan Pemkot/ SKPD masing2;
5. Perjanjian Pemkot/ SKPD masing2 dengan pihak ketiga;
6. Informasi dan Kebijakan yang disampaikan pejabat publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7. Prosedur kerja pegawai Pemkot/ SKPD masing2 yang
berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

13. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
a. Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum;
b. Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak
Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
c. Dapat Membahayakan Pertahanan Dan Keamanan
Negara;
d. Dapat Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia;
ALASAN e. Dapat Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional:
DAN f. Dapat Merugikan Kepentingan Hubungan Luar Negeri :
JANGKA g. Dapat Mengungkapkan Isi Akta Otentik Yang Bersifat
Pribadi Dan Kemauan Terakhir Ataupun Wasiat
WAKTU Seseorang;
h. Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi;
i. Memorandum Atau Surat-Surat Antar Badan Publik Atau
Intra Badan Publik, Yang Menurut Sifatnya
Dirahasiakan Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi
Atau Pengadilan;
j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan

14. 1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan pasal
18 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008;
2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang
dikecualikan :
a. Ketat artinya harus benar-benar mengacu pada pedoman yang valid dan
mengedepankan objektivitas
b. Terbatas artinya harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari
penafsiran yang bersifat subyektif dan kesewenangan ;
c. Tidak Mutlak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan
ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
3. Harus melalui metode uji konsekuensi bahaya ( consequential harm test ) yang mendasari
penetuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka ;
4. Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode di
atas harus dilengkapi dengan uji kepentingan publik ( balancing public interst test ) salah satu
caranya dengan diumumkan pada media sebelum ditetapkan;
5. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi
informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan;
6. Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dilakukan melalui rapat internal SKPD
yang selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan Walikota /Bupati

15. Bagaimana melakukan uji Konsekuensi?
1. PPID melakukan pengujian konsekuensi ber-
dasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik sebelum menya-
takan suatu informasi sebagai informasi yang
dikecualikan.
• Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permo-
honan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang
ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID.
Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena ada-
nya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan
atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan
atasan PPID.
2. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi
berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
wajib menyebutkan ketentuan yang secara
jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu
yang menyatakan suatu informasi wajib
dirahasiakan.

16. HAK PEMOHON HAK BADAN PUBLIK
INFORMASI
1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; 1.Badan Publik berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan
2. Menghadiri pertemuan publik yang
sesuai ketentuan peraturan perundang-
terbuka untuk umum untuk memperoleh
undangan.
Informasi Publik;
2.Badan Publik berhak menolak
3. Mendapatkan salinan Informasi Publik
memberikan Informasi Publik apabila
melalui permohonan;
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
4. Mengajukan permintaan Informasi Publik perundang-undangan.
disertai alasan permintaan tersebut.
3.Informasi publik yang tidak dapat
5. Menyebarluaskan Informasi Publik ; diberikan oleh Badan Publik, adalah :
6. Mengajukan gugatan ke pengadilan a. Informasi yang dapat membahayakan
apabila dalam memperoleh Informasi negara;
Publik mendapat hambatan atau
kegagalan. b. Informasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;
c. Informasi yang berkaitan dengan hak-
hak pribadi;
d. Informasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi publik yang diminta belum

17. KEWAJIBAN PENGGUNA
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
INFORMASI
1. Pengguna Informasi Publik wajib 1.Badan publik wajib menyediakan,
menggunakan Informasi Publik memberikan dan/atau menerbitkan
sesuai dengan ketentuan Informasi Publik yang akurat, benar,
peraturan perundang-undangan. dan tidak menyesatkan yang berada
2. Pengguna Informasi Publik wajib di bawah kewenangannya kepada
mencantumkan sumber dari mana pemohon Informasi Publik;
ia memperoleh Informasi Publik, 2.Badan Publik harus membangun
baik yang digunakan untuk dan mengembangkan sistem
kepentingan sendiri maupun informasi dan dokumentasi untuk
untuk keperluan publikasi sesuai mengelola informasi publik secara
dengan ketentuan peraturan baik dan efisien sehingga dapat
perundang-undangan. diakses dengan mudah.

18. MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG
1. Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi,
mengisi formulir permintaaan informasi dengan
melampirkan fotocopy KTP pemohon dan pengguna
informasi;
2. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan
Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon
Informasi Publik;
3. Petugas Memproses Permintaan Pemohon Informasi
Publik sesuai dengan formulir permintaan Informasi
Publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon
informasi publik;
4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang
diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika
informasi yang diminta masuk dalam kategori
dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi
Publik ( bukti biaya penggadaan bila ada ) kepada
pemohon informasi publik.

19. MEKANISME PENGELOLAAN, DOKUMENTASI/ARSIP, PELAYANAN INFORMASI
Dasar: Lampiran Peraturan Walikota Malang No. 50 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik

23. Undang-Undang Terkait Keterbukaan informasi Publik
UU Kerahasiaan UU Kerahasiaan
KERANGKA LEGAL KEBEBASAN INFORMASI
Negara Pribadi
UU Kerahasiaan
Perusahaan

24. Terima Kasih