Dokumen tersebut membahas tentang debat publik, konsultasi publik, dan hearing. Ia menjelaskan definisi dan perbedaan ketiganya. Debat publik adalah pertukaran argumen antara dua pihak atau lebih di depan publik mengenai suatu isu kontroversial. Konsultasi publik digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan sebelum suatu peraturan ditetapkan. Hearing biasanya terkait dengan penyelesaian su

1. DEBAT PUBLIK
Pengantar Konsep

2. DPRD
memiliki Fungsi Legislasi,
Penganggaran, dan Pengawasan

3. Apakah selalu kelompok masyarakat atau masyarakat?
OPOSISI Anda selalu bilang
NO!!

4. Pokoknya
Tidak
Mauuuuu....

5. Peraturan yang merupakan inisiatif DPRD sendiri
Peraturan yang merupakan usulan Eksekutif

6. Perda Partisipatif
Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif
• Perencanaan mempunyai mekanisme
partisipatif yang disebut MUSRENBANG.....

7. Konsultasi Publik penting dalam
pengembangan Perda dan APBD.....
Dilakukan beberapa kali sebagai mekanisme menjaring
masukan dari masyarakat....

8. DEBAT PUBLIK, KONSULTASI
PUBLIK, DAN HEARING
Pengertian dan Perbedaannya

9. APAKAH YANG DIMAKSUD DENGAN DEBAT?

10. DEBAT PUBLIK
• adu argumentasi
▫ Dua kubu
▫ Pro dan kontra
▫ Setuju dan tidak setuju
• tentang suatu isu (TOPIK)
▫ Isu sedang berlangsung (current issue)
▫ Kepentingan publik

11. DEBAT PUBLIK
• antara dua pihak atau lebih,
▫ Perorangan maupun kelompok
• dilakukan di hadapan publik
▫ Tatap muka dengan publik dan
▫ Via media elektronik

12. Debat publik untuk penyusunan kebijakan daerah,
keputusan ditentukan oleh Siapa?
• DPRD (legislatif)
• Pemerintah Daerah (eksekutif)
• Dapat diserahkan kepada:
▫ Masyarakat – melalui jajak
pendapat (polling)

13. Apa bedanya debat publik dengan
konsultasi publik (KP)?
• KP adalah cara, mekanisme dan proses melibatkan
masyarakat dalam pengambilan keputusan dan
perumusan kebijakan, oleh eksekutif maupun legislatif.
• KP adalah amanat peraturan perundangan yang
mengharuskan mekanisme partisipasi dalam
pengambilan kebijakan, antara lain:
▫ UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah
▫ UU 7/2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air
▫ UU 10/2004 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan
Perundangan
▫ UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
▫ Dan sebagainya

14. DEBAT I’m Right!!
You’re
Wrong!!
Perda
Larangan
NO! Merokok
di Wilayah
Publik
YES!

15. Ketika masih gagasan penerbitan suatu peraturan

16. KONSULTASI PUBLIK
YES!
Uji Publik Draft
Tetapkan!

17. Sebelum peraturan ditetapkan

18. Apakah perlu dilakukan pada setiap akan disusun suatu
peraturan daerah?

19. DEBAT PUBLIK perlu dibuat ketika...
• Menyangkut isu kontroversi
• Kebijakan akan menimbulkan kontra
• Dampak yang luas terhadap masyarakat
• Masyarakat dianggap perlu terlibat sejak
gagasan awal
• Apa lagi?
Hayo
DEBAT
kalau
berani!!!

20. Regulasi Kontroversial
Indonesia Amerika
UU Anti Pornografi

21. Apakah itu? Kapan Dilakukan?

22. Hearing biasanya dilakukan bila terjadi
suatu kasus
• Hearing merupakan istilah yang sering dipakai
bergantian dengan Konsultasi Publik
• Hearing dapat dilakukan:
▫ DPRD dengan masyarakat
▫ DPRD dengan eksekutif daerah
▫ DPRD kabupaten/kota dengan DPRD atau
eksekutif Propinsi
▫ .....

23. Sedangkan Konsultasi Publik merupakan istilah yang berlaku
di kalangan DPRD maupun eksekutif....

24. Konsultasi Publik Mempunyai Banyak
Cara (Metode/Teknik)....
• Lokakarya uji publik
• Seminar hasil studi terkait • KP adalah sebuah rancangan
topik kebijakan PROSES, bukan satu kegiatan (even)
• FGD serial • Dalam Penyusunan satu Perda,
• FGD tematik terkadang KP dilakukan beberapa
• Jajak pendapat (polling) kali dengan kelompok peserta
berbeda untuk menjaring sebanyak
• Survey
mungkin masukan.
• Dengar pendapat umum
(hearing) dengan DPRD
• Debat
• Dan sebagainya

25. Debat dapat menjadi salah satu pilihan cara, baiknya bila
peraturan masih dalam tahap gagasan....
Hearing juga dapat menjadi salah satu cara bila terdapat
aspirasi masyarakat yang ingin segera sampai....

26. Polling dapat menjadi mekanisme
memutuskan....
• Setelah debat atau
• Lokakarya uji publik
• Sesuai kebutuhan....

27. Apakah DEBAT PUBLIK “ALA
AMERIKA”
dapat diterapkan di Indonesia?

28. diselenggarakan oleh KPU dan KPUD

29. Mengapa Ibu Mega mengatakan bahwa
DEBAT tidak sesuai dengan budaya
bangsa kita pada Pemilu 2004?

30. Mengapa Ibu Mega Bersedia Melakukan
Debat Publik pada Pemilu 2009?

31. Beberapa inisiatif kalangan Organisasi Masyarakat Sipil
untuk melakukan debat publik CALEG di dapil pada
Pemilu 2004 dan 2009, masih belum mendapat
sambutan dari kalangan caleg....

32. DEBAT “ALA INDONESIA”
Malah jadi lomba pidato...
Eh, kok setuju pendapat LAWAN!!

33. DEBAT TANPA DEBAT???
begitu komentar sejumlah pemirsa...

34. tapi putaran terakhir cukup menarik...
JK-Wiranto
Mega-Prabowo SBY-Boediono

35. JK dianggap paling
entertaining
SANTAI
INFORMAL
KOMUNIKATIF
SPONTAN

37. Dilarang Pidato!
di area DEBAT

38. Siapkan
ARGUMENTASI
untuk
menyokong
konsep Anda dan
menolak konsep
LAWAN!!

39. Suporter debat
sudah
semangat!!
Anda jangan
loyo donk...

40. DEBAT itu
sebaiknya juga
bersifat
MENGHIBUR
dan
MENDIDIK....
Nothing personal ....
Yang dilawan
gagasannya bukan
ORANG-nya!!

41. DEBAT yang argumentatif....
Bukan DEBAT KUSIR
Dan bukan SILAT LIDAH

42. Terimakasih...
Ria Djohani November 2011
Sumber gambar: Google
Sumber tulisan: Web-web tentang Debat di Amerika, buku KP
untuk Eksekutif dan Legislatif Daerah (FPPM), koran online yang
meliput debat Pemilu Indonesia 2009